<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/16/img-54445-2551112093.jpeg" alt="Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi meresmikan Kafe Difabis di kawasan Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (15/11/2024). (Humas Pemprov DKI)" width="100%">
<figcaption>Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi meresmikan Kafe Difabis di kawasan Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (15/11/2024). (Humas Pemprov DKI)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com-</strong>Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi menyatakan stok pangan untuk menghadapi Natal dan tahun baru sangat&nbsp;mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015394500/orang-yang-tumbuh-dalam-keluarga-kelas-menengah-sering-kali-menampilkan-7-sifat-dan-perilaku-berikut">Orang yang Tumbuh dalam Keluarga Kelas Menengah Sering Kali Menampilkan 7 Sifat dan Perilaku Berikut</a></strong><br /><br />&ldquo;Untuk masalah stok, Alhamdulillah menghadapi Natal dan tahun baru ini, misalnya beras&nbsp;sangat memadai. Dan ini sangat mendukung sehingga kurang lebih 3 sampai 4 bulan ke depan kita sangat cukup. Dari Perum BULOG juga menyatakan enam bulan ke depan cukup memadai. Demikian juga untuk bahan yang lainnya,&rdquo; kata Teguh saat dijumpai di wilayah Jakarta Pusat, Jumat.</p> <p><br /><br />Lebih lanjut Teguh memaparkan, untuk lingkungan DKI Jakarta, misalnya kebutuhan beras adalah 217 ribu ton, ketersediaan ada 385.781 ton. Sehingga jumlah ini mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jakarta.<br /><br />&ldquo;Dari Food Station&nbsp;(BUMD) tadi, ini angka tertinggi selama lima tahun untuk antisipasi ketersediaan stok beras. Demikian juga untuk daging sapi, daging ayam, telur ayam, cabai keriting, cabai rawit merah, bawang putih, bawang merah, gula pasir, sampai minyak goreng,&rdquo; jelas Teguh.</p> <p>Kemudian untuk ketersediaan minyak goreng, Teguh menjelaskan angka kebutuhan di Jakarta sebanyak 16.875 liter. Stok yang dimiliki ada 35.064 liter.<br /><br />Meskipun ketersediaan pangan sudah dipastikan cukup, Teguh memastikan&nbsp;pasar murah juga akan tetap diselenggarakan ke perbagai pasar. (*)</p> <p>&nbsp;</p>

Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi menyatakan stok pangan untuk menghadapi Natal dan tahun baru sangat mencukupi

Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi Sebut Stok Pangan di Wilayahnya Jelang Nataru Sangat Mencukupi

<div id="m#msg-f:1813220948259436405" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/18/Screenshot_2024-10-18-10-43-45-548_comgoogleandroidgm-edit-321164754.jpg" alt="Teguh Setyabudu mengambil sumpah pada pelantikannya sebagai penjabat gubernur DKI Jakarta. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Teguh Setyabudu mengambil sumpah pada pelantikannya sebagai penjabat gubernur DKI Jakarta. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com-</strong>Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara resmi melantik Teguh Setyabudi sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. Pelantikan dilakukan di gedung pelantikan di Sasana Bhakti Praja (SBP) Gedung C, Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015209511/segera-tanggalkan-kemiskinan-8-weton-ini-akan-diselimuti-keberuntungan-dan-rezeki-besar-menurut-primbon-jawa">Segera Tanggalkan Kemiskinan: 8 Weton Ini akan Diselimuti Keberuntungan dan Rezeki Besar Menurut Primbon Jawa</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024, saya Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi melantik saudara Dr. Drs. H. Teguh Setyabudi, M.Pd. sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta," ujar Tito Karnavian saat pelantikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pelantikan Teguh Setyabudi dilakukan usai masa jabatan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berakhir pada Kamis (17/10/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Putusan pergantian Heru ke Teguh tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 125P tertanggal 16 Oktober 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PJ Gubernur DKI Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sejumlah ucapan selamat berupa karangan bunga menghiasi depan gedung pelantikan di Sasana Bhakti Praja (SBP) Gedung C, Kemendagri, Jakarta Pusat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eks Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pun terlihat menghadiri pelantikan Teguh Setyabudi. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara resmi melantik Teguh Setyabudi sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta

Mendagri Tito Resmi Lantik Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/dibuka-sejak-25-februari-270-ribu-lembar-tiket-mudik-ka-terjual_m_.jpg" alt="ILUSTRASI MUDIK./Do JawaPos.Com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI MUDIK./Do JawaPos.Com</figcaption>
</figure> <div>&nbsp;</div> <div><br /><strong>JawaPos.Com -</strong> Kabar gembira terkait mudik gratis ditujukan bagi para perantau yang bekerja di Jakarta.<br /><br />Program mudik gratis ini, diharapkan bisa membantu dan meringankan para perantau saat melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman.<br /><br />Dilansir dari Radar Madiun, Jumat (8/3), Pemprov DKI Jakarta menggulirkan Program Mudik Gratis 2024 dengan kuota 27 ribu penumpang.<br /><br />"Ada ratusan bus yang akan diberangkatkan menuju 19 kota atau kabupaten di Jawa dan Sumatera," kata Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, via Radar Lawu, Kamis (29/2).<br /><br />"Kapasitasnya lebih dari 27 ribu penumpang," imbuh Heru.<br /><br />Pemprov DKI Jakarta menyiapkan 259 unit bus untuk arus mudik dan 210 unit bus untuk arus balik.<br /><br />Selain itu, disediakan juga 13 unit truk untuk mengangkut sepeda motor saat arus mudik dan 10 unit truk untuk arus balik.</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014419899/perantauan-asal-madiun-catat-ini-jadwal-syarat-dan-pendaftaran-mudik-gratis-2024-dari-3-instansi-pemerintah">Perantauan Asal Madiun Catat! Ini Jadwal, Syarat, dan Pendaftaran Mudik Gratis 2024 dari 3 Instansi Pemerintah!</a></strong><br /><br />Selain mengurangi beban masyarakat, program ini juga menjadi imbauan bagi masyarakat DKI Jakarta.<br /><br />Supaya menghindari bepergian jauh membawa barang bawaan berlebih menggunakan kendaraan roda dua.<br /><br />Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan dana sebesar Rp 13 miliar untuk program mudik dan balik gratis ini.<br /><br />"Ya setiap tahun Rp 13 miliar. Untuk mengurangi beban masyarakat dan mengajak mereka untuk tidak mudik menggunakan kendaraan roda dua," ujar Heru.<br /><br />Pada 2023, Heru melepas keberangkatan 284 bus program mudik gratis yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin 17 April tahun lalu.<br /><br />Program Mudik Gratis 2023 mengantarkan penumpang dengan tujuan Bandar Lampung (Lampung), Palembang (Sumatera Selatan) serta Kuningan dan Tasikmalaya (Jawa Barat).<br /><br />Lalu Tegal, Pekalongan, Semarang, Kebumen, Cilacap, Purwokerto, Solo, Sragen, Wonosobo dan Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah).<br /><br />Juga DIY, serta Madiun, Kediri, Jombang dan Malang (Jawa Timur).<br /><br />***</div>

Pemprov DKI Jakarta menggulirkan Program Mudik Gratis 2024 dengan kuota 27 ribu penumpang. Pulang kampung makin irit.

