<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/15/8nkqnijKIg58NkQAO0EqR8uQXAf69dk6ncsqitNA-1-515648924.jpg" alt="Massa PMII menyegel pintu masuk gedung Transmedia saat aksi solidaritas terkait tayangan Xpose Uncensored, Rabu (15/10). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Massa PMII menyegel pintu masuk gedung Transmedia saat aksi solidaritas terkait tayangan Xpose Uncensored, Rabu (15/10). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Setelah ribuan kader Nahdlatul Ulama (NU) dan alumni pesantren se-DKI Jakarta membubarkan diri, giliran Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menggelar aksi di halaman kantor Trans7, Jalan Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (15/10). Aksi sempat diwarnai lemparan botol air mineral dari arah massa. Insiden terjadi ketika Direktur Transmedia Latif Harnoko keluar menemui massa aksi yang menuntut pertanggungjawaban atas tayangan Xpose Uncensored. Situasi sempat memanas ketika massa meminta agar pihak yang bertanggung jawab atas program tersebut dihadirkan di depan. Mereka menuntut kehadiran penanggung jawab produksi, penulis naskah, hingga pengisi suara. Namun, nama-nama yang diminta tak kunjung muncul. "Woy tenang, jangan lempar-lempar dulu," ujar salah satu peserta aksi mencoba menenangkan suasana. Menanggapi desakan massa, Latif Harnoko menjelaskan bahwa program Xpose Uncensored bukan produksi internal Transmedia, melainkan hasil kerja sama dengan Production House Sandika.&nbsp; Ia menambahkan, Transmedia juga telah memutus seluruh kontrak kerja dengan rumah produksi tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral dan profesional. "Kedua, penanggung jawab program itu sudah kami pecat," tegas Latif di hadapan massa.&nbsp;Saat ini, lanjut Latif, seluruh Direksi dan Manajemen Transmedia tengah mengunjungi pesantren Lirboyo. "Dengan semua direksi dan manajemen Transmedia sedang berada di pesantren Lirboyo. Nanti akan diajukan hasil keputusannya, akan ditayangkan di seluruh channel Transmedia," ungkapnya. Aksi PB PMII ini merupakan bentuk protes terhadap tayangan Xpose Uncensored yang dianggap menyinggung keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo dan melecehkan tradisi santri di Indonesia. Dalam aksi tersebut, massa membawa berbagai poster berisi kritik keras terhadap tayangan yang dinilai melecehkan martabat santri. Salah satu poster bertuliskan, "Etika pemberitaan bukan sekedar formalitas. Melainkan cermin kehormatan," katanya. Massa juga melakukan penyegelan dengan menempelkan spanduk di pintu masuk gedung Transmedia. Akhirnya massa membubarkan diri sejak pukul 13.00 WIB.

Massa PB PMII menggelar aksi protes di Trans7 terkait tayangan Xpose Uncensored yang dianggap melecehkan santri dan pesantren.

