<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/29/SAWIT-1-986518376.jpg" alt="Ilustrasi buah sawit." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi buah sawit.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumut membahas berbagai isu terkini pada sektor sawit. Di antaranya terkait program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Dana Bagi Hasil (DBH) sawit, tenaga kerja, produksi sawit, hingga keamanan investasi di sektor perkebunan kelapa sawit di Sumut. &ldquo;Peran sawit di Sumut sangat besar. Dampaknya sangat luas, mulai dari produktivitasnya, tenaga kerja, dan lainnya. Perkebunan merupakan salah satu faktor penting yang diharapkan memberikan kekuatan besar dalam kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat,&rdquo; kata Fatoni dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu&nbsp;(5/11). Fatoni memahami apa yang dirasakan oleh para pengusaha terkait adanya isu peremajaan, penjarahan, dan perambahan sawit. Bahkan isu tersebut juga telah dibahas oleh pemerintah dengan mencarikan solusi. Terkait DBH dan produksi, Fatoni berharap adanya koordinasi bilateral antara pelaku industri dengan pemerintah untuk membahas sektor sawit, tentunya dengan menerapkan satu data. Kemudian terkait bantuan yang diberikan oleh pelaku usaha ke masyarakat melalui CSR. "Bisa nanti kita bahas bersama terkait sawit ini, antara program pemerintah dan perusahaan sawit. Mendata perusahaan yang sudah menyalurkan CSR-nya, apakah dalam bentuk pembangunan rumah ibadah, pendidikan dalam bentuk beasiswa, dan lainnya," ucapnya. Terkait isu peremajaan sawit, diketahui bahwa PSR merupakan program strategis nasional yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit. PSR membantu memperbaharui perkebunan kelapa sawit dengan menggunakan benih kelapa sawit yang lebih bekelanjutan dan berkualitas. Melalui program tersebut, pemerintah memberi bantuan dana kepada para petani/pekebun untuk melakukan replanting tanaman sawit yang sudah tidak produktif. Melalui kesempatan ini, Ketua Gapki Sumut Timbas Prasad Ginting mengatakan ada sejumlah isu yang perlu dibahas soal sawit, mulai dari regulasi, produksi, keamanan dan lainnya. Saat ini, PSR tengan menjadi isu serius. Pada tahun pertama peluncuran PSR, setiap petani mendapat dana hibah Badan Pengelola Dana Keuangan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp 25 juta per hektare yang digunakan untuk melakukan peremajaan tanaman rakyat. Program PSR mendapat sambutan antusias dari para petani sawit dikarenakan membantu mereka dalam hal pembiayaan peremajaan kebun yang telah afkir. Berdasarkan Data Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Sumut menunjukkan ada sekitar 490.000 hektare lahan sawit rakyat dari total 1,4 juta hektare luas sawit. Sejak tahun 2017 hingga 2023, lahan yang mendapat rekomendasi untuk memperoleh bantuan PSR seluas 25.581 hektare. Sementara itu, Disbunak Sumut menargetkan mampu meremajakan 9.500 hektare kebun petani pada tahun 2024. Tercatat hingga bulan November, sudah terealisasi sekitar 3.000 hektare. "Harmonisasi regulasi perlu menjadi perhatian utama untuk mengatasi tantangan percepatan PSR seperti masalah legalitas lahan dan hambatan birokrasi, persoalan kepastian hukum dalam legalitas lahan, kawasan hutan, dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha," katanya.

Disbunak Sumut menargetkan mampu meremajakan 9.500 hektare kebun petani pada tahun 2024. Realisasi per November baru 3.000 hektare.

