<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/20/pinjooolll-2387475169.jpg" alt="Bareskrim Polri menunjukkan barang bukti kejahatan pinjol ilegal yang telah memakan 400 korban. (Polri)" width="100%">
<figcaption>Bareskrim Polri menunjukkan barang bukti kejahatan pinjol ilegal yang telah memakan 400 korban. (Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Meski sudah berulang kali ditindak tegas oleh polisi dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pinjaman online (pinjol ilegal) tidak pernah kapok. Sampai hari ini (20/11) masih ada yang berani berulah. Terbaru, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipid Siber) Bareskrim Polri mengungkap jaringan pinjol ilegal yang beroperasi melalui aplikasi Dompet Selebriti dan Pinjaman Lancar. Total 400 orang menjadi korban.&nbsp; Wadirtipidsiber Bareskrim Polri Kombes Andri Sudarmadi mengungkapkan bahwa kasus tersebut berhasil dibongkar setelah anak buahnya menindaklanjuti laporan yang dibuat oleh korban berinisial HFS. Kepada polisi, korban mengadu telah diancam, diperas, bahkan menjadi korban doxing karena data pribadinya disebarluaskan. Padahal, korban memastikan telah melunasi semua utang-utang pada aplikasi pinjol tersebut. Berdasar hasil penyidikan yang dilakukan oleh polisi, HFS bukan satu-satunya korban. Ada ratusan korban lain yang menjadi mangsa jaringan pinjol ilegal tersebut. Total jumlah korban bahkan menyentuh angka 400 orang. Mereka juga mengalami diancam, diperas, hingga menjadi korban doxing. Teror dialami lewat berbagai platform. Termasuk SMS, pesan WhatsApp, hingga media sosial. Bahkan ada foto korban yang sudah dimanipulasi dalam bentuk konten pornografi.&nbsp; &rdquo;Pinjol ilegal mengambil seluruh data pengguna dari ponsel, mengenakan bunga tidak wajar, lalu melakukan penagihan dengan ancaman dan penyebaran data pribadi. Ini adalah kejahatan yang sangat serius dan meresahkan,&rdquo; ungkap Kombes Andri pada Kamis (20/11).&nbsp; Menurut Andri, korban berinisial HFS sudah mengalami kerugian dengan nilai mencapai Rp 1,4 miliar. Uang sebanyak itu diakumulasi dari pembayaran yang dilakukan berulang oleh korban. Karena itu, polisi menangkap 7 orang tersangka dalam kasus tersebut. Para tersangka terbagi atas 2 klaster. Pertama klaster Desk Collection, kedua klaster pembiayaan atau payment gateway.&nbsp; Tersangka dari klaster pertama sejumlah 4 orang, masing-masing berinisial NEL alis JO, SB, RP, dan STK. Dari tangan para tersangka diamankan 11 telepon genggam, 46 sim card, laptop, dan akun mobile banking. Sementara tersangka pada klaster kedua terdiri atas IJ, AB, dan ADS. Dari tangan 3 tersangka itu diamankan 32 telepon genggam,12 sim card, 9 laptop, mesin EDC, buku rekening, kartu ATM, dokumen perusahaan, dan CCTV. Bukan hanya itu, Polri juga sudah memblokir dan menyita uang dengan nilai Rp 14,28 miliar yang berkaitan dengan kegiatan pinjol ilegal tersebut. Polisi juga tengah memburu 2 orang tersangka lain yang keduanya adalah Warga Negara Asing (WNA) Bareskrim Polri bekerja sama dengan Divhubinter dan Interpol untuk menangkap kedua buron tersebut.&nbsp; &rdquo;Masyarakat harus berhati-hati agar tidak terjerat layanan ilegal yang memanfaatkan data pribadi untuk pemerasan,&rdquo; imbuh Andri. &nbsp; &nbsp;

Direktorat Tindak Pidana Siber Polri ungkap jaringan pinjol ilegal, 400 orang jadi korban pemerasan dan doxing.

