<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/03/Pj-gub-jabar-273290572.jpg" alt="Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin. (ANTARA/Ricky Prayoga)" width="100%">
<figcaption>Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin. (ANTARA/Ricky Prayoga)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin meyakini pencopotan Ummi Wahyuni dari posisinya sebagai Ketua KPU Provinsi Jabar tak mengganggu jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang saat ini masuk tahap rekapitulasi suara.

Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin meyakini pencopotan Ummi Wahyuni dari posisinya sebagai Ketua KPU Provinsi Jabar

Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin Sebut Pencopotan Ketua KPU Jabar Ummi Wahyuni Tak Ganggu Jalannya Pilkada 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/31/bey-1857570025.jpg" alt="Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin." width="100%">
<figcaption>Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin memastikan akan mengganti seluruh kerusakan rumah warga akibat ledakan di Gudang Munisi/Amunisi Daerah (Gudmurah) Kodam Jaya Ciangsana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu. "Intinya kami akan mengganti kalau ada kerusakan. Masyarakat tidak perlu khawatir kalau ada kerusakan," kata Bey ditemui di kantor Gudmurah Ciangsana, Bogor. Sejauh ini, pihaknya masih melakukan evakuasi warga yang tinggal di sekitar lokasi gudang. Evakuasi dilakukan pihaknya dalam radius 200 meter di luar tembok gudang senjata. Sampai saat ini, Bey memastikan pihaknya belum mendapati jumlah pasti berapa rumah warga yang terdampak akibat ledakan tersebut. Hingga saat proses pemadaman kebakaran dan evakuasi warga masih berlangsung di sekitar gudang senjata. Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Mohamad Hasan menjelaskan kronologi detik-detik terjadi kebakaran di Gudmurah Kodam Jaya, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Sabtu petang. Hasan menceritakan peristiwa itu terjadi setelah masa berbuka puasa. Ledakan juga terjadi di Gudang 6 dari 16 gudang yang ada di Gudmurah. "Jadi, pada pukul 18.05 tadi, ditemukan adanya asap di gudang nomor 6, Gudmurah Kodam Jaya ini," kata Pangdam di lokasi, Sabtu. Saat kejadian, anggota TNI yang bertugas pun langsung memberi tahu warga sekitar agar tidak panik. Jika menemukan selongsong peluru, segera melapor. "Ternyata itu indikasi ledakan sehingga anggota segera memberitahukan kepada piket untuk memberi tahu warga sekitar bahwa telah terjadi ledakan," katanya. Pangdam juga memastikan bahwa amunisi di Gudang 6 Gudmurah Kodam Jaya itu merupakan amunisi kedaluwarsa. "Gudmurah itu berisi amunisi-amunisi yang sudah kedaluwarsa dan pengembalian dari berbagai satuan di wilayah Kodam Jaya," katanya. Adapun peluru yang ada di gudang tersebut berjumlah 160.000 jenis amunisi. Pangdam juga mengklaim hingga saat ini belum ada korban jiwa maupun luka-luka akibat terbakarnya Gudang 6, Gudmurah Kodam Jaya "Sampai saat ini, kami sudah mengecek seluruh lokasi di parameter kami, bahwa tidak ada korban jiwa. Walaupun saat ini kami tidak bisa masuk langsung ke lokasi karena masih ada kerawanan ledakan-ledakan kecil," kata Mayjen TNI Mohamad Hasan.

Sampai saat ini, Bey memastikan pihaknya belum mendapati jumlah pasti berapa rumah warga yang terdampak akibat ledakan tersebut.

