<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/24/Screenshot-2025-08-24-111847-240774445.png" alt="Ilustrasi seseorang registrasi pinjaman online (Dok. Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi seseorang registrasi pinjaman online (Dok. Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Sejumlah dana yang dapat dicairkan dengan cepat memang sangat menggiurkan bagi segelintir orang tanpa memikirkan risikonya. Kebutuhan yang mendesak atau hutang yang menjerat seringkali menjadi alasan utama. Namun, apakah pinjaman online adalah pilihan yang tepat? Di era yang serba digital ini, berbagai hal berubah bisa dijangkau melalui online. Termasuk pinjaman uang. Dengan kemudahannya, pinjaman online (pinjol) semakin populer. Hanya dengan mendaftarkan data diri beserta nominal yang ingin didapat, dana bisa cair seketika. Bak pisau bermata dua, pinjol juga bisa membawa petaka. Alih-alih mendapat dana cepat, jika meminjam di platform yang salah bisa-bisa justru malah membawa masalah baru dalam kehidupan. Untuk menghindari masalah di kemudian hari, berikut beberapa tips penting agar kamu tidak terjebak pinjol ilegal, dilansir dari&nbsp;bprsbatimakmur.com. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/016474742/10-bank-digital-yang-tawarkan-gratis-transfer-dan-bunga-tabungan-tinggi-ada-seabank-bank-jago-dan-allo-bank">10 Bank Digital yang Tawarkan Gratis Transfer dan Bunga Tabungan Tinggi, Ada SeaBank, Bank Jago dan Allo Bank</a> 1. Pastikan Platform Terdaftar di OJK Sebelum memutuskan untuk meminjam sejumlah dana, sebaiknya cek legalitas platform yang digunakan terlebih dahulu. Pinjol yang legal merupakan bagian dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dan tentu memiliki izin usaha resmi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2. Baca SnK dengan Teliti Pastikan ada transparansi terkait modal, bunga, dan proses cicilan pembayaran yang teratur sesuai dengan aturan main yang diberlakukan OJK dan AFPI. Selain itu, pastikan syarat dan ketentuan yang tertera juga mencakup alamat kantor yang jelas keberadaannya, bukan alamat fiktif. 3. Waspada Phishing Jangan asal menekan link verifikasi yang dikirimkan melalui e-mail atau bahkan WhatsApp pribadimu. Usahakan memilih platform melalui aplikasi yang jelas tergabung di App Store maupun Playstore. 4. Batasi Data yang Kamu Bagikan Harap tetap waspada selama pengisian data diri, perhatikan data apa saja yang diminta. Jika sudah menjurus ke data yang tidak wajar dan terlalu personal seperti foto atm, galeri foto, dan daftar kontak wajib dicurigai sebab bisa saja platform itu illegal. 5. Cek Ketersediaan Layanan Pengaduan Resmi Platform pinjol yang legal dan terdaftar di OJK atau AFPI wajib menyediakan layanan pengaduan yang responsif bagi klien mereka. Ketersediaan layanan ini menunjukkan transparansi dan tanggung jawab mereka terhadap pengguna. Jika situasi memburuk dan terlanjur terjerat dalam jebakan pinjol illegal, jangan khawatir. Kamu bisa segera melapor melalui hotline OJK di 157 atau&nbsp;konsumen@ojk.go.id. Selain OJK, Kominfo juga memfasilitasi pengaduan melalui email&nbsp;aduankonten@kominfo.go.id&nbsp;dan WhatsApp resmi di 08119224545.&nbsp; Perlu diingat selegal apapun pinjaman online, akan jauh lebih baik jika kita tidak pernah menggunakannya sama sekali. Pinjol memang bisa jadi solusi instan, tetapi juga jebakan finansial. Hindari tawaran yang memberi kemudahan berlebih dan berpegang teguh lah pada regulasi. Menjaga kesehatan finansial sejak dini dengan menabung, membuat dana darurat, dan membatasi gaya hidup konsumtif adalah cara paling aman untuk terhindar dari jeratan pinjol. Pinjaman hanya memberi jalan pintas, tetapi kemandirian dalam finansial lah yang memberi jalan panjang dan berkelanjutan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/finance/015062241/ojk-ungkapnan-gen-z-dan-milenial-sumbang-3717-persen-kredit-macet-pinjaman-online">OJK Ungkapnan Gen Z dan Milenial Sumbang 37,17 Persen Kredit Macet Pinjaman Online</a>

Untuk menghindari masalah di kemudian hari, berikut beberapa tips penting agar kamu tidak terjebak pinjol ilegal.

