<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/14/andree-algamar-265242593.jpg" alt="Sekdako Padang Andree Algamar siap dilantik jadi Pj Wali Kota Padang." width="100%">
<figcaption>Sekdako Padang Andree Algamar siap dilantik jadi Pj Wali Kota Padang.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kota Padang hari ini tidak lagi dipimpin wali kota dan wali kota defenitif. Pasalnya sang Wali Kota Hendri Septa dan Wakil Wali Kota Ekos Albar sudah lengser. Masa tugasnya sudah berakhir pada Senin (13/5). Seiring dengan itu, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menunjuk Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Padang Andree Algamar sebagai pelaksana harian (Plh) Wali Kota Padang. Status Andree Algamar bakal naik menjadi penjabat (pj) seiring telah keluarnya SK Pj dari Mendagri Tito Karnavian. Pengangkatan Andree sebagai Pj Wako Padang berdasarkan SK Mendagri Nomor 100.2.1.3. 1073 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pj Wali Kota Padang tertanggal 10 Mei 2024. Salinan SK tersebut baru diterima Pemprov Sumbar pada Senin (13/5/2024) pagi. "Ya, baru tadi pagi kita (pemprov) terima salinan SK-nya. Insya Allah, Rabu (15/5/2024) Pj Wali Kota Padang akan dilantik Gubernur Sumbar," kata Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setprov Sumbar Doni Rahmat ketika dikonfirmasi Padang Ekspres, Senin (13/5). SK tersebut ditandatangani Mendagri Tito Karnavian. Masa jabatan Penjabat Wako Padang paling lama satu tahun sejak pelantikan. Andree dalam menjalankan tugasnya sebagai Pj Wako untuk sementara harus melepaskan jabatan Sekdako Padang dengan menunjuk Penjabat Sekdako. Sementara itu, sebagai Pj Wako Padang, Andree memiliki kewenangan menjalankan program dan kebijakan Pemkot Padang. Ada beberapa batasan tugas yang harus mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri. Yaitu, mutasi kepegawaian, membuat program berbeda dari wako sebelumnya, pembatalan izin, dan pemekaran daerah. Selain menjalankan roda pemerintahan, tugas Andree adalah memfasilitasi penyelenggaraan pilkada dan menjaga netralitas ASN serta menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Mendagri melalui Gubernur minimal tiga bulan sekali. Penunjukan Andree Algamar sebagai Pj Wako Padang merupakan hasil dari proses usulan bersama Pemprov Sumbar, DPRD Padang, dan Kemendagri. Dalam karirnya, birokrat kelahiran Padang 22 Oktober 1981 ini, pernah menjadi ADC Wako Padang, Lurah Kampung Pondok, Camat Lubuk Kilangan, Kepala Satpol PP Padang, Kabid Destinasi Dinas Pariwisata, Usaha dan Industri Pariwisata, dan Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang. Puncak karirnya tersandang saat ia dilantik sebagai Sekretaris Kota Padang tahun 2021.

Kota Padang hari ini tidak lagi dipimpin wali kota dan wali kota defenitif. Wali Kota Hendri Septa dan Wawako Ekos Albar lengser.

