<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/27/IMG_20260127_121609-1814641623.jpg" alt="Komedian Aming. (Abdul Rahman/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Komedian Aming. (Abdul Rahman/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aktor sekaligus pelawak Aming Supriatna Sugandhi atau kerap disapa Aming menyoroti praktik judi online yang banyak terjadi di masyarakat. Dia yakin betul judol tidak akan memberikan manfaat kecuali kesengsaraan bagi para pelakunya. Aming menceritakan kejadian tak menyenangkan yang terjadi di lingkaran pertemanannya gara-gara melakukan judi online. Menurut Aming, ada teman yang sampai terjerat pinjam online dan sangat kesulitan melakukan pembayaran utang karena harta bendanya habis terkuras. "Ada banyak teman terjerat utang, pinjol, sampai gelap mata. Memang sejahat itu judi atau apa pun bentuknya," kata Aming saat ditemui di FX Sudirman Jakarta, belum lama ini. Aming bersyukur tidak pernah tertarik melakukan judi sejak dulu dikenal dengan sebutan togel sampai sekarang muncul istilah judi online. Dia memiliki keyakinan tidak ada orang kaya dengan berjudi. "Alhamdulillah cukup, terjerat pinjol, judol, aku nggak pernah. Jangan sampai lah," kata Aming. Dari pada melakukan judi online mengharapkan bisa kaya mendadak, Aming lebih senang bekerja untuk mendapatkan penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, Aming tidak mau gaya hidupnya melebihi dari penghasilannya agar tidak terjebak dalam melakukan praktik pinjaman atau berutang. Aming juga menyatakan, filmnya yang akan tayang di bulan Ramadhan 2026 berjudul Setannya Cuan sangat relate dengan kondisi seperti ini. "Film ini memberikan wacana tentang apa pun yang didapatkan secara instan tidak baik," kata Aming. Dalam film Setannya Cuan, Aming menjadi cameo. Meski demikian, dia mengaku perannya cukup berkesan. Dia ingat betul proses syuting filmnya yang dilakukan beberapa tahun silam di daerah Pangalengan. Menurut Aming, alasan ketertarikannya terhadap film Setannya Cuan karena naskahnya digarap dengan sangat baik. "Salah satu penulis naskahnya founder komika. Secara naskah sangat menarik, lucu, dan bisa dipertanggungjawabkan. Jujur lucu banget skripnya. Aku rasa masyarakat awam pasti suka karena ringan, lucu, menghibur, dan diperankan para pemain spesialis komedi," ungkapnya.

Komedian Aming menceritakan kejadian tak menyenangkan yang terjadi di lingkaran pertemanannya gara-gara melakukan judi online.