Baru Terealisasi Sepertiga dari Target, Program Peremajaan Sawit PSR di Sumut Perlu Percepatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/21/WhatsApp-Image-2023-09-21-at-143414-2037633804.jpeg" alt="Pj Gubernur Sumut Hassanudin saat serah terima jabatan dengan pendahulunya Edy Rahmayadi awal September 2023." width="100%">
<figcaption>Pj Gubernur Sumut Hassanudin saat serah terima jabatan dengan pendahulunya Edy Rahmayadi awal September 2023.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemprov Sumatera Utara (Sumut) memulai pembangunan Stadion Utama Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 di kawasan Sport Center Sumut di Desa Sena, Deliserdang. Pembangunan itu diresmikan Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Hassanudin di Ballroom Hotel Santika Premiere Dyandra, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, Rabu (20/9). Hal itu ditandai dengan penandatanganan kontrak pembangunan stadion utama PON 2024 Sumut antara pengguna jasa Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah (PPPW) II Sumut dengan penyedia jasa konstruksi Adhi Karya. Yaitu, PT Pembangunan Perumahan (PP), Penta, penyedia jasa manajemen konstruksi PT Jaya Construction Manajemen (JCM), dan PT Ciriajasa KSO. Hassanudin mengatakan, pembangunan stadion utama sudah direncanakan sejak 2019, yakni ketika era Gubernur Edy Rahmayadi. Adapun nilai kontrak pembangunan stadion utama sebesar Rp 587 miliar. Dia berharap pelaksana proyek agar menyelesaikan pembangunan stadion utama tepat waktu. "Saya atas nama Pemprov dan masyarakat Sumut menyambut baik hal ini, tentunya pembangunan ini sudah ditunggu-tunggu, diharapkan selesai tepat waktunya,&rdquo; kata Pj Gubernur Hassanudin. Hassanudin menegaskan, persiapan PON XXI 2024 secara keseluruhan sudah berjalan on the track. Yang dilakukan hanya menyelesaikan apa yang sudah dimulai oleh Gubernur sebelumnya, Edy Rahmayadi, yang sejak awal sudah mempersiapkan event olahraga berskala nasional ini dengan baik. Sebagaimana yang pernah diutarakan Edy Rahmayadi, Pj Gubernur Sumut Hassanudin berharap stadion utama ini menjadi salah satu ikon kebanggaan Sumatera Utara. Nantinya stadion utama dinamai Stadion Marah Halim Harahap dengan kapasitas 25.000 penonton. Bagi Hassanudin, momen penandatanganan kontrak tersebut akan menambah optimisme kesuksesan PON 2024. Dia meminta setiap pihak yang terlibat untuk bersinergi dan menjalankan tanggung jawab dengan baik. Sebagaimana diketahui, persiapan Pemprov Sumut untuk menyukseskan PON XXI 2024 melalui pembangunan Sport Center Sumut pada awalnya digagas oleh gubernur era Edy Rahmayadi pada 2019. Namun, pembangunan sempat terhambat akibat pandemi Covid-19 selama kurun 2020 hingga 2022. Pada era Edy Rahmayadi baru menuntaskan proses pembebasan lahan. Sementara, pembangunan Sport Center Sumut baru menuntaskan venue Stadion Madya Atletik dan Martial Arts Arena diresmikan oleh Edy Rahmayadi pada 31 Maret lalu.

Pemprov Sumatera Utara (Sumut) memulai pembangunan Stadion Utama Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 di kawasan Sport Center Sumut.

Lanjutkan Program Edy Rahmayadi, Pj Gubernur Sumut Resmikan Pembangunan Stadion Utama PON XXI 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/08/WhatsApp-Image-2023-09-07-at-233033-1677606480.jpeg" alt="Edy Rahmayadi meninggalkan kantor Gubernur Sumut setelah serah terima jabatan dengan Pj Gubernur Sumut Hasanudin, Kamis (7/9)." width="100%">
<figcaption>Edy Rahmayadi meninggalkan kantor Gubernur Sumut setelah serah terima jabatan dengan Pj Gubernur Sumut Hasanudin, Kamis (7/9).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemprov Sumut saat ini sudah dipimpin oleh Penjabat (Pj) Gubernur Hassanudin. Lima tahun terakhir Sumut dipimpin seorang gubernur purnawirawan TNI, yakni Edy Rahmayadi. Ke depan dalam menjalan masa pemerintahan hingga Pilkada serentak, provinsi dijabat sementara oleh pj gubernur yang merupakan pensiun tentara, yakni Hassanudin. Pengamat Komunikasi Universitas Sumatera Utara (USU) Iskandar Zulkarnain kondisi Sumut yang dipimpin mantan pangkostrad tersebut. Sorotan dalam komunikasi Edy Rahmamayadi dengan publik. Di awal-awal menjabat mantan Pangdam I Bukit Barisan itu terlihat kurang komunikatif. Iskandar menduga itu karena latar Edy sebagai gprajurit TNI dan berpangkat tinggi. "Setelah purnawirawan, kemudian jadi orang nomor satu di Pemprov Sumut, punya kuasa. Jadi terbawa komunikasi ala TNI," papar Iskandar kepada wartawan, Jumat (8/9). Menurut Iskandar, hal itu suatu yang lumrah apabila komunikasi publik mantan tentara kurang luwes. Komunikasi sebagai TNI tentu berbeda dengan masyarakat umum. Namun, hal berbeda terlihat ketika di akhir-akhir masa jabatannya, Edy Rahmayadi menyalami para ASN dan masyarakat yang berkumpul. Tak hanya itu saja, dia juga melambaikan tangan. "Ada perubahan sedikit. Kemarin sampai diarak, dia salam, dia lambai tangan itu yang saya lihat perubahannya," jelas Iskandar Zulkarnain. Lebih lanjut Iskandar mengungkapkan, Edy merupakan sosok pemimpin yang baik. Ke depan, Edy mesti berkomunikasi dengan data. Hal itu akan mudah diterima masyarakat apa yang dia sampaikan. "Dari segi keilmuan saya melihat, dia sosok yang baik. Sedikit komunikasinya aja yang kurang pas dengan harapan masyarakat," paparnya. Apalagi penjelasan data saat sampaikan soal pembangunan jalan di Sumut yang tahun jamak Rp 2,7 triliun. Edy mengungkapkan data jalan secara detail dan rinci. Dari mulai status jalan, panjang jalan provinsi, pendanaan dari pusat, dan lainnya.