Wako-Wawako Padang Lengser, Sekdako Jadi Penjabat di Ibu Kota Sumbar

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/29/warung-2131977284.jpg" alt="Warga antre mendapatkan sembako murah di Warung Tekan Inflasi kawasan Pasar Dinoyo. (Radar Malang)" width="100%">
<figcaption>Warga antre mendapatkan sembako murah di Warung Tekan Inflasi kawasan Pasar Dinoyo. (Radar Malang)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;&ndash;&nbsp;Pemkot Malang menggelar pasar murah bertajuk Warung Tekan Inflasi&nbsp;yang berfungsi untuk menekan kenaikan harga bahan pokok saat Natal&nbsp;2023&nbsp;dan Tahun Baru&nbsp;2024 (Nataru).&nbsp; Program itu berlangsung di tiga pasar tradisional,&nbsp;yaitu&nbsp;Pasar Blimbing, Pasar Dinoyo, dan Pasar Besar.&nbsp; Program pasar murah itu&nbsp;awalnya&nbsp;hanya berlangsung&nbsp;pada&nbsp;25-31 Desember. Namun,&nbsp;karena&nbsp;tingginya&nbsp;antusias masyarakat&nbsp;dan efektif menekan laju inflasi, rencananya diperpanjang hingga Lebaran atau Maret 2024.&nbsp; Dilansir dari Radar Malang,&nbsp;Pj Wali Kota Malang,&nbsp;Wahyu Hidayat mengatakan&nbsp;jika&nbsp;program tersebut sudah berdampak pada turunnya angka inflasi di Kota Malang.&nbsp; &ldquo;Inflasi kita (Kota Malang) di bawah rata-rata angka nasional dan provinsi,&rdquo;&nbsp;terang&nbsp;Wahyu.&nbsp; Secara umum,&nbsp;sulit untuk&nbsp;menstabilkan harga bahan pokok pada momen-momen besar seperti Nataru. Namun,&nbsp;keberadaan warung murah tersebut berhasil menekan kenaikan harga, sehingga daya beli masyarakat kembali normal.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013662983/pemkot-pangkalpinang-dan-forkopimda-ikuti-rapat-koordinasi-pengendalian-inflasi-daerah-bersama-kemendagri-jelang-penutupan-tahun-2023">Pemkot Pangkalpinang dan Forkopimda Ikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Kemendagri Jelang Penutupan Tahun 2023</a> Selama sepekan, pemkot sudah&nbsp;mengeluarkan&nbsp;dana&nbsp;sebesar&nbsp;Rp2 miliar. Sementara dana untuk perpanjangan akan diambilkan dari Belanja Tidak Terduga (BTT).&nbsp; &ldquo;Dari Januari ke Lebaran pada Maret nanti cukup dekat, sehingga kita terus anggarkan agar harganya terus stabil,&rdquo;&nbsp;jelasnya.&nbsp; Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang,&nbsp;Eko Sri Yuliadi menambahkan&nbsp;jika&nbsp;Warung&nbsp;Tekan&nbsp;Inflasi&nbsp;tersebut&nbsp;menjual barang-barang yang berpengaruh besar terhadap inflasi, di antaranya beras, gula, telur ayam, bawang merah, bawang putih, cabai,&nbsp;dan minyak goreng.&nbsp; Masing-masing warung murah dijatah 5 ton beras per hari, juga digelontor 5 ton beras merek lain.&nbsp; &ldquo;Barang tersebut dijual sesuai harga kulakan. Setiap orang hanya boleh membeli maksimal 2 kilogram,&rdquo;&nbsp;kata&nbsp;Eko.&nbsp; Sumarmi,&nbsp;salah&nbsp;seorang&nbsp;pembeli&nbsp;menyebutkan&nbsp;jika&nbsp;harga yang dibanderol di Warung Tekan Inflasi lebih murah&nbsp;3-5&nbsp;ribu dibanding harga biasanya.&nbsp; &ldquo;Saya dapat beras dengan harga RP57 ribu. Kalau di toko Rp62 ribu,&rdquo;&nbsp;ungkapnya.&nbsp; Sementara harga gula ia beli dengan harga Rp13 ribu per kilogram.&nbsp;Sementara&nbsp;di toko masih di kisaran Rp16,5 ribu per kilogram.&nbsp;&nbsp; Begitu juga dengan komoditas lain, harga di warung murah lebih miring. &nbsp;

Pemkot Malang menggelar pasar murah bertajuk Warung Tekan Inflasi untuk menekan kenaikan harga bahan pokok.