 Jangan Asal Ambil Keputusan! Hindari Jeratan Pinjaman Online Ilegal Lewat 5 Tips Ini 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/OJK3.jpg" alt="Ilustrasi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat pengawasan terhadap entitas keuangan ilegal melalui kerja sama dengan penegak hukum dalam Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti). Deputi Direktur Perencanaan, Pengembangan, dan Edukasi Keuangan OJK, Naomi Triyuliani, mengungkapkan bahwa sejak 2017 hingga 2024, sebanyak 11.389 entitas keuangan ilegal telah ditutup. Rinciannya meliputi 1.528 investasi ilegal, 9.610 pinjaman online (pinjol) ilegal, dan 251 gadai ilegal. &ldquo;Kami terus berkoordinasi dengan penegak hukum untuk menindak entitas-entitas ilegal ini. Upaya ini akan terus dilakukan demi melindungi masyarakat dari praktik keuangan yang merugikan,&rdquo; ujar Naomi dalam acara Media Gathering Rupiah Cepat bertajuk "Pre-Event RC 7th Anniversary: Navigating The Future of Digital Finance Beyond Lending" yang digelar di Jakarta, Selasa (18/3). Naomi juga memaparkan data terbaru mengenai pinjaman daring yang berizin dari OJK. Saat ini, terdapat 97 platform pinjaman daring yang legal, dengan 7 di antaranya beroperasi secara syariah. Total pendanaan yang tercatat mencapai Rp 77,02 triliun, dengan jumlah pengguna aktif sebanyak 22,42 juta rekening. Menariknya, sekitar 60,49% pengguna aktif pinjaman daring didominasi oleh generasi Z (Gen Z) dan generasi Y (Milenial). &ldquo;Karena dominasi pengguna dari kalangan muda ini, kami gencar melakukan literasi dan edukasi keuangan kepada kelompok ini. Mereka perlu memahami pentingnya memilih layanan keuangan yang legal dan logis,&rdquo; tambahnya. Naomi menekankan pentingnya prinsip &ldquo;2L&rdquo; (Legal dan Logis) dalam memilih layanan keuangan. Masyarakat diminta memastikan bahwa entitas yang mereka gunakan memiliki izin dari otoritas berwenang, seperti OJK. Selain itu, masyarakat juga harus waspada terhadap skema penipuan yang menawarkan suku bunga tidak wajar, seperti 20% hingga 30% per bulan. &ldquo;Suku bunga setinggi itu jelas tidak masuk akal dan merupakan indikasi penipuan. Kami selalu mengingatkan masyarakat untuk tidak tergiur iming-iming keuntungan instan,&rdquo; tegasnya. Dalam hal ini, OJK juga telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 40 Tahun 2024 yang memuat hampir 200 pasal untuk memperkuat regulasi di sektor keuangan. POJK ini antara lain membatasi suku bunga, denda, dan mewajibkan proses seleksi peminjaman menggunakan sistem kredit scoring. Selain itu, akses aplikasi pinjaman daring legal hanya terbatas pada kamera, mikrofon, dan lokasi, berbeda dengan pinjol ilegal yang dapat mengakses seluruh data di ponsel pengguna. &ldquo;Pinjol ilegal bahkan bisa meneror keluarga pengguna karena mereka memiliki akses ke data pribadi. Ini yang kami cegah melalui regulasi ketat,&rdquo; jelas Naomi. Untuk meningkatkan perlindungan konsumen, OJK meluncurkan Sistem Layanan Informasi Perbankan (Slip OJK) yang menggantikan BI Checking. Slip OJK memungkinkan masyarakat memeriksa riwayat kredit mereka. Selain itu, OJK juga meluncurkan Anti-Scam Center pada akhir 2024 untuk menangani kasus penipuan keuangan secara lebih cepat dan efektif. &ldquo;Semakin cepat korban melaporkan kasus penipuan, semakin besar kemungkinan dana mereka dapat diselamatkan. Pelaku kejahatan keuangan biasanya sangat cepat dalam menguras dana korban,&rdquo; ujar Naomi. Di samping itu, OJK juga terus menggalakkan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan), sebuah program kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Sasaran prioritas program ini meliputi disabilitas, pelajar, karyawan, UMKM, masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), ibu rumah tangga, perempuan, serta pekerja migran Indonesia (PMI). &ldquo;Mereka termasuk kelompok yang rentan menjadi korban penipuan keuangan. Melalui Gencarkan, kami ingin memastikan masyarakat dapat mengambil keputusan keuangan secara tepat dan terhindar dari praktik kejahatan keuangan,&rdquo; pungkas Naomi. Dengan langkah-langkah tersebut, OJK berkomitmen untuk menciptakan ekosistem keuangan yang aman, transparan, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. &nbsp;

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menutup 11.389 entitas keuangan ilegal, terbesar adalah praktik pinjaman online (pinjol) sebanyak 9.610.

