<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/UPAH-MINIMUM-kab-kota.jpg" alt="Ilustrasi Upah Minimum Kabupaten/Kota." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Upah Minimum Kabupaten/Kota.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kenaikan upah minimal kabupaten/kota (UMK) 2025 pada 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah masing-masing 6,5 persen. Kota Semarang masih menjadi daerah dengan UMK tertinggi, yakni Rp 3.454.827. Daerah dengan UMK terendah adalah Kabupaten Banjarnegara, Rp 2.170.475. Di bawah Kota Semarang, Kabupaten Demak dengan UMK Rp 2.940.716. Lalu, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang masing-masing Rp 2.783.455 dan Rp 2.750.136. Penetapan UMK dan UMSK resmi diumumkan Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana. Besaran UMK dan UMSK tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/45 Tahun 2024 pada 18 Desember 2024 dan berlaku mulai 1 Januari 2025. Untuk UMSK 2025, ada dua daerah yang ditetapkan. Yakni, Kabupaten Jepara dan Kota Semarang. Nilainya lebih tinggi dari UMK 2025. Nana Sudjana menyampaikan, UMSK ditetapkan untuk sektor tertentu yang tercantum dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI). &rdquo;Sektor tersebut memiliki karakteristik dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya. Selain itu, ada tuntutan pekerjaan yang lebih berat atau spesialisasi yang diperlukan,&rdquo; kata Nana di Puri Gedeh, Kota Semarang. Untuk UMK, Nana menyebut hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Menurut dia, pemerintah menetapkan UMK untuk melindungi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun agar tidak dibayar di bawah upah yang telah ditetapkan. Sementara itu, perusahaan yang melanggar bakal dikenai sanksi. Tertinggi Kota Jogja, Terendah Gunungkidul Pemprov Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) juga resmi mengumumkan kenaikan UMK dan UMSK. Informasi kenaikan tersebut dibacakan langsung oleh Sekretaris Provinsi DIJ Beny Suharsono di Gedung Pracimosono, Kompleks Kepatihan Jogjakarta, Rabu (18/12). Penetapan UMK dan UMSK berpedoman pada Permenaker Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025. &rdquo;Besaran UMK dan UMSK telah ditetapkan gubernur berdasar rekomendasi bupati/wali kota dan usulan dewan pengupahan kabupaten/kota,&rdquo; ujar Beny seperti dilansir Jawa Pos Radar Jogja. &rdquo;UMK 2025 mengalami kenaikan 6,5 persen,&rdquo; tambahnya. Perinciannya, UMK Kota Jogja Rp 2.655.041 atau naik Rp 162.044. Kabupaten Sleman Rp 2.466.514, naik Rp 150.538. Kabupaten Bantul Rp 2.360.533, meningkat Rp 144.070. Kabupaten Kulon Progo Rp 2.351.239, naik Rp 143.502. Terakhir, Kabupaten Gunungkidul Rp 2.330.263. Dari data tersebut, UMK terendah di seluruh kabupaten/kota di DIJ adalah Kabupaten Gunungkidul, sedangkan tertinggi Kota Jogja. (hen/kap/oso/c19/ttg)

Kenaikan upah minimal kabupaten/kota (UMK) 2025 pada 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah masing-masing 6,5 persen.

Kenaikan UMK di Jateng dan Jogja Merata, Gunakan Standar 6,5 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/11/JATENG-UMP-103544449.jpg" alt="Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengumumkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah Tahun 2025 naik 6,5 persen. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengumumkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah Tahun 2025 naik 6,5 persen. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengumumkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah Tahun 2025 naik 6,5 persen. Penetapan ini melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/38 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025. Hal itu disampaikannya di ruang kerjanya, Rabu (11/12/2024) malam. "Bahwa UMP Jawa Tengah tahun 2025 sebesar Rp.2.169.349. Jumlah itu mengalami kenaikkan sebesar 6,5 % atau Rp.132.402 dari UMP Tahun 2024 sebesar Rp.2.036.947," kata Nana. Menurut Nana, penetapan UMP tahun 2025 ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 tanggal 30 Oktober 2024 terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025. Selain itu, terangnya, juga berdasarkan Rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah tanggal 6 Desember 2024. Upah minimum berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan; upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih, ini berpedoman pada struktur dan skala upah. "Penetapan UMP ini untuk melindungi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, agar tidak dibayar di bawah upah yang telah ditetapkan," tegas dia. Setelah penetapan UMP ini, selanjutnya pemerintah kabupaten/kota akan mengusulkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Tengah pada tahun 2025. Penetapan UMK tahun 2025, lanjut Nana, akan ditetapkan maksimal pada 18 Desember 2024. "Dengan ditetapkan UMP Provinsi Jawa Tengah 2025 ini, harapannya perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah segera menyesuaikan dan melaksanakan mulai 1 Januari 2025," harap Pj Gubernur.