Pemprov Malang Bakal Perpanjang Pasar Murah Warung Tekan Inflasi hingga Lebaran 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/10/pj-walkot-mojokerto-2256882321.jpg" alt="Pj. Wali Kota Mojokerto Ali Kuncoro menyampaikan keterangan pers usai dilantik di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (10/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Pj. Wali Kota Mojokerto Ali Kuncoro menyampaikan keterangan pers usai dilantik di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (10/12/2023).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik Ali Kuncoro sebagai Penjabat (Pj.) Wali Kota Mojokerto menggantikan Wali Kota Ika Puspitasari yang hari ini masa jabatannya berakhir. Ali menilai program-program yang telah dijalankan oleh Wali Kota Ika Puspitasari telah berjalan sangat luar biasa bagi kemajuan Kota Mojokerto. "Maka, tugas saya nanti tinggal mencari spektrum dan inovasi-inovasi yang baru demi Kota Mojokerto dan masyarakatnya yang makin maju," katanya. (*) &nbsp;

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik Ali Kuncoro sebagai Penjabat (Pj.) Wali Kota Mojokerto pada Minggu (10/12)

Gubernur Jawa Timur Lantik Ali Kuncoro sebagai Pj Wali Kota Mojokerto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/26/Polemik-Alun-2853639259.jpg" alt="Seorang pengendara yang melewati proyek pembangunan Alun &ndash; Alun Kota Kediri (Wahyu Adji F / JPRK)" width="100%">
<figcaption>Seorang pengendara yang melewati proyek pembangunan Alun &ndash; Alun Kota Kediri (Wahyu Adji F / JPRK)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Polemik pembangunan alun&ndash;alun Kediri masih coba untuk diurai oleh Pemerintah Kota Kediri. Diadakannya rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD &ndash; pemkot &ndash; kontraktor pada Kamis (23/11) masih belum ada keputusan bulat. Terutama yang berkaitan dengan kelanjutan proyek dan pengerjaanya oleh rekanan penggarap. Penjabat (Pj) Wali Kota Kediri Zanariah mengatakan pihaknya masih berusaha untuk memitigasi risiko pembangunan proyek tersebut. Pada proses ini, tenaga ahli mulai dari konstruksi maupun hukum pun digandeng untuk mengurai persoalan ini. &ldquo;Kami dari pemkot sedang mitigasi risikonya. Jadi sudah melibatkan tenaga konsultan teknis maupun dari hukum. Tunggu saja,&rdquo; ujar Zanariah dikutip Radar Kediri. Selain usaha mengenai mitigasi juga untuk membahas mengenai pembayaran. &ldquo;Itu makanya dihitung dulu. Dimitigasi itu untuk menghitung dulu. Dapat hitungan appraisal estimasinya, baru bisa,&rdquo; ujarnya. Pernyataan dari Pj Wali Kota tersebut ini setelah berlangsungnya rapat paripurna DPRD Kota Kediri. Pada hari yang sama dengan pelaksanaan RDP itu, memang berlangsung paripurna. Pembahasan mengenai pandangan umum fraksi terkait Raperda 2024. Hasilnya, sejumlah fraksi menagih terkait tindak lanjut pemkot terhadap pembangunan proyek revitalisasi ruang terbuka hijau (RTH). &ldquo;Kalau sampai putus kontrak, tentu ini hal yang sangat memprihatinkan,&rdquo; ujar anggota Komisi C DPRD Kota Kediri Soedjoko Adi Poerwanto. Sementara itu, pihak pelaksana proyek juga ikut mengomentari kasus ini. Menurut Komisaris PT Surya Graha Utama KSO Sidoarjo Bambang Sri Lukmono, pihaknya berkomitmen untuk bertanggung jawab memperbaiki kekurangan. Pada hal ini Bambang Sri Lukmono menunggu saran dari perencana untuk langkah perbaikan selanjutnya. &ldquo;Walaupun sampai sekarang kami belum dibayar,&rdquo; ujarnya. Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kediri Endang Kartika Sari mengungkapkan, pembayaran belum dilakukan karena masih ada persyaratan administrasi yang belum dipenuhi oleh pihak rekanan. Dia juga mengatakan bahwa pembayaran pasti dilakukan sesuai hasil audit oleh pihak terkait. Apakah pemutusan kontrak akan tetap dilakukan? Endang menjawab pihaknya belum bisa memutuskan. &ldquo;Nanti ada kajian dari tim teknis kami. Jadi bagaimana mutu-mutu dari yang sudah terpasang,&rdquo; jawabnya. Terkait dengan penyelesaian sengketa tersebut, Endang menyebutkan sesuai dengan persetujuan kontrak hal itu bisa dilakukan secara mediasi. &ldquo;Dalam kontrak sudah ada tahapan-tahapannya. Termasuk kalau ada sengketa kontrak akan dimediasi sama LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintahan, Red),&rdquo; ucapnya. Pada sebelumnya diberitakan, atas polemic proyek alun &ndash; alun dibahas di DPRD Kota Kediri. Pada pertemuan yang difasilitasi tiga komisi di dewan, pihak rekanan dan Pemkot Kediri saling ada data terkait pemberian surat peringatan ketiga (SP3) pada 13 November kemarin. Dinas PUPR mengatakan pemberian SP3 dilakukan karena proyek dinilai terlambat lebih dari lima persen. Selain itu, mutu beton yang memiliki kualitas tidak sesuai dengan spesifikasi. Sementara itu, pihak rekanan menyebutkan bahwa pemasangan beton menjadi penyebab keterlambatan proyek. Salah satunya karena pihak vendor beton dianggap sering terlambat untuk menyuplai kebutuhan proyek ini. Sampai saat ini, rekanan masih melanjutkan pekerjaan dan berkomitmen menyelesaikan sampai batas akhir kontrak pada 21 Desember 2023.

