<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/TURIS-BATAM.jpg" alt="Ilustrasi sejumlah turis melintasi jembatan yang menghubungkan Mega Mall Batam Center dengan Pelabuhan Internasional Batam Center, Minggu (15/9).(Cecep Mulyana/Batam Pos/JPG)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sejumlah turis melintasi jembatan yang menghubungkan Mega Mall Batam Center dengan Pelabuhan Internasional Batam Center, Minggu (15/9).(Cecep Mulyana/Batam Pos/JPG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pintu masuk Indonesia untuk dunia luar kembali dibuka. Setelah Uni Emirat Arab (UEA), Korea Selatan, dan Tiongkok, kini menyusul Singapura.  Mulai 26 Oktober ini, penumpang dari Singapura bisa keluar-masuk Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) dan enam pelabuhan di Batam.  Untuk menyambut pembukaan akses tersebut, Bandara Soetta akan menambah travel corridor arrangement (TCA). Persiapan dilakukan PT Angkasa Pura (AP) II bersama otoritas bandara, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kementerian Kesehatan (KKP Kemenkes), imigrasi, bea cukai, balai karantina, maskapai, dan pihak ground handling.  President Director PT AP II (Persero) Muhammad Awaluddin menyatakan, salah satu yang disiapkan di Bandara Soetta adalah laboratory test facilities. Tujuannya untuk melakukan tes PCR kepada penumpang dari Singapura yang termasuk dalam skema TCA. Rencananya, alur kedatangan bagi penumpang dari Singapura adalah terminal kedatangan, checkpoint clearance aplikasi e-HAC, lalu memproses imigrasi dan bea cukai. ”Terakhir menuju checkpoint tempat PCR test,” ungkapnya.  Awaluddin menjelaskan, sejauh ini TCA dengan tiga negara lain berjalan lancar. TCA itu bertujuan untuk memfasilitasi kemudahan perjalanan khusus bisnis, ekonomi, diplomatik, dan dinas.  Baca juga:  <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/13/10/2020/indonesia-singapura-buka-perbatasan-mulai-26-oktober-2020/">Indonesia-Singapura Buka Perbatasan Mulai 26 Oktober 2020</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/13/10/2020/indonesia-singapura-buka-perbatasan-ini-ketentuannya/">Indonesia–Singapura Buka Perbatasan, Ini Ketentuannya</a></li> </ul> Sementara itu, Batam Pos melaporkan bahwa Pemprov Kepulauan Riau (Kepri) menyiapkan lima pelabuhan internasional di Batam dan satu pelabuhan di Lagoi, Bintan, sebagai pintu masuk dari Singapura. Lima pelabuhan internasional di Batam tersebut adalah Terminal Feri Internasional Batam Center, Terminal Feri Nongsapura, Terminal Feri Harbour Bay, Terminal Feri Internasional Sekupang, dan Terminal Feri Marina. Di Lagoi, Bintan, ada juga terminal feri yang disiapkan.  ”Enam pelabuhan itu sudah sangat siap digunakan para pebisnis, tamu delegasi, dan kedinasan. Bahkan sangat siap untuk wisman,” ujar Pjs Gubernur Kepri Bahtiar Baharuddin setelah meninjau Pelabuhan Nongsapura kemarin (20/10).  Kesiapan tersebut bukan hanya dari sisi sarana-prasarana, tetapi juga protokol kesehatan. Bahtiar berharap akses tidak hanya dibuka terbatas untuk pelaku bisnis dan pejabat pemerintah, tetapi juga untuk wisatawan dari Singapura. ”Jadi, kami sekarang justru mendorong yang lebih luas. Mungkin skalanya tidak terlalu besar. Tapi, bagaimana daerah ini juga (hidupkan) daerah wisata,” jelasnya.  Bahtiar sudah mengusulkan akses untuk wisman dibuka kepada pemerintah pusat. Usulan itu dia ajukan pada 16 Oktober lalu. ”Saya buat surat tertulis kepada menteri-menteri terkait,” tuturnya.  Pemerintah juga siap membuka pintu untuk Jepang. Hal itu dibahas dalam kunjungan resmi Perdana Menteri (PM) Jepang Yoshihide Suga ke Istana Kepresidenan Bogor kemarin. Dalam keterangan pers setelah pertemuan, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa dirinya dan PM Yoshihide sepakat akan pentingnya perjanjian atau kesepakatan TCA.  ’’Untuk bisnis esensial. (Pembahasan teknis, Red) untuk ditindaklanjuti dalam sebulan (ke depan, Red),’’ kata Jokowi. Dia melanjutkan, masalah tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh menteri luar negeri kedua negara. Negosiasi TCA diharapkan beres dalam satu bulan ke depan.  Sementara itu, PM Yoshihide memastikan mulai membuka kembali perjalanan kedua negara. ’’Bagi (perjalanan, Red) pebisnis, termasuk perawat kesehatan,’’ ujarnya. Pengganti PM Shinzo Abe itu menambahkan, dalam jangka pendek akan dibuka perjalanan kedua negara dan pelonggaran kebijakan 14 hari karantina setelah masuk negara tujuan.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=qWs0upAY2WI&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Perbatasan RI Terbuka untuk Singapura Mulai 26 Oktober

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/bandara-soetta.jpg" alt="Suasana sepi di terminal keberangkatan 1B Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tanggerang, Banten, Sabtu (28/03/2020). Berdasarkan surat Dirjen Hubud no. 6 tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran virus Korona, Angkasa Pura II mulai 1 April 2020 menutup" width="100%">
<figcaption>Suasana sepi di terminal keberangkatan 1B Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tanggerang, Banten, Sabtu (28/03/2020). Berdasarkan surat Dirjen Hubud no. 6 tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran virus Korona, Angkasa Pura II mulai 1 April 2020 menutup</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meningkatnya jumlah penderita Covid-19 membuat pemerintah mengambil kebijakan ekstrem di seluruh pintu masuk negara. Bila sebelumnya hanya WNA dari empat negara yang dilarang masuk, kini larangan berlaku untuk semua negara tanpa kecuali. Pemerintah juga menyiapkan penyambutan eksodus WNI dari luar negeri.  Kemarin (31/3) Presiden Joko Widodo menggelar rapat kabinet terbatas (ratas) untuk membahas kepulangan WNI dan perlintasan WNA di Indonesia. Ratas tersebut menghasilkan dua kebijakan.  Pertama, prosedur penerimaan WNI yang kembali dari luar negeri. Kedua, larangan masuk bagi WNA dari semua negara.  Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menjelaskan, presiden sudah meminta ada penguatan kebijakan terkait lalu lintas orang menuju Indonesia. Untuk WNA, cakupan larangan berkunjung akan diperluas. ’’Telah diputuskan bahwa kunjungan dan transit warga negara asing ke wilayah Indonesia untuk sementara akan dihentikan,’’ terangnya seusai ratas kemarin.  Meski demikian, tetap ada pengecualian untuk WNA dengan kondisi tertentu. Yakni, WNA pemegang kartu izin tinggal sementara atau tetap, izin diplomatik, izin dinas, dan sejenisnya. Mereka tetap boleh masuk ke Indonesia setelah kembali dari negaranya. Namun, mereka diwajibkan menjalani protokol kesehatan. Protokol yang dimaksud adalah mereka wajib membawa surat sehat dari otoritas negara yang dikunjungi sebelum ke Indonesia.  Kemudian, sesampai di bandara, mereka diperiksa tim dari kantor kesehatan pelabuhan. Bila terdeteksi gejala Covid-19, mereka akan dikarantina di fasilitas pemerintah. Bila dinyatakan sehat, mereka tetap wajib menjalani isolasi mandiri di tempat tinggalnya di Indonesia selama 14 hari.  Disinggung mengenai jadwal pemberlakuan aturan tersebut, Retno menyatakan masih menunggu terbitnya permenkum HAM. ’’Saya tidak bisa jelaskan sekarang kapan berlaku, tetapi akan berlaku secepatnya,’’ tuturnya.  Protokol kesehatan yang sama akan diberlakukan kepada WNI yang kembali dari luar negeri. Menko PMK Muhadjir Effendy menjelaskan empat kategori WNI yang akan pulang ke Indonesia.  Pertama, WNI yang bekerja di daratan, terutama di Malaysia. Kedua, WNI yang bekerja di kapal pesiar. Kategori ketiga adalah WNI jamaah tablig dan terakhir WNI umum di luar tiga kategori itu. Saat mereka tiba di Indonesia, akan dilakukan pemeriksaan lengkap. Khususnya status kesehatan mereka, termasuk daerah tujuan akhir. Pemerintah menambahkan syarat baru bagi WNI yang mau pulang. Yakni, mereka harus menyertakan sertifikat kesehatan dari negara tempat bekerja atau yang dikunjungi. ’’Nanti dibantu kedutaan besar (untuk mendapatkannya),’’ terang Muhadjir.  