Pj Gubernur Jabar Ganti Kerusakan Rumah Warga akibat Ledakan Gudang Armed

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/31/bey2-3014670734.jpg" alt="Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin." width="100%">
<figcaption>Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengatakan, ada 135 kepala keluarga yang harus diungsikan akibat kebakaran di Gudang Amunisi Daerah (Gudmurah) Kodam Jaya, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Bey merinci sebanyak 85 kepala keluarga diungsikan di kantor desa, sementara 50 keluarga lain diungsikan di sarana ibadah masjid sekitar Perumahan Kota Wisata, Bogor. "Pastikan warga aman, Pak Bupati (Bogor) juga menangani warga, ada 85 kepala keluarga yang sementara ditempatkan di kepala desa dan 50 kk (kepala keluarga) di Masjid Darusalam Kota Wisata," katanya di lokasi, Sabtu (30/3 malam. Dia juga mengatakan, di tempat pengungsian itu akan disiapkan dapur umum yang digunakan untuk membuat sajian santap sahur. "Karena ini Bulan Ramadhan, Pak Bupati juga membuat dapur umum sifatnya karena untuk sahur nanti. Pada intinya kondisi sudah terkendali," katanya. Hingga saat ini dirinya belum dapat memastikan jumlah warga terdampak yang dapat segera dipulangkan mengingat kondisi masih belum kondusif. Sementara untuk penanganan kebakaran, Pemprov DKI Jakarta juga menerjunkan tiga unit mobil pemadam kebakaran yang dapat menyemprotkan air dengan jarak yang cukup jauh. "Ini juga pak Pangdam Jaya sudah berkoordinasi dengan Pemprov DKI, jadi akan dikirimkan mobil pemadam kebakaran karena di Jakarta ada mobil yang bisa menembakkan air dari jarak jauh, itu akan segera datang tiga armada," kata dia.

Dia juga mengatakan, di tempat pengungsian itu akan disiapkan dapur umum yang digunakan untuk membuat sajian santap sahur.

135 KK Diungsikan Akibat Kebakaran Gudang Armed Kodam Jaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/12/Pj-Gubernur-Bey-1504118590.jpg" alt="Gubernur Bey Machmudin saat diwawancara./(Dian Hardiana/Fahrul Marwansyah/Nanien Yuniar)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bey Machmudin saat diwawancara./(Dian Hardiana/Fahrul Marwansyah/Nanien Yuniar)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin angkat suara usai disebut dalam film dokumenter kecurangan pemilu 2024 Dirty Vote yang tayang pada Minggu (11/2) kemarin. Posisi Bey juga merangkap sebagai Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media di Sekretariat Presiden. Posisi Bey dinilai janggal oleh pakar hukum tata negara, Feri Amsari karena diduga mengarah pada sikap tidak netral. Terkait itu, Bey enggan berkomentar dan memastikan netral di Pemilu 2024. Bey membantah pernyataan yang disampaikan dalam film Dirty Vote apabila penunjukan Pj Kepala Daerah dilakukan secara janggal karena didesain untuk kepentingan Pemilu 2024. Merespons hal tersebut, Bey tak berkomentar banyak. Dia hanya menegaskan selalu bersikap netral dalam Pemilu 2024. "Kami selaku ASN, TNI, Polri tidak mungkin berkomentar karena kami netral. Terkait saya ada di situ memang betul saya dari Sekretariat presiden, tapi saya netral sejak awal dan tidak pernah berpihak," kata dia ketika ditemui di depan Gedung Sate, Kota Bandung, pada Senin (12/2). Dia tak menafikan memang ditunjuk Presiden Jokowi untuk mengisi posisi Pj Gubernur Jabar. &ldquo;Terkait saya ada di situ memang betul saya dari Presiden. Tapi, saya netral sejak awal dan tidak pernah berpihak," ujar Bey. Bahkan, Bey menantang pihak yang menyebutnya tak netral untuk mengekspos buktinya. Jika ada perbuatannya yang dinilai tidak netral dengan memihak salah satu pasangan calon (paslon), Bey meminta agar segera ditunjukkan atau dibuktikan. "Silakan lihat teman-teman kapan saya berpihak, saya netral dari awal," ucap dia. Diketahui di tengah masa tenang Pemilu 2024, sebuah film dokumenter berjudul Dirty Vote dirilis di akun Youtube PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan) Indonesia pada Minggu (11/2). Terpantau, hingga pukul 09.30 WIB Senin (12/2) atau 20 jam setelah diunggah, video tersebut telah ditonton 2,5 juta kali. Film dokumenter berdurasi 1 jam 57 menit ini cukup membuat heboh karena isinya yang mengungkap sistem kecurangan yang berpotensi terjadi di Pemilu 2024.

Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin membantah akan tudingan tidak netral dalam pemilu 2024 Dirty Vote.