Komentar dari Pj Wali Kota Kediri terkait polemik Alun – Alun kota Kediri yang dinilai tidak sesuai dengan waktu perjanjian.

Komentar Pj Wali Kota Zanariah, Terkait Polemik Alun – Alun Kota Kediri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/04/jokowi-sidang-kabinet-949308358.jpg" alt="EVALUASI KINERJA: Presiden Jokowi memberikan arahan kepada para menteri saat sidang kabinet paripurna di Jakarta kemarin." width="100%">
<figcaption>EVALUASI KINERJA: Presiden Jokowi memberikan arahan kepada para menteri saat sidang kabinet paripurna di Jakarta kemarin.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sejumlah daerah melalui DPRD masing-masing mulai menyetorkan usulan nama calon penjabat (Pj) kepala daerah. Langkah tersebut merupakan bagian dari penunjukan 85 Pj mengingat masa jabatan 85 kepala daerah berakhir pada awal September. Dari 85 daerah tersebut, dibutuhkan 10 Pj gubernur. Di Jawa, ada Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo dan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK) yang masa jabatannya berakhir pada 5 September 2023. Presiden Joko Widodo mengakui, usulan dari daerah sudah ada, termasuk dari Jawa Barat, meski belum sampai ke dirinya. &rdquo;Namanya saya belum tahu. Yang jelas tiga. Biasanya dari DPRD, dari bawah tiga,&rdquo; ujarnya kemarin (4/8). Jokowi menjanjikan penunjukan Pj berlangsung transparan. &rdquo;Apanya yang enggak akuntabel, apanya yang enggak transparan, masukannya dari bawah semua,&rdquo; jelasnya. Jokowi menegaskan, mekanisme penunjukan sudah ada. Nama yang diusulkan masuk ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dikaji sebelum terakhir diputuskan tim penilai akhir (TPA). &rdquo;Semuanya terbuka,&rdquo; katanya memastikan. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan menerangkan, penerimaan usulan dari daerah masih berlangsung. &rdquo;Ditunggu sampai tanggal 9 (Agustus),&rdquo; tuturnya. Sesuai mekanisme yang diatur Peraturan Mendagri 4/2023, tiga nama usulan DPRD akan disandingkan dengan tiga nama usulan Mendagri bersama kementerian/lembaga lain. Tiga di antara total enam nama itu akan dipilih berdasar kajian bersama untuk disampaikan ke presiden. Dalam kesempatan sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menyebut satu nama akhir akan diputuskan presiden. Dalam mengambil keputusan, presiden bakal mempertimbangkan pembahasan di TPA yang diikuti para pejabat terkait. Tito memprediksi nama Pj gubernur sudah bisa diketahui akhir bulan nanti. Untuk Pj bupati/wali kota, nama yang diusulkan kepada presiden lebih banyak. Selain masing-masing tiga nama dari DPRD dan Mendagri, ada tiga nama usulan gubernur. Dalam lanskap tahun politik seperti sekarang ini, penunjukan Pj sebanyak itu tak pelak menjadi perhatian. Karena itu, banyak terdengar tuntutan keterbukaan. Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana termasuk yang mempertanyakan klaim transparansi pemerintah dalam memproses penunjukan Pj. Selama ini, lanjutnya, masyarakat hanya disodorkan Pj yang dipilih tanpa parameter yang bisa dilihat publik. Kurnia menjelaskan, dasar untuk membuka informasi soal penetapan Pj sangat kuat. Terbaru, ada putusan Komisi Informasi (KI) nomor 007/I/KIP-PSI/2023 dalam gugatan yang dimenangkan ICW saat menuntut keterbukaan informasi tahun lalu. Dalam putusannya, lanjut Kurnia, semua aturan hingga dokumen selama proses berlangsung semestinya bisa diakses publik. Dokumen penjaringan, usulan dan saran, pertimbangan dalam sidang TPA, hingga rekam jejak Pj kepala daerah merupakan informasi terbuka. &rdquo;Dan wajib memberikan dokumen-dokumen tersebut sepanjang tidak memuat data pribadi,&rdquo; tuturnya kemarin. Atas dasar itu, Kurnia menilai bahwa sudah tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menutupi prosesnya. &rdquo;Informasinya tetap harus dibuka dan diberikan dengan dapat menghitamkan bagian yang memuat data pribadi,&rdquo; ujarnya. Kurnia juga mengingatkan, akuntabilitas penunjukan Pj merupakan amanat banyak lembaga. Pada 2022, Ombudsman menyatakan bahwa tindakan Mendagri terbukti maladministrasi karena keliru menafsirkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusan 67/PUU-XIX/2021 dan 15/PUU-XX/2022, MK mengamanatkan pengangkatan Pj memerlukan aturan turunan sebagai pedoman pelaksanaan. Namun, yang dipilih bukan peraturan pemerintah, melainkan peraturan menteri dalam negeri. &rdquo;Ini merupakan kekeliruan yang fatal,&rdquo; tegasnya. Di sisa waktu yang ada, Kurnia mendesak keterbukaan proses. &rdquo;Juga menyiapkan regulasi yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif,&rdquo; katanya. (far/lyn/c14/ttg)

Sejumlah daerah melalui DPRD masing-masing mulai menyetorkan usulan nama calon penjabat (Pj) kepala daerah. Langkah tersebut merupakan bagia