Pulang Kampung Makin Irit! Pemprov DKI Jakarta Sediakan Mudik Gratis hingga 27 Ribu Kuota!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/01/IMG20240227143907-1-1801743405.jpg" alt="Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2024). ANTARA/Siti Nurhaliza" width="100%">
<figcaption>Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2024). ANTARA/Siti Nurhaliza</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono terus menjadi sorotan belakangan di media sosial. Namanya bahkan viral beberapa kali di media sosial X. Netizen mulai "memburunya" saat masalah banjir yang sempat merendam puluhan ruas jalan di Jakarta.&nbsp;</p> <div dir="auto">Terbaru, nama Heru Budi kembali menarik perhatian usai ribuan mahasiswa mengeluhkan soal Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang dicabut haknya bagi ribuan mahasiswa lainnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan serangkaian kebijakannya itu, Heru Budi bahkan mulai banyak diolok-olok netizen. Banyak netizen yang kemudian menyebutnya sebagai pemimpin yang wajahnya di mana-mana, tapi hasil kerjanya tak terlihat di mana saja.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam perjalananya memimpin DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan, berikut beberapa kebijakan Heru Budi yang kontroversial.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Ubah Slogan Jakarta Kota Kolaborasi</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kebijakan kontroversial pertama dilakukan Heru Budi saat mengganti slogan "Jakarta Kota Kolaborasi" yang digunakan Anies saat menjabat sebagai orang nomor satu di Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui kini slogan Jakarta menjadi "Sukses Jakarta untuk Indonesia" dari yang asalnya di era eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah "Kota Kolaborasi".</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terkait dengan slogan &lsquo;Sukses Jakarta untuk Indonesia&rsquo;, Pemprov DKI Jakarta akan mempersiapkan Surat Keputusan (SK) Gubernur untuk penggunaan slogan tersebut ke depannya," ujar Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta Raides Aryanto, Senin (11/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Raides mengatakan, adanya slogan "Sukses Jakarta untuk Indonesia" yang disandingkan dengan logo resmi Pemprov DKI Jakarta merupakan perwujudan atas dukungan Jakarta pada Ibu Kota Indonesia di masa depan tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kebijakan ini pada saat itu menimbulkan pro kontra karena mesti memulai kembali dari awal masalah branding kota Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">2. Penanganan banjir</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Masalah penanganan banjir di era Heru Budi menjadi sorotan usai puluhan ruas jalan di Jakarta kembali terendam. Banyak netizen mengolok Heru lantaran sering bercanda saat menanggapi soal masalah di Jakarta. Termasuk saat ada dugaan pelanggaran dalam CFD oleh Gibran Rakabuming Raka.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat itu, Kepala Sekretariat Presiden itu menyebut bahwa dirinya tidak tahu kejadian tersebut karena masih tidur.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ada juga tanggapannya soal masalah polusi udara yang juga dijawab dengan bercanda bahwa dirinya akan meniup polusi tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu membuat netizen mengungkitnya saat tak ada tanggapan darinya saat ada banjir di Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait banjir pada Kamis (29/2) lalu sendiri, Heru Budi Hartono menyebut bahwa itu adalah karena intensitas hujan yang tinggi pada. Saat itu, ia memastikan bahwa seluruh pompa berjalan seperti adanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu ia sampaikan saat meninjau Stasiun Pompa Air Ancol, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam kondisi normal, ia mengatakan bahwa Tinggi Muka Air (TMA) di Stasiun Pompa Ancol berada di angka 80 sentimeter. Namun, hujan yang mengguyur Jakarta beberapa hari terakhir membuat TMA naik menjadi 160 sentimeter.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tadi malam terus hujan dan hari ini masih cuaca mendung. Kita memastikan semua pompa berjalan baik," ujarnya kepada wartawan, Kamis (29/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari hasil diskusi di lapangan memang beban Kali Ancol masih cukup tinggi," sambung Heru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">3. Memangkan Kuota Penerima KJMU</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kebijakan kontroversial paling hangat yang dilakukan Heru Budi adalah dengan memangkas anggaran KJMU. Alhasil, ribuan mahasiswa protes lantaran tak lagi mendapatkan hak untuk mendapat beasiswa pendidikan tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengungkapkan bahwa anggaran untuk Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tahun 2024 dipangkas Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Hal itu menurutnya yang membuat KJMU jadi bermasalah saat ini selain masalah pendataan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Masalah utama adalah ketika anggaran dipotong ini kan yang jadi masalahnya anggaran KJMU diturunkan, makanya waktu rapat banggar kita sempat protes," ujar Ima saat dihubungi wartawan, Rabu (6/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggaran KJMU diturunkan sehingga menyebabkan yang semula dapat mengakomodasi sebanyak 19 ribu orang, kini hanya menjadi 7.900 orang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hankam/014414506/menyelesaikan-target-operasi-kementerian-atr-dan-aparat-hukum-kompak-bersinergi">Menyelesaikan Target Operasi, Kementerian ATR dan Aparat Hukum Kompak Bersinergi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Diturunkan kuotanya (penerima KJMU). Cuma kita protes tetap saja mereka bilangnya segitu. Akhirnya hari ini kejadian, karena logikanya orang yang dapat KJMU itu sudah harus sampai tuntas, dia enggak perlu pendaftaraan tiap tahun," ungkap Ima.</div> <div class="signature-text">&nbsp;</div>

Anggaran KJMU diturunkan sehingga menyebabkan yang semula dapat mengakomodasi sebanyak 19 ribu orang, kini hanya menjadi 7.900 orang.

