<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/08/hamdan-zoelva-1964953984.jpeg" alt="Ketua Dewan Pakar Timnas AMIN Hamdan Zoelva saat ditemui di Jakarta,Senin (8/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pakar Timnas AMIN Hamdan Zoelva saat ditemui di Jakarta,Senin (8/1/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejumlah ahli hukum menyoroti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2022 tentang Urusan Piutang Negara yang dinilai berpotensi melanggar prinsip negara hukum. Kritik ini mencuat dalam seminar nasional bertajuk &ldquo;Membedah PP 28/2022: Dilema Piutang Negara vs Prinsip Negara Hukum&rdquo; yang digelar oleh Pusat Studi Hukum Konstitusi (Pushati) Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Ketua Pushati FH Usakti, Ali Rido, menegaskan bahwa negara tidak boleh sewenang-wenang dalam menetapkan kebijakan yang justru berpotensi bertentangan dengan asas konstitusionalisme. &ldquo;Masalah piutang negara memang penting, tapi jangan sampai penyelesaiannya menabrak prinsip negara hukum. Melalui seminar ini, kami berharap lahir gagasan revisi dan penyempurnaan terhadap PP 28/2022,&rdquo; ujarnya, Kamis (29/5). Dalam pemaparannya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Dr. Hamdan Zoelva, menyatakan bahwa PP 28/2022 rawan bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Ia mencontohkan perluasan subjek penanggung utang yang disebut telah melanggar UU 49 PRP 1960. &ldquo;Sebagai peraturan pelaksana, PP tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Bahkan pengaturan seperti Paksa Badan dan penyitaan mestinya tidak diatur di level PP karena itu menyangkut hak asasi manusia yang hanya boleh dibatasi oleh undang-undang,&rdquo; tegasnya. Senada, Prof. Dr. Wicipto Setiadi, ahli perundang-undangan dari UPN Veteran Jakarta, menilai sejumlah pasal dalam PP 28/2022 berpotensi disharmoni dengan UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta prinsip perlindungan hak konstitusional warga negara. Ia menyoroti risiko pelimpahan wewenang yang berlebihan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan ketiadaan mekanisme pengawasan yang transparan. Lebih lanjut, Dr. W. Riawan Tjandra dari Universitas Atmajaya Yogyakarta menggarisbawahi problematika hukum dalam batasan materi muatan sebuah PP. &ldquo;Apakah PP hanya boleh memuat hal-hal yang secara eksplisit diperintahkan undang-undang, atau bisa mengembangkan norma baru? Ini jadi pertanyaan penting karena PP 28/2022 tampak melampaui batas yang seharusnya,&rdquo; katanya. Sementara itu, Dirjen AHU Kemenkumham, Dr. Widodo, S.H., M.H menyatakan bahwa PP ini dimaksudkan untuk memperkuat tugas PUPN dalam penagihan dan penyelesaian piutang negara agar lebih efisien dan efektif. Namun, diskusi para pakar hukum menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tak boleh mengorbankan prinsip-prinsip dasar negara hukum.

Sejumlah ahli hukum menyoroti potensi pelanggaran prinsip negara hukum dalam PP 28/2022, diungkap dalam seminar di Universitas Trisakti.

