<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/suryadharma-ali-kain-kiswah-di-rumah-saya-banyak_m_.jpg" alt="Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali (kanan berbaju batik) didampingi kuasa hukumnya, saat akan menjalani sidang peninjauan kembali (PK) kasus yang melilitnya di PN Tipikor Jakarta, Senin (25/6)" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali (kanan berbaju batik) didampingi kuasa hukumnya, saat akan menjalani sidang peninjauan kembali (PK) kasus yang melilitnya di PN Tipikor Jakarta, Senin (25/6)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali tidak merasa kecewa meski kain kiswah miliknya telah laku dilelang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) senilai Rp 450 juta. Dia mengaku masih banyak memiliki kain kiswah. "Syukur saja bisa memberikan manfaat buat negara walaupun caranya cara ilegal," kata Suryadharma di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Kamis (9/8). Suryadharma menyebut di rumahnya masih banyak kain kiswah dan dia menawarkan untuk dijual bahkan lebih rendah dari harga lelang KPK. "Kiswah di rumah saya banyak, turun dari Rp 450 juta. Banyak di rumah, banyak," cetus&nbsp; Suryadharma. Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menyebut kain kiswah itu banyak di dapat ketika dirinya berkunjung ke tanah suci Mekkah. "Kira-kira kalau ke Mekkah beli begituan (kain midway) banyak dijual murah nggak mahal," jelasnya. &lrm;Diketahui awalnya Kiswah milik terpidana korupsi kasus penyelenggaraan ibadah haji ini dibuka dengan harga Rp 22,5 juta. Akhirnya laku dilelang Rp 450 yang dibeli oleh pengusaha Muhammad Zufri. Kiswah tersebut diamankan KPK sebagai barang bukti dugaan korupsi yang dilakukan Suryadharma sewaktu menjabat sebagai menteri Agama era Soesilo Bambang Yudhoyono. Menurut Suryadharma harga Kiswah tersebut berkisar Rp 500 juta bahkan lebih pada 2010-an. Untuk mendapatkan Kiswah tersebut bukan diambil dari Dana Operasional Menteri (DOM) ataupun gaji saat menjadi Menteri. Suryadharma mengaku menerimanya dari salah satu koleganya di sana. Sebelumnya kasus korupsi Suryadharma tersebut hasil dari perhitungan pihak BPKP menimbulkan kerugian negara sejumlah Rp 27,283 miliar dan 7,967 juta real. Termasuk tuduhan menerima 1 lembar potongan kain penutup Kakbah atau Kiswah tersebut. Suryadharma juga dianggap melakukan memperkaya diri sendiri mencapai Rp 1,8 miliar dari pelaksanaan ibadah haji periode 2010-2013.

Suryadharma Ali: Kain Kiswah di Rumah Saya Banyak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pakar-hukum-jk-menimbulkan-persepsi-tak-dukung-pemberantasan-korupsi_m_227107.jpg" alt="Wakil Presiden Jusuf Kalla usai memberikan kesaksian dalam sidang PK terpidana Suryadharma Ali, di PN Tipikor Jakarta, Rabu (11/7)" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Jusuf Kalla usai memberikan kesaksian dalam sidang PK terpidana Suryadharma Ali, di PN Tipikor Jakarta, Rabu (11/7)</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Wakil Presiden Jusuf Kalla hadir sebagai saksi meringankan dalam sidang peninjauan kembali (PK) mantan Menteri Agama Suryadarma Ali di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Rabu (11/7). Bukan kali ini saja, pria yang akrab disapa JK&nbsp;ini menjadi saksi dalam kasus korupsi. Jusuf Kalla tercatat sudah tiga kali menjadi saksi untuk meringankan hukuman terdakwa perkara korupsi saat kasusnya disidangkan. Mereka antara lain eks Bupati Indramayu Irianto MS Syarifudin, Eks Sekjen Kemenlu Sudjadnan Parnohadiningrat, dan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik. Menanggapi hal ini, pakar Hukum dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadist menilai, persepsi publik akan bersifat negatif jika Wakil Presiden <a href="https://www.jawapos.com/nasional/04/07/2018/tak-hanya-anies-wapres-jusuf-kalla-juga-ajak-wakapolri-semobil" target="_blank">Jusuf