Massa PMII Geruduk Trans7 terkait Tayangan Xpose Uncensored, Lempar Botol dan Segel Pintu Masuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/21/covid-virus-3d-modeling-fotor-20240421134016-3855431423.jpg" alt="ilustrasi partikel virus Covid 19 (sumber: freepik)" width="100%">
<figcaption>ilustrasi partikel virus Covid 19 (sumber: freepik)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Tren kasus Covid-19 di Indonesia mulai mengalami lonjakan lagi. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per Senin (2/6), terdapat 72 pasien Covid-19 sepanjang 2025. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani Aher meminta Pemerintah merespons cepat lonjakan kasus Covid-19 tersebut. Ia tak memungkiri, melonjaknya tren kasus Covid-19 itu seiring meningkatnya positivity rate Covid-19 di kawasan Asia. &ldquo;Peningkatan kasus Covid-19 di Thailand, Malaysia, Singapura, dan Hongkong harus menjadi alarm kewaspadaan bagi Indonesia. Kita tidak boleh lengah,&rdquo; kata Netty kepada wartawan, Rabu (4/6). Netty menyambut baik keluarnya surat edaran Kemenkes terkait peningkatan kasus Covid-19 di beberapa negara, dan menyebut surat itu sebagai langkah antisipatif. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan ini tidak hanya menjadi dokumen administratif semata. &ldquo;Surat Edaran tidak cukup jika hanya berhenti di meja birokrasi. Perlu ada percepatan koordinasi lintas sektor hingga ke level fasilitas kesehatan terdepan di lapangan,&rdquo; tegasnya. Anggota Komisi Kesehatan DPR ini meminta pengawasan terhadap mobilitas warga ditingkatkan. Salah satu yang perlu diantisipasi adalah arus individu di pintu-pintu masuk ke Indonesia. &ldquo;Mobilitas warga dari satu tempat ke tempat lain, dari luar negeri ke Indonesia, itu menjadi salah satu pintu penularan Covid-19," jelasnya.&nbsp; Netty mendorong agar sistem kesehatan nasional tetap disiagakan sepenuhnya guna menghadapi potensi gelombang baru Covid-19. &ldquo;Pemerintah tetap harus menyiagakan sistem layanan kesehatan, termasuk ketersediaan fasilitas, tenaga medis, dan alat pelindung diri (APD) jika terjadi lonjakan kasus secara tiba-tiba,&rdquo; pungkasnya.

Tren kasus Covid-19 di Indonesia melonjak, DPR meminta pemerintah untuk memperketat pintu masuk dan meningkatkan pengawasan mobilitas warga.

Kasus Covid-19 di Indonesia Mulai Melonjak Lagi, DPR Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Pintu Masuk Dalam Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/14/pasted-image-0-1592089302.jpg" alt="Monumen selamat datang Bandara Internasional Dhoho/ sumber: akun Instagram @bandara.dhoho" width="100%">
<figcaption>Monumen selamat datang Bandara Internasional Dhoho/ sumber: akun Instagram @bandara.dhoho</figcaption>
</figure> Jawapos.com - Jadwal operasional Bandara Internasional Dhoho Kediri semakin dekat. Semua persiapan terus dimatangkan. Di antaranya pematangan infrastruktur sekitar bandara sebagai pendukung operasional Bandara Internasional Dhoho Kediri. Yaitu, pembangunan Jembatan Jongbiru dan pelebaran jalan di beberapa titik sekitar bandara. Diketahui sebelumnya, pelebaran jalan akan dilakukan pada sejumlah ruas jalan, terutama pada ujung utara perempatan Banyakan yang rencananya menjadi pintu masuk menuju Bandara Dhoho. Dilansir Jawa Pos Radar Kediri, ternyata proses pelebaran jalan di perempatan Banyakan mengalami sedikit masalah. Proses pelebaran jalan itu terhambat karena puluhan pedagang Pasar Banyakan di sisi barat perempatan belum direlokasi. Padahal, sejumlah bangunan warga di selatan pasar yang terdampak pelebaran sudah dikosongkan dan dibongkar beberapa minggu yang lalu. Kondisi itu berbanding terbalik dengan kondisi perempatan Banyakan sisi timur, di mana pengecoran jalan sepanjang 90 meter sudah nyaris rampung. Bahkan, kemungkinan dalam waktu dekat ini ruas tersebut akan segera diaspal. Sementara, berdasar keterangan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Kediri Sukadi, pemindahan pedagang Pasar Banyakan akan dilakukan dalam waktu dekat. Rencananya, para pedagang tersebut dipindahkan ke tempat penampungan pedagang sementara (TPPS) yang lokasinya tak jauh dari lokasi pasar saat ini. Di sisi lain, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kediri Irwan Chandra Wahyu Purnama mengatakan, pelebaran perempatan Banyakan dijadwalkan selesai akhir tahun ini. Irwan Chandra Wahyu Purnama berharap proses pelebaran jalan tersebut dapat selesai setidaknya sebelum Bandara Internasional Dhoho mulai beroperasi. &ldquo;Semoga pelebaran dapat dikerjakan tepat waktu,&rdquo; ucapnya.

Jadwal operasional Bandara Internasional Dhoho Kediri semakin dekat. Semua persiapan terus dimatangkan.