OJK Tutup 11.389 Entitas Keuangan Ilegal Sejak 2017-2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/OJK.jpg" alt="Ilustrasi Gedung kantor pusat Otoritas Keuangan (OJK), Jakarta. OJK mengawasi perusahaan asuransi, termasuk perusahaan asuraansi jiwa yang melakukan operasional di Indonesia." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung kantor pusat Otoritas Keuangan (OJK), Jakarta. OJK mengawasi perusahaan asuransi, termasuk perusahaan asuraansi jiwa yang melakukan operasional di Indonesia.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ini peringatan bagi pebisnis pinjaman online (pinjol ilegal). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) bakal memperberat hukuman bagi perusahaan sektor jasa keuangan yang beroperasi secara ilegal.  Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan hukuman bagi pinjol ataupun perusahaan yang menawarkan investasi tanpa izin OJK bisa diperberat.  "Dengan penerapan UU P2SK kegiatan sektor jasa keuangan yang tanpa izin bisa mendapatkan hukuman berat. Pertama, denda bisa sampai Rp 1 triliun, dan kedua, pidana penjara," katanya Friderica dalam Sosialisasi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan di Jakarta, Selasa.  Dengan penerapan UU P2SK, OJK juga telah mendapatkan penegasan kewenangan untuk memperkuat pelindungan konsumen dan masyarakat, khususnya melalui pengawasan Perilaku Pasar (Market Conduct) pelaku usaha jasa keuangan.  Ia menyebutkan pada 2022 OJK menerima 350 ribu pengaduan dengan 90 persen dari pengaduan tersebut terindikasi melanggar aturan OJK, baik aturan terkait kesehatan perusahaan jasa keuangan maupun terkait market conduct.  "Kebanyakan pelanggaran market conduct. Jadi kita lakukan pemeriksaan, dan sekarang kita mulai kenakan sanksi kepada pelanggaran market conduct dengan Undang-Undang baru," katanya.  Adapun dalam melakukan pelindungan konsumen, OJK berpedoman pada prinsip strike the right balance.  "Artinya jika konsumen terlindungi dengan baik maka industri jasa keuangan akan semakin berkembang karena besarnya kepercayaan konsumen terhadap produk dan layanan jasa keuangan," katanya.​​​​​​​  OJK meminta agar pelaku usaha jasa keuangan selalu memperhatikan aspek pelindungan konsumen mulai dari desain, penyampaian informasi, dan penawaran produk.  "Pengawasan market conduct dilakukan secara onsite dan offsite untuk memastikan penerapan ketentuan perlindungan konsumen melalui pemeriksaan tematik, pemeriksaan khusus, market intelligence (operasi intelijen pasar), dan pemantauan," pungkasnya.

Tegas, OJK Bilang Beleid Ini Bakal Memperberat Hukuman Pinjol Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG_20211028_163417-1.jpg" alt="Kepala Bidang Humas Polda Sulsel Kombespol E. Zulpan. Darwin Fatir/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Bidang Humas Polda Sulsel Kombespol E. Zulpan. Darwin Fatir/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya telah berhasil mengamankan sebelas orang tersangka terkait kasus pinjaman online ilegal di Jakarta. Sebelas orang tersangka tersebut tertangkap setelah penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya membongkar 58 aplikasi pinjaman online ilegal.  Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan mengatakan, pengungkapan penipuan tersebut bermula dari adanya laporan korban yang masuk ke Polda Metro Jaya pada bulan Maret lalu. Kemudian, polisi menyelidiki hingga menangkap para pelaku pada bulan Apri-Mei 2022. 11 orang pelaku itu ditangkap di daerah Jakarta Barat hingga di Jakarta Pusat.  Zulpan menjelaskan, aksi penipuan ini dipimpin oleh seorang perempuan yang berinisial DRS yang berperan sebagai pimpinan dan pria yang berinisial S yang berperan sebagai manajer.  "DRS ini perempuan peran sebagai leader. S laki-laki peran sebagai manajer," ujarnya di Polda Metro Jaya, Jumat (27/5).  Sementara, sembulan tersangka lainnya berinisial MIS, IS, JN, LP, OT, AR, FIST, T, dan AP berperan sebagai penagih utang atau debt collector. Namun, mereka hanya bekerja dengan menggunakan komputer saja.  “Mereka menagih kirim kata-kata tidak senonoh, pengancaman dan lain sebagainya. Mereka yang perempuan ini pakai data kirim ancaman ke peminjam," tuturnya.  Zulpan mengungkapkan, para tersangka juga mengancam menyebarkan data diri peminjam saat mereka menagih hutangnya. Para tersangka menggunakan kata-kata ancaman kepada nasabah. Bahwa akan disebarkan data milik nasabah ke seluruh kontak nasabah yang membuat nasabah takut.  “Terkait dengan data dirinya tersebar ke orang lain," ucapnya.Seluruh orang tersangka dalam kasus ini sudah diamankan di Polda Metro Jaya. Para tersangka dijerat Pasal 27 ayat 4 Juncto Pasal 45 ayat 4 dan atau Pasal 29 Juncto Pasal 45 B dan atau Pasal 32 ayat 2 Juncto Pasal 46 ayat 2 dan atau Pasal 34 ayat 1 Juncto Pasal 50 UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.  "Ancaman maksimal 10 tahun penjara dan denda pidana paling banyak Rp 10 miliar," pungkasnya.