Kalla</a> berpihak pada koruptor. Terlebih, sudah empat kali menjadi saksi meringankan untuk kasus korupsi. "Soal apakah kehadirannya sebagai saksi bisa ditafsirkan sebagai tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi, anggapan itu masuk akal dan dapat dimengerti karena kedudukan Jusuf Kalla yang sebagai wapres," kata Fickar kepada JawaPos.com, Rabu (11/7). Menurut Fickar, politikus senior Partai Golkar itu dapat juga memikirkan anggapan masyarakat jika terus menjadi saksi meringankan dalam perkara korupsi. "Karena itu seharusnya itu (anggapan masyarakat) dipikirkan juga oleh Jusuf Kalla agar rakyat tidak bingung," tutur Fickar. Kendati demikian, Fickar berpendapat, Jusuf Kalla dapat memberikan kesaksian yang tidak beropini dan sebagai wakil kepala negara tetap mendukung upaya pemberantasan korupsi. "Saksi harus mengetahui persoalan yang berkaitan dengan perkara karena saksi mengalami sendiri, melihat sendiri, dan mendengar sendiri," jelasnya. Terpisah, atas kesaksian Jusuf Kalla, <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/12/07/2018/diperiksa-untuk-zumi-zola-pimpinan-dewan-penuhi-panggilan-kpk" target="_blank">KPK</a> tak khawatir. KPK akan memenangkan sidang PK yang&nbsp;diajukan Suryadharma Ali."Substansi dan pokok perkaranya pun sudah diuji secara berlapis mulai dari tingkat pertama sampai berkekuatan hukum. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan perihal PK itu," tutupnya. Sementara itu, dalam kesaksiannya untuk Suryadharma Ali, Jusuf Kalla menyatakan, Dana Operasional Menteri (DOM) sebesar Rp 120 juta dapat digunakan secara fleksibel untuk keperluan dinas dan pribadinya. Seperti diatur dalam Nomor 5 PMK 268 Tahun 2014. "Prinsipnya disebut fleksibel dan diskresi kepada menterinya, artinya tegantung kebijakan menterinya apakah itu digunakan untuk keperluan dinas atau pribadi menteri tersebut," ucap Jusuf Kalla di ruang sidang. Atas jawaban Jusuf Kalla, JPU KPK kemudian menanyakan terkait keleluasaan penggunaan DOM tersebut, seperti digunakan untuk keperluan membeli tiket dan membayar biaya perawatan rumah sakit. "Apakah kebijakan itu longgar untuk pribadi? Bayar tiket anaknya dan bisa bayar pengobatan anaknya?" tanya jaksa KPK. "Bagian dari pada menteri itu prinsipnya membantu menteri karena sekian tahun gaji tidak naik. Sehingga diberikan keleluasaan untuk menteri itu sangat fleksibel termasuk kebutuhan rumah tangga," jawab Jusuf Kalla. Mendengar pernyataan Jusuf Kalla, JPU pun kembali mempersoalkan penggunaan DOM meskipun fleksibel tetapi harus tidak merugikan keuangan negara. "Ada PMK (Peraturan Menteri Keuangan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Karena menteri keuangan langsung membuat aturan itu bahwa DOM itu fleksibel dan diskresi kepada menteri yang bersangkutan," ucap Jusuf Kalla. Kendati diberi keleluasaan, kata Jusuf Kalla, sebesar 20 persen DOM harus diberikan pertanggungjawaban. "Sedangkan 80 persen itu lump sum. Lump sum itu diberikan kuitansi diterima sudah cukup, tidak perlu lagi detailnya," jelas Jusuf Kalla. Sekadar informasi, <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/11/07/2018/suryadharma-ali-yakin-kesaksian-jk-menguatkan-permohonan-pk-nya" target="_blank">Suryadharma Ali</a> mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) atas kasus yang menjeratnya. Dalam memori PK itu ia mengutip keterangan Jusuf Kalla terkait penggunaan Dana Operasional Menteri (DOM). Majelis Hakim Tipikor menyatakan Suryadharma terbukti menyalahgunakan jabatannya selaku menteri dalam penyelenggaraan ibadah haji 2010-2013 dan dalam penggunaan DOM. Pada 2016 lalu, Suryadharma telah dijatuhkan hukuman selama 6 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Selain itu ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 1,821 miliar dan diganjar hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik.