Nggak Ada Kapoknya, Pinjol Ilegal Masih Berburu Mangsa Hingga 400 Orang Jadi Korban Doxing dan Pemerasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/ilustrasi-pinjol.jpg" alt="Ilustrasi pinjaman online. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pinjaman online. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) telah memblokir sebanyak 1.556 entitas pinjaman online atau pinjol ilegal sejak 1 Januari hingga Juli 2025.&nbsp; Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan, secara total, OJK telah menerima 11.137 pengaduan terkait entitas ilegal.&nbsp; Terdiri dari 8.929 pengaduan mengenai pinjaman online ilegal dan 2.208 pengaduan terkait investasi ilegal.&nbsp; "Satgas PASTI pada periode Januari sampai dengan 24 Juli 2025 telah menemukan dan menghentikan 1.556 entitas pinjaman online ilegal dan 284 penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat," kata Friderica dalam konferensi pers secara daring, Senin (4/8). Perempuan yang akrab disapa Kiki ini juga mengatakan bahwa OJK telah menemukan nomor kontak pihak penagih atau debt collector pinjaman online ilegal. Lalu mengajukan pemblokiran terhadap 2.422 nomor kontak kepada Kementerian Komunikasi dan Digital.&nbsp; <h2>Terima 22.993 Nomor Kontak Penipu dari Masyarakat&nbsp;</h2> Selain itu, Satgas PASTI memonitor laporan penipuan yang disampaikan masyarakat di Indonesia kepada Indonesia Anti Scan Centre (IASC) dan menemukan sebanyak 22.993 nomor kontak yang dilaporkan oleh korban penipuan.&nbsp; Menindaklanjuti hal tersebut, Satgas PASTI telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk menganalisis dan melakukan pemblokiran nomor dimaksud jika terbukti digunakan dalam upaya penipuan.&nbsp; "Sejak peluncurannya pada 22 November 2024 sampai dengan 29 Juli 2025, IASC telah menerima 204.011 laporan. Yang terdiri dari 129.793 laporan disampaikan oleh korban melalui Pelaku Usaha Sektor Keuangan (bank dan penyedia sistem pembayaran) yang kemudian dikoordinasikan penanganannya melalui sistem IASC, dan 74.218 laporan yang langsung disampaikan korban ke sistem IASC," jelas Kiki.&nbsp; Sementara itu, jumlah rekening yang dilaporkan terkait penipuan sebanyak 326.283 dan jumlah rekening yang sudah diblokir sebanyak 66.271. Sejauh ini, total kerugian dana yang telah dilaporkan sebesar Rp 4,1 triliun dan total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp 348,3 miliar.&nbsp; Kiki menyebut, IASC akan terus meningkatkan kapasitasnya untuk mempercepat penanganan kasus penipuan di sektor keuangan. Di sisi lain, sebagai bentuk penegakan ketentuan pelindungan konsumen, selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 24 Juli 2025, OJK telah memberikan peringatan tertulis dan/atau sanksi administratif.&nbsp; Terdiri dari 86 Peringatan Tertulis kepada 72 Penyedia Usaha Jasa Keuangan (PUJK), 13 Instruksi Tertulis kepada 13 PUJK, dan 23 Sanksi Denda kepada 22 PUJK. Selain itu, pada periode 1 Januari -&nbsp;13 Juli 2025, terdapat 113 PUJK yang melakukan penggantian kerugian konsumen dengan total kerugian sebesar Rp 29,7 miliar dan USD 3,281.&nbsp; Dalam rangka pengawasan perilaku PUJK atau market conduct, OJK telah melakukan penegakan ketentuan berupa Sanksi Administratif atas Hasil Pengawasan&nbsp;Langsung/Tidak Langsung.&nbsp; "Sejak 1 Januari sampai dengan 25 Juli 2025, OJK telah mengenakan 6 Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis dan 10 Sanksi Administratif berupa denda atas pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen dalam penyediaan informasi berupa iklan," pungkasnya.

OJK memblokir 1.556 pinjol ilegal dan menerima 11.137 pengaduan penipuan, total kerugian mencapai Rp 4,1 triliun.

