<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/23/IMG-20250122-WA0176-4114260239.jpg" alt="Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono menyerahkan SK Perpanjangan kepada Pj Bupati Sampang Rudi Ariyianto. (Humas Pemprov Jatim)" width="100%">
<figcaption>Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono menyerahkan SK Perpanjangan kepada Pj Bupati Sampang Rudi Ariyianto. (Humas Pemprov Jatim)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono memperpanjang masa tugas Rudi Ariyianto sebagai Pj Bupati Sampang. Perintah perpanjangan masa tugas itu ditandai dengan penyerahan surat keputusan (SK) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (22/1).</p> <p>"Kita secara resmi menyerahkan SK perpanjangan Bupati Sampang yang TMT-nya (Terhitung Mulai Tanggal) belum habis tanggal 30 Januari tapi sudah terbit 9 Januari dan sudah kita serahkan," ujar Adhy, Kamis (23/1).</p> <p>Dikarenakan belum melewati terhitung mulai tanggal, perpanjangan Pj Bupati Sampang Rudi Ariyianto cukup dilakukan dengan penyerahan SK perpanjangan. Artinya tanpa ada seremonial pelantikan.</p> <p>Adhy mengatakan, ditunjuknya kembali Rudi sebagai Pj Bupati Sampang hal itu menandakan bahwa kinerjanya saat memimpin Kabupaten Sampang cukup baik, sehingga masa tugas harus dilanjutkan hingga selesai.</p> <p>Artinya hingga calon bupati terpilih dari Pilkada serentak 2024, dilantik dan resmi mengemban tugas. Di Sampang sendiri, paslon terpilih (Muhammad-Abdullah) masih dalam proses gugatan di MK.</p> <p>"Otomatis kemungkinan sampai 13 Maret 2025 lebih itu masih memerlukan Pj, sehingga semua (kegiatan pemerintahan di Sampang bisa) berjalan normal kembali karena Pj Bupati sudah ditetapkan," imbuhnya.</p> <p>Masih cukup banyak pekerjaan yang harus dituntaskan Pj Bupati Sampang. Dari menyiapkan program dan anggaran untuk bupati terpilih, mendesain program tahun lalu tetap berlanjut sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP).</p> <p>Kemudian mempertimbangkan sisa anggaran 2025 di bulan Maret agar memberi keleluasaan kepada bupati terpilih. "Tim transisi sudah mulai bekerja. Estafet harus kuat dan memenuhi visi misi dan program yang diusung bupati terpilih," ujar Adhy.</p> <p>Dalam kesempatan yang sama, Pj Bupati Sampang Rudi Arifiyanto melaporkan target-target yang sudah dicapai. Diantaranya angka kemiskinan ekstrem turun 0,93 dan angka stunting turun dari 4,7 menjadi 3,25.</p> <p>"Terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kami melakukan penyamaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat, bagaimana agar ketika selesai dari ponpes punya ijazah dan memiliki akses masuk ke sektor formal" tutur Rudi. <strong>(*)</strong></p>

Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono memperpanjang masa tugas Rudi Ariyianto sebagai Pj Bupati Sampang.