Polda Metro Jaya Tangkap 11 Tersangka Pinjol Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/FINTECH-JAWA-POS.jpg" alt="Ilustrasi fintech" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi fintech</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Upaya menjauhkan masyarakat dari jerat layanan pinjaman online (pinjol) ilegal juga dilakukan penyelenggara pinjol resmi. Di antaranya, menurunkan biaya dan bunga pinjaman hingga 50 persen.  Dengan langkah itu, kata Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Adrian Gunadi, masyarakat yang membutuhkan dana lebih memilih pinjol resmi ketimbang yang bodong.  AFPI juga telah menindak tegas anggota mereka yang terlibat atau terafiliasi dengan pinjol ilegal. Dia memberikan contoh sanksi yang baru dijatuhkan kepada rekanan penyedia jasa penagihan.  Upaya lainnya adalah melakukan sertifikasi terhadap rekanan atau agensi debt collector atau penagih utang. Kemudian menyiapkan layanan pengaduan masyarakat.  Dia mengakui, selama ini pengaduan paling banyak memang terkait praktik pinjol ilegal. Menurut dia, edukasi fintech kepada masyarakat masih perlu digencarkan. ”Belum banyak masyarakat yang memahami perbedaan antara pinjol legal dan ilegal,” katanya.  Sekjen AFPI Sunu Widyatmoko menjelaskan lebih lanjut bahwa penurunan bunga pinjaman itu bersifat sementara. Hanya sebulan ke depan. Penurunan tersebut meliputi beban bunga dan biaya-biaya lainnya. "Selama ini dibatasi (biaya dan bunga) pinjaman harian maksimal 0,8 persen. Biaya dan bunga itu bakal diturunkan menjadi 0,4 persen per hari,” katanya.  Dia mengakui, penurunan tersebut bakal berdampak pada beberapa aspek. Di antaranya, pinjol resmi bakal lebih selektif memilih calon peminjam. Profil risiko akan disesuaikan. Dengan begitu, dana kredit yang disalurkan semakin berkurang.  Sunu juga berharap perbankan ikut mendukung gerakan menjauhkan masyarakat dari jerat pinjol ilegal tersebut. Di antaranya, bisa memberikan pengurangan biaya-biaya seperti payment gateway.  Selain itu, Sunu meminta perbankan tidak lagi memberikan layanan kepada pinjol ilegal. Dia menegaskan, dalam operasionalnya pinjol ilegal tetap membutuhkan jasa perbankan atau lembaga keuangan resmi lainnya.  Ketua Klaster Pendanaan Multiguna AFPI Rina Apriana menyampaikan beberapa perbedaan pinjol legal dan ilegal. Pinjol resmi umumnya berbasis aplikasi yang tersedia di Google PlayStore. Sementara itu, pinjol ilegal sangat agresif menawarkan layanan mereka melalui SMS.  Kemudian, bunga dan waktu pinjaman oleh pinjol ilegal tidak jelas. Mereka tidak mengikuti aturan mana pun. Termasuk aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ada pinjol ilegal yang menyalurkan kredit dengan tempo sebulan. Tetapi, baru dua pekan nasabahnya sudah ditagih untuk membayar utang.  Rina juga menyampaikan, pinjol resmi tidak memiliki akses data yang luas. Sedangkan pinjol ilegal memiliki akses data yang bebas. Misalnya, akses foto. Pinjol ilegal juga bebas menyebar data nasabahnya kepada siapa pun. Dia mengatakan, layanan keuangan berbasis digital, termasuk pinjol yang terdaftar dan diawasi OJK, saat ini berjumlah 106 unit.  Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan telah merumuskan alasan-alasan hukum untuk menjerat pelaku pinjol ilegal. Baik secara perdata maupun pidana. Pemerintah ingin hadir dan menyelamatkan rakyat dari tindakan pemerasan maupun pengancaman.  Secara perdata, pinjol ilegal tidak memenuhi syarat. Yakni, tidak terdaftar dalam administrasi pemerintah maupun OJK sehingga dinilai tidak sah.  Secara pidana, terdapat sejumlah alternatif undang-undang (UU) yang dapat menjerat. Misalnya, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 27, 29, dan 32. Pasal 27 menyebut setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi maupun dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik.  "Itu terkait penyebaran foto-foto porno dan tidak pantas yang digunakan untuk mengancam dan menakut-nakuti peminjam agar malu,” terang Mahfud.  Dia meminta para korban berani melapor polisi. Nanti korban diberi perlindungan oleh Polri maupun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).  Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) OJK Tongam Lumban Tobing mengatakan, secara pidana, pinjol ilegal dapat dianggap melakukan pemerasan sesuai 368 KUHP. Juga terjerat pasal 335 KUHP karena melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Serta, pelanggaran UU ITE dan perlindungan konsumen.  "Jadi ya benar tidak usah bayar karena memang tidak memenuhi syarat dan tidak sesuai landasan hukum,” tandasnya.