Dengan ditetapkan UMP Provinsi Jawa Tengah 2025, perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah diharapkan melaksanakan mulai 1 Januari 2025.

2025, UMP Jateng Naik 6,5 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/02/nana-sudjana-3829023776.jpg" alt="Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana." width="100%">
<figcaption>Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana memastikan bahwa jalur Pantai Utara (Pantura) maupun jalur Pantai Selatan (Pansela) bisa dilintasi pemudik saat arus mudik dan balik Lebaran 1445 Hijriah. "Untuk jalur Pantura yang kemarin tergenang air dari Demak-Kudus saat ini sudah surut dan sudah diperbaiki. Saatnya nanti pemudik sudah bisa menggunakan jalan tersebut," katanya, di Semarang, Selasa (2/4). Pascabanjir di Kabupaten Demak dan Kudus beberapa waktu lalu, kata dia, perbaikan jalan di jalur Pantura tersebut terus dikebut agar bisa dilintasi pemudik saat Lebaran. "Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dan Dinas Bina Marga Provinsi Jateng terus melakukan perbaikan jalur yang rusak," katanya. Selain memperbaiki jalur Pantura yang rusak akibat banjir, kata dia, persiapan menyambut arus mudik Lebaran 2024 juga dilakukan dengan menyiapkan sejumlah jalur alternatif, termasuk jalur Pansela dan Tol fungsional Solo-Yogyakarta. "(Tol fungsional) akan diberlakukan atau dibuka pada siang hari pada pukul 06.00-17.00 WIB. Kami juga akan siapkan juga petugas di sana, baik petugas kepolisian maupun juga dari Dinas Perhubungan," katanya. Untuk kelengkapan fasilitas, seperti rambu lalu lintas dan penerangan jalan, lanjut dia, segera dipenuhi karena keamanan dan kenyamanan pemudik harus diutamakan. "Segera lengkapi ruas jalan dengan rambu lalu lintas. Jangan sampai terjadi kecelakaan," kata mantan Kapolda Metro Jaya itu. Secara umum, kata dia, infrastruktur jalan di Jateng dalam kondisi baik, dan pada jalan nasional Provinsi Jateng dan DIY sepanjang 1.887,29 kilometer dipetakan terdapat 68 titik rawan kemacetan di Jateng. "Ini menjadi perhatian bersama antara Polri dan instansi lainnya sehingga perlu dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas, terutama di lokasi-lokasi seperti pasar tumpah, pusat keramaian, dan jalur menuju lokasi wisata," katanya. Pemerintah pusat memprediksi pergerakan mudik Lebaran 2024 secara nasional sebanyak 193,6 juta orang, sedangkan pergerakan pemudik yang masuk dan melintas di Jateng sebesar 18,23 juta orang. Pemprov Jateng, kata Nana, akan membuka posko terpadu yang dipusatkan di Kantor Dinas Perhubungan Jateng dan sejumlah titik yang tersebar di berbagai wilayah.

Pascabanjir di Kabupaten Demak dan Kudus beberapa waktu lalu, kata dia, perbaikan jalan di jalur Pantura tersebut terus dikebut.