Pakar Hukum: JK Menimbulkan Persepsi Tak Dukung Pemberantasan Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/suryadharma-ali-ingin-kain-kiswahnya-kembali_m_227040.jpg" alt="Suryadharma Ali usai menjalani sidang peninjauan kembali (PK) di PN Tipikor Jakarta, Rabu (11/7)" width="100%">
<figcaption>Suryadharma Ali usai menjalani sidang peninjauan kembali (PK) di PN Tipikor Jakarta, Rabu (11/7)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali angkat bicara soal akan dilelangnya kain kiswah (penutup kabah) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kain bertuliskan arab dengan lapisan emas itu di dapat dari pengusaha Arab Saudi Mukhlisin dan Cholid Abdul Latief. "Ya terserah dia (KPK), mau bilang apa," kata Suryadharma Ali usai menjalani sidang peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Rabu (11/7). Mantan Menteri Agama ini menilai, pemberian kain kiswah itu hanya dapat dibuktikan oleh satu orang yakni Mukhlisin. Sehingga dia berpendapat hal itu tidak di pertanggungjawabkan. Saat ditanya soal akan dilelang dengan harga Rp 22,5 juta, Suryadharma berharap jika permohonan PK dikabulkan, maka dia menginginkan harta yang dirampas dapat dikembalikan. "Kalau (PK) menang dikembalikan," harap mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini. Sebelumnya, KPK akan melelang satu lembar kain kiswah yang disita dari mantan Menteri Agama Suryadharma Ali. Kain kiswah tersebut bernilai jual Rp 22,5 juta. Dalam daftar lelang barang rampasan itu, sejumlah barang akan dilelang pada Rabu (25/7) di kantor KPK Gedung Merah Putih. Barang yang dilelang terdiri atas lima kategori yakni rumah, tanah, mobil, kain kiswah, perhiasan, dan telepon selular. Kain kiswah berwarna hitam berukuran 80 x 59 cm bertuliskan lafaz atau kaligrafi Arab berwarna kuning emas. Kain itu dilengkapi kain pelapis belakang berwarna hijau yang dijual dengan harga permulaan Rp22,5 juta. Masyarakat yang berminat dapat membeli kain itu dan harus menyetorkan uang jaminan senilai Rp 6 juta.