Dianggap Berkinerja Baik, Tugas Rudi Ariyianto Diperpanjang sebagai Pj Bupati Sampang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/07/Screenshot_20241001-083050-3626809239.jpg" alt="Bus Transjatim Cakraningrat Tujuan Surabaya-Bangkalan. (@Instagram Transjatim)" width="100%">
<figcaption>Bus Transjatim Cakraningrat Tujuan Surabaya-Bangkalan. (@Instagram Transjatim)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Baru sepekan Bus Transjatim Koridor V Surabaya&ndash;Bangkalan beroperasi, namun sudah mendapat perlakuan tidak menyenangkan saat melintas di akses Suramadu pukul 07.42 Minggu (6/10).</p> <div dir="auto">Bus tersebut dilempari batu oleh orang tidak dikenal (OTK). Insiden tersebut membuat kaca bus Trans Jatim Koridor V dengan kode armada 506 retak.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pj Bupati Bangkalan Arief M. Edie pun mengaku sangat menyayangkan peristiwa yang meresahkan penumpang dan kondektur bus Transjatim tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015168630/7-oktober-memperingati-hari-apa-nggak-banyak-yang-tahu-salah-satunya-hari-habitat-sedunia">7 Oktober Memperingati Hari Apa? Nggak Banyak yang Tahu, Salah Satunya Hari Habitat Sedunia</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rdquo;Kami yakin, itu dilakukan oleh oknum yang tidak suka Bangkalan ini berkembang,&rdquo; ujarnya seperti dikutip dari Radar Madura.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Arief pun meminta pelaku segera menyerahkan diri. Ia juga meminta masyarakat setempat segera melapor kepada aparat penegak hukum jika menjumpai oknum yang melakukan tindakan vandalisme terhadap fasilitas publik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rdquo;Bangkalan ini humanis dan hebat. Kami harap oknum tersebut segera menyerahkan diri,&rdquo; pintanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Kepala Dishub Bangkalan Ahmad Roniyun Hamid menyampaikan, instansinya akan menggalakkan sosialisasi agar kejadian serupa tidak terulang lagi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia akan melibatkan camat, Kapolsek, dan kepala desa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar menjaga wilayah masing-masing.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rdquo;Kami juga memastikan, semua titik halte bus Trans Jatim steril dari hal-hal yang meresahkan,&rdquo; tegasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015168623/kiper-persebaya-surabaya-ernando-ari-tegaskan-siap-tantang-bahrain-kode-bakal-gantikan-maarten-paes">Kiper Persebaya Surabaya Ernando Ari Tegaskan Siap Tantang Bahrain, Kode Bakal Gantikan Maarten Paes?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, bus Transjatim Koridor V rute Surabaya Bangkalan yang dinamakan Cakraningrat menyediakan 15 armada dengan waktu tempuh lebih dari satu jam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebanyak 14 bus reguler dan satu bus cadangan akan beroperasi pada rute sepanjang 59 km yang menghubungkan Terminal Purabaya dan Terminal Bangkalan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait waktu operasional, bus ini akan mulai beroperasi pukul 05.00 WIB hingga 21.00 WIB, dengan interval kedatangan setiap 15-20 menit pada jam sibuk dan 30 menit pada jam lengang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk menunjang operasional, sebanyak 55 shelter telah disiapkan di sepanjang rute agar memudahkan penumpang naik dan turun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fasilitas di dalam bus pun akan membuat penumpang nyaman karena dilengkapi AC, CCTV, pintu otomatis, kamera berbasis AI, serta kursi prioritas bagi lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tarif perjalanan Cakraningrat juga sama dengan tarif Transjatim lainnya, yaitu untuk penumpang umum hanya dikenakan biaya sebesar Rp 5.000, sedangkan pelajar dikenakan tarif khusus sebesar Rp 2.500.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Bus Trans Jatim dilempari batu oleh OTK. Insiden tersebut membuat kaca bus Trans Jatim Koridor V dengan kode armada 506 retak.