Pj Gubernur Jateng: Jalur Pantura dan Pasela Siap Dilalui Pemudik Lebaran 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/22/Screenshot_20231222-140106-4217847568.jpg" alt="Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana./JawaPos.com Istimewa" width="100%">
<figcaption>Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana./JawaPos.com Istimewa</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah menyatakan tidak ada pelanggaran terkait netralitas yang dilakukan Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana saat menyambut Prabowo Subianto di Lanumad Ahmad Yani, Semarang, beberapa waktu lalu. "Dari hasil penelusuran yang kami lakukan, sementara tidak ada dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Pj. Gubernur Jateng sehingga dari hasil pleno kami memutuskan untuk dihentikan dan tidak dijadikan temuan," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jateng Achmad Husein di Semarang, Selasa, (2/1). Menurut Husein, Bawaslu Jateng sebelumnya telah melakukan penelusuran dan meminta keterangan langsung dari Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana pada 28 Desember 2023. Husein juga menjelaskan Bawaslu&nbsp;menemukan beberapa fakta bahwa Penjabat&nbsp;Gubernur Jateng Nana Sudjana menyambut Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan, bukan sebagai calon presiden nomor urut 2. "Jadi, karena tugas kepala daerah salah satunya adalah menyambut kunjungan dari pejabat nasional. Karena waktu itu info yang hadir adalah Menteri Pertahanan dan tidak tahu bahwa di situ ada TKN atau apa pun yang ada di situ, maka Pak Pj (Nana Sudjana) waktu itu datang," jelas Husein. Oleh karena itu, Bawaslu Jateng memutuskan melalui rapat pleno bahwa tidak ditemukan sama sekali dan tidak ada unsur pelanggaran pemilu apa pun berdasarkan penelusuran serta fakta-fakta yang ada. Dalam rekaman video yang beredar, Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana terlihat berdiri di antara tim&nbsp;Prabowo&nbsp;Subianto, seperti Ketua Tim Kampanye Daerah Jateng Prabowo-Gibran, Kukrit Suryo Wicaksono, termasuk petinggi Partai Gerindra, yakni Sekjen Ahmad Muzani dan Andre Rosiade yang merupakan anggota Dewan Pembina. Diketahui lokasi penyambutan yang terekam video itu adalah Lanumad Ahmad Yani Semarang pada Sabtu, 9 Desember 2023. Saat itu di Stadion Jatidiri Semarang digelar acara HUT Ke-9 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dihadiri sejumlah tokoh, seperti Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep yang merupakan putra Presiden Joko Widodo dan juga capres nomor urut 2&nbsp;Prabowo Subianto.

Jawa Tengah menyatakan tidak ada pelanggaran terkait netralitas yang dilakukan Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana saat menyambut Prabowo

Bawaslu Sebut Tidak Ada Pelanggaran Penjabat Gubernur Jateng Sambut Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/23/IMG_20230406_164912-2327908797.jpg" alt="Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Jawa Tengah Bambang Wuryanto. ANTARA." width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Jawa Tengah Bambang Wuryanto. ANTARA.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah meminta Bawaslu mengusut polemik video rekaman Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana menyambut kedatangan Calon Presiden Prabowo Subianto, saat hendak menghadiri kegiatan partai di Kota Semarang, beberapa waktu lalu, dikutip dari ANTARA. &ldquo;Bawaslu juga harus turun tangan mengusut peristiwa ini sebagai bagian dari memperbaiki bangsa,&rdquo; kata Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto di Semarang, Sabtu (22/12). Dirinya menyebut ada pelanggaran pada peristiwa yang terekam dalam video dan kemudian viral di media sosial itu. Dalam rekaman video tersebut, Nana terlihat berdiri di antara tim pemenangan Prabowo diantaranya, Ketua Tim Kampanye Daerah Jateng Prabowo-Gibran, Kukrit Suryo Wicaksono, termasuk petinggi Partai Gerindra seperti Sekjen Ahmad Muzani dan Andre Rosiade yang merupakan anggota Dewan Pembina. Diketahui lokasi video rekaman itu adalah Lanumad Ahmad Yani Semarang pada Sabtu (9/12), dimana saat itu di Stadion Jatidiri Semarang digelar acara HUT Ke-9 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dihadiri sejumlah tokoh seperti Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep yang merupakan putra Presiden Joko Widodo, serta Capres Prabowo Subianto.