Suryadharma Ali Ingin Kain Kiswahnya Kembali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/suryadharma-ali-yakin-kesaksian-jk-menguatkan-permohonan-pk-nya_m_226975.jpg" alt="Suryadharma Ali usai menjalani sidang peninjauan kembali (PK) di PN Tipikor Jakarta, Rabu (11/7)" width="100%">
<figcaption>Suryadharma Ali usai menjalani sidang peninjauan kembali (PK) di PN Tipikor Jakarta, Rabu (11/7)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali meyakini, kesaksian Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam persidangan akan meringankan dirinya. Pasalnya, JK dianggap sangat memahami aturan mengenai dana operasional menteri (DOM). "Yang pasti Pak JK adalah atasan saya langsung mengerti apa tugas-tugas menteri dan memahami aturan-aturan yang berkaitan dengan DOM," kata <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Suryadharma</a> di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Rabu (11/7). Saat bersaksi, JK menyatakan kalau seorang menteri diberi keleluasan untuk menggunakan DOM sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 268 Tahun 2014. Sehingga menteri dapat menggunakan DOM secara fleksibel dan diskresi. Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pun meyakini, kesaksian JK telah cukup bagi dirinya untuk menguatkan permohonan PK. "Jadi saya merasa cukup yang telah beliau berikan keterangan pada hari ini dan mudah-mudahan bisa dipahami semua pihak," jelasnya. Sementara itu, pengacara Suryadharma, M&lrm;uhammad Rullyandi&lrm; mengatakan, kesaksian JK sangat menguatkan dalil pengajuan PK kliennya. Ia menggarisbawahi bahwa penggunaan DOM tidak harus dipertanggungjawabkan secara detail oleh seorang menteri. Hal itu menurutnya sudah sesuai PMK Nomor 268 Tahun 2014. "Menyaksikan keterangan hari ini Pak JK selaku Wapres kita mendengar semua bahwa DOM tidak dipertanggungjawabkan, mohon dicatat ya. Inilah kekeliruan selama ini yang barangkali akan menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim MA," jelas Rullyandi. Untuk diketahui, Suryadharma Ali mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) atas kasus yang menjeratnya. Dalam memori PK itu ia mengutip keterangan JK terkait penggunaan Dana Operasional Menteri (DOM). Majelis Hakim Tipikor menyatakan Suryadharma terbukti menyalahgunakan jabatannya selaku menteri dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013 dan dalam penggunaan DOM. Pada 2016 lalu, Suryadharma telah dijatuhkan hukuman selama 6 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan. Selain itu ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp1.821 miliar dan diganjar hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik.&lrm;

Suryadharma Ali Yakin Kesaksian JK Menguatkan Permohonan PK-nya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/suryadharma-ali-bawa-dua-bukti-untuk-kuatkan-pengajuan-pk_m_224422.jpeg" alt="Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali didampingi kuasa hukumnya, saat akan menjalani sidang peninjauan kembali (PK) kasus yang melilitnya di PN Tipikor Jakarta, Senin (25/6)" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali didampingi kuasa hukumnya, saat akan menjalani sidang peninjauan kembali (PK) kasus yang melilitnya di PN Tipikor Jakarta, Senin (25/6)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali kembali menjalani sidang peninjauan kembali (PK) atas kasus penyimpangan dana ibadah haji pada 2010-2013 dan penggunaan dana operasional menteri. Dalam persidangan, Suryadharma Ali menyerahkan sejumlah bukti dan berencana akan menghadirkan satu orang saksi untuk menguatkan PK yang diajukannya. Setelah memeriksa dokumen, Ketua Majelis Hakim <a href="https://www.jawapos.com/tag/3982/suryadharma-ali" target="_blank">Franky Tambuwun</a> menyatakan agenda sidang berikutnya adalah pemeriksaan saksi sesuai permohonan. "Sidang berikut, ada saksi satu orang," kata Hakim Franky di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Senin (2/7). Usai persidangan, penasihat hukum Suryadharma Ali, Rullyandi mengaku menyerahkan sejumlah bukti baru kepada hakim. Ia mengaku, bukti tersebut memuat pula putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK). "Bukti-bukti dari kita. Ada putusan-putusan terkait dari putusan MK yang nanti kami menyerahkan kepada hakim untuk menilai semuanya," tutur Rullyandi usai persidangan. Saat dikonfirmasi, tim penasihat hukum Suryadharma