Bus Transjatim Surabaya-Bangkalan Terkena Lemparan Batu OTK, Pj. Bupati Minta Pelaku Menyerahkan Diri!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/17/WhatsApp-Image-2024-05-17-at-074626-2775192271.jpeg" alt="Maraknya kasus illegal drilling dan penyalahgunaan minyak ilegal di Sumatera Selatan (Sumsel) masih menjadi sorotan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Maraknya kasus illegal drilling dan penyalahgunaan minyak ilegal di Sumatera Selatan (Sumsel) masih menjadi sorotan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Maraknya kasus illegal drilling dan penyalahgunaan minyak ilegal di Sumatera Selatan (Sumsel) masih menjadi sorotan. Polda Sumsel pun terus berkomitmen dalam menindak tegas kasus-kasus tersebut yang terjadi di wilayah hukumnya.</p> <p>Untuk itu, Polda Sumsel terus berkoordinasi dan bergandengan tangan dengan banyak pihak, mulai dari pemerintah daerah, Kementerian ESDM, SKK Migas hingga perusahaan terkait.</p> <p>Kapolda Sumsel, Irjen Albertus Rachmad Wibowo mengatakan pihaknya akan tetap melakukan tindakan hukum terhadap illegal drilling hingga penyalahgunaan distribusi minyak ilegal yang terjadi di Provinsi Sumsel.</p> <p>"Kita ingin mata pencarian masyarakat tetap hidup, negara tetap meningkat lifting minyaknya dan lingkungan juga terjaga namun tetap aturan tidak boleh dilanggar. Kenapa Polri turun langsung, karena kalau terjadi ledakan atau kebakaran pasti Polri yang disalahkan, oleh karena itu kita hari ini akan sama-sama diskusi carikan solusi terbaik," ujarnya saat melaakukan rapat bersama jajaran Forkopimda Muba dan Petro Muba, bertempat di Gedung Petro Muba, Kamis (16/5).</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/17/WhatsApp-Image-2024-05-17-at-074625-2296682928.jpeg" alt="Maraknya kasus illegal drilling dan penyalahgunaan minyak ilegal di Sumatera Selatan (Sumsel) masih menjadi sorotan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Maraknya kasus illegal drilling dan penyalahgunaan minyak ilegal di Sumatera Selatan (Sumsel) masih menjadi sorotan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p>Jenderal Bintang Dua ini menyebutkan, sampai saat ini regulasi mengenai sumur minyak rakyat belum ada perubahan dan belum dilegalkan. Dengan kata lain, pihaknya masih mengikuti regulasi sesuai Peraturan Menteri ESDM No 1 tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Minyak Bumi pada Sumur Tua.</p> <p>"Yang dilegalkan adalah sumur tua. Regulasi minyak rakyat tetap dilarang mengacu Permen ESDM Nomor 1 tahun 2018," jelasnya.</p> <p>Tak hanya fokus pada illegal drilling, Polda Sumsel pun memaksimalkan tindak penegakan hukum pada kasus penyalahgunaan minyak ilegal, khususnya gudang-gudang minyak ilegal.</p> <p>Sementaraa itu Pj Bupati Muba H Sandi Pahlepi menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kedatangan Kapolda Sumsel yang meluangkan waktu ke Bumi Serasan Sekate, untuk melihat langsung aktivitas pengeboran sumur minyak yang dilakukan oleh warga di Kabupaten Muba.</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/17/WhatsApp-Image-2024-05-17-at-074625-1-573561642.jpeg" alt="Maraknya kasus illegal drilling dan penyalahgunaan minyak ilegal di Sumatera Selatan (Sumsel) masih menjadi sorotan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Maraknya kasus illegal drilling dan penyalahgunaan minyak ilegal di Sumatera Selatan (Sumsel) masih menjadi sorotan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p>"Banyak masyarakat Muba yang bergantung kehidupan dari illegal drilling ini, oleh karena itu kita selaku Pemerintah Daerah berharap ada tindak lanjut, agar bisa membuat tata kelola sumur minyak yang baik sehingga menghasilkan solusi yang berpihak pada keselamatan kemanusian, lingkungan serta tidak melaanggar hukum,"ujarnya.</p> <p class="class-paragraph">Sandi juga mengungkapkan, Pemkab Muba berharap adanya regulasi&nbsp;atau aturan baik melalui revisi peraturan menteri esdm nomor 1 tahun 2008 ataupun aturan dalam bentuk lain yang dapat dijadikan dasar atau dapat melegalisasi penambangan sumur minyak masyarakat.</p> <p>Hal ini untuk mewujudkan apa yang menjadi arahan presiden ri dalam rapat terbatas tanggal 12 april 2022, yaitu melaksanakan pengelolaan sumur minyak yang aman bagi keselamatan masyarakat, keselamatan lingkungan, meningkatkan perekonomian masyarakat serta meningkatkan pendapatan daerah dan negara.</p>

Polda akan tetap melakukan tindakan hukum terhadap illegal drilling hingga penyalahgunaan distribusi minyak ilegal yang terjadi di Sumsel.

Pj Bupati Sandi Bersama Forkopimda Perjuangkan Tata Kelola Sumur Minyak di Muba

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/28/Proyek-Pengentasan-Kawasan-Kumuh-3115139191.jpg" alt="Pj Bupati Jombang Sugiat memantau proyek DAK Integrasi pengentasan kawasan kumuh di Desa/Kecamatan Jombang, Jumat (27/1). (Anggi Fridianto/Radar Jombang)" width="100%">
<figcaption>Pj Bupati Jombang Sugiat memantau proyek DAK Integrasi pengentasan kawasan kumuh di Desa/Kecamatan Jombang, Jumat (27/1). (Anggi Fridianto/Radar Jombang)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <div id=":v2" class="ii gt"> <div id=":v3" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Pj Bupati Jombang, Sugiat, kembali melakukan peninjauan terhadap proyek DAK Integrasi pengentasan kawasan kumuh di Desa/Kecamatan Jombang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sugiat melakukan peninjauan terhadap proyek pengentasan kawasan kumuh yang didanai APBN tersebut pada Jumat (27/1) lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam peninjauannya, Pj Bupati Jombang ingin memastikan bahwa proyek pengentasan kawasan kumuh tersebut berjalan dengan lancar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi kita ingin memastikan pembangunan DAK Integrasi di Desa Jombang ini berjalan lancar," ujarnya seperti dikutip dari Radar Jombang, Minggu (28/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat meninjau proyek tersebut, Pj Bupati Jombang memantau pembangunan reservoir atau menara air dan SPAM jaringan perpipaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Dinas Perkim Jombang, Agung Hariadi menyebutkan bahwa beberapa proyek tersebut diharapkan dapat menjadi mangnet ekonomi bagi masyarakat setempat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai, maka proyek tersebut diharapkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya, harapannya nanti ditindaklanjuti dengan beberapa program fisik lain yang akan di danai APBD. Misalnya pembangunan gedung serbaguna, lapangan olahraga dan lain-lain," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah selesai melakukan peninjauan proyek pengentasan kawasan kumuh di Desa/Kecamatan Jombang, Pj Bupati Jombang Sugiat langsung bertolak ke Wonosalam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di Lereng Gunung Anjasmoro tersebut dirinya meninjau beberapa aset Pemkab Jombang yang berada di area PDP Panglungan.</div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;***</div> </div> </div>

Pj Bupati Jombang meninjau Proyek Pengentasan Kawasan Kumuh di Desa Jombang dan pastikan pembangunan lancar.