Jadi Akses Masuk Bandara Dhoho, Pelebaran Perempatan Banyakan Terhambat Relokasi Pedagang Pasar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG-17481.jpg" alt="Ilustrasi penutupan di Cito Kota Sirabaya. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penutupan di Cito Kota Sirabaya. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Seperti tahun-tahun sebelumnya, pintu masuk di Kota Surabaya bakal ditutup pada malam tahun baru. Penutupan itu dilakukan Polrestabes Surabaya sebagai upaya penyekatan.  Penjagaan bakal diperketat di sejumlah titik pintu masuk Kota Surabaya pada malam Tahun Baru 2023. Alasan penutupan dan penyekatan adalah untuk mengantisipasi konvoi kendaraan yang bisa memicu keributan.  Kepala Urusan Pembinaan Operasi (KBO) Satlantas Polrestabes Surabaya Iptu Satriyono memastikan hal tersebut. Bakal ada 12 pintu masuk yang akan mengalami penutupan pada Sabtu (31/12).  ”Untuk persiapan malam Tahun Baru 2023 akan ada penyekatan di 12 titik masuk Kota Surabaya,” ungkap Satriyono, Rabu (28/12).  Soal jam penutupan, Satriyono tak menjawab. Polrestabes masih akan melakukan koordinasi dengan Pemkot Surabaya.  ”Untuk jam penyekatan masih menunggu perintah dari Bag Ops Polrestabes, segera akan disosialisasikan,” terang Satriyono.  Beberapa jalan yang bakal ditutup berada di berbagai pintu masuk Surabaya. Di antaranya, Bundaran Waru, Brebek Industri, Giant Pondok Candra, Jembatan Baru Karang Pilang.  Kemudian pintu MERR Gunung Anyar, Lakarsantri-Menganti, Romokalisari, Menganti-Benowo, Indrapura-Rajawali, Rajawali-JMP, Dupak-Demak, Kedung Cowek-Kenjeran.  Satriyono menambahkan, penyekatan tidak hanya dilakukan di pintu masuk Surabaya. Namun juga di sejumlah titik di Surabaya.  ”Ini untuk memecah kepadatan pengendara saat malam tahun baru. Jadi untuk memecah volume masa kendaraan,” papar Satriyono.  Kepada para petugas, Satriyono meminta untuk menegur masyarakat yang tetap bersikukuh melakukan konvoi dengan menggunakan motor berknalpot brong. ”Kami imbau kepada masyarakat Surabaya, silakan merayakan malam pergantian tahun baru tanpa konvoi di jalan dan tetap patuhi peraturan lalu lintas jaga keselamatan,” tutur Satriyono.  Beberapa jalan yang akan mengalami penutupan tersebut adalah, Taman Pelangi, Fly Over Mayangkara, Kebun Pelangi Surabaya, Jalan Pandegiling-Urip Sumoharjo, Fly Over Pasar Kembang. Kemudian Jalan Polisi Istimewa, Tembaan-Bubutan, Pahlawan-Tembaan, kawasan Lenmarc, simpang tiga Jalan Mastrip-Wiyung.