Jokowi Janji Penunjukan 85 Penjabat Kepala Daerah Transparan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gubernur-sulsel-godok-pengganti-wali-kota-makassar_m_-1.jpg" alt="Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah." width="100%">
<figcaption>Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Masa jabatan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto segera berakhir. Lima bulan dari sekarang, tepat pada Mei tahun depan, Ramdhan akan melepas jabatannya.&nbsp; Menyikapi masa transisi nanti, Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah sudah mulai menggodok nama-nama pejabat yang akan menjadi Pj Wali Kota Makassar. "Namun yang paling utama, sosoknya harus punya inovasi dan kreatifititas untuk membenahi Makassar yang menjadi Ibu Kota Sulsel," jelas Nurdin, Jumat (30/11). Pejabat yang bakal diusulkan gubernur, disebut-sebut berasal dari lingkup Pemprov Sulsel. Nurdin mengatakan, kriteria menjadi Pj Wali Kota Makassar adalah harus dari kalangan pamong senior yang berpengalaman di bidang pemerintahan. Setengah bercanda, Nurdin nyeletuk bahwa yang akan dipilih menjadi Pj Wali Kota Makassar harus orang gila. "Pokoknya Pj Wali Kota Makassar harus orang gila. Harus punya inovasi, yang bisa menata kota," celetuknya.&nbsp; Nurdin bahkan menantang Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bisa dan memenuhi kriteria tersebut untuk mengajukan diri. "Makanya siapa yang mengaku bisa, ya kita tunjuk,"&nbsp; jelas Nurdin. Seperti diketahui, Mohammad Ramdhan Pomanto, menjabat Wali Kota Makassar sejak 2014. Pria yang akrab disapa Danny Pomanto itu didampingi Syamsu Rizal sebagai Wakil Wali Kota. Pada Pilkada serentak Juli tahun lalu, Danny mencoba peruntungannya kembali. Saat itu dia berpasangan dengan Indira Mulyasari. Dalam perjalanannya saat itu, pasangan Danny - Indira didiskualifikasi karena berbagai persoalan. Akhirnya tertinggal satu paslon tunggal yakni Appi-Cicu. Sementara status Danny - Indira digantikan oleh kotak kosong. Ujung perjalan pilkada, kotak kosong justru menang telak mengalahkan paslon tunggal. Kemenangan kotak kosong dalam pilkada membuat jabatan Wali Kota sementara kosong. Danny ditunjuk alias diaktifkan kembali sebagai wali kota hingga masa jabatan resminya habis pada Mei tahun depan. Pilkada Makassar akan kembali digelar pada 2020 mendatang.