Pj Bupati Kembali Meninjau Proyek Integrasi Pengentasan Kawasan Kumuh di Desa Jombang 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/10/Gambar-WhatsApp-2023-12-10-pukul-152314_48df63f1-2162188462.jpg" alt="Istri Pj Bupati memberikan beasiswa pendidikan kepada siswa/siswi SMP tidak mampu yang berprestasi di Tulang Bawang Barat." width="100%">
<figcaption>Istri Pj Bupati memberikan beasiswa pendidikan kepada siswa/siswi SMP tidak mampu yang berprestasi di Tulang Bawang Barat.</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p style="font-weight: 400;"><strong>JawaPos.com &ndash;&nbsp;</strong>Pj Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung, Firsada, menyoroti pentingnya pendidikan karakter bagi anak-anak di jenjang pendidikannya di sekolah.</p> <p style="font-weight: 400;">Menurutnya, pendidikan karakter pada anak di sekolah, seharusnya bukan saja menjadi urusan antara siswa dan guru saja. Melainkan juga melibatkan stakeholder lain dan sudut pandang yang lebih luas.</p> <p style="font-weight: 400;">Firsada menjelaskan, pendidikan karakter harus bisa menampung gagasan dan sudut pandang dari berbagai pihak.</p> <p style="font-weight: 400;">Mulai dari sudut pandang kedinasan, pengawas sekolah, kepala sekolah, bahkan hingga wirausaha.</p> <p style="font-weight: 400;">Ia menyebut, ada setidaknya empat unsur yang membentuk pendidikan karakter pada anak di sekolah, di antaranya guru, sarana prasarana, kurikulum, dan siswa.</p> <p style="font-weight: 400;">&ldquo;Di era transformasi digital banyak hal negatif yang mempengaruhi anak-anak, oleh sebab itu pendidikan karakter harus diutamakan dan guru menjadi ujung tombak untuk penyaluran pendidikan karakter tersebut melalui,&rdquo; kata Firsada, dalam keterangannya yang diterima JawaPos.com, Minggu (10/12).</p> <p style="font-weight: 400;">Adapun yang dijelaskan oleh Firsada, berkaitan dengan peringatan Hari Guru Nasional yang jatuh setiap 25 November.</p> <p style="font-weight: 400;">PGRI Kabupaten Tubaba, Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kebudayaan Kabupaten Tulang Bawang Barat&nbsp;berkolaborasi dengan Tubaba Cerdas, menggelar festival pendidikan bertajuk &ldquo;Merawat Kebaikan Menuju Transformasi Guru Wujudkan Indonesia Maju&rdquo;.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013457347/soal-kasus-komika-di-lampung-kalangan-pakar-ingatkan-soal-penistaan-agama-oleh-ahok">Soal Kasus Komika di Lampung, Kalangan Pakar Ingatkan Soal Penistaan Agama oleh Ahok</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">Festival tersebut diisi dengan serangkaian kegiatan bertema pendidikan, di antaranya Logis (Lomba Guru Menulis) tanggal 21 Oktober &ndash; 4 November, PGK (Pekan Guru Kolaboratif) tanggal 25 Oktober &ndash; 8 November dan Content Challenge (kompetisi video Kreatif) tanggal&nbsp; 23 Oktober &ndash; 11 November.</p> <p style="font-weight: 400;">Kemudian puncak kegiatannya pada 25 November 2023, digelar kegiatan upacara peringatan Hari Guru Nasional, yang juga menjadi ajang unjuk gigi bagi bakat putra putri terbaik Tubaba, yakni penampilan 101 penari Tari Sigeh Pengunten massal.</p> <p style="font-weight: 400;">Setelahnya, penyelenggara festival pendidikan memberikan sederet hadiah dan penghargaan bagi siswa &nbsp;hingga guru yang berhasil memenangkan challenge di masing-masing kegiatan.</p> <p class="class-paragraph" style="font-weight: 400;">Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulang Bawang Barat,&nbsp;Budiman Jaya, mengapresiasi penyelenggara kegiatan ini, utamanya kepada Tubaba Cerdas.</p> <p style="font-weight: 400;">Ia mengatakan bahwa kegiatan semacam ini seharusnya bisa dilakukan secara rutin setiap tahun. Tujuannya, untuk turut membuat semua pihak mengambil peran dalam penanaman pendidikan karakter.</p> <p style="font-weight: 400;">&ldquo;Mengharapkan ada forum lanjutan dalam menciptakan program yang paling ideal dalam menunjang Pendidikan di Tubaba,&rdquo; kata Budiman.</p> <p style="font-weight: 400;">***</p>

PJ Bupati Firsada menjelaskan, pendidikan karakter harus bisa menampung gagasan dan sudut pandang dari berbagai pihak.