Reaksi Pj Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin Soal Tudingan Tidak Netral di Film 'Dirty Vote'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/24/bey-Machmudin-2889432942.jpg" alt="Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Triadi Machmudin." width="100%">
<figcaption>Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Triadi Machmudin.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar)&nbsp;Bey Triadi Machmudin mengaku telah bersurat ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) terkait dengan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati&nbsp;di Kabupaten Majalengka. Maksud Bey berkirim surat tersebut adalah&nbsp;agar&nbsp;Aparatur Sipil Negara (ASN) Jateng yang berada di sekitar Bandara Kertajati bersedia menggunakan BIJB Kertajati. "Untuk ASN Provinsi Jabar sudah diberi edaran. Bahkan saya juga berkirim surat kepada Pemprov Jawa Tengah agar bersedia menggunakan Kertajati untuk daerah yang dekat. Jadi, berharap karena jarak yang dekat, (seperti) dari Brebes dari daerah-daerah situ menggunakan Kertajati," kata Bey, di Soreang, Kabupaten Bandung, kemarin. Namun demikian, Bey menekankan bahwa itu pun jika ada jurusannya, termasuk untuk ASN&nbsp;Jabar&nbsp;yang diwajibkan menggunakan BIJB Kertajati. "Tapi kalau tidak ada jangan maksa. Misalnya mau ke Manado tidak ada (makapai yang melayani), jangan maksa dari Kertajati. Jangan menjadi biaya tinggi. Kalau ada rutenya silakan,"&nbsp;lanjutnya. Bey juga kembali menegaskan bahwa klub sepak bola Persib Bandung telah berkomitmen untuk berangkat tandang dari BIJB Kertajati. "Persib sudah komitmen untuk berangkat dari Kertajati asal yang ada tujuannya," katanya lagi. Pada 29 Oktober 2023, seluruh pesawat bermesin jet dari Bandara Husein Sastranegara akan dipindahkan ke BIJB Kertajati seiring dengan kepastian operasional penuhnya fasilitas tersebut. ​​​​​​​Pada 29 Oktober 2023, akan ada tujuh rute penerbangan pesawat jet yang pindah dari Bandara Husein ke Kertajati, yakni penerbangan dari dan menuju Balikpapan, Banjarmasin, Batam, Denpasar, Makassar, Medan, dan Palembang, maskapai yang melayani penerbangan AirAsia, Super Air Jet&nbsp;hingga Citilink. Operator bandara menjadwalkan rute beroperasi setiap hari.

Maksud Bey berkirim surat tersebut adalah agar ASN Jateng yang berada di sekitar Bandara Kertajati bersedia menggunakan BIJB Kertajati.

Bey Machmudin Surati Pemprov Jateng, Imbau para ASN Manfaatkan Layanan Bandara Kertajati Majalengka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gebrakan-pertama-iwan-buli-jadi-penjabat-gubernur-jabar_m_221420.jpeg" alt="Penjabat Gubernur Jawa Barat, Komjen Pol Iriawan saat memantau arus balik mudik 2018 di Pos Pengamanan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Rabu (20/6)." width="100%">
<figcaption>Penjabat Gubernur Jawa Barat, Komjen Pol Iriawan saat memantau arus balik mudik 2018 di Pos Pengamanan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Rabu (20/6).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penjabat Gubernur Jawa Barat, Komjen Pol M Iriawan melakukan pemantauan arus balik mudik Lebaran 2018 di Pos pengamanan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Rabu (20/6). Mantan Kapolda Mentro Jaya itu mengatakan dirinya mendapat laporan dari pihak kepolisian saat ini yang sudah mudik mencapai 65 persen. Sedangkan 35 persen lagi belum kembali. "Jadi masih ada sisa-sisa pemudik yang belum kembali," kata Pj Gubernur yang kerap disapa Iwan Bule di Pos Cileunyi, Kabupaten Bandung, Rabu (20/6). Iwan Bule mengimbau kepada kepada kepolisian untuk tetap mengawal operasi ketupat lodaya 2018 hingga 24 mendatang. Dengan kesiapan kepolisian pun menjadi salah satu faktor turunnya angka kecelakaan di Jawa Barat. "Dari info Dinas Perhubungan angka kecelakaan turun, ini artinya ada kesadaran pemudik juga kesiapan anggota di lapangan," ujarnya. Perihal puncak arus balik, kata Iwan Bule, sudah lewat. Sebab cuti bersama yang cukup panjang ini mengubah tren pemudik. Biasanya, para pemudik akan kembali ke kota secara bersamaan, dengan cuti hari raya yang panjang dan sistem masuk pekerja yang berbeda jadi tidak sekaligus. "Kalau tahun kemarin kan sekaligus. Sehingga tahun ini lebih lancar dibanding tahun kemarin," ungkapnya. Volume kendaraan pun berbeda dengan tahun sebelumnya. Kini para pemudik banyak yang memilih menggunakan transportasi umum dibanding pribadi baik roda dua maupun empat. "Sekarang itu jalan jalan sudah mulai luar biasa dari pembangunannya dan pemudik lebih banyak menggunakan transportasi umum," tandasnya. Dalam kegiatan pantauan arus balik di Pos Pengamanan Cileunyi, Pj Gubernur didampingi Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat, Polres Bandung dan jajaran.