7 Bulan, OJK Klaim Telah Blokir 1.556 Entitas Pinjol Ilegal, juga Tangani Aduan Penipuan Online dengan Kerugian Rp 4,1 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/OJK3.jpg" alt="Ilustrasi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat pengawasan terhadap entitas keuangan ilegal melalui kerja sama dengan penegak hukum dalam Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti). Deputi Direktur Perencanaan, Pengembangan, dan Edukasi Keuangan OJK, Naomi Triyuliani, mengungkapkan bahwa sejak 2017 hingga 2024, sebanyak 11.389 entitas keuangan ilegal telah ditutup. Rinciannya meliputi 1.528 investasi ilegal, 9.610 pinjaman online (pinjol) ilegal, dan 251 gadai ilegal. &ldquo;Kami terus berkoordinasi dengan penegak hukum untuk menindak entitas-entitas ilegal ini. Upaya ini akan terus dilakukan demi melindungi masyarakat dari praktik keuangan yang merugikan,&rdquo; ujar Naomi dalam acara Media Gathering Rupiah Cepat bertajuk "Pre-Event RC 7th Anniversary: Navigating The Future of Digital Finance Beyond Lending" yang digelar di Jakarta, Selasa (18/3). Naomi juga memaparkan data terbaru mengenai pinjaman daring yang berizin dari OJK. Saat ini, terdapat 97 platform pinjaman daring yang legal, dengan 7 di antaranya beroperasi secara syariah. Total pendanaan yang tercatat mencapai Rp 77,02 triliun, dengan jumlah pengguna aktif sebanyak 22,42 juta rekening. Menariknya, sekitar 60,49% pengguna aktif pinjaman daring didominasi oleh generasi Z (Gen Z) dan generasi Y (Milenial). &ldquo;Karena dominasi pengguna dari kalangan muda ini, kami gencar melakukan literasi dan edukasi keuangan kepada kelompok ini. Mereka perlu memahami pentingnya memilih layanan keuangan yang legal dan logis,&rdquo; tambahnya. Naomi menekankan pentingnya prinsip &ldquo;2L&rdquo; (Legal dan Logis) dalam memilih layanan keuangan. Masyarakat diminta memastikan bahwa entitas yang mereka gunakan memiliki izin dari otoritas berwenang, seperti OJK. Selain itu, masyarakat juga harus waspada terhadap skema penipuan yang menawarkan suku bunga tidak wajar, seperti 20% hingga 30% per bulan. &ldquo;Suku bunga setinggi itu jelas tidak masuk akal dan merupakan indikasi penipuan. Kami selalu mengingatkan masyarakat untuk tidak tergiur iming-iming keuntungan instan,&rdquo; tegasnya. Dalam hal ini, OJK juga telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 40 Tahun 2024 yang memuat hampir 200 pasal untuk memperkuat regulasi di sektor keuangan. POJK ini antara lain membatasi suku bunga, denda, dan mewajibkan proses seleksi peminjaman menggunakan sistem kredit scoring. Selain itu, akses aplikasi pinjaman daring legal hanya terbatas pada kamera, mikrofon, dan lokasi, berbeda dengan pinjol ilegal yang dapat mengakses seluruh data di ponsel pengguna. &ldquo;Pinjol ilegal bahkan bisa meneror keluarga pengguna karena mereka memiliki akses ke data pribadi. Ini yang kami cegah melalui regulasi ketat,&rdquo; jelas Naomi. Untuk meningkatkan perlindungan konsumen, OJK meluncurkan Sistem Layanan Informasi Perbankan (Slip OJK) yang menggantikan BI Checking. Slip OJK memungkinkan masyarakat memeriksa riwayat kredit mereka. Selain itu, OJK juga meluncurkan Anti-Scam Center pada akhir 2024 untuk menangani kasus penipuan keuangan secara lebih cepat dan efektif. &ldquo;Semakin cepat korban melaporkan kasus penipuan, semakin besar kemungkinan dana mereka dapat diselamatkan. Pelaku kejahatan keuangan biasanya sangat cepat dalam menguras dana korban,&rdquo; ujar Naomi. Di samping itu, OJK juga terus menggalakkan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan), sebuah program kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Sasaran prioritas program ini meliputi disabilitas, pelajar, karyawan, UMKM, masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), ibu rumah tangga, perempuan, serta pekerja migran Indonesia (PMI). &ldquo;Mereka termasuk kelompok yang rentan menjadi korban penipuan keuangan. Melalui Gencarkan, kami ingin memastikan masyarakat dapat mengambil keputusan keuangan secara tepat dan terhindar dari praktik kejahatan keuangan,&rdquo; pungkas Naomi. Dengan langkah-langkah tersebut, OJK berkomitmen untuk menciptakan ekosistem keuangan yang aman, transparan, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. &nbsp;

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menutup 11.389 entitas keuangan ilegal, terbesar adalah praktik pinjaman online (pinjol) sebanyak 9.610.