Pj Bupati Tulang Bawang Barat Soroti Pendidikan Karakter di Lampung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/14/IMG_20231114_104055_836-3749734653.jpg" alt="Ketua Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri saat konferensi pers terkait OTT Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso Sorong di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri saat konferensi pers terkait OTT Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso Sorong di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/11/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso dan&nbsp;Kepala BPK perwakilan Papua Barat Patrice Lumumba Sihombing sebagai tersangka kasus dugaan suap. Hal ini setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Minggu (12/11) malam.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Patrice dan Yan Piet Mosso, KPK juga menjerat empat orang lainnya. Mereka di antaranya Kepala BPKAD Sorong Efer Segidifat, staf BPKAD Sorong Maniel Syatfle, Kasubaud BPK Papua Barat Abu Hanifa, dan Ketua Tim Pemeriksa BPK Papua Barat David Patasaung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/11).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/013284270/waspada-insomnia-juga-dapat-dialami-oleh-anak-simak-tips-dan-cara-mengatasinya">Waspada, Insomnia juga Dapat Dialami oleh Anak, Simak Tips dan Cara Mengatasinya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kasus suap yang menjerat Patrice dan Yan Piet Mosso terkait pengondisian temuan BPK perwakilan Papua Barat Daya. Patrice bersama-sama Abu Hanifa dan David Patasaung diduga menerima suap Rp 1,8 miliar dari Yan Piet Mosso melalui Efer Segidifat dan Maniel Syatfle.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK menduga, suap itu diberikan terkait temuan BPK mengenai adanya sejumlah laporan keuangan Pemkab Sorong yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terkait besaran uang yang diberikan maupun yang diterima para tersangka, tim penyidik masih terus melakukan penelusuran dan pendalaman lanjutan serta tentunya akan dikembangkan dalam penyidikan," ucap Firli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK langsung menjebloskan keenam tersangka itu ke Rutan KPK. Mereka akan menjalani penahanan untuk 20 hari pertama atau setidaknya hingga 3 Desember 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yan Piet Mosso, Efer Segidifat, dan Maniel Syatfle disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan Patrice, Abu Hanifa, dan David Patasaung dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.</div>

KPK menetapkan Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso dan Kepala BPK perwakilan Papua Barat Patrice Lumumba Sihombing sebagai tersangka.