Gebrakan Pertama Iwan Bule Jadi Penjabat Gubernur Jabar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/akademisi-unpad-ini-bilang-9-hari-iwan-bule-bisa-bikin-apa-di-jabar_m_221304.jpeg" alt="Komjen Pol M Iriawan atau dikenala dengan panggilan Iwan Bule usai dilantik oleh Mendagri sebagai Pj Gubernur Jawa Barat." width="100%">
<figcaption>Komjen Pol M Iriawan atau dikenala dengan panggilan Iwan Bule usai dilantik oleh Mendagri sebagai Pj Gubernur Jawa Barat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelantikan Komjen Pol M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menuai respons dari berbagai kalangan. Salah satunya dari Pengamat Politik Muradi yang mengaku aneh dengan kecurigaan sejumlah pihak soal jabatan baru polisi aktif yang biasa disapa Iwan Bule itu. Muradi mengatakan, kecurigaan sebagian kalangan bahwa Iwan Bule bakal berpihak pada satu pasangan calon gubernur Jabar sangat tidak beralasan. Pasalnya, mantan Kapolda Metro Jaya itu baru dilantik Senin (18/6), sementara pemungutan suara Pilgub Jabar digelar 27 Juni mendatang. "Pertanyaannya, selama sembilan hari menjabat Pj Gubernur bisa bikin apa? Apalagi Jabar itu kan daerahnya luas. Berbeda misalnya, maaf, kalau Jabar itu hanya sebesar Depok. Mungkin selama sembilan hari itu bisa sesuatu," ujar Muradi saat dihubungi, Selasa (19/6). Muradi yang merupakan akademisi Universitas Padjadjaran (Unpad) ini kemudian mengajak semua pihak melihat pengangkatan Iwan Bule itu sesuai konteks peraturan yang berlaku. Karena itu, tidak perlu berlebihan menanggapinya, apalagi sampai mencurigai bakal melakukan kecurangan dalam Pilgub Jabar. "Saya pikir kecurigaan itu agak berlebihan. Konteksnya kan bisa saja bahwa pemerintah pusat ingin gubernurnya selaras dengan pusat, minimal sampai mengantarkan ke gubernur definitif," ucapnya. Lebih lanjut Muradi juga mengajak semua pihak melihat pengalaman yang ada, saat pemerintah pusat mengangkat penjabat gubernur berlatar belakang TNI/Polri beberapa waktu lalu. "Sampai hari ini kan enggak ada yang menunjukkan penjabat-penjabat sebelumnya berbuat curang. Sebelumnya kan ada Carlo Tewu (perwira tinggi polisi) sebagai Pj Gubernur Sulbar. Kemudian sebelumnya juga di Aceh (Soedarmo, berlatar belakang militer, Dirjen Polpum Kemendagri) enggak ada masalah," pungkasnya.

Akademisi Unpad Ini Bilang, 9 Hari Iwan Bule Bisa Bikin Apa di Jabar?

pj gubernur jabar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pj gubernur jabar

Berita Terkini