Pinjol Resmi Turunkan Biaya dan Bunga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/WhatsApp-Image-2021-10-16-at-12.10.30.jpg" alt="Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat AKBP Roland Ronaldy. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat AKBP Roland Ronaldy. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat tetapkan enam tersangka baru kasus pinjaman online (pinjol) ilegal di Jogjakarta yang digerebek beberapa waktu lalu.  Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat AKBP Roland Ronaldy mengatakan, total ada tujuh tersangka yang ditetapkan setelah sebelumnya satu debt collector ditetapkan tersangka. Adapun tujuh tersangka itu berinisial GT, AZ, MZ, RS, AB, EA, dan EM.  ”Jadi perannya itu ada yang sebagai pengawas, mengawasi pelaksanaan kolektor; ada sebagai HRD yang merekrut di awal, dan ada perannya sebagai teknisi,” kata Roland seperti dilansir dari Antara di Polda Jawa Barat, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (18/10).  Menurut Roland, tak menutup kemungkinan pihaknya mengembangkan kasus itu hingga bisa mengungkap tersangka lain atau tersangka pimpinan kelompok pinjol ilegal itu. ”Mudah-mudahan dalam waktu singkat bisa kita dapatkan pemilik perusahaan pinjol ilegal ini,” ujar Roland.  Adapun Roland menjelaskan, para operator atau debt collector bekerja setelah mendapat nama-nama nasabah yang berutang dari atasannya. Mereka memang diberi arahan untuk menyampaikan ancaman kepada nasabah yang tak mampu membayarkan utangnya ke pinjol tersebut.  ”Iya, sementara seperti itu (ada arahan untuk mengancam),” terang Roland.  Sejauh ini, menurut dia, baru satu korban dari pinjol ilegal yang diketahui pihaknya. Satu korban tersebut merupakan korban yang membuat laporan.  ”Kemungkinan juga ada korban yang lain, masyarakat yang pernah menjadi korban silakan hubungi kami,” tutur Roland Ronaldy.  Dalam kasus itu, ketujuh tersangka dikenakan pasal 29 UU ITE jo pasal 45b, pasal 34, dan pasal 34 KUHP. Mereka, lanjut Roland, terancam hukuman mulai dari sembilan tahun penjara.