Meski sudah membawa sertifikat kesehatan, mereka akan dicek ulang oleh kantor kesehatan pelabuhan. Dari situ, mereka dipisah menjadi dua golongan. Bila dinyatakan memiliki gejala, mereka akan dikirim ke pusat karantina milik Kementerian Sosial. Alternatif lain adalah Pulau Galang, Natuna, dan Sebaru. Sementara itu, WNI yang sehat akan dibantu pulang ke daerah asal. Tapi, mereka wajib menjalani isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Ketentuan itu berlaku bagi semua WNI yang pulang dari LN.  Menlu Retno menyebutkan, saat ini memang sedang terjadi gelombang eksodus kepulangan WNI dari Malaysia, khususnya pekerja migran. Itu adalah dampak kebijakan movement control order (MCO) di Malaysia. ’’Jumlah WNI kita yang tinggal dan bekerja di Malaysia sudah dapat dipastikan melebihi satu juta orang,’’ terangnya.  Begitu pula anak buah kapal (ABK) yang berada di seluruh dunia. ABK asal Indonesia tercatat berjumlah 11.838 orang. Mereka bekerja di 80 kapal pesiar. Untuk saat ini, setiap KBRI dan KJRI berupaya agar semua hak mereka dipenuhi pemilik kapal.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Q_DhjpfSDGc  https://www.youtube.com/watch?v=rnoWc2mY020  https://www.youtube.com/watch?v=JqjJsv7-mxA

Pemerintah Tutup Pintu untuk WNA dari Semua Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pintu-masuk-orang-asing-instansi-di-batam-intensifkan-koordinasi_m_.jpg" alt="Kepala Imigrasi Kelas I Kota Batam, Lucky Agung Binarto." width="100%">
<figcaption>Kepala Imigrasi Kelas I Kota Batam, Lucky Agung Binarto.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Batam menjadi kota yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia. Karenanya, arus keluar masuk orang asing di kota yang berada di Provinsi Kepri ini menjadi yang tertinggi dibanding kabupaten kota lainnya. Sehingga, perlu ada upaya lebih dalam hal pengawasan terhadap mereka yang berkunjung ke Batam. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah, mengintensifkan koordinasi pihak-pihak terkait. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Imigrasi Kelas I Kota Batam, Lucky Agung Binarto berkunjung ke Kantor DPRD Kota Batam pada Senin (19/11). Lucky Agung Binarto menjelaskan, pihaknya bersama dengan DPRD Kota Batam akan bekerjasama terkait pemantauan orang asing. Dimana salah satu caranya adalah, menghasilkan aturan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang bisa dihasilkan Komisi I DPRD Kota Batam. "Komisi I yang akan melakukan pembahasan. Kita suport dan sangat mendukung jika nantinya akan dibuat Perda," kata Lucky seusai rapat tertutup di Ruang Pimpinan Komisi I DPRD Kota Batam, Senin (19/11). Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Budi Mardianto mengatakan, isu terkait orang asing sangat kuat di Batam. Imigrasi sebagai salah satu mitra Komisi I DPRD Kota Batam akan digandeng dalam proses pemantauan. Baik itu pengawasan individu, maupun organisasinya. Komisi I DPRD Kota Batam katanya, akan menyiapkan wadah pengaturan orang asing di Batam. Baik itu melalui Perda yang menjadi acuan pengawasan dan pemantauan.&nbsp;"Perda ini akan dikaji dan diusulkan di Komisi I, diusulkan dalam paripurna dan diusulkan dalam Pantia Khusus (Pansus)," kata Mardianto. Hadirnya Perda terkait pengawasan orang asing ini, lanjut Mardianto, juga mengantisipasi isu terkait orang asing disaat Indonesia tengah menjalani tahun politik. Dengan hadirnya aturan yang mengatur orang asing termasuk oraganisasinya ini, maka isu-isu yang mungkin berkembang di tahun politik bisa disikapi melalui aturan yang ada.

Pintu Masuk Orang Asing, Instansi di Batam Intensifkan Koordinasi