“Bawaslu juga harus turun tangan mengusut peristiwa ini sebagai bagian dari memperbaiki bangsa,” kata Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto

PDIP Minta Bawaslu Usut Pj Gubernur Jateng Sambut Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/15/WhatsApp-Image-2023-12-15-at-174237-2074666679.jpeg" alt="Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana memantau langsung pelaksanaan operasi pasar di Pasar Karangayu, Kota Semarang pada Jumat (15/12)." width="100%">
<figcaption>Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana memantau langsung pelaksanaan operasi pasar di Pasar Karangayu, Kota Semarang pada Jumat (15/12).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemprov Jawa Tengah gencar melakukan operasi pasar dalam sepekan terakhir. Hasilnya, harga cabai yang sempat melambung berangsur menurun. Operasi pasar yang dilakukan oleh Pemprov Jateng dengan program BUMD Peduli Inflasi itu dilakukan di Pasar Karangayu, Pasar Gayamsari, dan Pasar Pedurungan, Kota Semarang. Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana memantau langsung pelaksanaan operasi pasar di Pasar Karangayu, Kota Semarang pada Jumat (15/12). Dia bertanya kepada sejumlah pedagang pasar mengenai harga bahan pokok. Mantan kapolda Metro Jaya itu melihat antusiasme masyarakat yang tengah mengantre membeli cabai. "Sudah satu minggu ini kami melakukan operasi pasar, dengan melakukan penjualan, khususnya cabai, baik cabai merah keriting maupun cabai rawit merah," tutur Nana. Dikatakannya, operasi pasar yang akhir-akhir ini gencar dilakukan memberikan dampak pada penurunan harga cabai di pasar. Kini, harga cabai rawit merah yang sempat menyentuh harga Rp 80 ribu - Rp 90 ribu/kg sudah turun ke Rp 62 ribu. Sementara untuk jenis cabai merah keriting saat ini harganya Rp 54 ribu/kg. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/15/WhatsApp-Image-2023-12-15-at-174237-1-2376547476.jpeg" alt="Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana memantau langsung pelaksanaan operasi pasar di Pasar Karangayu, Kota Semarang pada Jumat (15/12)." width="100%">
<figcaption>Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana memantau langsung pelaksanaan operasi pasar di Pasar Karangayu, Kota Semarang pada Jumat (15/12).</figcaption>
</figure> Operasi pasar itu rencananya juga dilakukan di kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Sebab, kegiatan tersebut dinilai mampu mempengaruhi harga dan keterjangkauan masyarakat untuk membeli harga-harga komoditas yang diperlukan. Lantaran cabai seringkali menjadi penyebab naiknya inflasi, lanjut Nana, Pemprov Jateng melalui BUMD PT Jawa Tengah Agro Berdikari sedang menyiapkan green house seluas satu hektar untuk tanaman cabai. Selain itu, Dinas Pertanian juga menyiapkan lahan seluas 4,5 hektar untuk penenaman cabai. Dalam satu hektar, diperkirakan akan menghasilkan satu ton cabai. "Insyaallah bisa membantu kebutuhan masyarakat dan sebagai upaya menstabilkan harga," kata Nana. Lastri, salah seorang warga Puspogiwang, Kota Semarang, menyambut positif kegiatan operasi pasar. Sebagai orang yang berjualan gado-gado, dia sangat sangat membutuhkan cabai. "Kemarin saya beli setengah kilogram cabai rawit merah Rp40 ribu - Rp41 ribu per kilogram. Ini Rp 33 ribu per kilogram," tuturnya. Mahalnya harga cabai belakangan ini, kata Lastri, membuat labanya berkurang. Tak pelak, dia menyambut positif operasi pasar yang diselenggarakan pemerintah. Perempuan berusia 60 tahun itu juga mengusulkan agar pemerintah melakukan operasi pasar untuk komoditas pangan yang lain.

Pemprov Jawa Tengah gencar melakukan operasi pasar dalam sepekan terakhir. Hasilnya, harga cabai yang sempat melambung berangsur menurun.