KPK Tetapkan Pj Bupati Sorong dan Kepala BPK Papua Barat Sebagai Tersangka

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/14/Screenshot-1998-593700454.png" alt="Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso tiba di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (13/11)" width="100%">
<figcaption>Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso tiba di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (13/11)</figcaption>
</figure> <p style="font-weight: 400;"><strong>JawaPos.com &ndash;</strong> Pj Bupati Kabupaten Sorong, Yan Piet Mosso telah diamankan, usai KPK menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.</p> <p style="font-weight: 400;">Berdasarkan keterangan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, Yan Piet Mosso terjaring OTT KPK sekitar jam 23.00 pada Minggu (12/11).</p> <p style="font-weight: 400;">Namun Nurul Ghufron tidak merinci perihal tindak pidana apa yang diduga dilakukan oleh Yan Piet Mosso dan para pihak lain hingga terjaring OTT KPK, yang pasti KPK akan segera mengungkap ke publik terkait konstruksi perkara.</p> <p style="font-weight: 400;">Kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan pada Senin (13/11), tim penindakan KPK mengamankan lima orang dalam operasi senyap di Sorong tersebut.</p> <p style="font-weight: 400;">Tiga di antaranya adalah pejabat pemerintah Kabupaten Sorong termasuk Yan Piet Mosso, dan dua lainnya adalah orang dari BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya.</p> <p style="font-weight: 400;">Selain itu, KPK juga mengamankan uang dalam bentuk rupiah ketika menggelar OTT di Kabupaten Sorong, namun KPK belum memberikan informasi detail terkait total uang yang diamankan tersebut.</p> <p style="font-weight: 400;">Hingga kini, pemeriksaan masih terus dilakukan, sehingga status Yan Piet Mosso belum ditetapkan oleh KPK. Berdasarkan KUHP, KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013282549/bungkam-usai-terjaring-ott-pj-bupati-sorong-yan-piet-mosso-tiba-di-markas-kpk">Bungkam Usai Terjaring OTT, Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso Tiba di Markas KPK</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;"><strong>Kekayaan Yan Piet Mosso</strong></p> <p style="font-weight: 400;">Tidak seperti penjabat atau pejabat lainnya di Tanah Air, Yan Piet Mosso diduga tidak memiliki kendaraan dan tanah serta rumah.</p> <p style="font-weight: 400;">Dugaan itu berdasarkan berkas kekayaan yang ia laporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 31 Maret 2023 yang tertuang dalam LHKPN. Berikut daftar kekayaannya:</p> <ol> <li style="font-weight: 400;">Tanah dan Bangunan :&nbsp; -</li> <li style="font-weight: 400;">Alat Transportasi dan Mesin :&nbsp; -</li> <li style="font-weight: 400;">Harta Bergerak Lainnya : Rp34.200.000</li> <li style="font-weight: 400;">Surat Berharga : -</li> <li style="font-weight: 400;">Kas dan Setara Kas : Rp15.000.000</li> <li style="font-weight: 400;">Harta Lainnya : -</li> <li style="font-weight: 400;">Utang : -</li> </ol> <p style="font-weight: 400;">Dalam berkas laporannya ke KPK, tidak terdapat tanah dan bangunan, alat transportasi, surat berharga, dan lain-lain. Jadi total seluruh harta kekayaannya yang dilaporkan ke KPK adalah Rp42.200.000.</p> <p class="class-paragraph" style="font-weight: 400;">Belum diketahui apakah Yan Piet Mosso tidak mencantumkan seluruh data kekayaannya atau memang dia memang tidak memilikinya.</p> <p style="font-weight: 400;">Dikutip dari&nbsp;<a href="http://kpk.go.id/" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://kpk.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1700013852837000&amp;usg=AOvVaw2YExJHbi58kBGKhx922X6w">kpk.go.id</a>, berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, penyelenggara negara wajib melaporkan seluruh harta kekayaannya.</p> <p style="font-weight: 400;">Berdasarkan Pasal 20 undang-undang yang sama, mereka yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.***</p>

Tidak seperti penjabat atau pejabat lainnya di Tanah Air, Yan Piet Mosso diduga tidak memiliki kendaraan dan tanah serta bangunan.