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono sedang Disorot karena Pangkas Kuota Penerima KJMU, Berikut Ini Deretan Kebijakan  Kontroversial Lainnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/16/IMG20231016142845-3125209638.jpg" alt="Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023). (ANTARA/Siti Nurhaliza)" width="100%">
<figcaption>Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023). (ANTARA/Siti Nurhaliza)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta agar seluruh pihak bekerja sama untuk memerangi hoaks jelang Pemilu 2024. Menurutnya hal itu mesti dipastikan agar jalannya pemilu dapat berjalan secara damai dan aman, terutama di Jakarta.&nbsp;</p> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu ia sampaikan saat berkoordinasi dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto dan Pangdam Jaya Mayjen TNI M. Hasan di Gedung Balai Pertemuan Metro Jaya (BPMJ), Jakarta Selatan, pada Senin (13/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita harus memilah berita-berita yang memang hoaks (supaya) bisa kita abaikan. Sekali lagi harapan kami adalah melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk bisa memberikan informasi terbaik bagi masyarakat," katanya dalam sambutan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia meyakini bahwa dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sydah menentukan titik-titik rawan konflik agar menjadi aman dan kondusif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/013173259/heru-sebut-proyek-lrt-velodrome-manggarai-butuh-rp-55-triliun">Heru Sebut Proyek LRT Velodrome-Manggarai Butuh Rp 5,5 Triliun</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas hal itu, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen dalam menjunjung tinggi profesionalisme dengan bersikap netral dalam Pemilu 2024 ini. Khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mempunyai aturan terkait netralitas saat pemilu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/013095867/dki-jadi-area-kontestasi-pemilu-paling-panas-heru-budi-larang-asn-foto-bareng-capres-cawapres">DKI jadi Area Kontestasi Pemilu Paling Panas, Heru Budi Larang ASN Foto Bareng Capres-Cawapres</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"ASN pasti memiliki aturan-aturan dan prosedur tetap (protap), sehingga ASN DKI Jakarta (diharapkan) dapat menjalankan tugas dengan mengusung profesionalisme. Tentunya kami juga melakukan itu untuk memberikan kenyamanan bagi warga jelang pesta pemilu 2024," tegas Heru&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, ia mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam memelihara kedamaian dan keamanan Kota Jakarta saat pemilu 2024 nanti. Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu berharap, para tokoh masyarakat dan pemuka agama dapat memberikan kontribusi positif dalam menyelesaikan perbedaan pendapat yang mungkin muncul selama proses kampanye dan pemilihan umum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal ini tidak lepas dari posisi Jakarta sebagai barometer politik ekonomi, sosial, pertahanan, dan keamanan di Indonesia. Jakarta memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga integritas pemilu (berpedoman pada) Indeks Kerawanan Pemilu 2024," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bawaslu juga telah menetapkan dan menempatkan Jakarta sebagai daerah paling rawan gangguan. Sehingga kita memerlukan tindakan mitigasi dan deteksi dini untuk mencegah potensi kerawanan agar tidak meluas dan mengganggu stabilitas," tandas Heru.</div>

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta agar seluruh pihak bekerja sama untuk memerangi hoaks jelang Pemilu 2024.

Koordinasi dengan Forkopimda, Heru Wanti-wanti Hoaks Untuk Redam Konflik Jelang Pemilu 2024