OJK Tutup 11.389 Entitas Keuangan Ilegal Sejak 2017-2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/26/WhatsApp-Image-2024-08-26-at-003857-792939933.jpeg" alt="Jogja Fintech Security Conference 2024. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Jogja Fintech Security Conference 2024. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Industri financial technology (fintech) terus meningkatkan keamanan (security) di tengah gempuran ancaman keberadaan pinjaman online (pinjol) ilegal. Upaya itu dengan menghadirkan para pakar untuk berbagi wawasan dalam forum Jogja Fintech Security Conference 2024. Founder dan CEO Sysbraykr Mada R. Perdhana mengatakan, forum itu digelar menilik perkembangan industri fintech yang sangat pesat, sehingga memunculkan banyak peluang sekaligus ancaman. Untuk menghadapi ancaman yang semakin canggih, maka dibutuhkan solusi keamanan. Adapun Jogja Fintech Security Conference 2024 dijadwalkan berlangsung di Hotel Tentrem Yogyakarta pada 11-13 Oktober 2024. "Kami melihat ada beberapa alasan ancaman sangat penting mendapatkan solusi terbaik khususnya di bidang fintech. Hal ini penting karena akan berdampak pada keberlanjutan bisnis, menggurangi risiko finansial, peningkatan kepercayaan pengguna, termasuk pengelolaan sumber daya yang efisien dan masih banyak alasan lainnya," ujar Mada R. Perdhana dalam siaran pers yang diterima JawaPos.com pada Senin (26/8). Mada menambahkan, Jogja Fintech Security Conference 2024 menghadirkan para pakar dari berbagai perspektif. Dengan kehadiran mereka memungkinkan seminar itu menjadi platform yang komprehensif untuk bertukar ilmu, strategi, dan pengalaman dalam menghadapi tantangan keamanan di sektor fintech. Para pakar dihadirkan sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Di antaranya Ricky Satria (Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan) dan Ida Bagus Gede Setia Yasa (Direktur Operasional dan Teknologi Informasi Bank BPD Bali). Kemudian untuk pakar keamanan siber menghadirkan Onno W. Purbo (praktisi keamanan siber) dan Mada R. Perdhana (start up keamanan siber). Selain itu, ada Raden Kawakibi Tito (Direktur Teknologi Informasi &amp; Pusat Data Fintech dari Asosiasi FinTech Pendanaan Bersama Indonesia/AFPI). Nantinya Raden Kawakibi Tito memberikan pandangan holistik tentang industri fintech, termasuk tren pasar, regulasi yang berlaku, dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan fintech. Setiawan Hermanto (Kepala Keamanan IT di Tokopedia) juga dihadirkan untuk memberikan wawasan tentang tantangan keamanan yang unik dalam perdagangan digital. Setiawan Hermanto bakal menjelaskan soal perlindungan data konsumen, pencegahan penipuan transaksi, dan pengelolaan risiko dalam lingkungan digital yang serba cepat. Tidak kalah penting Anton Setiyawan (mantan juru bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)) selaku moderator juga akan memberikan pandangan tentang kebijakan pemerintah, regulasi yang akan datang, dan inisiatif nasional dalam menghadapi ancaman siber. "Jogja Fintech Security Conference 2024 akan menjadi forum yang kaya akan pengetahuan, memungkinkan peserta untuk memahami dan mengatasi tantangan keamanan dari berbagai perspektif, serta mengembangkan solusi yang holistik dan efektif dalam melindungi ekosistem fintech," tuturnya. Selain ada terjadi peningkatan pemahaman mengenai perkembangan terkini dan tantangan dalam keamanan fintech. Forum itu juga bertujuan untuk membangun kolaborasi dan kemitraan antar akademisi, industri, dan badan pengatur. Digelarnya Jogja Fintech Security Conference 2024 di Jogjakarta, karena kota itu memiliki indeks literasi digital tertinggi di Indonesia. Masyarakat setempat sangat memahami dan terampil dalam menggunakan teknologi digital. Jogja juga menjadi salah satu kota dengan kesiapan perkembangan industri 4.0 terbaik di Indonesia.

Industri fintech terus meningkatkan keamanan (security) di tengah gempuran ancaman keberadaan pinjaman online (pinjol) ilegal.

Fintech Security, Upaya Fintech Hadapi Ancaman Menjamurnya Pinjol Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Ilustrasi-pinjol-pinjaman-online.jpg" alt="Ilustrasi pinjaman online. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pinjaman online. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pinjaman online (Pinjol) adalah produk pinjaman tunai yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan non bank.&nbsp;Pinjol berbeda dengan paylater. Kalau paylater hanya digunakan untuk menunda suatu pembayaran. Pinjol dapat dicairkan dalam bentuk tunai yang memungkinkan peminjam atau debitur melakukan apa pun yang mereka perlukan dengan uang tersebut. Baik kebutuhan konsumtif maupun produktif. Keuntungan pinjol terletak pada fleksibilitasnya. Debitur dapat mengajukan jumlah uang yang mereka pinjam sesuai kebutuhannya. Dalam dunia pinjol, terdapat dua pihak utama, yaitu pemberi pinjaman (lender) dan penerima pinjaman (borrower). Pemberi pinjaman adalah individu atau lembaga yang menyediakan dana untuk dipinjamkan. Penerima pinjaman adalah mereka yang meminjam dana tersebut untuk memenuhi berbagai kebutuhan mereka.&nbsp; Pinjol ilegal belakangan ini begitu marak dan telah menumbuhkan keresahan di masyarakat. Tak jarang, masyarakat yang terjebak menerima perlakuan tak etis, bahkan teror saat ditagih pinjol ilegal. Karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui ciri-ciri pinjaman online yang legal dan ilegal. Dengan begitu, masyarakat dapat terhindar dari jerat utang serta praktik-praktik tak etis dalam penagihannya.&nbsp; Dilansir JawaPos.com dari laman resmi OJK, berikut adalah ciri-ciri pinjol ilegal:&nbsp; <ol> <li>Tidak terdaftar/tidak berizin dari OJK</li> <li>Menggunakan SMS/Whatsapp dalam memberikan penawaran</li> <li>Pemberian pinjaman sangat mudah</li> <li>Bunga atau biaya pinjaman serta denda tidak jelas</li> <li>Ancaman teror, intimidasi, pelecehan bagi peminjam yang tidak bisa membayar</li> <li>Tidak mempunyai layanan pengaduan</li> <li>Tidak mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang tidak jelas</li> <li>Meminta akses seluruh data pribadi yang ada di dalam gawai peminjam</li> <li>Pihak yang menagih tidak mengantongi sertifikasi penagihan yang dikeluarkan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)</li> </ol> Apabila ingin menggunakan jasa pinjaman online, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Berikut adalah tips bijak sebelum menggunakan platform pinjol: <ol> <li>Pertimbangkan seusai kemampuan</li> <li>Gunakan sesuai kebutuhan</li> <li>Cek legalitas perusahaan</li> <li>Perhatikan bunga</li> <li>Lunasi cicilan secepatnya</li> <li>Membaca detail persyaratan</li> </ol>