Gubernur Sulsel Godok Pengganti Wali Kota Makassar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gubernur-sulsel-godok-pengganti-wali-kota-makassar_m_.jpg" alt="Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah." width="100%">
<figcaption>Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Masa jabatan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto segera berakhir. Lima bulan dari sekarang, tepat pada Mei tahun depan, Ramdhan akan melepas jabatannya.&nbsp; Menyikapi masa transisi nanti, Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah sudah mulai menggodok nama-nama pejabat yang akan menjadi Pj Wali Kota Makassar. "Namun yang paling utama, sosoknya harus punya inovasi dan kreatifititas untuk membenahi Makassar yang menjadi Ibu Kota Sulsel," jelas Nurdin, Jumat (30/11). Pejabat yang bakal diusulkan gubernur, disebut-sebut berasal dari lingkup Pemprov Sulsel. Nurdin mengatakan, kriteria menjadi Pj Wali Kota Makassar adalah harus dari kalangan pamong senior yang berpengalaman di bidang pemerintahan. Setengah bercanda, Nurdin nyeletuk bahwa yang akan dipilih menjadi Pj Wali Kota Makassar harus orang gila. "Pokoknya Pj Wali Kota Makassar harus orang gila. Harus punya inovasi, yang bisa menata kota," celetuknya.&nbsp; Nurdin bahkan menantang Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bisa dan memenuhi kriteria tersebut untuk mengajukan diri. "Makanya siapa yang mengaku bisa, ya kita tunjuk,"&nbsp; jelas Nurdin. Seperti diketahui, Mohammad Ramdhan Pomanto, menjabat Wali Kota Makassar sejak 2014. Pria yang akrab disapa Danny Pomanto itu didampingi Syamsu Rizal sebagai Wakil Wali Kota. Pada Pilkada serentak Juli tahun lalu, Danny mencoba peruntungannya kembali. Saat itu dia berpasangan dengan Indira Mulyasari. Dalam perjalanannya saat itu, pasangan Danny - Indira didiskualifikasi karena berbagai persoalan. Akhirnya tertinggal satu paslon tunggal yakni Appi-Cicu. Sementara status Danny - Indira digantikan oleh kotak kosong. Ujung perjalan pilkada, kotak kosong justru menang telak mengalahkan paslon tunggal. Kemenangan kotak kosong dalam pilkada membuat jabatan Wali Kota sementara kosong. Danny ditunjuk alias diaktifkan kembali sebagai wali kota hingga masa jabatan resminya habis pada Mei tahun depan. Pilkada Makassar akan kembali digelar pada 2020 mendatang.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/empat-kota-pilkada-pemprov-sumbar-hanya-siapkan-3-pj-walikota_m_181362.jpeg" alt="Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Sumbar Iqbal Ramadi Payana" width="100%">