<p class="ltr-element" data-indentation="1" data-pm-slice="1 1 []"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/02/heru-dan-pln-3768313737.jpg" alt="Heru Budi Hartono dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo." width="100%">
<figcaption>Heru Budi Hartono dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo.</figcaption>
</figure> </strong></p> <p class="ltr-element" data-indentation="1" data-pm-slice="1 1 []">&nbsp;</p> <p class="ltr-element" data-indentation="1" data-pm-slice="1 1 []"><strong>JawaPos.com-</strong>Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan komitmennya untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Ibu Kota sebagai tindak lanjut Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.</p> <p class="" data-indentation="1"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/011803856/presiden-jokowi-dijadwalkan-bertemu-presiden-tiongkok-xi-jinping-pada-akhir-bulan-ini">Presiden Jokowi Dijadwalkan Bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping pada Akhir Bulan Ini</a></strong>&nbsp;</p> <p class="ltr-element" data-indentation="1">"Tentunya kami tindak lanjuti, sebelumnya sudah diterbitkan Instruksi Gubernur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi DKI Jakarta," kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Jakarta, Selasa.</p> <p class="ltr-element" data-indentation="1">Melalui instruksi itu, Heru meminta jajarannya menjalin kerja sama lintas sektoral untuk menjalankan program yang berkaitan dengan penanganan kemiskinan ekstrem.</p> <p class="ltr-element" data-indentation="1">Selain itu, Heru menyebut jajarannya juga telah memperbaiki data terpadu soal kemiskinan ekstrem agar penanganan di lapangan bisa lebih tepat.</p> <p class="ltr-element" data-indentation="1">"Eksekutif sudah berupaya melakukan perbaikan data terpadu berbasis sistem informasi dan strategi utama Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)," ujar Heru.</p> <p class="ltr-element" data-indentation="1">Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, angka kemiskinan pada Maret 2023 berada di angka 4,44 persen atau turun 0,09 persen dibandingkan Maret 2020 yang sebesar 4,53 persen.</p> <p class="ltr-element" data-indentation="1">Lalu, jika dibandingkan September 2022, kata Dwi, angka kemiskinan saat ini turun 0,17 persen.</p> <p class="ltr-element" data-indentation="1">"Ini merupakan preseden baik di tengah berbagai upaya pengentasan kemiskinan yang tengah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, Dwi Paramita Dewi saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.</p> <p class="ltr-element" data-indentation="1">Sebelumnya, Heru mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersinergi dengan Pemerintah Pusat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi pada 2024.</p> <p class="ltr-element" data-indentation="1"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/011803817/agar-penanganan-tepat-menkes-budi-minta-pemda-tranparan-soal-data-anak-stunting">Agar Penanganan Tepat, Menkes Budi Minta Pemda Tranparan Soal Data Anak Stunting</a></strong></p> <p class="ltr-element" data-indentation="1">"Bahwa 2024 ada beberapa perhatian, optimis terhadap ekonomi ke depan, dan disiapkan konsep-konsep untuk mengatasi, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dengan kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha,&rdquo; kata Heru. <strong>(*)</strong></p>

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan komitmennya untuk menghapus kemiskinan ekstrem di wilayah Ibu Kota

