<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/18/menkes-budi-3681099980.jpeg" alt="Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin. (IST)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin. (IST)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Penyakit Jantung Bawaan (PJB) masih menjadi salah satu kondisi kesehatan yang perlu dideteksi sejak dini. Dikatakan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, setiap tahun puluhan ribu bayi di Indonesia lahir dengan PJB. Banyak di antaranya berada dalam kondisi berat (severe). Untuk itu diperlukan adanya deteksi dini atau skrining untuk mengetahui PJB. Diungkapkan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, pemerintah telah memberikan perhatian serius terhadap isu PJB. Misalnya, per 2025 telah dilaksanakan pelaksanaan skrining terhadap hampir 1,7 juta bayi. Hasilnya menunjukkan banyak sekali yang belum tertangani dengan baik. &ldquo;Ke depan, kita harus lebih agresif lagi dalam upaya penyelamatan nyawa mereka, termasuk dengan memperkuat kapasitas layanan serta menambah jumlah spesialis jantung anak dan bedah jantung anak sehingga bisa melakukan intervensi non bedah dan intervensi bedah jantung anak lebih banyak lagi,&rdquo; ungkap Menkes Budi pada Malam Puncak CHD Awareness Week di RS Harapan Kita. Sejalan dengan upaya pemerintah, Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) melalui Pokja Kardiologi Pediatrik dan Penyakit Jantung Bawaan menyelenggarakan program edukasi PJB bagi masyarakat awam serta skrining PJB gratis bagi anak usia di bawah 18 tahun. Program ini dilaksanakan secara serentak di berbagai wilayah Indonesia selama periode 24 Januari 2026 hingga 14 Februari 2026. Selain bertujuan menjaring kasus PJB pada anak usia di bawah 18 tahun dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai PJB, kegiatan deteksi dini ini juga diharapkan dapat menghasilkan gambaran prevalensi PJB nasional serta menjadi langkah awal pengumpulan data registri PJB nasional. Data yang dihasilkan dari program skrining ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai permasalahan PJB di Indonesia dan menjadi salah satu acuan penting dalam perumusan program nasional untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian anak. Program skrining PJB berskala nasional ini juga mencatatkan prestasi dengan meraih rekor dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) untuk kategori &lsquo;Deteksi Dini Penyakit Jantung Bawaan (PJB) secara Serentak kepada Anak Terbanyak&rsquo;. Sementara itu, dr. Ade Median Ambari SpJP(K), PhD, FIHA, Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI), menjelaskan penyakit jantung bawaan (PJB) merupakan salah satu penyebab kesakitan dan kematian anak di dunia maupun di Indonesia. Data Asia Tenggara menunjukkan prevalensi PJB sebesar 9-10 per seribu kelahiran hidup. Setiap 100 bayi lahir, ada 1 yang menderita PJB. Data yang ada menunjukkan sekurangnya 45 ribu bayi per tahun dengan PJB. Data Murni, dkk (2021) menyebutkan adanya keterlambatan deteksi Penyakit Jantung Bawaan di Indonesia sebesar 60,8 persen. Namun sayangnya, dikatakan, dr. Oktavia Lilyasari, M. Kes, SpJP(K), FIHA, Ketua Pokja Kardiologi Pediatrik dan Penyakit Jantung Bawaan PERKI, saat ini belum ada data nasional tentang angka prevalensi PJB di Indonesia. Sehingga, program skrining PJB tidak hanya berupaya menjaring kasus PJB lebih dini, mengkoordinasikan tindak lanjut rujukan pada anak-anak yang ditemukan PJB, tetapi juga mengumpulkan data awal registri PJB nasional. Dari hasil skrining tersebut, ditemukan 53 kasus penyakit jantung bawaan (PJB) dengan prevalensi sebesar 2,14 persen. Angka ini tercatat lebih tinggi dibandingkan prevalensi PJB di tingkat global maupun di kawasan Asia Tenggara. &ldquo;Terdapat kecenderungan kasus PJB lebih banyak ditemukan di daerah dengan populasi anak-anak dengan berat badan rendah, stunting, anak-anak dengan faktor risiko, dan anak dengan kebutuhan khusus,&rdquo; ujar dr. Oktavia.