Aming Ungkap Jahatnya Judi Online, Temannya Sampai Terlilit Utang

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/21/PINDAR-2-1785141073.jpg" alt="Ilustrasi pemanfaatan fintech P2P. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemanfaatan fintech P2P. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kebutuhan dana mendesak kerap datang tanpa aba-aba. Mulai dari biaya kesehatan, kebutuhan rumah tangga, hingga modal usaha kecil yang harus segera dipenuhi. Di tengah kondisi tersebut, layanan pinjaman online atau pinjol menjadi salah satu opsi yang banyak dilirik masyarakat. Data menunjukkan, pertumbuhan pinjaman daring di Indonesia mencapai 22,16 persen per September 2025. Angka ini mencerminkan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap layanan keuangan digital, khususnya untuk pinjaman jangka pendek. Namun, tingginya minat tersebut juga diiringi risiko jika masyarakat tidak cermat memilih penyedia layanan. Mengapa Pinjaman Online Berizin OJK itu Penting? Salah satu kunci utama agar pinjaman online tidak berubah menjadi beban adalah memastikan platform yang digunakan berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Status ini bukan sekadar formalitas, melainkan jaminan bahwa penyedia layanan wajib mematuhi aturan ketat, mulai dari batas bunga, transparansi biaya, hingga perlindungan data pribadi pengguna. Pinjol ilegal kerap menawarkan proses instan tanpa kejelasan skema bunga dan denda. Sebaliknya, pinjaman online resmi diwajibkan menyampaikan seluruh ketentuan sejak awal, sehingga pengguna bisa mempertimbangkan kemampuan finansial sebelum mengajukan pinjaman. Tips Memilih Pinjaman Online yang Aman Agar tidak salah langkah, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum mengajukan pinjaman online. Pertama, cek legalitas penyedia pinjaman melalui situs resmi OJK atau kanal informasi publik yang tepercaya. Lalu, perhatikan transparansi biaya. Layanan resmi akan menjelaskan bunga, biaya administrasi, tenor, dan cicilan secara terbuka di awal pengajuan. Ketiga, sesuaikan tenor dengan kemampuan bayar. Pinjaman jangka pendek sebaiknya digunakan untuk kebutuhan yang memang bisa segera ditutup, bukan konsumsi berulang dan perlu dicatat, pinjol resmi hanya meminta data yang relevan, bukan akses ke seluruh kontak atau galeri pribadi. Pinjaman Jangka Pendek untuk Kebutuhan Nyata Di tengah kebutuhan akan layanan yang aman dan fleksibel, sejumlah platform pinjaman daring berizin OJK mulai menghadirkan produk pinjaman jangka pendek dengan skema cicilan yang lebih terukur. Salah satunya KlikCair, yang sejak 2018 beroperasi sebagai penyedia pinjaman daring resmi. Produk terbarunya, KlikNano, dirancang untuk menjawab kebutuhan dana mendesak tanpa harus mengganggu tabungan utama. Skema pinjaman jangka pendek dengan pilihan tenor dan cicilan fleksibel memungkinkan pengguna menyesuaikan pinjaman dengan kebutuhan dan kemampuan finansial. Seluruh proses lengajuan diklaim dilakukan secara digital, mulai dari pendaftaran hingga pencairan dana, tanpa perlu datang ke kantor fisik. Namun yang paling krusial, seluruh ketentuan pinjaman disampaikan secara transparan di awal, sesuai prinsip kepatuhan terhadap regulasi OJK. Direktur Utama KlikCair, Andreaw, menegaskan bahwa inovasi layanan keuangan digital harus berjalan seiring dengan tanggung jawab. Menurutnya, teknologi seharusnya tidak hanya mempercepat akses dana, tetapi juga membantu masyarakat mengambil keputusan finansial yang lebih bijak. "Kami menghadirkan opsi pinjaman jangka pendek dan cicilan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan,dengan menjunjung tinggi aspek transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi," ujar dia melalui keterangannya. Literasi Keuangan jadi Kunci Ke depan, tantangan terbesar layanan pinjaman daring bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga membangun literasi dan kepercayaan. Masyarakat perlu memahami bahwa pinjaman online bukan solusi jangka panjang, melainkan alat bantu keuangan yang harus digunakan secara terencana. Dengan memilih pinjaman online yang berizin, transparan, dan diawasi OJK, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan mendesak tanpa terjebak risiko finansial di kemudian hari. Di tengah pesatnya perkembangan layanan keuangan digital, sikap cermat dan bijak tetap menjadi perlindungan terbaik bagi konsumen.

Tips memilih pinjaman online aman dan berizin OJK agar kebutuhan dana mendesak terpenuhi tanpa risiko bunga dan denda tersembunyi.

Dana Mendesak Tanpa Bikin Panik, Simak Tips Memilih Pinjol Aman dan Tepercaya

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/21/PINDAR-2-1785141073.jpg" alt="Ilustrasi pemanfaatan fintech P2P. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemanfaatan fintech P2P. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan angka kredit industri fintech lending atau pinjaman online (pinjol) atau pinjaman daring (pindar) sebesar 25,45 persen secara tahunan (yoy) dengan nilai mencapai Rp 94,85 triliun per November 2025. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman menyatakan di Jakarta, Jumat, bahwa tingkat pertumbuhan tersebut juga didukung dengan Tingkat Wanprestasi 90 hari (TWP90) yang terjaga di posisi 4,33 persen. "Industri pinjaman daring atau pindar outstanding pembiayaan pada November 2025 tumbuh 25,45 persen year-on-year dengan nilai nominal sebesar Rp 94,85 triliun," kata Agusman dalam konferensi pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Desember 2025, Jumat (9/1). Lebih lanjut, Agusman memberkan bahwa kinerja positif industri pindar tersebut juga berdampak terhadap peningkatan kinerja perusahaan pembiayaan. Hal ini terlihat dari piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan yang tumbuh 1,09 persen (yoy) pada November 2025 menjadi Rp 506,82 triliun. Selain berkat kinerja industri pindar, pertumbuhan tersebut terutama didukung oleh pembiayaan modal kerja yang naik sebesar 8,99 persen (yoy). Agusman juga membeberkan bahwa profil risiko perusahaan pembiayaan pun tetap terjaga dengan rasio Non-Performing Financing (NPF) Gross atau pembiayaan bermasalah bruto tercatat sebesar 2,44 persen dan NPF Net sebesar 0,85 persen. "Sementara gearing ratio perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,13 kali, jauh berada di bawah batas maksimum yang ditetapkan OJK sebesar 10 kali," jelasnya. Di sisi lain, industri modal ventura tumbuh 1,20 persen (yoy) pada November 2025 dengan nilai pembiayaan mencapai Rp 16,29 triliun. Sedangkan, industri pergadaian juga mencatatkan kinerja yang positif, bahkan penyaluran pembiayaan pergadaian melonjak signifikan sebesar 42,88 persen (yoy) menjadi Rp 125,44 triliun. "Pembiayaan terbesar di industri pergadaian disalurkan dalam bentuk produk gadai, yaitu sebesar Rp 102,75 triliun atau mendominasi 81,92 persen dari total pembiayaan yang disalurkan," pungkas Agusman.