Pemprov DKI Jakarta Berkomitmen Hapus Kemiskinan Ekstrem di Wilayahnya

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/05/stadon-jis-683870880.png" alt="Jakarta International Stadium (JIS) akan dibenahi sehingga memenuhi standar untuk menjadi venue Piala Dunia U-17 2023." width="100%">
<figcaption>Jakarta International Stadium (JIS) akan dibenahi sehingga memenuhi standar untuk menjadi venue Piala Dunia U-17 2023.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Pengamat kebijakan publik Sugiyanto Emik menanggapi ihwal klarifikasi konsultan desain, Buro Happold yang mengklarifikasi soal proyek International Stadium (JIS).</p> <p>Karena itu, Sugiyanto mendorong agar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memanggil pihak Jakarta Konsultindo (Jakkon) selaku anak usaha PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk meluruskan detail proyek pembangunan JIS.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Pasalnya, ia menduga ada malpraktik mulai dari perencanaan hingga aspek pelaksanaan stadion berkapasitas 82.000 ribu itu</p> <p>&ldquo;Dari mulai awal sampai pelaksanaan sampai pengadaan barangnya harus diaudit total siapa yang mengaudit yang bisa melakukan ini adalah pemegang saham. Gubernur Heru harus memerintahkan Jakpro audit total termasuk tadi pernyataan-pernyataan Buro Happold harus diperdalam,&rdquo; ujar Sugiyanto, Selasa (11/7).</p> <p>Sugiyanto juga menambahkan, audit dilakukan untuk membuktikan bahwa pelaksanaan pembangunan JIS sudah sesuai perencanaan, sehingga dapat sekaligus membantah adanya dugaan malpraktik.</p> <p>&ldquo;Dia (Heru Budi Hartono) memerintahkan untuk audit total, periksa semua mulai dari kenapa ini dilakukan oleh Jakpro kemudian dalam pelaksanaannya seperti apa, bagaimana pengadaan barang seperti apa itu hanya bisa dibuktikan diketahui dugaan-dugaan malpraktik itu melalui audit total,&rdquo; paparnya.</p> <p>&ldquo;Untuk transparansi dan kepentingan masyarakat Jakarta ini harus dilakukan audit total kemudian mendalami semua persoalan ini pengadaannya benar atau tidak,&rdquo; imbuhnya.</p> <p>Lebih lanjut Sugiyanto mengatakan, dengan adanya pernyataan klarifikasi Buro Happold bahwa tidak terlibat dalam proses pembangunannya dan disebutkan tidak sesuai petunjuk awal sehingga muncul kecurigaan terdapat proses pengerjaan yang salah.</p> <p>&ldquo;Ini kan menimbulkan kecurigaan yang sangat mendasar pertama prosesnya tadi menyalahi kemudian hasilnya pun tidak sesuai, hasilnya kemudian tidak sesuai dengan rencana mereka, Buro Happold,&rdquo; ucapnya.</p> <p>Dijelaskan Sugiyanto, untuk melakukan audit total kunci utamanya ada pada Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Joko Agus Setyono dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk memerintahkan jajarannya melakukan pemeriksaan.</p> <p>&ldquo;Sekarang yang harus membongkar semua persoalan ini itu kuncinya ada di Sekda DKI Jakarta dan Pj Gubernur DKI jadi dua pejabat ini. Untuk membongkar ini semua,&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Selain itu, Sugiyanto juga mendukung lembaga legislatif atau DPRD DKI Jakarta turut mengaudit sebagaimana disampaikan sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Rio Sambodo maupun pihak lainnya.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>&ldquo;Bagus kalau mereka (DPRD) merespon itu bagus banget, jadi begini JIS itu ada dua persoalan penting yang kemudian berimbas kepada proses dan hasil bangunan itu sendiri. Kalau mereka mau audit itu bagus, sudah benar,&rdquo; terang Sugiyanto.</p> <p>Dikatakan Sugiyanto, sejak awal pembangunan JIS sudah bermasalah, pertama stadion yang bermula bernama stadion Bersih Manusia Wibawa (BMW) itu seharusnya digarap oleh Dinas Olahraga (Dispora) berdasarkan Perda No 1 tahun 2016 tentang keolahragaan pasal 10 ayat 1 dan 2 pengerjaan pembangunan stadion adalah kegiatan strategis Dispora DKI Jakarta, bukan dikerjakan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro).</p> <p>&ldquo;Serta Pada Perda No. 1 tahun 2018, RPJMD 2017-2022 halaman 449 juga menyebutkan pembangunan stadion di lokasi Taman BMW adalah kegiatan strategis Dispora DKI Jakarta. Jadi yang harus melakukan pembangunan itu dinas olahraga, itu masalah yang pertama,&rdquo; ucapnya.</p> <p>Kedua, Sugianto menambahkan, pembangunan stadion yang semestinya dilakukan dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam menyediakan infrastruktur untuk kepentingan umum, namun ternyata pada pelaksanaanya melalui Penyertaan Modal Daerah (PMD) DKI Jakarta ditambah peminjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga mencapai Rp. 4,546 triliun.</p> <p>&ldquo;Dua pokok permasalahan ini yang sangat prinsip dan sangat serius bahkan bisa dikatakan melanggar ketentuan aturan sehingga akhirnya berimbas atau berakibat pada proses tadi proses pembangunannya,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Sebelumnya, Buro Happold dalam keterangan resminya mengklarifikasi peran dan kontribusi mereka dalam proyek Jakarta International Stadium (JIS).</p> <p>Dalam keterangan mereka, Buro Happold tidak diminta untuk mendesain stadion di Jakarta Utara, JIS. Mereka juga tidak pernah pula mendesain stadion ini. Lebih jauh perusahaan juga tidak terlibat dalam pekerjaan konstruksi apapun yang dilakukan kemudian.</p> <p>Menurut Buro Happold, Jakarta Konsultindo (Jakkon) meminta mereka untuk membuat panduan desain (design guidelines) serta memberikan jasa konsultasi, mulai Desember 2018 hingga Maret 2019.</p> <p>Lingkup pekerjaan itu disebutkan Buro Happold mencakup persiapan untuk beberapa pekerjaan. Hal itu antara lain: pembuatan panduan desain (preparation of concept design guide), penilaian untuk soal teknis dan komersial (technical and commercial assessment).</p> <p>&nbsp;</p>

Audit dilakukan untuk membuktikan pelaksanaan pembangunan JIS sudah sesuai perencanaan, sehingga dapat sekaligus membantah dugaan malpraktik

Soal Polemik JIS, Pengamat Minta Pj Gubernur DKI Panggil Jakkon dan Jakpro