Pinjaman online (Pinjol) adalah produk pinjaman tunai yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan non bank. Pinjol berbeda dengan paylater.

Penting sebelum Meminjam Uang, Kenali Ciri-Ciri Pinjol Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/11/pn-1847065656.jpeg" alt="PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sering dicatut oknum yang tidak bertanggung jawab sebagai penyelenggara pinjaman online (pinjol)." width="100%">
<figcaption>PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sering dicatut oknum yang tidak bertanggung jawab sebagai penyelenggara pinjaman online (pinjol).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com &ndash; PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sering dicatut oknum yang tidak bertanggung jawab sebagai penyelenggara pinjaman online (pinjol). Bahkan, tidak sedikit masyarakat yang akhirnya menganggap PNM Mekaar merupakan produk pinjol ilegal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Sekretariat Perusahaan PNM Dodot Patria Ary berulang kali menegaskan PNM tidak memiliki produk pinjol apalagi pinjol ilegal. PNM melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) justru memberikan literasi kepada masyarakat khususnya ibu rumah tangga dan perempuan di Indonesia untuk cerdas keuangan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">PNM melalui kelompok nasabah binaan menyelenggarakan Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) yang memberikan modal finansial, modal intelektual dan modal sosial. Proses pembiayaan atau pinjaman produk Mekaar dilakukan secara berkelompok.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014748647/polisi-tangkap-lagi-seorang-pelaku-pengeroyokan-bos-rental-mobil-di-pati">Polisi Tangkap Lagi Seorang Pelaku Pengeroyokan Bos Rental Mobil di Pati</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menanggapi maraknya pencurian data pribadi untuk pengajuan pinjol ilegal yang saat ini sedang marak terjadi, Dodot memberikan pesan agar masyarakat lebih berhati-hati melindungi data pribadinya. "Kebocoran data pribadi pada aplikasi pinjol ilegal karena aplikasi tersebut mencuri data pribadi kita secara langsung. Tetapi memang terkesan "diberikan izin" oleh penggunanya," kata Dodot dalam keterangannya, dikutip Selasa (11/6/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ini banyak orang yang mengaku sebagai korban pinjol ilegal, para korban mengungkapkan bahwa mereka tidak pernah mengajukan pinjaman dana ke pinjol ilegal, tetapi tiba-tiba mendapatkan tagihan. Data pribadi korban diduga telah dicuri atau disalahgunakan oknum tidak bertanggungjawab untuk mengajukan pinjaman. Lalu, bagaimana cara melindungi data pribadi agar tidak disalahgunakan untuk pengajuan pinjol ilegal?&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dodot mengatakan pinjol ilegal mencuri data pribadi dengan cara menanamkan fitur-fitur semacam spyware pada aplikasi yang dipasang oleh pengguna di perangkatnya. Fitur-fitur mirip spyware itu antara lain muncul dalam bentuk permintaan izin akses SMS, WhatsApp, lokasi dan juga kamera smartphone. "Permintaan akses ditaruh di awal oleh aplikasi pinjol ilegal karena mereka butuh jaminan terhadap orang kabur (tidak bayar pinjaman), namanya juga pinjol ilegal kan," kata Dodot.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan akses terhadap aplikasi smartphone, penyedia pinjol ilegal dapat mengetahui siapa yang mengajukan pinjaman dan memiliki jaminan untuk melakukan penagihan. Pinjol ilegal bisa tahu siapa yang pinjam, kontaknya siapa saja, biasa SMS dengan siapa, WhatsApp dengan siapa, dan bentuk komunikasi lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjaga agar data pribadi tidak bocor dan disalahgunakan pihak lain. Pertama, jangan pernah memasang aplikasi pinjol yang ilegal atau tidak terdaftar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di smartphone.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Untuk nasabah Mekaar kita selalu mengingatkan agar nasabah memanfaatkan pembiayaan dari kita sehingga mereka bisa mengatur keuangan dengan baik. Dengan manajemen yang baik mereka tidak akan memiliki kemungkinan untuk terjebak pinjol ilegal,&rdquo; tandas Dodot.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Dodot, saran kedua kepada masyarakat agar tidak memasang aplikasi-aplikasi yang tidak resmi atau yang tidak diketahui secara pasti developernya.&nbsp; Tips ketiga adalah saat memasang satu aplikasi, selalu perhatikan izin akses apa yang diminta oleh aplikasi tersebut dan apakah sesuai dengan fungsinya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Contoh ada aplikasi game minta akses ke kamera, atau aplikasi game minta akses ke galeri foto. Kan enggak ada hubungannya," papar Dodot. "Jika ada aplikasi yang kita install lalu meminta izin-izin ke data pribadi kita yang sebenarnya enggak ada hubungannya sama aplikasi tersebut, segera batalkan penginstallan aplikasi tersebut," katanya melanjutkan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bagi masyarakat yang terlanjur memasang aplikasi pinjol ilegal, atau aplikasi tidak resmi, dan memberikan izin akses ke data pribadi, Dodot mengingatkan selanjutnya untuk lebih berhati-hati, dan jika ada penggunaan data pribadi segera lapor ke OJK.&nbsp;</div>