Polda Jabar Tetapkan Enam Tersangka Baru Pinjol Ilegal Jogjakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/kapolri-vidcon-polda.jpg" alt="Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo saat video conference dengan jajaran Polda, Selasa (12/10). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo saat video conference dengan jajaran Polda, Selasa (12/10). (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Suara sumbang terkait pinjaman online (pinjol) ilegal yang meresahkan terus bermunculan. Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo memastikan polisi tidak akan tinggal diam. Dia menginstruksikan kepada seluruh jajaran kepolisian untuk menindak tegas pinjol ilegal yang telah merugikan masyarakat.  Kapolri mengatakan, aktivitas pinjol ilegal butuh penanganan khusus. Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga memberi perhatian khusus karena merugikan masyarakat yang tengah berjuang di tengah pandemi Covid-19. ''Lakukan upaya pemberantasan dengan strategi pre-emtif, preventif maupun represif," kata Sigit saat memberikan pengarahan kepada Polda melalui video conference di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (12/10).  Untuk Pre-Emtif, Sigit menekankan kepada seluruh jajarannya untuk aktif melakukan edukasi dan sosialisasi serta literasi bahayanya memanfaatkan layanan pinjaman online ilegal. Dia juga akan mendorong kementerian atau lembaga untuk melakukan pembaharuan regulasi pinjol  Dari segi preventif, Sigit meminta jajarannya untuk melakukan patroli Siber di media sosial. Berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga dalam membatasi ruang gerak transaksi keuangan dan penggunaan perangkat keras ilegal. "Represif, lakukan penegakan hukum dengan membentuk satgas penanganan pinjol ilegal, berkoordinasi dengan stakeholder terkait. Buat posko penerimaan laporan dan pengaduan, lakukan koordinasi, serta asistensi dalam setiap penanganan perkara," papar Sigit.  Sigit juga menyoroti bagaimana pinjol ilegal menjerat masyarakat. Menurutnya, pinjol ilegal memanfaatkan warga yang ekonominya terdampak pandemi Covid-19. Lantas, mereka memberikan promosi atau tawaran yang membuat masyarakat tergiur. Padahal, janji manis dari pinjol ilegal hanya sesaat.  "Harus segera dilakukan penanganan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat," ujar Sigit. Dia juga mengatakan kalau polri telah memiliki kerja sama tentang pemberantasan pinjaman online ilegal dengan OJK, Bank Indonesia, Kemenkominfo, serta Kementerian Koperasi dan UMKM.  Dari data yang dimilikinya, pinjol ilegal makin merugikan karena data diri korban bakal dimanfaatkan. Terutama, saat korban telat membayar atau tidak bisa melunasi pinjamannya. Makin miris karena Sigit menyebut ada beberapa kasus bunuh diri lantaran terjerat bunga yang besar dari pinjol ilegal.  "Banyak juga ditemukan penagihan yang disertai ancaman. Bahkan dalam beberapa kasus ditemukan para korban sampai bunuh diri akibat bunga yang semakin menumpuk dan tidak membayar," ucap kata Sigit.  Hingga Oktober 2021, Polri menerima 370 laporan polisi terkait kejahatan pinjol ilegal. Dari jumlah itu, 91 diantaranya telah selesai, 278 proses penyelidikan, dan tiga tahap penyidikan.

Kapolri Perintahkan Tindak Tegas Pinjol Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/selfie_KTP.jpg" alt="Ilustrasi kartu tanda penduduk (KTP). Kliwon/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kartu tanda penduduk (KTP). Kliwon/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pakar keamanan siber Doktor Pratama Persadha meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Polri memberantas pinjaman online (pinjol) ilegal. Menyusul jual beli selfie KTP secara tidak sah yang makin marak di platform media sosial.  "Kasus selfie KTP yang diperjualbelikan ini memang cukup meresahkan karena dibarengi atau diikuti dengan tindak kejahatan transfer tanpa sepengetahuan korban ke rekeningnya oleh pinjol ilegal,” kata Pratama Persadha seperti dilansir dari Antara di Semarang, Selasa (29/6).  Pratama mengemukakan hal itu ketika merespons jual beli data pribadi di media sosial yang harganya rata-rata mulai Rp 15 ribu hingga Rp 25 ribu atau tergantung kelengkapan identitas dan baru atau lamanya data tersebut.  Jika ditelusuri (tracing), menurut Pratama, asal mula kebocoran itu, kemudian diperjualbelikannya foto KTP selfie adalah dari vendor yang membantu verifikasi dari berbagai aplikasi. Tidak hanya aplikasi populer semacam dompet digital, aplikasi seperti PLN mobile juga membutuhkan foto KTP selfie untuk verifikasi.  ”Untuk membantu verifikasi ini, ternyata diperbantukan pihak ketiga sebagai vendor. Selain itu, ada pula yang berasal dari kebocoran pinjol ilegal juga, bahkan jumlahnya relatif cukup banyak. Hal ini mengingat mereka ini tidak concern terhadap security sehingga para pelaku kejahatan siber mudah sekali meretasnya,” terang Pratama Persadha.  Dalam kasus yang pertama kali viral, lanjut Pratama, adalah saat pegawai vendor yang melakukan verifikasi OVO, ternyata langsung melakukan kontak via WA kepada orang yang datanya sedang mereka verifikasi. Hal itu lantas viral di medsos.  "Celah inilah yang juga dimanfaatkan dengan menjual foto selfie ke pinjol ilegal,” kata Pratama Persadha yang juga ketua Lembaga Riset Siber Indonesia Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) itu.  Sebenarnya, Pratama menjelaskan, ada dua hal yang dilakukan, yakni pinjol melakukan transfer ke rekening pemilik kartu tanda penduduk (KTP) asli dengan harapan pinjol bisa menagih dengan bunga tinggi. Selain itu, pelaku yang memiliki foto KTP selfie itu bisa saja membuat rekening palsu, kemudian melakukan apply ke pinjol dan transfer ke rekening yang mereka buat.  ”Kedua hal tersebut sama-sama sangat merugikan masyarakat,” tutur Pratama Persadha.  Oleh karena itu, Pratama menegaskan, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK seharusnya bisa menjadi solusi. Namun, sayang rencana menjadikan debitur financial technology (fintech) masuk SLIK OJK masih belum terealisasi.  ”Yang nantinya bisa masuk hanya debitur fintech yang terdaftar resmi di OJK, sedangkan fintech pinjol ilegal tidak bisa,” kata Pratama yang juga dosen pascasarjana di Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN).  Karena tidak masuk SLIK OJK dan BI Checking (pencatatan informasi dalam sistem informasi debitur yang berisikan riwayat kelancaran atau non performing credit payment/collectability debitur), menurut Pratama, relatif sulit untuk mengecek. Namun, fintech bisa memasukkan debitur hitam yang wanprestasi ke black list OJK.  ”Menjadi masalah utama bila berurusan dengan fintech pinjol ilegal. Mereka tidak bisa mendaftarkan debitur ke OJK, jadi sejak awal mereka memilih jalan pedang dengan debt collector (penagih utang),” kata Pratama Persadha.