Tak Punya Mobil dan Tanah, Segini Kekayaan Pj Bupati Sorong yang Terjaring OTT KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/04/jokowi-sidang-kabinet-949308358.jpg" alt="EVALUASI KINERJA: Presiden Jokowi memberikan arahan kepada para menteri saat sidang kabinet paripurna di Jakarta kemarin." width="100%">
<figcaption>EVALUASI KINERJA: Presiden Jokowi memberikan arahan kepada para menteri saat sidang kabinet paripurna di Jakarta kemarin.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Sejumlah daerah melalui DPRD masing-masing mulai menyetorkan usulan nama calon penjabat (Pj) kepala daerah. Langkah tersebut merupakan bagian dari penunjukan 85 Pj mengingat masa jabatan 85 kepala daerah berakhir pada awal September.</p> <p>Dari 85 daerah tersebut, dibutuhkan 10 Pj gubernur. Di Jawa, ada Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo dan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK) yang masa jabatannya berakhir pada 5 September 2023.</p> <p>Presiden Joko Widodo mengakui, usulan dari daerah sudah ada, termasuk dari Jawa Barat, meski belum sampai ke dirinya. &rdquo;Namanya saya belum tahu. Yang jelas tiga. Biasanya dari DPRD, dari bawah tiga,&rdquo; ujarnya kemarin (4/8).</p> <p>Jokowi menjanjikan penunjukan Pj berlangsung transparan. &rdquo;Apanya yang enggak akuntabel, apanya yang enggak transparan, masukannya dari bawah semua,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Jokowi menegaskan, mekanisme penunjukan sudah ada. Nama yang diusulkan masuk ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dikaji sebelum terakhir diputuskan tim penilai akhir (TPA). &rdquo;Semuanya terbuka,&rdquo; katanya memastikan.</p> <p>Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan menerangkan, penerimaan usulan dari daerah masih berlangsung. &rdquo;Ditunggu sampai tanggal 9 (Agustus),&rdquo; tuturnya.</p> <p>Sesuai mekanisme yang diatur Peraturan Mendagri 4/2023, tiga nama usulan DPRD akan disandingkan dengan tiga nama usulan Mendagri bersama kementerian/lembaga lain. Tiga di antara total enam nama itu akan dipilih berdasar kajian bersama untuk disampaikan ke presiden.</p> <p>Dalam kesempatan sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menyebut satu nama akhir akan diputuskan presiden. Dalam mengambil keputusan, presiden bakal mempertimbangkan pembahasan di TPA yang diikuti para pejabat terkait. Tito memprediksi nama Pj gubernur sudah bisa diketahui akhir bulan nanti.</p> <p>Untuk Pj bupati/wali kota, nama yang diusulkan kepada presiden lebih banyak. Selain masing-masing tiga nama dari DPRD dan Mendagri, ada tiga nama usulan gubernur.</p> <p>Dalam lanskap tahun politik seperti sekarang ini, penunjukan Pj sebanyak itu tak pelak menjadi perhatian. Karena itu, banyak terdengar tuntutan keterbukaan.</p> <p>Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana termasuk yang mempertanyakan klaim transparansi pemerintah dalam memproses penunjukan Pj. Selama ini, lanjutnya, masyarakat hanya disodorkan Pj yang dipilih tanpa parameter yang bisa dilihat publik.</p> <p>Kurnia menjelaskan, dasar untuk membuka informasi soal penetapan Pj sangat kuat. Terbaru, ada putusan Komisi Informasi (KI) nomor 007/I/KIP-PSI/2023 dalam gugatan yang dimenangkan ICW saat menuntut keterbukaan informasi tahun lalu.</p> <p>Dalam putusannya, lanjut Kurnia, semua aturan hingga dokumen selama proses berlangsung semestinya bisa diakses publik. Dokumen penjaringan, usulan dan saran, pertimbangan dalam sidang TPA, hingga rekam jejak Pj kepala daerah merupakan informasi terbuka. &rdquo;Dan wajib memberikan dokumen-dokumen tersebut sepanjang tidak memuat data pribadi,&rdquo; tuturnya kemarin.</p> <p>Atas dasar itu, Kurnia menilai bahwa sudah tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menutupi prosesnya. &rdquo;Informasinya tetap harus dibuka dan diberikan dengan dapat menghitamkan bagian yang memuat data pribadi,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Kurnia juga mengingatkan, akuntabilitas penunjukan Pj merupakan amanat banyak lembaga. Pada 2022, Ombudsman menyatakan bahwa tindakan Mendagri terbukti maladministrasi karena keliru menafsirkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).</p> <p>Dalam putusan 67/PUU-XIX/2021 dan 15/PUU-XX/2022, MK mengamanatkan pengangkatan Pj memerlukan aturan turunan sebagai pedoman pelaksanaan. Namun, yang dipilih bukan peraturan pemerintah, melainkan peraturan menteri dalam negeri. &rdquo;Ini merupakan kekeliruan yang fatal,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Di sisa waktu yang ada, Kurnia mendesak keterbukaan proses. &rdquo;Juga menyiapkan regulasi yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif,&rdquo; katanya. <strong>(far/lyn/c14/ttg)</strong> </p>

Sejumlah daerah melalui DPRD masing-masing mulai menyetorkan usulan nama calon penjabat (Pj) kepala daerah. Langkah tersebut merupakan bagia

Jokowi Janji Penunjukan 85 Penjabat Kepala Daerah Transparan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/staf-ahli-edy-rahmayadi-diangkat-jadi-pj-bupati-pakpak-bharat_m_.jpg" alt="Gubernur Sumut Edy Rahmayadi melantik Asren Nasution menjadi PJ Bupati Pakpak Bharat." width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumut Edy Rahmayadi melantik Asren Nasution menjadi PJ Bupati Pakpak Bharat.</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi melantik Asren Nasution menjadi Penjabat (PJ) Bupati Pakpak Bharat. Pelantikan ini dilakukan, untuk mengisi kekosongan setelah sang Bupati Remigo Yolanda Berutu 'nyangkut' di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kasus suap yang menderanya.</p><br /> <p>Pelantikan Asren digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Kota Medan, Kamis (17/1). Sebelumnya, Asren merupakan Staff Ahli Edy Rahmayadi.</p><br /> <p>"Dengan adanya Penjabat Bupati Pakpak Bharat, ke depan Kabupaten Pakpak Bharat diharapkan akan lebih baik," ujar Edy.</p><br /> <p>Edy berharap, Asren bisa mengimplementasikan visi dan misi Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Pakpak Bharat. Mulai dari membangun desa dan menata kota.</p><br /> <p>Meskipun hanya waktu yang singkat, program membangun desa dan menata kota harus segera berjalan. Asren juga harus mampu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjalankan program pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat yang telah direncanakan untuk kesejahteraan masyarakat.</p><br /> <p>"Walaupun ini sementara, diharapkan OPD tetap Loyal kepada Penjabat Bupati. Agar pembangunan dan rencana akan tetap berjalan dengan lancar," ujarnya.</p><br /> <p>Usai pelantikan, Asren Nasution mengatakan, dirinya akan mengawali tugasnya dengan bersilaturrahmi kepada para OPD dan ASN Kabupaten Pakpak Bharat, Forkopimda serta para tokoh masyarakat Pakpak Bharat. "Agar saya bisa dibantu, dikawal dan saya akan mensosialisasikan apa tugas pokok Penjabat Bupati. Karena Pj Bupati tidak sama dengan bupati definitif," ungkapnya.</p><br /> <p>Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda Berutu telah menerima uang sebesar Rp 550 juta. Uang tersebut, terkait penerimaan suap proyek pekerjaan umum di Kabupaten Pakpak Barat.</p><br /> <p>Remigo menerima uang suap tersebut dalam tiga tahap. Pertama, pada 16 November 2018 sebesar Rp 150 juta; kedua pada 17 November 2018 senilai Rp 210 juta; dan ketiga pada hari yang sama sebesar Rp 150 juta.</p><br /> <p>Dalam OTT tersebut, KPK sedikitnya mengamankan enam orang tersangka dari unsur kepala daerah; PNS; dan swasta. Operasi senyap itu, dilakukan di tiga lokasi Jakarta; Medan; dan Bekasi pada November 2018 lalu.</p><br /> <p>Pada operasi senyap itu, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka adalah, Bupati Pakpak Barat Remigo Yolanda Berutu; Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Dovid Andersor Karosekali; dan unsur swasta Hendriko Sembiring.</p>