 Para Ahli Hukum Kritisi PP 28/2022 tentang Urusan Piutang Negara, Dianggap Langgar Prinsip Negara Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/13/Screenshot_2024-09-13-08-25-45-263_comwhatsapp-edit-3975046640.jpg" alt="Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) melanjutkan rangkaian kegiatan IKADIN Legal Update melalui Focus Group Discussion (FGD)." width="100%">
<figcaption>Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) melanjutkan rangkaian kegiatan IKADIN Legal Update melalui Focus Group Discussion (FGD).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) melanjutkan rangkaian kegiatan IKADIN Legal Update melalui Focus Group Discussion (FGD) yang bertajuk "Menelusuri Kembali Legitimasi Surat Paksa sebagai Instrumen Penagihan Utang: Sebuah Otoritarianisme Terselubung" di Hotel Morrissey Menteng, Jakarta. Membuka kegiatan FGD ini adalah Dr. Susilo Lestari, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Umum DPP IKADIN yang menjelaskan pentingnya pemahaman advokat mengenai penagihan piutang negara menggunakan instrumen Surat Paksa. &ldquo;Penggunaan surat paksa bersifat parate executie, disamakan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena menyematkan irah-irah,&rdquo; ucap Dr. Susilo. Dr. Susilo juga menggarisbawahi pentingnya pembedahan terhadap instrumen surat paksa karena potensinya yang mudah disalahgunakan, &ldquo;Luasnya wewenang Pemerintah ini bisa menjadi bentuk penyalahgunaan wewenang," ucapnya. Kepala Research Center dari Indonesia Center for Tax Law Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Dr. Mahaarum Kusuma Pertiwi, S.H., M.A., M.Phil., mengontraskan penagihan dengan surat paksa dalam piutang negara dengan perpajakan. &ldquo;Dari segi due process of law, terdapat perbedaan. Di bidang pajak, dilakukan proses penagihan terlebih dahulu dan harus melalui upaya hukum. Ini beda dengan piutang negara yang bisa diterbitkan bahkan ketika Pernyataan Bersama tidak disetujui.&rdquo; &ldquo;Terdapat perbedaan paradigma antara penagihan di bidang piutang negara dan pajak. Kalau di bidang pajak, biaya penagihan itu tidak boleh lebih besar dari utang pajak yang ditagih. Karenanya fokusnya adalah memperoleh pembayaran terlepas dari seberapa kecilnya itu. Hal ini berbeda dari penagihan di bidang piutang negara yang dengan terbatasi ketentuan hukum yang berlaku,&rdquo; ucap perempuan yang kerap disapa Arum itu. Dosen Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jogjakarta ini juga menegaskan adanya permasalahan dari Perppu No. 49 Tahun 1960 yang menjadi dasar penagihan dengan surat paksa ini: &ldquo;Banyak aspek dari Perppu 49 1960 ini sudah ketinggalan zaman dan menimbulkan problematika, seperti Pasal 14 yang memberikan delegasi kewenangan mengatur yang luas dalam membuat peraturan pelaksana. Ini sebenarnya bisa diubah dan diperbaiki jika ada kehendak politis dari DPR," urainya. Di sisi lain, penagihan piutang negara menggunakan surat paksa ini merupakan penyimpangan dari prinsip-prinsip hukum perdata. Pandangan ini dikemukakan oleh Dosen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Dr. Djumikasih, S.H., M.H., yang mengemukakan kontradiksi nomenklatur dalam Pernyataan Bersama. &ldquo;Pernyataan Bersama yang menjadi dasar Surat Paksa ini menarik. Biasanya suatu Pernyataan bersifat sepihak tetapi dalam hal ini dianggap ada kesepakatan dari debitur," tuturnya.&nbsp; Dr. Djumikasih juga menjelaskan kejanggalan dari kedudukan pemerintah dalam penagihan yang menggunakan surat paksa. &ldquo;Piutang Negara ini bisa bersumber dari perjanjian yang berarti Pemerintah bertindak dalam bidang hukum perdata. Tidak seharusnya ditagih dengan instrumen hukum publik seperti surat paksa," ucapnya. Diskusi ini juga diperkaya dengan perspektif hukum hak asasi manusia yang dibawakan Ketua Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia Eko Riyadi, S.H., M.H., &ldquo;Pemerintah tidak bisa menggunakan alasan efisiensi dan efektivitas untuk menggunakan surat paksa sebagai alat penagihan piutang negara. Hal ini tidak legitimate menurut norma hukum hak asasi manusia,&rdquo; ucap Eko. &ldquo;Selain alasan yang sah, penggunaan surat paksa untuk penagihan piutang negara ini juga tidak proporsional karena sumber persoalannya lebih kental dengan aspek hukum perdata. Karenanya jika bisa diselesaikan dengan hukum perdata, mengapa diperlukan instrumen semacam ini?," imbuhnya. Eko menyimpulkan bahwa penggunaan surat paksa merupakan kegagalan negara untuk melindungi hak kepemilikan pribadi masyarakatnya. Selain paparan dari segi teoritis, turut hadir dalam FGD ini adalah peneliti dari Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan Alfeus Jebabun, S.H., M.H. yang menyoroti potensi penyalahgunaan wewenang dari surat paksa yang sangat nyata. &ldquo;Surat paksa ini bisa menjadi senjata untuk mematikan lawan politik karena dapat diterbitkan sekalipun pihak yang diklaim sebagai debitur membantah keberadaan piutang negara,&rdquo; jelasnya.&ldquo; Akhirnya dijadikan ancaman, kalau tidak mau mengakui piutang negara maka akan diterbitkan surat paksa," imbuhnya. Para narasumber dari berbagai latar belakang dan disiplin ilmu hukum ini sepakat melihat isu ini suatu hal problematik dan, semuanya mengusulkan upaya uji materiil. Kegiatan FGD ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Ikadin Legal Update yang berfokus pada hukum penagihan piutang negara yang diselenggarakan pada 10, 11, 17, dan 18 September 2024 di Jakarta. (*)

Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) melanjutkan rangkaian kegiatan IKADIN Legal Update melalui Focus Group Discussion (FGD)

Gelar FGD, Ikadin Kaji Penerapan Surat Paksa dalam Penagihan Piutang Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/17/rumah-disita-istJPG-3489502041.jpg" alt="Sebidang tanah seluas 217 m2 sebagaimana SHM No. 7615 a.n. Bong Djun Ngian di Kelapa Gading yang disita Satgas BLBI." width="100%">
<figcaption>Sebidang tanah seluas 217 m2 sebagaimana SHM No. 7615 a.n. Bong Djun Ngian di Kelapa Gading yang disita Satgas BLBI.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta telah melaksanakan penyitaan atas harta kekayaan lainnya PT Putra Surya Perkasa Intiutama (PT PSPI). Adapun aset-aset tersebut berupa sebidang tanah seluas 217 m2 sebagaimana SHM No. 7615 a.n. Bong Djun Ngian, terletak di Jl. Kelapa Sawit III Blok CC/26, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara. Serta sebidang tanah seluas 586 m2 sebagaimana SHM No. 3675 a.n. Henry Wijaya, terletak di Jalan Sanur Elok No. 9, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara. "Bidang tanah tersebut merupakan harta kekayaan lain yang disita dalam rangka upaya penyelesaian kewajiban PT PSPI terhadap negara yang hingga saat ini belum dipenuhi, sejumlah Rp 80.587.414.500,16, sudah termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10 persen," kata Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban, Rabu (17/5). Berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Nomor 224 PK/PDT/2009 tanggal 30 September 2009, antara lain menyatakan bahwa Para Tergugat (dhi. PT PSPI, PT Putra Swadana Perkasa, Sdr. Trijono Gondokusumo (Direktur Utama PT PSPI), Sdr. Dwiyanto Gondokusumo (Wakil Direktur Utama PT PSPI). Lalu, Sdr. Eddy Yunadi (Direktur PT PSPI), Sdr. Henry Wijaya (Direktur PT PSPI), Sdr. Murniaty Kartono (Direktur PT PSPI), Sdr. Bong Djun Ngian (Direktur PT Putra Swadana Perkasa), Sdr. Jakub Kongdjaja (Direktur PT Putra Swadana Perkasa). Kemudian, Sdr. Robert Sutanto (Direktur PT Putra Swadana Perkasa) telah ingkar janji/wanprestasi yang merugikan Penggugat (dhi. BPPN), serta menghukum Para Tergugat secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat uang secara tunai. Selanjutnya harta kekayaan lainnya PT Putra Surya Perkasa Intiutama yang telah dilakukan penyitaan tersebut akan dilanjutkan proses pengurusannya oleh PUPN melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. "Kemudian terhadapnya (aset-aset sitaan) akan dilakukannya penjualan secara terbuka (lelang), atau penyelesaian lainnya," ujarnya. Lebih lanjut, Satgas BLBI secara konsisten terus melakukan upaya berkelanjutan untuk memastikan pengembalian hak tagih negara dapat terpenuhi, melalui serangkaian upaya seperti diantaranya adalah pemblokiran, penyitaan, dan penjualan aset-aset barang jaminan. "Maupun Harta Kekayaan Lain yang dimiliki obligor/debitur yang selama ini telah mendapatkan fasilitas dana BLBI dan belum atau tidak menyelesaikan kewajibannya terhadap negara sebagaimana mestinya," tandasnya. (*)