OJK-Polri Diminta Berantas Pinjol Ilegal Terkait Jual Beli Selfie KTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kominfo-imbau-jangan-asal-pakai-aplikasi-pinjam-uang-ini-bahayanya_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Financial technology (fintech). Kominfo Imbau Jangan Asal Pakai Aplikasi Pinjam Uang, Ini Bahayanya. pymnts.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Financial technology (fintech). Kominfo Imbau Jangan Asal Pakai Aplikasi Pinjam Uang, Ini Bahayanya. pymnts.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sejak keluar telegram Kabareskrim Komjen Agus Andrianto untuk memberantas pinjaman online (pinjol) ilegal, sedikitnya 47 kasus ditangani kepolisian. Sejumlah modus untuk menghindari jangkauan penegak hukum diungkap. Misalnya, bos dan server pinjol ilegal berada di luar negeri.  Sesuai dengan data Bareskrim, ada 47 kasus pinjol ilegal yang ditangani Bareskrim dan polda se-Indonesia. Terbanyak di Polda Metro Jaya dengan 30 kasus. Diikuti Polda Jawa Barat dan Sumatera Selatan masing-masing empat kasus. Bareskrim juga menangani dua kasus pinjol ilegal.  Kasubdit V Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Kombespol Ma’mun menjelaskan, salah satu kasus pinjol yang ditangani di Bareskrim adalah pinjol ilegal Rp Cepat. Lima tersangka sudah ditangkap. Satu kasus lagi masih diselidiki. ”Di jajaran polda, banyak sekali kasus pinjol,” kata dia kemarin (22/6).  Dalam menangani kasus pinjol ilegal, kata dia, penyidik kadang menemukan tantangan besar. Ada sejumlah hal yang biasanya membuat penyidik harus bekerja ekstrakeras. Salah satunya, pinjol ilegal mengubah alamat situs atau web. Bukan hanya itu, di tengah penyelidikan, pinjol ilegal juga memindah server dan pengendali bosnya. ”Baru disentuh, sudah pindah,” ujarnya.  Bahkan, bos dan server pinjol ilegal berada di luar negeri. Menurut Ma’mun, banyak pinjol ilegal yang menempatkan server di luar negeri. ”Pengendalinya juga tidak berada di Indonesia,” ungkapnya.  Bos atau pengendali ini tidak bisa dilacak karena menggunakan nomor handphone luar negeri. Dalam kasus pinjol Rp Cepat, dua bosnya merupakan warga negara Tiongkok berinisial XW dan GK. ”Belum ketangkap sekarang pelaku utamanya,” paparnya.  Dia menjelaskan, bos pinjol ilegal biasanya berkunjung ke Indonesia hanya untuk merekrut pegawai. Dengan begitu, tampaknya pinjol ilegal memiliki modus bekerja dari luar negeri. Tujuannya, menghindari penegakan hukum terhadap mereka. ”Semua pelaku kejahatan pasti berupaya tidak kena jerat,” ujarnya.  Terkait dengan solusi untuk menghentikan modus bos dan server pinjol di luar negeri, Ma’mun menuturkan bahwa salah satu jalannya adalah menahan pelaku. Namun, bila terkait dengan kebijakan negara, penanganannya bisa berbeda.  ”Setelah menangani kasus pinjol ilegal ini, saya merasa membutuhkan kebijakan negara untuk mengendalikan orang menelepon dari luar negeri,” terang dia.  Hingga Juni 2021, Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (SWI OJK) telah memblokir 3.193 pinjol ilegal. Saat ini jumlah penyelenggara fintech peer-to-peer lending yang terdaftar dan berizin di OJK mencapai 125 perusahaan. Selain itu, ada enam pembatalan tanda bukti terdaftar fintech lending.  Ketua SWI OJK Tongam Lumban Tobing menyebutkan, saat ini jumlah nasabah fintech mencapai 60 juta orang. Dari jumlah tersebut, nilai pinjaman dana akumulatif mencapai Rp 150 triliun. Artinya, pinjol sebenarnya sangat membantu keuangan masyarakat. ”Yang menyengsarakan itu kalau masyarakat masuk ke pinjol ilegal,” ujarnya.  