Staf Ahli Edy Rahmayadi Diangkat Jadi PJ Bupati Pakpak Bharat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tiga-bulan-kosong-pejabat-bupati-banyumas-akhirnya-dilantik_m_227575.jpg" alt="Pelantikan Budi Wibowo sebagai Pejabat Bupati Banyumas di Gedung Gradhika, Kompleks Gubernuran, Semarang, Jumat (13/7)." width="100%">
<figcaption>Pelantikan Budi Wibowo sebagai Pejabat Bupati Banyumas di Gedung Gradhika, Kompleks Gubernuran, Semarang, Jumat (13/7).</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Geburnur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo akhirnya melantik Budi Wibowo yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Administrasi Setda Provinsi menjadi Pejabat Bupati Banyumas. Posisi kepala daerah ini diketahui sempat kosong sejak berakhirnya masa jabatan Achmad Husein April 2018 lalu.</p><br /> <p>Kedudukan ini, sejak saat itu diisi oleh Sekda Kabupaten Banyumas Wahyu Budi Saptono selaku pelaksana tugas harian. Sementara pelantikan Achmad Husein yang terpilih kembali baru dilaksanakan September 2018 besok.</p><br /> <p>Saat pelantikan, Ganjar berpesan kepada Budi agar dapat menjalankan pemerintahan sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya. Termasuk untuk mau mengaplikasikan cara-cara inkonvensional.</p><br /> <p>"Saya titip bangun birokrasi milenial. Anda harus terjun ke medsos. Ada resiko yang diambil, anda bisa dihajar, dikritik, tapi sekaligus sebenarnya sejauhmana kita memberikan respon cepat," katanya di Gedung Gradika Komplek Gubernuran, Semarang, Jumat (13/7).</p><br /> <p>Ganjar pun mengingatkan akan agenda daerah Banyumas yang diperkirakan sibuk dalam beberapa momen ke depan. Menyusul akan rampungnya proyek pengembangan Bandara Jenderal Besar (JB) Soedirman di Kabupaten Purbalingga.</p><br /> <p>Tak luput dari perhatian Ganjar adalah, maraknya pejabat daerah di Jawa Tengah yang tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, problem integritas tidak bisa diabaikan dan dia berharap Kabupaten Banyumas dapat menjadi contoh pemerintah yang baik setelah ini.</p><br /> <p>"Kita malu dan harus segera memperbaiki seluruh birokrasi. Diharapkan banyumas bisa menjadi contoh pelayanan publiknya. Kami menugaskan Pak Budi (Budi Wibowo) untuk memimpin Banyumas selama dua bulan. Buka lagi transparansi birokrasi dan apapun yang ada di pemerintahan, saya pesan betul," ujarnya.</p><br /> <p>Tidak lupa, pria berambut putih itu juga meminta Budi guna turut berpartisipasi dalam pengentasan kemiskinan. Meski dengan waktu yang sempit, Ganjar mengharap sang Pejabat Bupati turut bisa mengawasi persoalan-persoalan lain, macam pendidikan, serta marakanya penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).</p>

Tiga Bulan Kosong, Pejabat Bupati Banyumas Akhirnya Dilantik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pj bupati

Berita Terkini