OJK catat utang pinjol naik 25,45 persen jadi Rp 94,85 triliun per November 2025. Pertumbuhan ini didukung pembiayaan modal kerja

OJK: Utang Pindar Melesat 25,45 Persen Tembus Rp 94,85 Triliun per November 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/24/Screenshot-2025-08-24-111847-240774445.png" alt="Ilustrasi seseorang registrasi pinjaman online (Dok. Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi seseorang registrasi pinjaman online (Dok. Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Skema pembayaran tadpole (kecebong) &mdash; pola cicilan yang jauh lebih besar di awal dan mengecil di periode berikutnya &mdash; tengah menjadi sorotan. Dalam peluncuran Survei Potret Sumber Pembiayaan dan Perilaku Peminjam di Indonesia, Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, mengungkapkan bahwa banyak peminjam pinjaman daring (Pindar) dalam situasi darurat tidak menyadari bahwa skema ini justru merugikan mereka. Tidak seperti skema cicilan normal yang dibagi merata setiap bulannya, peminjam dipaksa membayar jumlah yang jauh lebih besar di awal. Dalam wawancara mendalam, sejumlah responden mengaku harus membayar 50&ndash;75 persen dari total pinjaman pada cicilan pertama, sementara sisa 25&ndash;50 persen dilunasi melalui cicilan tetap atau semakin kecil di periode berikutnya. Jenis skema tersebut seringkali meningkatkan rate efektif yang dibayar peminjam hingga 4-5 kali skema pembayaran normal (non-tadpole). Meskipun keduanya memiliki rate yang sama rata, namun skema tadpole berpotensi melanggar ketentuan batas maksimum suku bunga dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada beberapa kasus, porsi terbesar di awal tersebut tidak hanya terjadi dari jumlah pembayaran cicilan, melainkan juga frekuensi pembayaran yang lebih sering, sehingga tekanan cicilan menjadi jauh lebih berat pada tenor awal. "Saya membayangkan, untuk apa konsumen Pindar meminjam untuk tenor enam bulan kalau dalam satu atau dua bulan sudah (harus)&nbsp;sebagian besar lunas,ˮ ujar Piter dalam keterangannya, Kamis (18/12). Dalam risetnya, Segara Research Institute menyimpulkan bahwa skema pembayaran tadpole sangat merugikan konsumen. Oleh karena itu, sesuai semangat pelindungan konsumen, skema tadpole seharusnya dilarang. Untuk mengatasi dampak negatif dari skema tadpole, Segara menyampaikan rekomendasi kepada OJK supaya meningkatkan edukasi dan menyusun regulasi yang melarang praktik skema tadpole. Regulasi tersebut hendaknya mendefinisikan secara tegas skema pembayaran yang dikategorikan sebagai skema tadpole. Misalnya, memasukkan porsi fee yang sangat besar di awal pinjaman secara tidak transparan dikategorikan sebagai skema tadpole yang merugikan nasabah. "Yang paling utama adalah transparansi sekaligus upaya edukasi serta kemanfaatan bagi nasabah," pungkas Piter.

Jenis skema tersebut seringkali meningkatkan rate efektif yang dibayar peminjam hingga 4-5 kali skema pembayaran normal (non-tadpole).