Gencar Operasi Pasar, Harga Cabai Berangsur Turun di Jateng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/14/WhatsApp-Image-2023-12-14-at-172649-504976952.jpeg" alt="Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana memastikan jalan tol Solo-Jogjakarta ruas Colomadu (Surakarta)-Karanganom (Klaten) bisa difungsionalkan pada saat liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru)." width="100%">
<figcaption>Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana memastikan jalan tol Solo-Jogjakarta ruas Colomadu (Surakarta)-Karanganom (Klaten) bisa difungsionalkan pada saat liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana memastikan jalan tol Solo-Jogjakarta ruas Colomadu (Surakarta)-Karanganom (Klaten) bisa difungsionalkan pada saat liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Rencananya, jalan tol sepanjang 13 KM itu akan dibuka mulai 22 Desember 2023 hingga 3 Januari 2024. Untuk memastikan kesiapannya, Nana Sudajana mengecek langsung di sejumlah titik jalan tol tersebut pada Kamis, 14 Desember 2023. Berdasarkan pantauannya, tol sudah bisa dilintasi, namun masih perlu penambahan rambu, seperti rambu petunjuk, patok pengarah sementara, dan pembatas beton. "Kita masih ada waktu, nanti Kementarian PUPR dengan Dinas Perhubungan akan bekerja sama, koordinasi, untuk memasang kelengkapan rambu-rambu jalan," kata Nana Sudjana. Nana menyampaikan, tol akan dibuka satu ruas. Dia merinci pada 22 Desember hingga 31 Desember 2023, tol dibuka dari arah Colomadu menuju Karanganom Klaten. Sementara, untuk arah sebaliknya dibuka pada 1 hingga 3 Januari 2024. Fungsional jalan tol dibuka pada pukul 07.00 WIB hingga 17.00 WIB. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/14/WhatsApp-Image-2023-12-14-at-172649-1-2485732399.jpg" alt="Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana memastikan jalan tol Solo-Jogjakarta ruas Colomadu (Surakarta)-Karanganom (Klaten) bisa difungsionalkan pada saat liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru)." width="100%">
<figcaption>Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana memastikan jalan tol Solo-Jogjakarta ruas Colomadu (Surakarta)-Karanganom (Klaten) bisa difungsionalkan pada saat liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru).</figcaption>
</figure> "Hanya dibuka hingga pukul 17.00 WIB saja karena pertimbangan penerangan jalan," ujarnya. Dikatakan Nana Sudjana, Keberadaan jalan tol ruas Colomadu-Karanganom ini memang sengaja dioptimalkan penggunaannya pada libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Dengan harapan akan memperlancar arus lalu lintas Solo-Jogjakarta yang selama ini dikenal padat. "Akan kita optimalkan, sehingga masyarakat bisa menggunakan dengan ada rasa nyaman," kata Nana Sudjana. Nana juga mengingatkan, pengendara yang melintasi fungsional jalan tol di ruas tersebut, tetap berhati-hati, mengingat pengerjaan jalan yang belum tuntas. Oleh karena itu, keselamatan harus menjadi prioritas utama.

Rencananya, ruas jalan tol sepanjang 13 KM itu akan dibuka mulai 22 Desember 2023 hingga 3 Januari 2024.