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sering dicatut oknum yang tidak bertanggung jawab sebagai penyelenggara pinjaman online (pinjol).

Hati-hati Pencurian Data Pribadi untuk Pinjol Ilegal, Begini Pesan PNM Mekaar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/25/IMG-20240424-WA0010_4-1551430890.jpg" alt="Masih rendahnya tingkat literasi keuangan di masyarakat menjadi salah satu faktor tingginya korban pinjaman daring (pinjol) ilegal." width="100%">
<figcaption>Masih rendahnya tingkat literasi keuangan di masyarakat menjadi salah satu faktor tingginya korban pinjaman daring (pinjol) ilegal.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Deputi Direktur Pelaksanaan Edukasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Halimatus Syadiah mengatakan, masih rendahnya tingkat literasi keuangan di masyarakat menjadi salah satu faktor tingginya korban pinjaman daring (pinjol) ilegal. Menurutnya, di balik tingkat inklusi keuangan yang cukup tinggi, banyak dari masyarakat yang masih belum dibekali kemampuan literasi keuangan yang mencukupi. "Dari 100 orang, ini yang sudah akses (layanan keuangan) ada 85, tapi yang sudah paham baru 49 orang. Jadi, inklusinya sudah ada, tapi literasinya masih belum," kata Halimatus dalam acara UOB Media Literacy Circle di Jakarta, Rabu (24/4). Berdasarkan data OJK, indeks inklusi keuangan tercatat meningkat di 85,1 persen. Sedangkan indeks literasi keuangan di angka 49,68 persen. "(Literasi keuangan) ini masih cukup tinggi (targetnya), sehingga menjadi tantangan. Sehingga kita selalu berupaya untuk meningkatkan lagi," tuturnya. Kesenjangan&nbsp;(gap)&nbsp;yang cukup tinggi itulah yang menjadi salah satu faktor tingginya korban pinjol ilegal di masyarakat. Dalam paparannya, Halimatus menyampaikan bahwa hingga saat ini, masih banyak dari masyarakat yang terjerat praktik pinjol ilegal. Kemudian OJK mengungkap sebanyak 42 persen korban dari pinjol ilegal adalah guru. Angka tersebut melebihi korban lainnya seperti orang yang terkena PHK (21 persen), ibu rumah tangga (18 persen), karyawan (9 persen), dan pelajar (3 persen). Sejumlah penyebab guru yang terjebak pinjol ilegal disebabkan salah satunya karena penghasilan guru yang tergolong rendah sedangkan banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Selain itu, rendahnya literasi keuangan juga turut memengaruhi keputusan untuk mengambil layanan pinjol ilegal. "Sebanyak 28 persen dari korban pinjol ini, mereka mengatakan tidak tahu, tidak bisa membedakan mana yang legal maupun yang ilegal," ujar Halimatus. Oleh karena itu, OJK memiliki sejumlah inisiatif dan strategi untuk mewujudkan masyarakat yang terliterasi, terinklusi dan terlindungi, salah satunya melalui penerbitan buku seri literasi keuangan untuk beberapa tingkat masyarakat. Penguatan sinergi dan aliansi strategis juga dilakukan dengan meningkatkan sinergi antar kementerian/lembaga, regulator, pelaku industri jasa keuangan dan seluruh pemangku kepentingan&nbsp;(stakeholder). Pada kesempatan yang sama, pendidik sekaligus pendiri Sekolah Cikal Najeela Shihab mengatakan bahwa saat ini terjadi pertumbuhan akses keuangan yang cukup tinggi, namun belum diikuti tingkat literasi yang cukup. Menurutnya, peningkatan literasi keuangan harus di pelajari sejak dini melalui lingkungan keluarga maupun sekolah. "Kualitas hubungan dalam keluarga menentukan kualitas literasi finansial," ujar Najeela.

"Dari 100 orang, ini yang sudah akses (layanan keuangan) ada 85, tapi yang sudah paham baru 49 orang," kata Halimatus.