Menkes RI Budi Gunadi Sadikin, setiap tahun puluhan ribu bayi di Indonesia lahir dengan PJB.  Banyak di antaranya dalam kondisi berat.

Per Tahun Puluhan Ribu Bayi Lahir dengan PJB, Skrining Penting Dilakukan Sejak Dini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/23/Screenshot_2024-10-23-13-56-52-238_comgoogleandroidgm-edit-206627664.jpg" alt="Toyota Crown Hybrid jadi mobil dinas Menteri periode kedua Jokowi pada 2019-2024. (MotorView Rides)" width="100%">
<figcaption>Toyota Crown Hybrid jadi mobil dinas Menteri periode kedua Jokowi pada 2019-2024. (MotorView Rides)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan biaya pengadaan mobil dinas pejabat eselon I sebesar Rp 931,64 juta per unit. Sedangkan khusus mobil listrik nilainya ditetapkan sebesar Rp 1&nbsp;miliar per unit.&nbsp; Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 yang telah diteken oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.&nbsp; Dalam aturan tersebut, biaya pengadaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional bagi pejabat, operasional kantor, dan/atau lapangan serta bus melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga. &nbsp; "Bagi satuan kerja baru yang sudah ada ketetapan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pengadaan kendaraan dinasnya dilakukan secara bertahap sesuai dana yang tersedia," bunyi aturan itu, dikutip Minggu (8/6).&nbsp; Khusus untuk pengadaan kendaraan dinas yang berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) belum termasuk biaya pengiriman dan pemasangan instalasi pengisian daya.&nbsp; Tak hanya pejabat eselon I, pengadaan mobil listrik juga berlaku untuk pejabat eselon II hingga pengadaan kendaraan roda dua. Dengan besaran nilainya mencapai Rp 775 juta untuk pejabat eselon II dan Rp 29,1 juta untuk kendaraan bermotor.&nbsp; Selain pengadaan kendaraan listrik, aturan itu menetapkan secara rinci pengadaan mobil dinas bagi para pejabat semua provinsi di Tanah Air. Besarannya hampir di semua daerah di atas Rp 700 juta. Namun, di Papua Barat dan Papua Barat Daya ditetapkan di atas Rp 800 juta. Kemudian, Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan hingga Sulawesi Tengah di atas Rp 600 juta.&nbsp; Meski begitu, dalam hal kebutuhan kendaraan operasional telah dipenuhi melalui mekanisme sewa kendaraan, maka pengadaan melalui pembelian tidak diperkenankan lagi. Untuk diketahui, masih dalam aturan yang sama, sewa kendaraan bagi pejabat eselon I ditetapkan sebesar Rp 18,7 juta per unit. &nbsp; Adapun untuk pejabat di daerah-daerah, biaya sewa kendaraan operasional ditetapkan berbeda-beda. Sebagai contoh, di wilayah Aceh, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Papua, Papua Barat, hingga Papua Pegunungan ditetapkan berkisar Rp 15 juta hingga Rp 15,7 juta.

Pemerintah menetapkan biaya pengadaan mobil dinas pejabat eselon I sebesar Rp 931,64 juta, mobil listrik Rp 1 triliun.