memasukkan putusan nomor 25/PUU-XIV/2016 tentang perubahan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sebagai delik materil. Putusan MK tersebut menyatakan kasus korupsi harus memenuhi unsur kerugian keuangan negara harus dihitung secara nyata/pasti. Kemudian, mereka juga memasukkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2016 yang menyebutkan bahwa instansi yang memiliki kewenangan untuk menyatakan ada tidaknya kerugian negara berada pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki kewenangan konstitusional. Rullyandi mengaku akan menghadirkan saksi dalam persidangan. Ia tidak merinci berapa banyak saksi yang dihadirkan, tetapi berencana menghadirkan saksi ahli dan saksi fakta. Ia pun tidak mau menjawab siapa saksi fakta yang dihadirkan dalam persidangan. "Ya nanti dong. Ini kan belum dibuka untuk umum kan. Kita menghormati asas peradilan," kata Rullyandi. Rullyandi mengaku beberapa berkasnya dipending oleh pengadilan. Namun, bukti tersebut sudah disampaikan ke pengadilan. Rullyandi maupun Suryadharma tidak mau menejalskan secara detail terkait PK. "Sabar... Sabar..., " jelas Suryadharma Ali singkat. Suryadharma Ali merupakan terpidana kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013 dan korupsi dana operasional menteri (DOM). Dia terbukti merugikan keuangan negara sebesar Rp 27.283.090.068 dan 17.967.405 riyal Saudi. Suryadharma terbukti melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Suryadharma Ali Bawa Dua Bukti untuk Kuatkan Pengajuan PK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ajukan-pk-suryadharma-ali-minta-hakim-membebaskannya_m_222606.jpeg" alt="Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali didampingi kuasa hukumnya, saat akan menjalani sidang peninjauan kembali (PK) kasus yang melilitnya di PN Tipikor Jakarta, Senin (25/6)" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali didampingi kuasa hukumnya, saat akan menjalani sidang peninjauan kembali (PK) kasus yang melilitnya di PN Tipikor Jakarta, Senin (25/6)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali dalam persidangan peninjauan kembali (PK) meminta majelis hakim dapat mengabulkan permohonannya. Ia pun meminta majelis hakim dapat membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tahun 2016 soal penambahan hukumannya menjadi 10 tahun penjara. "Menyatakan merima alasan-alasan permohonan kembali yang dijadikan alasan permohonan peninjauan kembali sebagai alasan yang benar menurut hukum," kata Surydharma Ali di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Senin (25/6). Dalam permohonannya tersebut, mantan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta majelis hakim untuk membebaskan dari seluruh dakwaan jaksa pada KPK atau melepaskan dari semua tuntutan hukum. Selain itu, dia berharap majelis hakim dapat membebaskan dirinya dari dalam sel tahanan setelah putusan sidang PK. Bahkan, ia pun meminta majelis hakim untuk dapat menarik soal pencabutan hak politiknya pasca menjalani hukuman. "Mengembalikan hak politik terpidana, memulihkan hak politik terpidana, hak dan martabatnya, sebagai orang yang tidak bersalah untuk dapat menduduki pejabat publik," terang Suryadharma. Tak hanya itu, terpidana korupsi ini pun meminta majelis hakim dapat mengembalikan uang pengganti sebesar Rp 1.000.872 yang telah disetorkan kepada negara melalui KPK. Serta dapat mengembalikan uang denda senilai Rp 300 juta. Ia pun menginginkan majelis hakim dapat mengembalikan satu lembar kain iswah berwarna hitam dengan lapisan tinta emas bertuliskan kaligrafi. "Membebankan segala perkara kepada negara atau apabila majelis hakim dalam tingkat PK berpendapat lain, kami harapkan memberikan putusan seadil-adilnya," jelas Suryadharma. Mendengar permintaan Suryadharma, jaksa penunutut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum ingin menanggapinya, melainkan meminta dapat memberikan bukti dan saksi dalam persidangan. "Kami akan menanggapi diakhir setelah pemohon menunjukkan bukti dan saksi," tutur jaksa KPK. Oleh karena itu, majelis hakim meminta Suryadharma Ali beserta tim kuasa hukumnya dapat menyiapkan bukti dan saksi dalam persidangan. "Apa sudah menunjukkan bukti?," tanya hakim. "Bukti dan saksi ahli sudah disiapkan, minggu depan akan dihadirkan," jelas pengacara Suryadharma Ali, Rullyandi menanggapi pernyataan majelis hakim.

Ajukan PK, Suryadharma Ali Minta Hakim Membebaskannya