Polisi Bakal Tutup Pintu Masuk Surabaya pada Malam Tahun Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Direktur-Jenderal-Perhubungan-Udara-Novie-Riyanto-Antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyatakan bahwa pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) dapat memasuki wilayah Indonesia di sepuluh bandara internasional.  "Ketentuan tersebut diatur dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Luar Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi COVID-19, berlaku mulai 6 April 2022," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Novie Riyanto di Jakarta, Rabu (6/4).  Novie menjelaskan, sepuluh bandara internasional tersebut adalah Bandara Soekarno-Hatta di Banten, Bandara Juanda di Jawa Timur, Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali, Bandara Hang Nadim di Batam Kepulauan Riau, Bandara Raja Haji Fisabilillah di Bintan Kepulauan Riau, Bandara Sam Ratulangi di Sulawesi Utara, Bandara Zainuddin Abdul Madjid di Nusa Tenggara Barat, Bandara Kualanamu di Sumatera Utara, Bandara Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, dan Bandara Internasional Jogjakarta di Daerah Istimewa Jogjakarta.  “Selain bertambahnya pintu masuk, Surat Edaran terbaru juga mengatur bahwa PPLN yang datang, harus memiliki suhu tubuh di bawah 37,5 derajat Celcius dan memenuhi persyaratan lainnya,” kata Novie.  Beberapa persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh PPLN pada saat kedatangan di antaranya kewajiban menunjukkan kartu vaksin dosis kedua minimal 14 hari sebelum keberangkatan, hasil negatif RT-PCR dari negara asal maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan, wajib menjalani RT-PCR pada saat kedatangan, mengunduh aplikasi PeduliLindungi, dan e-HAC Indonesia.  Untuk memastikan penerapan SE ini berjalan dengan baik, ia meminta para direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara untuk melakukan pengawasan.  "Juga berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, TNI, POLRI, Satgas Bandar Udara, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kementerian/Lembaga terkait serta stakeholders penerbangan,” sebut Novie.  Dengan diberlakukannya Surat Edaran Nomor 42 Tahun 2022, Surat Edaran Nomor 33 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  Dalam SE Nomor 33 Tahun 2022 bandara internasional yang menjadi entry point memasuki wilayah Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta di Banten, Bandara Juanda di Jawa Timur, Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali, Bandara Hang Nadim di Batam Kepulauan Riau, Bandara Raja Haji Fisabilillah di Bintan Kepulauan Riau, Bandara Sam Ratulangi di Sulawesi Utara dan Bandara Zainuddin Abdul Madjid di Nusa Tenggara Barat.

Pintu Masuk bagi PPLN Bertambah, Kini Melalui 10 Bandara Internasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/50_kebijakan_pintu_masuk.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Inggris menuai banyak kecaman. Itu terkait dengan kebijakan membuka pintu perbatasan internasionalnya untuk negara-negara yang sudah masuk kategori hijau. Negara yang dipimpin Perdana Menteri Boris Johnson itu disebut tidak adil. Pasalnya, mereka memberlakukan kebijakan berbeda untuk negara-negara Afrika, Amerika Latin, dan India.  Inggris mengeluarkan kebijakan bagi pelancong yang sudah mendapat dua dosis vaksin Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna, dan Janssen. Mereka yang berasal dari Selandia Baru, Australia, Korsel, dan Uni Eropa akan dianggap sudah divaksin lengkap. Beberapa badan kesehatan di lebih dari selusin negara Asia, Karibia, dan Timur Tengah juga masuk daftar. Mereka yang masuk ke Inggris dari daftar itu tidak perlu dikarantina.  Di sisi lain, mereka yang mendapat dua dosis vaksin yang sama, namun proses vaksinasinya di Afrika, India, dan Amerika Latin dianggap belum lengkap. Mereka harus dikarantina 10 hari jika masuk Inggris. Kenya yang menerima ratusan ribu dosis vaksin Astra Zeneca dari Inggris juga harus dikarantina. Kenya tidak tahu mengapa Inggris menganggap proses vaksinasinya tidak cukup bagus.  Sementara itu, The Hindustan Times menyebut keputusan Inggris tidak logis dan menyakitkan. Anggota Partai Kongres India Shashi Tharoor membatalkan tur peluncuran bukunya ke Inggris sebagai bentuk protes.  ’’Mengapa orang India harus dianggap sebagai ras yang lebih rendah daripada yang lain?’’ tegasnya.  Hal serupa diungkapkan tokoh-tokoh Afrika. Ketua Asosiasi Medis Afrika Selatan Dr Angelique Coetzee menilai penduduk di negaranya didiskriminasi dan itu tidak bisa diterima. Pihak berwenang Afrika Selatan tak hanya keberatan dengan aturan karantina baru, tetapi juga fakta bahwa negaranya tetap masuk daftar merah Inggris, di mana semua perjalanan sangat dibatasi.

Tuai Protes, Kebijakan Inggris Buka Perbatasan Dinilai Tak Adil

pintu masuk

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pintu masuk