Hati-hati Terjebak Skema Kecebong saat Meminjam Uang di Pindar, ini Risikonya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/18/pinjooo-2102685214.jpg" alt="ILUSTRASI Pinjol." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Pinjol.</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Tekanan dari pinjaman online tidak hanya berdampak pada kondisi keuangan, tetapi juga bisa menggerus kesehatan mental secara perlahan. Rasa323333 cemas, takut ditagih, sulit tidur, hingga perasaan tertekan kerap muncul tanpa disadari.&nbsp; Jika dibiarkan, kondisi ini berisiko berkembang menjadi gangguan psikologis yang lebih serius. Kabar baiknya, kamu bisa mengambil langkah nyata untuk memulihkan sekaligus melindungi kesehatan mental dari dampak pinjol.&nbsp; Mulai dari mengatur keuangan, mencari dukungan sosial, hingga menerapkan teknik relaksasi sederhana, setiap langkah berikut saling melengkapi agar kamu bisa menghadapi tekanan dengan lebih tenang dan terkendali. Berikut 4 cara mengatasi dan mencegah dampak psikologis pinjol seperti dirangkum dari laman Lembaga Pengelola Informasi Pengkreditan (LPIP), IdScore! &nbsp; 1.Kelola Keuangan Dengan Anggaran yang Realistis&nbsp; Langkah awal yang penting adalah menyusun anggaran bulanan secara jujur dan terukur. Catat seluruh pemasukan yang kamu terima, baik dari gaji, honor, maupun usaha sampingan. Setelah itu, prioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan utama seperti makan, transportasi, dan tagihan rutin. Dari sisa dana yang ada, barulah atur pembayaran cicilan pinjol. Usahakan total utang tidak melebihi 30 persen dari pendapatan agar beban finansial tetap terkendali. Dengan anggaran yang jelas, kamu bisa menghindari utang baru dan mengurangi tekanan pikiran akibat ketidakpastian keuangan. &nbsp; 2. Bangun Dukungan Sosial dari Orang Terdekat&nbsp; Kecemasan akan terasa lebih berat jika kamu memikulnya sendirian. Cobalah terbuka kepada keluarga atau teman dekat tentang kondisi keuangan dan perasaan yang sedang kamu alami. Dukungan emosional dari orang-orang terdekat bisa membantu meringankan beban dan memberi perspektif baru.&nbsp; Selain itu, bergabung dengan komunitas, baik online maupun offline, yang fokus pada pengelolaan utang atau kesehatan mental juga bisa menjadi pilihan. Berbagi pengalaman dengan orang yang mengalami hal serupa akan membuat kamu merasa tidak sendirian dan lebih termotivasi untuk bangkit. &nbsp; 3. Pertimbangkan Bantuan Profesional&nbsp; Saat stres dan kecemasan mulai mengganggu aktivitas harian, seperti sulit tidur, mudah lelah, atau kehilangan nafsu makan, jangan ragu mencari bantuan profesional. Psikolog atau konselor berlisensi dapat membantumu memahami pola pikir negatif, mengelola emosi, serta menyusun strategi koping yang sesuai dengan kondisimu. Pendampingan yang terarah juga membantu memantau perkembangan kesehatan mentalmu secara berkelanjutan. &nbsp; 4. Terapkan Teknik Relaksasi Secara Rutin&nbsp; Sisihkan waktu singkat setiap hari untuk menenangkan pikiran. Kamu bisa memulai dengan latihan napas dalam selama 5&ndash;10 menit, tarik napas perlahan melalui hidung, tahan sejenak, lalu hembuskan lewat mulut.&nbsp; Meditasi singkat dengan panduan aplikasi atau video juga efektif untuk meredakan ketegangan. Jangan lupakan aktivitas fisik ringan seperti jalan santai, peregangan, atau yoga, karena olahraga membantu tubuh melepaskan endorfin yang dapat meningkatkan suasana hati dan kualitas tidur. (*) &nbsp; &nbsp;

Pelajari 4 cara efektif untuk mengatasi dampak pinjaman online dan jaga kesehatan mental Anda tetap terjaga.