<figcaption>Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Sumbar Iqbal Ramadi Payana</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang digelar secara serentak di tahun 2018 berlangsung di empat kota di Provinsi Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Keempat kota tersebut yakni Kota Padang, Sawahlunto, Padang Panjang dan Pariaman. Kewenangan petahana yang kembali maju bertarung di pesta demokrasi tahunan tersebut secara otomatis akan digantikan oleh penjabat (Pj) wali kota yang akan ditentukan oleh Gubernur Sumbar. Karena tahapan Pilkada sudah digelar, sehingga tak lama lagi posisi para wali kota akan segera digantikan sementara. Kepala Biro Pemerintahan Iqbal Ramadi Payana mengatakan, pada Pilkada serentak di empat kota tersebut, hanya tiga kota yang akan diemban Pj selama masa kampanye hingga terpilihnya kepala daerah baru. Namun ia mengungkapkan, untuk Kota Pariaman tidak di isi Pj. Sebab, wali kota yang menjabat saat ini sudah dua periode dan tidak lagi bisa maju di posisi yang sama. Iqbal menjelaskan, pengangkatan Pj itu sesuai Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 terkait Pilkada serentak tentang cuti di luar tanggungan negara. "Di dalam memuat antara lain, tentang persyaratan untuk menjadi Pj. Di situ berbunyi Plt diangkat pada jabatan tinggi pratama oleh pemerintah setingkat lebih tinggi, otomatis dalam hal ini provinsi," kata Iqbal saat dihubungi Minggu (14/1). Setelah petahana mengajukan cuti Pilkada, Pemprov akan segera mengajukan nama-nama yang akan ditunjuk menjadi Pj kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selanjutnya, Mendagri yang akan menetapkan siapa nama Plt atau Pj terpilih. "Pengajuan Plt atau Pj ini tujuh hari sebelum penetapan calon yang akan ditetapkan tanggal 12 Februari mendatang. Sedangkan masa kampanye akan dimulai 15 Februari. Nah, sebelum tanggal itu, sudah ada nama Plt atau Pj yang akan ditunjuk mengantikan petahana," jelas Iqbal. Syarat Pj adalah mereka yang memiliki jabatan tinggi pratama, maka dalam hal ini Sekretaris Daerah (Sekda) selaku pejabat tinggi madya tidak diperkenankan untuk menjabat sebagai Pj Wali kota. Jabatan tinggi pratama meliputi kepala biro, kepala dinas, dan sebagainya. Soal siapa nama-nama yang masuk dalam daftar Pj tersebut, Iqbal masih enggan untuk menyebutkan siapa yang nantinya akan menjadi Plt Wali kota di tiga daerah itu. "Nanti juga tau, tak baik saya sampaikan sekarang. Masih cukup lama waktunya," terang Iqbal.

Empat Kota Pilkada, Pemprov Sumbar Hanya Siapkan 3 Pj Walikota

Pj Wali Kota

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pj Wali Kota

Berita Terkini

Wako-Wawako Padang Lengser, Sekdako Jadi Penjabat di Ibu Kota Sumbar

Pemprov Malang Bakal Perpanjang Pasar Murah Warung Tekan Inflasi hingga Lebaran 2024

Gubernur Jawa Timur Lantik Ali Kuncoro sebagai Pj Wali Kota Mojokerto

Komentar Pj Wali Kota Zanariah, Terkait Polemik Alun – Alun Kota Kediri

Jokowi Janji Penunjukan 85 Penjabat Kepala Daerah Transparan

Gubernur Sulsel Godok Pengganti Wali Kota Makassar

Gubernur Sulsel Godok Pengganti Wali Kota Makassar

Empat Kota Pilkada, Pemprov Sumbar Hanya Siapkan 3 Pj Walikota

Download Aplikasi JawaPos.com