Tongam menuturkan, pinjol ilegal harus ditangani dari dua sisi. Baik dari pelaku maupun konsumen. Pihaknya melakukan patroli siber bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mengantisipasi adanya penyedia jasa pinjol ilegal. Tindakan tegas berupa pemblokiran situs.  ”Namun, kami blokir hari ini, besoknya bikin baru. Makanya, sangat sulit bagi kami kalau cuma memberantas dari sisi pelaku,” ujarnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/18/06/2021/polri-bongkar-pinjol-ilegal-pinjam-rp-175-juta-cairnya-rp-225-ribu/">Polri Bongkar Pinjol Ilegal, Pinjam Rp 1,75 Juta, Cairnya Rp 225 Ribu</a>  Dari sisi konsumen, lanjut Tongam, pentingnya literasi keuangan masyarakat. Berdasar pengamatannya, ada dua tipe konsumen. Pertama, yang memang tidak mengetahui status ilegal dari pinjol. Kedua, yang terpaksa meminjam karena butuh dana. ”Kesalahan terbesar di masyarakat kita itu meminjam untuk gali lubang tutup lubang,” ungkapnya.

Tangani 47 Kasus Pinjol, Polri Terkendala Server di Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Bamsoet.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan masyarakat untuk bijaksana dalam memanfaatkan financial teknologi pinjaman online (Pinjol). Keberadaannya yang dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses permodalan, jangan sampai justru menjerat masyarakat dalam lilitan hutang.  "Disisi lain, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Otoritas Jasa Keuangan, juga harus membuat aturan main yang jelas terkait pinjaman online. Khususnya dalam proses penagihan piutang, jangan sampai membuat malu si peminjam. Apalagi sampai menggunakan cara-cara teror, intimidasi, bahkan mempermalukan peminjam," ujar Bamsoet usai menerima pengurus  Kongres Advokat Indonesia, di Jakarta, Kamis (3/6).  Pengurus Kongres Advokat Indonesia yang hadir antara lain Presiden Tjoejoe Sandjaya Hernanto, Wakil Presiden Heru Notonegoro, Wakil Presiden Umar Husein, Wakil Presiden Aldwin Rahardian, Sekretaris Umum Ibrahim dan anggota Rudi Kabunang.  Ketua DPR RI ke-20 ini juga mendorong Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Otoritas Jasa Keuangan menertibkan dan menindak tegas berbagai teknologi finansial (Tekfin) Pinjol yang sudah membuat resah masyarakat. Mengingat masih banyak ditemukan Pinjol yang hadir di playstore dan appstore tidak memiliki izin OJK.  "Jika perlu bekukan rekening pinjol ilegal tersebut. Maraknya Tekfin Pinjol ilegal tidak lain karena masih lemahnya regulasi dalam mengatur keberadaan mereka. Tidak jarang mereka menjerat konsumen dengan menyalahgunakan data pribadi, penerapan bunga tinggi, hingga melakukan intimidasi," jelas Bamsoet.  Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini menerangkan, korbannya tidak hanya masyarakat yang meminjam uang. Melainkan juga orang yang ada dalam daftar kontak telepon yang bersangkutan, yang tak tahu menahu dengan kasus pinjaman online. Namun juga harus menghadapi intimidasi dari Pinjol.  "Polisi harus memanggil dan menindak tegas Pinjol ilegal. Kominfo juga harus meminta pengelola appstore dan playstore menghapus aplikasi Pinjol ilegal dari appstore dan playstore. Karena masyarakat memandang aplikasi Pinjol yang ada di appstore dan playstore adalah legal/resmi," pungkas Bamsoet.

MPR Minta Pemerintah Tindak Tegas dan Bekukan Rekening Pinjol Ilegal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pinjaman online ilegal

Berita Terkini