Biaya Pengadaan Mobil Dinas Pejabat Eselon I Tembus Rp 931 Juta, Khusus Mobil Listrik senilai Rp 1 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/04/gapensi2-387450537.jpg" alt="Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gapensi Andi Rukman Karumpa, Bandung, Jawa Barat, Selasa (3/6). (dok. Gapensi)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gapensi Andi Rukman Karumpa, Bandung, Jawa Barat, Selasa (3/6). (dok. Gapensi)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) menyambut positif langkah Presiden Prabowo Subianto yang menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Regulasi tersebut dinilai menjadi angin segar bagi pelaku usaha konstruksi nasional, khususnya usaha kecil yang selama ini sulit bersaing dalam pengadaan proyek.&nbsp; "Perjuangan Gapensi Alhamdulillah telah direspons Bapak Presiden Prabowo Subianto yang menerbitkan Perpres ini, sebagai bentuk nyata beliau mendengarkan aspirasi yang selama ini kami suarakan," ujar Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gapensi Andi Rukman Karumpa dalam pidato saat Rakerda BPD Gapensi Jawa Barat (Jabar) di Bandung, Jawa Barat, Selasa (3/6). Salah satu poin penting dalam Perpres tersebut adalah ketentuan penunjukan langsung untuk proyek konstruksi dengan nilai di bawah Rp 400 juta yang dapat diakses oleh pelaku usaha kecil. Andi menyebut hal ini menjadi peluang konkret agar kontraktor kecil bisa kembali aktif berpartisipasi dalam proyek pemerintah. "Hal ini menjadi bentuk keberpihakan Bapak Presiden Prabowo untuk pengusaha kecil, dan dengan aturan tersebut, para pelaku usaha konstruksi kecil bisa kembali hidup," ucap Andi yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Komunikasi Jasa Konstruksi Indonesia (FKJKI). Dengan Perpres ini, lanjut Andi, usaha konstruksi kecil kini memiliki ruang dan peluang nyata untuk kembali tumbuh dan berkontribusi dalam pembangunan. Andi mengatakan, selama ini pelaku usaha kecil kerap tersingkir dalam proses tender yang didominasi oleh perusahaan besar dengan modal dan sumber daya yang jauh lebih kuat.&nbsp; "Perpres ini menghadirkan keadilan dan membuka akses yang lebih proporsional dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Aturan ini adalah bentuk perlindungan sekaligus keberpihakan negara terhadap kontraktor kecil yang selama ini hanya jadi penonton," sambung Andi.&nbsp; Andi menekankan pentingnya implementasi aturan ini tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga sampai ke pemerintah daerah agar dampaknya benar-benar dirasakan pelaku usaha di lapangan. Dukungan pemerintah daerah dibutuhkan agar pelaksanaan proyek dapat berjalan sesuai ketentuan baru yang lebih inklusif.&nbsp; "Kami berharap komitmen Prabowo ini diikuti juga oleh pemerintah daerah, terutama dalam proyek seperti taman, bahu jalan, hingga drainase," lanjut Andi.&nbsp; Andi mendorong pemerintah daerah juga berani mengemas proyek-proyek bernilai besar agar dapat dikerjakan secara kolektif oleh pelaku usaha kecil. Dengan begitu, skema pelaksanaan proyek akan semakin merata dan memberdayakan lebih banyak kontraktor lokal.&nbsp; "Pemerintah daerah bisa juga memberikan proyek lebih besar semisal nilai proyek sebesar Rp 4 miliar yang dikerjakan 10 kontraktor kecil dengan masing-masing mendapatkan Rp 400 juta sesuai ketentuan Perpres," ucap Andi.&nbsp; Selain kemudahan akses terhadap proyek, Andi menilai, Perpres ini juga mendorong pemerataan ekonomi dan memperkuat ekosistem usaha konstruksi nasional dari level bawah. Ketika kontraktor kecil dilibatkan, dampaknya akan langsung terasa di daerah melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.&nbsp; "Keterlibatan pengusaha kecil dalam proyek-proyek pemerintah akan menciptakan efek domino ekonomi yang positif di daerah," ujar Andi.&nbsp; Andi mengungkapkan manfaat lain dari Perpres ini adalah fleksibilitas pelaksanaan proyek oleh pemerintah daerah, termasuk kemungkinan mengelola proyek besar dengan membaginya ke beberapa pelaku usaha kecil. Skema ini tidak hanya memaksimalkan pelibatan kontraktor lokal tetapi juga mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur dasar.&nbsp; "Ini kesempatan emas untuk memperluas manfaat proyek ke lebih banyak pihak melalui kolaborasi antar pelaku usaha kecil," ucap Andi. Andi juga berharap pemerintah segera melakukan relaksasi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2021 dan PP Nomor 14 Tahun 2021. Menurut Andi, ketentuan dalam kedua regulasi tersebut saat ini masih membatasi ruang gerak pelaku UMKM di sektor jasa konstruksi. "Kami berharap ada relaksasi terhadap PP 2 dan PP 14, khususnya pada segmentasi pasar, agar UMKM memiliki ruang yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam sektor jasa konstruksi," lanjut Andi.&nbsp; Andi menilai relaksasi aturan sangat penting guna menciptakan segmentasi pasar yang lebih adil dan memberikan peluang usaha yang lebih besar kepada pelaku UMKM. Selama ini, Andi sampaikan, UMKM sektor konstruksi masih menghadapi tantangan dalam mengakses proyek-proyek pemerintah karena regulasi yang dianggap belum sepenuhnya berpihak kepada pelaku usaha kecil.&nbsp; "Relaksasi ini tidak hanya soal regulasi, tetapi juga soal keberpihakan kepada pelaku usaha lokal yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan," kata Andi. Ketua Umum BPD Gapensi Jawa Barat, Tb. Nasrul Ibnu menyampaikan apresiasinya terhadap kepemimpinan Andi Rukman Karumpa sebagai Ketua Umum BPP Gapensi. Nasrul menegaskan kesiapan BPD Gapensi Jabar untuk mendukung penuh program-program yang dicanangkan Gapensi Pusat. "Gapensi sebagai organisasi besar harus mampu menunjukkan wajah barunya yang lebih responsif terhadap perubahan, lebih solid secara kelembagaan, lebih berdaya dalam advokasi dan perlindungan, serta lebih nyata manfaatnya bagi seluruh anggota," kata Nasrul.