4 Langkah Efektif Menghadapi Tekanan Pinjaman Online dan Jaga Kesehatan Mental

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/29/bgn33-3668120985.jpeg" alt="Suryati, relawan bagian pemorsian di Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Koja 1, Jakarta Utara. (Dimas Choirul/Jawapos.com)" width="100%">
<figcaption>Suryati, relawan bagian pemorsian di Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Koja 1, Jakarta Utara. (Dimas Choirul/Jawapos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Di sebuah dapur sederhana di Koja, Jakarta Utara, kotak-kotak makan baja tersusun rapi menunggu diisi. Lampu neon putih memantulkan cahaya ke wajah para relawan yang sibuk menakar nasi dan lauk. Di tengah hiruk-pikuk itu, ada sosok perempuan 54 tahun yang tatapannya teduh meski gurat lelah tampak jelas. Dialah Suryati, relawan pemorsian di Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Koja 1, Jakarta Utara. &ldquo;Dari bulan Februari 2025 (kerja di dapur ini), Pak,&rdquo; ujarnya saat ditemui JawaPos.com, belum lama ini. Sebelum dapur MBG hadir, hidup Suryati serba pas-pasan. Ia pernah mencoba berbagai usaha&mdash;berjualan, ikut katering, hingga membuka warung kecil. Semuanya kandas karena tak ada modal yang bisa diputar. &ldquo;Makanya dengan adanya MBG ini, alhamdulillah sekali bisa kebantu buat anak-anak sekolah,&rdquo; tuturnya. Suryati adalah ibu dari empat anak. Suaminya meninggal 14 tahun lalu. Sejak itu, ia menghidupi keluarganya seorang diri. Himpitan kebutuhan kerap membuatnya terpaksa berutang. &ldquo;Utang ke rentenir,&rdquo; ungkapnya lirih. Ia juga sempat terjerat pinjaman online (pinjol), yang kini sudah lunas. Namun cicilan ke rentenir masih menyisakan Rp1 juta. &ldquo;Dengan kerja di sini (SPPG Koja 1) saya sedikit-sedikit utang saya cicilin,&rdquo; tambahnya. Dari bekerja di dapur SPPG Koja 1, ia mendapat penghasilan Rp120 ribu per hari, yang dicairkan setiap dua minggu. Jumlah itu mungkin tak besar, tapi baginya cukup untuk menghidupkan rumah kecilnya: makan, menyekolahkan anak, dan perlahan menutup sisa utang. &ldquo;Ya, cukup lah. Dicukup-cukupin aja, alhamdulillah,&rdquo; katanya. Bagi Suryati, dapur ini bukan hanya tempat menjemput nafkah. Ini juga rumah bagi para perempuan yang sedang berjuang. &ldquo;Bagi kita yang tidak punya suami, ya. Terus untuk teman-teman juga yang suaminya di PHK, alhamdulillah bisa kebantu,&rdquo; ujarnya. Harapan itu kini tumbuh. Ia ingin anak bungsunya bisa kuliah bila program MBG terus berjalan. Dan ada satu mimpi yang ia pendam lama, namun kini mulai ia ucapkan lantang. &ldquo;InsyaAllah saya ingin berangkat umrah. InsyaAllah, InsyaAllah,&rdquo; katanya, penuh keyakinan.

Suryati, relawan pemorsian di Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Koja 1, Jakarta Utara.