Indeks Literasi Keuangan RI hanya 49,68 Persen, Data OJK: Korban Pinjol Ilegal Paling Banyak adalah Guru Capai 42 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/27/pinjol-167111069.jpg" alt="ILUSTRASI Pinjol." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Pinjol.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja meluncurkan aturan bunga untuk fintech peer-to-peer lending menjadi 0,3 persen per hari sejak Januari 2024 lalu. Bunga tersebut juga direncanakan akan menurun di mana 0,2 persen di tahun 2025, dan tahun seterusnya menjadi 0,1 persen. Tak hanya bunga saja, denda keterlambatan untuk pendanaan pun menurun. Angkanya kini berubah menjadi 0,1 persen di tahun 2024, sedangkan selanjutnya menjadi 0,067 persen. Penurunan bunga terhadap fintech lending ini tentunya diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat. Pasalnya, selama ini banyak tragedi yang menghampiri masyarakat ketika gagal bayar ketika meminjam pinjol (pinjaman online) karena bunga yang begitu besar. Tragedi baru saja terjadi pada Minggu (10/3), di mana empat orang dalam sekeluarga memilih bunuh diri di Penjaringan, Jakarta Utara. Motifnya pun diduga karena tak sanggup membayar pinjaman online (pinjol). Namun saat ini kasusnya pun masih ditelusuri lebih dalam oleh kepolisian. Tak hanya keluarga di Penjaringan, beragam cerita tentang bunga ini juga dialami oleh beberapa korban pinjol. Padahal mengutip FAQ yang dimiliki OJK tertulis bahwa biaya pinjaman (bunga) di fintech lending dapat dibandingkan dengan bunga pinjaman di tempat lain (bisa lebih tinggi atau lebih rendah). Perjanjian di fintech lending adalah perjanjian perdata antara pemberi dan penerima pinjaman. Apabila tidak sepakat dengan besarnya bunga (biaya pinjaman), sebaiknya tidak melakukan transaksi. Tetapi apabila sudah sepakat, maka ada kewajiban dari masing-masing pihak. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) juga telah mengatur dalam code of conduct AFPI bahwa jumlah total biaya pinjaman tidak melebihi suku bunga flat 0,8&nbsp;persen per hari. Juga adanya ketentuan bahwa jumlah total biaya, biaya keterlabatan, dan seluruh biaya lain maksimum 100 persen dari nilai prinsipal pinjaman. Contohnya, bila pinjam Rp 1 juta, maka maksimum jumlah yang dikembalikan adalah Rp 2 juta. Meskipun OJK menurunkan bungan, namun tidak menutup celah berkurangnya kecurangan pinjol, khususnya pinjol ilegal. Bahkan masih ada yang semena-mena melakukan transfer, tanpa adanya persetujuan peminjaman. Hal ini pun dialami oleh Veri AFI. Alumnus ajang pencarian bakat Akademi Fantasi Indonesia (AFI) ini mengungkapkan bahwa dirinya menjadi korban pinjol ilegal, di mana dia mendapatkan sejumlah uang yang ditransfer ke rekeningnya. Namun, dia tidak pernah sama sekali meminjam di aplikasi tersebut. "Saya pernah instal beberapa aplikasi pinjol untuk dipelajari, niatnya buat jaga-jaga jika nanti butuh tambahan modal usaha. Saya tidak tahu mana yang legal dan mana yang ilegal, dan apa bahayanya pinjol ilegal selain bunga yang tinggi," tutur Veri AFI kepada wartawan beberapa waktu lalu. Veri mengakui bahwa dirinya masih belum terlalu tahu seluk beluk fintech. Berbekal rasa ingin tahu, dia kemudian melakukan registrasi mulai dari mendaftarkan KTP, mengunggah selfie, hingga berbagi kontak dalam aplikasi. Setelah berhasil, dia kaget dengan melihat bunga yang begitu tinggi dengan tenor hanya tujuh hari. Dia pun urung mengambil langkah untuk meminjam uangnya. Namun pada Desember 2023 lalu, tiba-tiba Veri ditagih debt collector, dia pun heran dan kaget karena merasa tidak pernah meminjam uang dari pinjol. Bahkan tidak pernah memberikan tanda tangan di aplikasinya. Dirinya lanyas menelusuri mutasi rekening, dan ternyata oknum pinjol ilegal tersebut memang betul memberikan sejumlah uang ke Veri. &ldquo;Padahal saya saja baru sekali klik (masuk aplikasi) kok bisa langsung ada catatan pinjaman? Artinya saat saya pertama klik masuk ke aplikasi langsung di situ sistemnya seperti otomatis memasukkan data pinjaman," ujar Veri AFI. Veri pun berusaha untuk melunasi hingga merugi puluhan juta rupiah. Dia pun menghapus semua aplikasi pinjaman online karena Veri merasa bahwa sistem pinjol sudah merekam data sejak install aplikasi. Namun, kasusnya tak hanya Veri saja yang tak sengaja menjadi korban pinjol ilegal. Beberapa korban lainnya juga merasakan kerugian sejak meminjam uang di pinjol, terutama menghadapi inkonsistensi bunganya.