Pemprov Sumut saat ini sudah dipimpin oleh Penjabat (Pj) Gubernur Hassanudin. Lima tahun terakhir Sumut dipimpin seorang gubernur.

Edy Rahmayadi setelah Lima Tahun Memimpin Sumut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pimpin-sumut-eko-subowo-susul-iwan-bule-jadi-pj-gubernur_m_221924.jpeg" alt="Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Eko Subowo dilantik sebagai Pj Gubernur Sumut" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Eko Subowo dilantik sebagai Pj Gubernur Sumut</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kekosongan pimpinan provinsi terus berlanjut menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. Mengisi kekosongan itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo penjabat (Pj) gubernur. Kali ini menteri dari PDIP itu melantik Eko Subowo sebagai Pj Gubernur Sumatera Utara. Pelantikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri tersebut berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jumat (22/6). Penunjukan Eko Suwondo sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 107/P Tahun 2018 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut dan Pengangkatan Penjabat Gubernur Sumut. Keppres itu telah ditetapkan di Jakarta pada 8 Juni 2018. Dasar penunjukan Pejabat Gubernur juga tertuang dalam pasal 201 ayat (10) Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat Penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar mengatakan, sesuai instruksi Mendagri, Eko memiliki dua tugas penting sebagai Pj Gubernur. Yakni menjalankan roda pemerintahan daerah dan mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di wilayah tersebut. "Penjabat Gubernur Sumatera Utara memiliki 2 tugas, yakni mengefektifkan pemerintahan daerah dan menyukseskan Pilkada Sumatera Utara," ujar Bahtiar dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Jumat (22/6). Bahtiar menuturkan, terkait tugas pemerintahannya Eko diharapkan dapat menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh lapisan di Sumut. Dengan langkah itu diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemerintahan. "Melaksanakan pemerintahan dengan membangun komunikasi yang intensif dengan DPRD, Pimpinan DPD, dan seluruh Forkompimda dalam rangka mengefektifkan pemerintahan daerah," terangnya. Sedangkan perihal pelaksanaan Pilkada, Eko diminta terus berkoordinasi dengan petugas penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Selain itu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun TNI-Polri harus turut diperhatikan. "Membangun koordinasi yang baik dalam melaksanakan bantuan dan fasilitasi Pelaksanaan dengan unsur Forkopimda, KPU dan Bawaslu dalam rangka menyukseskan Pilkada Sumatera Utara," imbuh Bahtiar. Lebih jauh Bahtiar menghimbau kepada Eko supaya dalam menjalankan tugasnya tidak keluar dari nawa cita yang dicanangkan pemeeintah. "Laksanakan tugas pemerintahan daerah berpedoman pada nawa cita atau sembilan agenda strategis pemerintah," pungkasnya. Sebelumnya, Tjahjo Kumolo telah melantik Sekretaris Utama Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) Komjen M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat.

Pimpin Sumut, Eko Subowo Susul Iwan Bule Jadi Pj Gubernur