14 Tahun Jadi Ibu Tunggal, Kisah Suryati Relawan SPPG yang Bangkit Dari Lilitan Pinjol Hingga Bermimpi Umrah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/18/pinjooo-2102685214.jpg" alt="ILUSTRASI Pinjol." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Pinjol.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di tengah derasnya layanan keuangan digital yang semakin mudah diakses, remaja Indonesia menghadapi ancaman baru berupa meningkatnya paparan risiko finansial.&nbsp; Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan tingkat inklusi keuangan pelajar telah mencapai 69 persen, namun literasinya tertinggal di angka 56,42 persen. Ketimpangan ini membuat perilaku keuangan remaja kian sulit diprediksi, mulai dari belanja impulsif, penggunaan layanan buy now pay later (BNPL), kerentanan terhadap pinjaman online (pinjol) ilegal dan judi online (judol) kian mengancam. Survei nasional juga menunjukkan 64 persen Gen Z mengalami stres finansial, sementara 39 persen sudah menggunakan BNPL untuk memenuhi kebutuhan non-prioritas. Tekanan sosial, budaya konsumtif media sosial, dan akses digital yang tak terbatas semakin memperbesar risiko tersebut. Direktur Edukasi dan Literasi Keuangan OJK, Cecep Setiawan, menegaskan perlunya intervensi pendidikan yang lebih dini. &ldquo;Kemampuan mengelola uang menjadi fondasi penting bagi generasi muda untuk mengambil keputusan finansial yang sehat dan bertanggung jawab. Literasi keuangan bukan hanya menghitung uang, tetapi memahami risiko dan menetapkan prioritas,&rdquo; ujarnya di Jakarta baru-baru ini. Menjawab kondisi ini, berbagai lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat mulai memperluas program literasi finansial di tingkat sekolah menengah. Salah satunya melalui program JA More than Money, inisiatif edukasi keuangan dan kewirausahaan bagi siswa SMP yang dikembangkan oleh Prestasi Junior Indonesia (PJI) bersama mitra sektor perbankan. Sejak September 2025, program tersebut telah menjangkau 1.440 siswa di Jakarta dan Bandung melalui pembelajaran di kelas, mentoring daring, hingga kunjungan edukatif ke lembaga keuangan untuk memahami operasional perbankan serta risiko transaksi digital. Presiden Direktur HSBC Indonesia, Stuart Rogers, menyebut kecakapan finansial sejak dini menjadi faktor penting untuk memitigasi risiko fraud dan kejahatan digital yang banyak menyasar pelajar. Puncak program ditandai dengan kompetisi Financial Literacy Innovation Challenge, yang memperlihatkan kemampuan remaja membaca risiko keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Para siswa merancang beragam solusi kreatif, mulai dari aplikasi pengelolaan uang berbasis kecerdasan artifisial, platform e-money dengan fitur pencatatan keuangan, hingga game edukatif yang mengajarkan kebiasaan menabung dan pengambilan keputusan yang lebih rasional. Dewan Nasional PJI, Natalia Soebagjo, melihat perubahan pola konsumsi remaja sebagai fenomena sosial baru. &ldquo;Remaja mengalokasikan uang bukan hanya untuk kebutuhan masa depan tetapi juga ekspresi diri. Ini positif, tetapi bisa menimbulkan konsumsi impulsif tanpa pemahaman memadai,&rdquo; katanya dalam kesempatan yang sama. Dengan paparan layanan keuangan digital yang kian masif, para ahli menilai literasi finansial bukan lagi pendidikan tambahan, melainkan keterampilan hidup yang menentukan ketahanan generasi muda menghadapi tantangan ekonomi dan digital di masa depan.

Remaja Indonesia menghadapi risiko finansial akibat rendahnya literasi keuangan, program edukasi mulai diperluas untuk mengatasi masalah.

Meningkatnya Risiko Finansial di Kalangan Remaja Indonesia, Pinjol Hingga Judol Mengancam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/20/pinjooolll-2387475169.jpg" alt="Bareskrim Polri menunjukkan barang bukti kejahatan pinjol ilegal yang telah memakan 400 korban. (Polri)" width="100%">
<figcaption>Bareskrim Polri menunjukkan barang bukti kejahatan pinjol ilegal yang telah memakan 400 korban. (Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Meski sudah berulang kali ditindak tegas oleh polisi dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pinjaman online (pinjol ilegal) tidak pernah kapok. Sampai hari ini (20/11) masih ada yang berani berulah. Terbaru, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipid Siber) Bareskrim Polri mengungkap jaringan pinjol ilegal yang beroperasi melalui aplikasi Dompet Selebriti dan Pinjaman Lancar. Total 400 orang menjadi korban.&nbsp; Wadirtipidsiber Bareskrim Polri Kombes Andri Sudarmadi mengungkapkan bahwa kasus tersebut berhasil dibongkar setelah anak buahnya menindaklanjuti laporan yang dibuat oleh korban berinisial HFS. Kepada polisi, korban mengadu telah diancam, diperas, bahkan menjadi korban doxing karena data pribadinya disebarluaskan. Padahal, korban memastikan telah melunasi semua utang-utang pada aplikasi pinjol tersebut. Berdasar hasil penyidikan yang dilakukan oleh polisi, HFS bukan satu-satunya korban. Ada ratusan korban lain yang menjadi mangsa jaringan pinjol ilegal tersebut. Total jumlah korban bahkan menyentuh angka 400 orang. Mereka juga mengalami diancam, diperas, hingga menjadi korban doxing. Teror dialami lewat berbagai platform. Termasuk SMS, pesan WhatsApp, hingga media sosial. Bahkan ada foto korban yang sudah dimanipulasi dalam bentuk konten pornografi.&nbsp; &rdquo;Pinjol ilegal mengambil seluruh data pengguna dari ponsel, mengenakan bunga tidak wajar, lalu melakukan penagihan dengan ancaman dan penyebaran data pribadi. Ini adalah kejahatan yang sangat serius dan meresahkan,&rdquo; ungkap Kombes Andri pada Kamis (20/11).&nbsp; Menurut Andri, korban berinisial HFS sudah mengalami kerugian dengan nilai mencapai Rp 1,4 miliar. Uang sebanyak itu diakumulasi dari pembayaran yang dilakukan berulang oleh korban. Karena itu, polisi menangkap 7 orang tersangka dalam kasus tersebut. Para tersangka terbagi atas 2 klaster. Pertama klaster Desk Collection, kedua klaster pembiayaan atau payment gateway.&nbsp; Tersangka dari klaster pertama sejumlah 4 orang, masing-masing berinisial NEL alis JO, SB, RP, dan STK. Dari tangan para tersangka diamankan 11 telepon genggam, 46 sim card, laptop, dan akun mobile banking. Sementara tersangka pada klaster kedua terdiri atas IJ, AB, dan ADS. Dari tangan 3 tersangka itu diamankan 32 telepon genggam,12 sim card, 9 laptop, mesin EDC, buku rekening, kartu ATM, dokumen perusahaan, dan CCTV. Bukan hanya itu, Polri juga sudah memblokir dan menyita uang dengan nilai Rp 14,28 miliar yang berkaitan dengan kegiatan pinjol ilegal tersebut. Polisi juga tengah memburu 2 orang tersangka lain yang keduanya adalah Warga Negara Asing (WNA) Bareskrim Polri bekerja sama dengan Divhubinter dan Interpol untuk menangkap kedua buron tersebut.&nbsp; &rdquo;Masyarakat harus berhati-hati agar tidak terjerat layanan ilegal yang memanfaatkan data pribadi untuk pemerasan,&rdquo; imbuh Andri. &nbsp; &nbsp;