Bunga tersebut juga direncanakan akan menurun di mana 0,2 persen di tahun 2025, dan tahun seterusnya menjadi 0,1 persen.

Bunga Pinjol Ilegal Masih Menghantui Masyarakat, Bagaimana Solusinya?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/Ilustrasi-OJK-2604572629.jpg" alt="Ilustrasi Logo OJK. Sumber: ANTARA" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Logo OJK. Sumber: ANTARA</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan sejak September 2023 telah memerintahkan perbankan melakukan pemblokiran terhadap lebih dari 85 rekening yang diduga terkait dengan pinjaman online (pinjol) ilegal dan lebih dari 4.000 rekening diduga terkait judi online. Mengacu kepada Pasal 36A ayat (1) huruf c, angka 33 dalam Pasal 14 dan Pasal 52 ayat (4) huruf c angka 42 dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan, OJK berwenang memerintahkan Bank untuk melakukan pemblokiran rekening tertentu. (*)

OJK menyatakan telah memerintahkan perbankan melakukan pemblokiran lebih dari 85 rekening yang diduga terkait pinjol ilegal

OJK Telah Perintahkan Pemblokiran 85 Rekening terkait Pinjol Ilegal dan 4.000 Rekening terkait Judi Online

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/Ilustrasi-OJK-4222434501.jpg" alt="Ilustrasi OJK." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi OJK.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti (sebelumnya Satgas Waspada Investasi) periode September dan Oktober, memblokir 173 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal. Pinjol ilegal itu tersebar di sejumlah website dan aplikasi. &rdquo;Satgas Pasti juga menemukan 129 konten terkait pinjaman pribadi (pinpri) yang berpotensi melanggar ketentuan penyebaran data pribadi,&rdquo; kata Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Hudiyanto seperti dilansir dari Antara di Makassar. Dia mengatakan, selain memblokir entitas pinjol ilegal dan pinjaman pribadi (pinpri), Satgas Pasti juga melakukan pemblokiran nomor rekening, nomor virtual account, dan nomor telepon serta whatsapp terduga pelaku. Itu dilakukan untuk semakin melindungi masyarakat. Berdasar data OJK, sejak 2017 hingga 31 Oktober 2023, satgas telah menghentikan 7.502 entitas keuangan ilegal. Yakni terdiri atas 1.196 entitas investasi ilegal, 6.055 entitas pinjaman online ilegal/pinpri, dan 251 entitas gadai ilegal. Hudiyanto mengatakan, Satgas Pasti mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati, waspada, dan tidak menggunakan pinjaman online ilegal maupun pinjaman pribadi. Sebab, berpotensi merugikan masyarakat termasuk risiko penyalahgunaan data pribadi peminjam. Satgas Parti terdiri atas 14 pihak dari otoritas, kementerian, dan lembaga terkait, yang merupakan forum koordinasi untuk melaksanakan amanat UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Satgas Pasti bertugas untuk mencegah dan menangani kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan. Berdasar ketentuan UU P2SK disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan OJK berwenang memerintahkan bank untuk melakukan pemblokiran rekening tertentu. Satgas Pasti telah menemukan 47 rekening bank atau virtual account yang dilaporkan terkait dengan aktivitas pinjaman online ilegal. &rdquo;Satgas PASTI telah mengajukan pemblokiran kepada satuan kerja pengawas bank di OJK untuk kemudian memerintahkan kepada pihak bank terkait untuk melakukan pemblokiran. Upaya ini diperlukan untuk semakin menekan perkembangan pinjaman online ilegal di Indonesia,&rdquo; jelas Hudiyanto. Selain pemblokiran rekening bank atau virtual account, Satgas Pasti juga menemukan nomor telepon dan whatsapp pihak penagih (debt collector) terkait pinjaman online ilegal yang dilaporkan telah melakukan ancaman, intimidasi, maupun tindakan lain, yang bertentangan dengan ketentuan. Menindaklanjuti hal tersebut, Satgas Pasti telah mengajukan pemblokiran terhadap 362 nomor telepon dan whatsapp ke Kementerian Komunikasi dan Informatika. Satgas Pasti mengharapkan masyarakat yang menemukan tawaran investasi atau pinjaman online yang mencurigakan atau diduga ilegal, dapat melaporkan ke Kontak OJK dengan nomor telepon 157, WA (081157157157), email konsumen@ojk.go.id atau email waspadainvestasi@ojk.go.id.

Satgas Pasti memblokir 173 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal yang tersebar di sejumlah website dan aplikasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pinjol ilegal

Berita Terkini