Gapensi menyambut positif Perpres 46/2025 yang memberikan peluang bagi pelaku usaha kecil di sektor konstruksi.

Proyek di Bawah Rp 400 Juta Terbuka untuk Kontraktor Kecil, Gapensi Apresiasi Keberpihakan Presiden Prabowo

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/06/PLN-NP-ist-1081238363.jpg" alt="Ilustrasi pembangkit listrik PLN Nusantara Power (PLN NP)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembangkit listrik PLN Nusantara Power (PLN NP)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Anak perusahaan PT PLN (Persero) yakni PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) kini telah bertransformasi menjadi subholding pembangkitan PT PLN (Persero) dan berganti nama menjadi PT PLN Nusantara Power (PLN NP). Direktur Utama PLN NP Ruly Firmansyah menyambut baik perubahan organisasi ini.&nbsp; PLN NP yang notabene menjadi subholding pada Generation Company 1 (Genco 1) tetap akan berjalan di bidang pembangkitan. &rsquo;&rsquo;PLN Nusantara Power mengambil peran penting dalam subholding PLN. Dengan adanya holding subholding, maka aset-aset pembangkitan PLN yang tadinya tersebar di seluruh wilayah akan dikonsolidasikan. PLN NP akan mengelola unit pembangkit yang lebih banyak, sesuai dengan core competency kami yang telah terbukti,&rsquo;&rsquo; ucap Ruly di Jakarta, Kamis (6/4). Ruly menekankan, pembentukan subholding akan menjadi momentum bagi perusahaan untuk menegaskan kompetensinya di bidang pembangkitan. Apalagi konsolidasi aset pembangkitan yang membentuk 2 Subholding GenCo (PLN Nusantara Power dan PLN Indonesia Power) akan menjadi Generation Company terbesar se-Asia Tenggara. Komisaris Utama PLN Nusantara Power E Haryadi menambahkan, PLN akan mendapatkan dampak positif bagi upaya Indonesia. Terutama untuk mengambil bagian pada rantai pasok global di tengah momentum transisi energi saat ini. &rsquo;&rsquo;Melalui mekanisme holding dan subholding ini PLN dan PLN NP akan berfokus pada pengkonsolidasian serta optimalisasi aset yang akan membentuk ekosistem industri hijau yang kuat ke depan,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Dengan adanya holding subholding, aset-aset pembangkitan PLN yang tadinya tersebar kini akan dikonsolidasikan. Proses bisnis pengelolaan pembangkitan disederhanakan. Utilisasi aset yang tadinya belum maksimal, akan makin dioptimalkan. &rsquo;&rsquo;PLN NP akan menjadi perusahaan pembangkit terbesar se-Asia tenggara dengan jumlah GW yang dikelola mencapai 23.712 MW pada tahun 2025,&rsquo;&rsquo; jelasnya. (*) &nbsp; &nbsp;

Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) kini telah bertransformasi menjadi subholding pembangkitan PT PLN dan berganti nama menjadi PT PLN NP