Direktorat Tindak Pidana Siber Polri ungkap jaringan pinjol ilegal, 400 orang jadi korban pemerasan dan doxing.

Nggak Ada Kapoknya, Pinjol Ilegal Masih Berburu Mangsa Hingga 400 Orang Jadi Korban Doxing dan Pemerasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/18/pinjooo-2102685214.jpg" alt="ILUSTRASI Pinjol." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Pinjol.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jagat media sosial tengah diramaikan perbincangan soal KTP Aceh yang disebut tidak bisa digunakan untuk mendaftar layanan pinjaman daring (pindar) atau kerap disebut pinjol. Hal itu sebagaimana disampaikan warganet yang telah memantik ribuan komentar di dalamnya. Melalui unggahannya di akun Threads, seorang warganet dengan akun @r***f*bri melempar kritik agar pemerintah pusat bisa meniru kebijakan yang diterapkan Pemerintah Provinsi Aceh. Ia menilai jika pemerintah daerah saja bisa memastikan masyarakatnya tidak terjerat pinjol hingga judi online (judol), maka seharusnya pemerintah pusat lebih mampu untuk membuat kebijakan yang sama. "Baru tahu kalau KTP Aceh enggak bisa didaftarin pinjol bahkan mungkin judol. Kalau selevel provinsi aja bisa bikin kebijakan kayak gitu, masa pemerintah pusat gabisa," kata warganet dalam unggahannya, dikutip Selasa (18/11). Hingga berita ini ditulis, unggahan soal KTP Aceh tak bisa didaftarkan pinjol sudah disukai sebanyak 21,8 ribu orang dan telah dibagikan lebih dari 500 kali. Seperti dipantau JawaPos.com, unggahan warganet itu telah memantik banyak komentar. Salah satu yang disematkan adalah soal validasi dari warganet soal KTP Aceh yang tidak bisa didaftarkan alias 'Kebal Pinjol'. "Saya pemegang KTP Aceh. Infonya valid, bahkan shopeepay latter pun saya belum pernah pakai. Ya karena aturan KTP Aceh. Lalu untuk banknya juga super ketat, tidak ada bank konvensional yang tidak syariah. Semua dilabeli syariah," komentar salah satu warganet itu. Lantas, apakah benar KTP Aceh tidak bisa didaftarkan pinjol alias 'Kebal Pinjol'? Merespons hal itu, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S. Djafar menilai bahwa narasi yang disampaikan warganet itu tidak benar alias hoaks. Menurut Entjik, cukup banyak masyarakat Aceh yang telah mengakses layanan pinjol. Itu artinya, kata dia, KTP Aceh emang bisa dipakai untuk pengajuan pinjol. "Wah gak benar tuh (KTP Aceh tidak bisa daftar pinjol). Data pinjol di Aceh cukup banyak" kata Entjik saat dikonfirmasi JawaPos.com, Selasa (18/11). "Itu berita hoax, dalam pemberian kredit tidak ada pengecualian terhadap KTP Aceh," tambahnya. Di sisi lain, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) khusus di Aceh, transaksi pinjol tercatat mencapai Rp 158 miliar per Maret 2025. Angka tersebut hanya turun tipis dari realisasi transaksi pinjol pada November 2024 yang mencapai Rp 178 miliar. Bahkan OJK mencatat, pengguna terbesar pinjol di provinsi yang menerapkan hukum syariat islam itu adalah guru (42 persen), disusul korban pemutusan hubungan kerja (20 persen),. Lalu, ibu rumah tangga (18 persen), pedagang (4 persen), pelajar (3 persen), tukang pangkas (2 persen), dan pengemudi ojek online (1 persen). Sementara itu, per Agustus 2025, nilai outstanding pinjol di Aceh meningkat mencapai Rp 195,67 miliar. Jumlah tersebut merupakan realisasi dari total penerima pinjaman aktif atau entitas mencapai 103.686 akun. Di sisi lain, secara nasional, OJK mencatat outstanding pembiayaan dari industri industri fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) mencapai Rp 90,99 triliun per September 2025. nilai tersebut tercatat tumbuh 22,16 persen secara tahunan atau year on year (yoy).&nbsp; Adapun ttingkat risiko kredit macet di sektor pinjol secara agregat atau wanprestasi 90 hari (TWP90) berada di posisi 2,82 persen per September 2025, naik dari bulan sebelumnya di posisi 2,60 persen.