Satgas BLBI melalui PUPN Cabang DKI telah melaksanakan penyitaan atas harta kekayaan lainnya PT Putra Surya Perkasa Intiutama (PT PSPI).

Punya Utang Rp 80,5 Miliar, Satgas BLBI Sita Tanah di Kelapa Gading Milik Dirut PT PSPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/tahukah-anda-kenapa-utang-tak-pernah-lunas_m_.jpg" alt="Ilustrasi utang akan memberatkan bila tidak dikelola dengan baik" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi utang akan memberatkan bila tidak dikelola dengan baik</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memberikan keringanan kepada 36.283 debitur yang selama ini memiliki utang ke negara. Keringanan tersebut akan diberikan melalui crash program.  Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata menjelaskan, crash program ini sudah ada dalam UU APBN Tahun 2021 dan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2021 tentang penyelesaian piutang instansi pemerintah yang diurus atau dikelola oleh panitia urusan piutang negara (PUPN) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan mekanisme crash program tahun anggaran 2021.  "Hari ini kita akan ikuti beberapa pikiran untuk urus piutang yang outstanding ini," ujarnya secara virtual, Jumat (26/2).  Isa memaparkan, crash program hanya bisa diikuti oleh para debitur yang memiliki utang ke negara atau piutang dengan jumlah kecil. Terobosan ini dilakukan karena ada beberapa yang sudah lama, bahkan ada yang lebih dari setahun belum juga terselesaikan.  "Kita buat terobosan, semoga membantu, dan untuk memenuhi kewajibannya kepada negara," ucapnya.  Dalam kesempatan yang sama, Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain DJKN, Lukman Effendi mengatakan nilai piutang negara pada 36.283 debitur tersebut mencapai Rp 1,17 triliun. Program ini berlaku mulai saat ini hingga akhir Desember 2021.  Lukman menekankan, crash program tersebut diberikan dua pilihan yaitu keringanan dan moratorium. Adapun objek yang menerima program ini adalah debitur UMKM yang nilainya di bawah Rp 5 miliar, debitur KPR RS/RSS sampai dengan Rp 100 juta, dan debitur lainnya yang sampai dengan Rp 1 miliar.  Ia menyebut, pemerintah ingin membereskan tata kelola piutang negara. Dan akan berfokus kepada debitur yang beritikad baik.  Dalam hal ini, terdapat lima prinsip, yaitu hanya diberikan kepada objek yang ditetapkan, kemudian harus jelas komposisi pokok, bunga, denda, dan ongkos. Kemudian pembedaan tarif antara yang disertai barang jaminan berupa tanah dan bangunan dengan yang tidak.  Selanjutnya, mengenai piutang dalam valas akan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada tanggal surat persetujuan. Terakhir, bagi penanggung utang yang telah menyelesaikan pokok utang sampai dengan 31 Desember 2020 dapat diberikan keringanan seluruh bunga, denda, dan ongkos.  Sementara untuk yang mendapat moratorium, lanjutnya, objeknya merupakan piutang yang macet karena pandemi Covid-19. Bentuk moratoriumnya pun berupa penundaan penyitaan, penundaan lelang, penundaan paksa badan. Pihaknya tidak melakukan penagihan selama moratorium.  "Jangka waktunya sampai dengan status bencana nasional Covid-19 dicabut," kata Lukman.  Namun demikian dia menambahkan, dalam crash program tidak semua piutang negara bisa mendapat keringanan dan moratorium. Piutang yang masuk dalam kategori pengecualian adalah piutang tuntutan ganti rugi, piutang yang berasal dari bank dalam likuidasi. Selanjutnya, piutang ikatan dinas, dan piutang dengan jaminan berupa asuransi surety bond, atau bank garansi.  "Jadi, debitur yang ikut program ini datang dan mengajukan permohonan ke KPKNL, permohonan dilengkapi dengan dokumen, identitas. Setelah itu disetujui, maka persetujuan itu dilengkapi dengan surat pernyataan lunas," pungkasnya.  https://www.youtube.com/watch?v=FQ4VKfnKgco