PJB Bertransformasi Menjadi PLN Nusantara Power   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/PLTU-paiton.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Potensi energi terbarukan masih sangat besar. Sayang, pemanfaatannya masih rendah. Untuk meningkatkan bauran energi, PT PJB berkomitmen menggunakan biomassa untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).  Pemerintah menargetkan bauran energi baru terbarukan mencapai 23 persen pada 2025. Karena itu, PJB bersinergi mewujudkan pencapaian target tersebut. Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan PJB Ardi Nugroho menyatakan bahwa kini pihaknya tengah melakukan uji coba pada 11 PLTU. Di antaranya, PLTU Paiton, Ketapang, Indramayu, Rembang, dan Pacitan.  "Pada 10 Juni lalu, PJB sudah melakukan co-firing biomass pada unit pembangkit Paiton,” jelas Ardi Kamis (24/9).  Sejak 10 Juni 2020 sampai 23 September lalu, total penggunaan serbuk kayu mencapai lebih dari 3.800 ton. Sementara itu, volume total green energy yang dihasilkan berkisar 4.000 mWh.  Serbuk kayu yang digunakan PLTU Paiton 1-2 adalah limbah industri kayu. Karena sifatnya yang carbon neutral, pemanfaatan serbuk kayu sebagai energi tidak menambah jumlah karbon di udara.  "Tapi, memang kendala utama adalah ketersediaan raw material," lanjut Ardi.  Terpisah, Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Harris menegaskan bahwa Indonesia telah menetapkan bauran EBT sebesar 23 persen pada 2025. Selanjutnya, target itu menjadi 31 persen pada 2050.  Untuk itu, PJB melakukan percepatan. Dari sisi pembangkit, misalnya. Yakni, merancang aturan perpres terkait dengan harga listrik EBT. Kemudian, ada banyak insentif yang diberikan dengan mekanisme harga menarik.  https://www.youtube.com/watch?v=q6usnjR_m1k  &nbsp;

Jaminan Suplai Bahan Baku jadi Kendala PLTU Biomassa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Meteran-Listrik-Dery-Ridwansah-5-2.jpg" alt="Petugas mengecek meteran listrik di Rusun Benhil, di Jakarta, Kamis (2/4/2020). Dampak penyebaran pandemi COVID-19, Pemerintah menggratiskan tagihan listrik bagi 24 juta masyarakat miskin, untuk pelanggan berdaya listrik 450 VA gratis biaya listrik selama" width="100%">
<figcaption>Petugas mengecek meteran listrik di Rusun Benhil, di Jakarta, Kamis (2/4/2020). Dampak penyebaran pandemi COVID-19, Pemerintah menggratiskan tagihan listrik bagi 24 juta masyarakat miskin, untuk pelanggan berdaya listrik 450 VA gratis biaya listrik selama</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anak usaha PT PLN (Persero) yaitu PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) memastikan pasokan listrik tetap aman untuk masyarakat selama pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang kini telah diterapkan di sejumlah daerah. Direktur Utama (Dirut) PJB Iwan Agung Firstantara mengatakan, pihaknya akan berupaya menjaga kontinuitas pasokan listrik khususnya dalam masa pandemi Covid-19 seperti saat ini.  Pihaknya juga telah menginstruksikan seluruh jajaran di lokasi unit pembangkit agar tetap menjaga semangat untuk menjaga suplai tenaga listrik di seluruh wilayah. "Kami sadari betul pemberlakukan PSBB ini akan membuat sebagian besar fokus kegiatan masyarakat adalah di rumah. Sebagai bentuk pelayanan, kami pun akan berkomitmen dalam penyediaan energi," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (24/4).  Selain itu, lanjutnya, pihaknya pun mengapresiasi kepada para operator dan teknisi pembangkit yang tetap masuk kerja kendati PSBB telah berlalu efektif di beberapa wilayah. Menurut Iwan Agung, hal tersebut dilakukan agar dapat terus menjamin pelayanan masyarakat dalam hal penyediaan energi listrik.  "Pada kesempatan ini, saya juga memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pejuang kelistrikan di lini depan, yakni para operator dan teknisi pembangkit yang dengan tulus ikhlas masuk kerja," tuturnya.  Sekadar informasi, sejumlah daerah yang telah menerapkan PSBB antara lain DKI Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, serta Tanggerang. Selain itu, PSBB juga berlaku untuk Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang. Bahkan, di DKI Jakarta status PSBB resmi diperpanjang hingga 22 Mei 2020.  Saat ini PJB mengelola 35 Unit Pembangkit yang tersebar di Seluruh wilayah Indonesia, mulai dari ujung barat PLTG Arun dan di ujung timur PLTU Tidore, dengan kapasitas terpasang 20.939 megawatt (MW).