Sambut Liburan Nataru, Pj Gubernur Jateng Pastikan Tol Solo-Jogjakarta Dibuka Fungsional Mulai 22 Desember 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/26/WhatsApp-Image-2023-11-26-at-150638-3362272365.jpeg" alt="enjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengajak seluruh ASN Pemprov Jateng memberantas kekerasan terhadap perempuan dan anak. (Humas Pemprov Jateng)" width="100%">
<figcaption>enjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengajak seluruh ASN Pemprov Jateng memberantas kekerasan terhadap perempuan dan anak. (Humas Pemprov Jateng)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengajak seluruh ASN Pemprov Jateng memberantas kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ajakan itu ia sampaikan, bersamaan dengan jalan sehat memeringati HUT ke 52 Korpri, Minggu (26/11). Pada kesempatan itu, ia mengajak seluruh ASN ikut melindungi perempuan. Sebagai regulator, ia mengajak jajarannya mengimplementasikan perlindungan perempuan lewat peraturan pemerintah daerah. "Mari kita dorong semua peraturan yang melindungi perempuan dari kekerasan dan kita implementasikan. Kita tahu bahwa masih banyak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kita kembali gelorakan bahwa kekerasan terhadap perempuan tak zamannya lagi," tegasnya. Ia juga mengajak seluruh pihak agar aware terhadap kasus tersebut. Jika masih ada, segera laporkan dan meminta OPD terkait segera mengambil tindakan. "Ketika masih ada, ada sanksi hukum yang akan kita terapkan ketika masih terjadi," ujarnya. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah Jateng Retno Sudewi mengatakan, kampanye ini merupakan bagian dari gerakan hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tema yang diangkat adalah "setiap hari bersama ayah". <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/26/WhatsApp-Image-2023-11-26-at-150638-1-591713571.jpeg" alt="enjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengajak seluruh ASN Pemprov Jateng memberantas kekerasan terhadap perempuan dan anak. (Humas Pemprov Jateng)" width="100%">
<figcaption>enjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengajak seluruh ASN Pemprov Jateng memberantas kekerasan terhadap perempuan dan anak. (Humas Pemprov Jateng)</figcaption>
</figure> Ia menyebut, ada beberapa langkah yang dilakukan Pemprov Jateng untuk mengerem kekerasan laki-laki terhadap perempuan dan anak. Satu di antaranya adalah "Gerakan Pria Peduli Perempuan dan Anak" atau Garpu Perak. "Kita ajak semua pria dalam perlindungan perempuan dan anak untuk mengurangi kekerasan," ujarnya. Dewi mengatakan, kekerasan terhadap perempuan di 2022 mencapai sekitar 900 kasus. Sementara kekerasan pada anak mencapai 1200 kasus di tahun yang sama. Pengurus Daerah Garpu Perak Jateng Muhammad Yusuf mengatakan, ada beberapa langkah nyata untuk mengurangi angka kekerasan pada perempuan dan anak. Satu di antaranya, mengajak laki-laki memahami konstruksi sosial tentang perempuan. Ia menyatakan, salah satu sebab kekerasan pada perempuan adalah, masih mengguritanya anggapan bahwa perempuan adalah kanca wingking . Lain daripada itu, perempuan dianggap sebagai warga "kelas dua" yang tidak memiliki suara dan konstruksi patriarki.\ "Selain itu, kami juga menyuarakan laki-laki agar terlibat dalam pengasuhan anak dan pekerjaan domestik (rumah tangga)," paparnya. Selain itu, Garpu Perak bersama pihak terkait membuat laboratorium sosial di Tanjung Emas Semarang. Ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari sejumlah diskusi yang telah dilakukan.

Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengajak seluruh ASN Pemprov Jateng memberantas kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kampanye Anti Kekerasan Pada Perempuan, Nana Sudjana: Kekerasan Sudah Tidak Zamannya Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/25/nana-sudjana-3089556252.jpg" alt="Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Nana Sudjana." width="100%">
<figcaption>Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Nana Sudjana.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Nana Sudjana menekankan pentingnya netralitas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jateng pada Pemilihan Umum 2024. "Selama pemilu nanti, kami sudah menekankan kepada seluruh aparatur sipil negara tidak ada yang bermain politik praktis. ASN netral dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada yang akan kita laksanakan di tahun 2024 ini," katanya, Senin (25/9). Terkait dengan hal itu, Nana meminta setiap ASN memahami betul bagaimana situasi politik yang berlaku saat ini guna menghindari berbagai potensi penyimpangan. "Jadi, kita harus mengetahui dan memahami bagaimana politik itu, tapi tidak ada anggota ASN yang bermain politik praktis," ujarnya. Menurut dia, pemahaman mengenai situasi politik penting bagi setiap ASN terutama terkait isu hoaks yang berpotensi muncul selama tahapan pilkada. Oleh karena itu, lanjut dia, ASN harus bisa menjadi contoh bagi masyarakat untuk meredam dan memberikan pemahaman terkait isu hoaks yang mungkin beredar maupun tindakan yang mengarah pada pelanggaran pemilu. "Kita berharap ke depan, saya yakin, masyarakat kita semakin pandai, semakin mengetahui dan kita harapkan dalam pelaksanaan nanti berjalan dengan baik. Kita akan jamin masalah&nbsp;kondusivitas," katanya. Ia menjelaskan bahwa Pemprov Jateng terus menjalin kerja sama dan kolaborasi dengan forkompimda sebagai persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 karena tiap instansi tidak bisa berjalan sendiri. "Pemetaan potensi konflik sudah dilakukan. Tadi juga sudah dipraktikkan oleh petugas bagaimana mengatasi konflik yang ada. Saya rasa ini kerja sama dan kolaborasi antara TNI-Polri dan pemda dalam penanganan situasi ketika menghadapi permasalahan terkait tahapan pemilu," ujarnya.

Nana meminta setiap ASN memahami betul bagaimana situasi politik yang berlaku saat ini guna menghindari berbagai potensi penyimpangan.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pj gubernur jateng

Berita Terkini