Utang ke Negara Rp 1,17 Triliun, 36.283 Debitur Dapat Keringanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/tahukah-anda-kenapa-utang-tak-pernah-lunas_c_296055.jpg" alt="Ilustrasi utang akan memberatkan bila tidak dikelola dengan baik" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi utang akan memberatkan bila tidak dikelola dengan baik</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat jumlah piutang negara sebesar Rp 75,3 triliun. Adapun utang tersebut berasal dari 59.514 berkas kasus piutang negara (BKPN).  Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara lain-lain DJKN Kemenkeu Lukman Efendi mengatakan, piutang negara dapat berasal dari kementerian atau lembaga (K/L), bendahara umum negara (BUN), dan pemerintah daerah. "Uang kita sedang kita urus dari pihak kementerian atau lembaga, BUN, Pemda jumlahnya Rp 75,3 triliun," ujarnya dalam video conference, Jakarta, Jumat (4/12).  Lukman mengungkapkan, pengelolaan serta penagihan piutang negara memiliki tantangan yang berat, apalagi di tengah wabah pandemi Covid-19 yang mengikis perekonomian nasional. Sebab, penagihan piutang negara harus memenuhi unsur seperti adanya dokumen yang menyatakan besaran nominalnya, debitur, dan barang jaminannya.  Menurutnya, di tengah Covid-19, tantangan penagihan piutang negara makin bertambah lantaran para petugas yang tergabung dalam Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) tidak dapat melakukan penagihan secara langsung melainkan secara online. "Ini harus datang menyita dan sebagainya. Jadi ini risikonya tinggi," ucapnya.  Pihaknya menargetkan, penyelesaian hingga 7.000 berkas. Kebanyakan piutang lama merupakan kasus sulit diselesaikan, sehingga pihaknya melakukan upaya bahkan sampai pencegahan ke luar negeri  "Kami akan kurangi berkas, outstanding fokusnya kepada yang layak kami selesaikan," imbuhnya.  Saat ini, Kemenkeu melakukan transformasi pengelolaan piutang negara melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 163/PMK.06/2020 tentang pengelolaan piutang negara pada kementerian atau lembaga BUN, dan pengurusan sederhana oleh PUPN. Melalui aturan ini, DJKN memberikan kewenangan kepada kementerian atau lembaga untuk mengelola piutang negara yang besarannya di bawah Rp 8 juta, tidak memiliki barang jaminan, tidak ada dokumen yang membuktikan adanya dan besarannya piutang, piutang yang sengketa di Pengadilan Negeri, dan piutang yang dikembalikan atau ditolak oleh PUPN.  https://www.youtube.com/watch?v=EzpqRGgABwg

Pemerintah Catat Piutang Negra Capai Rp 75,3 Triliun

piutang negara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#piutang negara

Berita Terkini

Para Ahli Hukum Kritisi PP 28/2022 tentang Urusan Piutang Negara, Dianggap Langgar Prinsip Negara Hukum

Gelar FGD, Ikadin Kaji Penerapan Surat Paksa dalam Penagihan Piutang Negara

Punya Utang Rp 80,5 Miliar, Satgas BLBI Sita Tanah di Kelapa Gading Milik Dirut PT PSPI

Utang ke Negara Rp 1,17 Triliun, 36.283 Debitur Dapat Keringanan

Pemerintah Catat Piutang Negra Capai Rp 75,3 Triliun

Download Aplikasi JawaPos.com