PJB Pastikan Pasokan Listrik Aman Selama PSBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/terungkap-saham-mayoritas-proyek-pltu-riau-dimiliki-perusahaan-asing_m_.jpg" alt="BERSAKSI: Direktur Utama PT Samantaka Batubara Rudy Herlambang merasa kecewa atas penguasaan saham PLTU Mulut Tambang Riau-1, Jakarta, Kamis (18/10)" width="100%">
<figcaption>BERSAKSI: Direktur Utama PT Samantaka Batubara Rudy Herlambang merasa kecewa atas penguasaan saham PLTU Mulut Tambang Riau-1, Jakarta, Kamis (18/10)</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp; Direktur Utama PT Samantaka Batubara Rudy Herlambang merasa kecewa atas penguasaan saham PLTU Mulut Tambang Riau-1. Pasalnya PT Pembangkit Listrik Jawa Bali Investasi (PJBI) hanya mampu menyetor 10 persen dari kesepakatan awal yang seharusnya 51 persen. Padahal sesuai aturan PT PJBI selaku anak perusahaan PT PLN, seharusnya menjadi pemilik saham mayoritas dalam konsorsium PLTU Mulut Tambang Riau-1. "Nyesek pak di dada, saya setelah negosiasi dari awal Januari di kantor PJBI dan di Rizt Carlton memang terakhir disepakati PJBI menguasai 51 persen tapi hanya mampu setor 10 persen," kata Rudy saat bersaksi untuk terdakwa pemegang saham Black Natural Resources Ltd Johannes Budi Sutrisno Kotjo di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (18/10). Sehingga investor PT Black Natural Resources Ltd yakni,&nbsp;China Huadian Engineering Company Ltd membayarkan sisa kepemilikan saham PJBI. "Sisanya 41 persen yang tanggung China Huadian dan Black Gold," ungkapnya. Skema kerja sama dalam proyek tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Sesuai aturan, PT PLN Persero menunjuk anak usahanya melaksanakan sembilan proyek IPP, salah satunya proyek PLTU Riau 1. Namun, dalam Perpres tersebut anak usaha PLN wajib memiliki 51 persen saham dalam konsorsium. Tujuannya, agar perusahaan BUMN yang ditunjuk menjadi pengendali dan mendapat keuntungan terbesar. Dalam perkara ini, Johannes&nbsp;Kotjo didakwa telah memberikan uang sebesar Rp4,75 miliar ke Eni Saragih dan Idrus Marham guna memuluskan niatnya mengerjakan proyek PLTU yang ditaksir bernilai 900 juta dolar AS ini. Atas perbuatannya Kotjo didakwa telah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Terungkap! Saham Mayoritas Proyek PLTU Riau Dimiliki Perusahaan Asing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/15-ribu-bibit-pohon-untuk-perangi-sedimentasi_m_.jpg" alt="Penghijauan di daerah hulu sungai, salah satunya untuk mencegah sedimentasi." width="100%">
<figcaption>Penghijauan di daerah hulu sungai, salah satunya untuk mencegah sedimentasi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) Unit Pembangkitan Brantas berkolaborasi dengan Perum Jasa Tirta (PJT 1) mencanangkan Gerakan Sejuta Pohon untuk periode 2018-2019. Langkah awal yang mereka lakukan adalah, penanaman pohon dilakukan di DAS (Daerah Aliran Sungai). Sedikitnya 15 ribu pohon ditanam pada penanaman tahap pertama. Penanaman di lakukan di Kali Konto yang merupakan daerah hulu PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) Selorejo, Desa Pandesari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Selasa (14/8). 15 ribu pohon tersebut, terdiri dari beberapa jenis pohon. diantaranya, 5 ratus bibit sukun, 5 ratus kluwih, 2 ribu eucalyptus, 3.500 cengkeh, 4 ribu suren serta 4.500 nangka. GM PT PJB UP Brantas, Ardi Nugroho menjelaskan, tujuan kegiatan penanaman pohon ini untuk menjaga konservasi lingkungan hidup di hulu sungai. Sehingga keberlangsungan operasional PLTA bisa terjaga. "Selain itu, kami juga berupaya untuk mengurangi sedimentasi. Serta mewujudkan lingkungan yang sejuk, sehat dan asri," bebernya. Dia menambahkan, acara ini bertujuan untuk menggugah kesadaran masyarakat. Selain itu, juga menunjukkan kepedulian PT PJB UP Brantas beserta PJT 1 terhadap pelestarian lingkungan. Sementara itu, Eddy Suryoto, Kepala Dusun Jurangrejo, Pujon, berterima kasih kepada PT PJB UP Brantas atas kepeduliannya terhadap lingkungan. "Selama ini kami merasa sangat dibantu oleh PT PJB UP Brantas dalam melaksanakan program penghijauan lingkungan. Apalagi di sisi anggaran. Sebagai contoh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang sering mendapatkan bantuan bibit pohon dari PT PJB UP Brantas," tandas dia.