Jagat media sosial tengah diramaikan perbincangan soal KTP Aceh yang disebut tidak bisa digunakan untuk mendaftar layanan  pinjol.

Viral Warganet Sebut KTP Aceh ‘Kebal Pinjol', Ternyata Faktanya Berbeda!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/21/PINDAR-2-1785141073.jpg" alt="Ilustrasi pemanfaatan fintech P2P. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemanfaatan fintech P2P. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat masih terdapat delapan penyelenggara fintech lending atau pinjaman daring (pindar) yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebesar Rp 12,5 miliar. Kondisi tersebut menjadi perhatian regulator dalam menjaga kesehatan industri pembiayaan digital yang terus berkembang pesat. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman menjelaskan, OJK terus melakukan langkah pembinaan dan pemantauan ketat terhadap delapan penyelenggara Pindar tersebut. "Kami terus melakukan langkah pembinaan dan monitoring secara ketat terhadap action plan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum dimaksud, berupa injeksi modal dari pemegang saham maupun strategic investor yang kredibel," kata Agusman di Jakarta, Selasa (11/11). Selain masalah permodalan, OJK juga mencatat peningkatan jumlah penyelenggara yang memiliki tingkat wanprestasi atau TWP90 di atas ambang batas lima persen. Hingga September 2025, terdapat 22 penyelenggara pindar yang masuk kategori tersebut. "Terhadap mereka, OJK melakukan pemantauan secara ketat terhadap action plan penyelenggara dalam memperbaiki TWP 90 tersebut," ungkapnya. Dari sisi penyaluran pembiayaan, per September 2025 total outstanding pembiayaan Pindar ke sektor produktif tercatat mencapai Rp 31,37 triliun, atau sekitar 34,48 persen dari total pembiayaan industri. Agusman mengakui, tantangan terbesar dalam penyaluran ke sektor produktif masih terkait keterbatasan data kelayakan usaha serta infrastruktur pendukung. Karena itu, OJK mendorong industri untuk memperkuat kemitraan lintas sektor dan memanfaatkan data alternatif agar pembiayaan lebih berkualitas dan tepat sasaran. Dari sisi pendanaan, tren partisipasi lender individu di sektor fintech lending masih relatif stabil. Hingga September 2025, outstanding pendanaan dari lender individu mencapai Rp 5,96 triliun atau 6,5 persen dari total pendanaan di industri Pindar. "Ketentuan batasan pendanaan bagi lender profesional dan nonprofesional akan berlaku paling lambat 1 Januari 2027, sesuai dengan SEOJK 19/2025," terang Agusman. OJK menegaskan, untuk menjaga kepercayaan lender individu, penyelenggara fintech lending harus memperkuat tata kelola, manajemen risiko, serta proses seleksi peminjam. "Prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen menjadi kunci agar kepercayaan terhadap industri Pindar terus meningkat," tutup Agusman.

OJK mencatat delapan penyelenggara fintech lending belum penuhi ekuitas minimum dan tingkat wanprestasi meningkat.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pinjol

Berita Terkini