15 Ribu Bibit Pohon untuk Perangi Sedimentasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/nih-alat-monitoring-penyakit-jantung-bawaan-buatan-mahasiswa-s1_m_154551.jpeg" alt="NILAH STEVITY, yang dapat digunakan untuk memonitoring penyakit jantung bawaan (PJB), sehingga dapat mengurangi kematian akibat PJB." width="100%">
<figcaption>NILAH STEVITY, yang dapat digunakan untuk memonitoring penyakit jantung bawaan (PJB), sehingga dapat mengurangi kematian akibat PJB.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyebutkan bahwa sering kali Penyakit Jantung Bawaan (PJB) tidak memberikan gejala yang khas. Sehingga diperlukan pemantauan yang cermat untuk mendeteksi PJB. Oleh sebab itu, dibutuhkan monitoring hingga anak penderita PJB tumbuh menjadi dewasa. Berlatar hal tersebut, lima mahasiswa Universitas Airlangga menciptakan sebuah alat yang dapat memonitoring electrokardiograf dan viskositas darah. Serta mengklasifikasikan penyakit jantung bawaan. Alat yang diberi nama STEVITY (Smart Telemonitoring and Blood Viscosity) ini diharapkan bisa membantu untuk memonitoring penyakit jantung bawaan (PJB). Kelima mahasiswa kreatif tersebut adalah Titania, Astryd, Ichrom Septa, Aji Sapta (keempatnya dari S1-Teknobiomedik) serta Kretawiweka (S1-Sistem Informasi). Hasil kreasinya itu kemudian dituangkan dalam proposal Program Kreativitas Mahasiswa bidang Karsa Cipta (PKM-KC). Kini mereka menyatakan siap maju mempresentasikan ciptaannya di ajang kreativitas mahasiswa Indonesia tingkat nasional. &rdquo;Kami memperoleh ide untuk membuat STEVITY ini dilatarbelakangi dari 220 juta penduduk Indonesia, bahwa dari bayi yang lahir mencapai 6.600.000 dan 48.800 diantaranya penyandang PJB,&rdquo; kata Titania mengutip dari Indonesian Heart Association, 2011.  Menurutnya, alat ini merupakan inovasi pertama yang mengintegrasikan pengukuran viskositas darah secara non-invasive dan electrokardiograf untuk monitoring dan klasifikasi penyakit jantung bawaan. &rdquo;STEVITY ini cukup user friendly bagi tenaga medis, jadi dapat mengidentifikasi bayi yang terkena penyakit jantung bawaan, sejak dari dini dan segera dapat ditangani,&rdquo; tambah Titania. Selain itu, STEVITY juga dirancang dengan slot baterai dan dikemas dalam package, sehingga alat ini menjadi portable, artinya dapat digunakan kapan pun dan dimana pun. &rdquo;Kedepannya kami berharap STEVITY ini dapat membantu mengurangi angka kematian akibat penyakit jantung dan dapat membantu menyediakan fasilitas-fasilitas kesehatan di daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal),&rdquo; ujarnya. (*)

Nih, Alat Monitoring Penyakit Jantung Bawaan buatan Mahasiswa S1

Kelas Pembangkitan Jawa-Bali Jaring Tenaga Andal SMK Industri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pjb

Berita Terkini