<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/25/pindar-2845015467.jpg" alt="Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI memaparkan Hasil Studi Dampak Fintech Lending terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Indonesia, Rabu (25/2)/(Dimas Choirul/Jawapos.com)." width="100%">
<figcaption>Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI memaparkan Hasil Studi Dampak Fintech Lending terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Indonesia, Rabu (25/2)/(Dimas Choirul/Jawapos.com).</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com &ndash; Platform pinjaman daring (pindar) berizin dinilai memberi kontribusi terhadap perekonomian melalui pembiayaan kepada masyarakat. Hal itu terungkap dalam riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mengenai platform AdaKami.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Riset tersebut memperkirakan pada 2024 kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berada di kisaran Rp6,95 triliun hingga Rp10,96 triliun. Dampak muncul dari efek berganda penyaluran pinjaman yang meningkatkan aktivitas ekonomi lokal serta permintaan barang dan jasa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam periode penelitian, sedikitnya 185 sektor ekonomi memperoleh nilai tambah dari aktivitas tersebut. Tiga sektor dengan dampak terbesar ialah jasa lembaga keuangan lainnya (21,34%), jasa pendidikan pemerintah (10,03%), dan perdagangan selain mobil dan sepeda motor (9,30%).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, penyaluran pinjaman juga diperkirakan membuka kesempatan kerja bagi sekitar 47&ndash;78 ribu orang di 17 sektor industri, di antaranya perdagangan besar dan eceran, jasa pendidikan, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Kepala LPEM FEB UI Mohamad Dian Revindo menjelaskan pembiayaan mendorong konsumsi rumah tangga sehingga menggerakkan berbagai sektor ekonomi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/017241034/mari-elka-pangestu-bongkar-rahasia-indonesia-pernah-tekuk-amerika-di-wto-soal-rokok-kretek">Mari Elka Pangestu Bongkar Rahasia Indonesia Pernah Tekuk Amerika di WTO Soal Rokok Kretek</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan demikian, dukungan terhadap sektor ekonomi riil terjadi melalui penguatan permintaan barang dan jasa produktif yang memicu aktivitas ekonomi dan produksi, setidaknya dalam jangka pendek," ungkapnya, Rabu (25/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Chief of Public Affairs Adakami Karissa Sjawaldy mengatakan pihaknya berupaya menyediakan pembiayaan yang inklusif. Dengan komitmen pengelolaan secara kehati-hatian serta bertanggung jawab membawa manfaat luas bagi masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kontribusi positif yang dihasilkan melalui aktivitas pembiayaan ini mendorong Adakami untuk terus menghadirkan layanan yang berkelanjutan serta meningkatkan literasi keuangan pengguna, Dengan demikian, pendanaan yang disalurkan dapat membantu masyarakat agar dapat bertahan, tumbuh, dan beradaptasi di tengah dinamika ekonomi, sekaligus mendukung penguatan ekonomi nasional," ujar Karissa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bantalan keuangan rumah tangga Penelitian juga menemukan pinjaman berfungsi sebagai bantalan keuangan (financial buffer) untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan menjaga tingkat konsumsi. Pengguna memanfaatkannya saat menghadapi guncangan ekonomi seperti pemutusan hubungan kerja, sakit, atau kematian anggota keluarga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebanyak 24,51% responden menyatakan tanpa pinjaman daring mereka harus memakai tabungan atau menjual aset. Rata-rata pengeluaran peminjam sekitar Rp4,8 juta per bulan dengan tabungan hampir Rp700 ribu, relatif lebih tinggi dibanding kelompok lain.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain kebutuhan rumah tangga, pembiayaan juga dipakai sebagai modal usaha. Sekitar 53,1% pengguna memanfaatkan pinjaman untuk menambah stok barang, sementara 28,1% melaporkan peningkatan omzet. Sektor yang paling banyak memanfaatkan ialah perdagangan, akomodasi dan makan minum, serta pertanian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Survei turut mencatat 89,2% responden memahami bunga, biaya, dan tenor pinjaman, menunjukkan tingkat literasi keuangan relatif baik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Penyaluran pinjaman diperkirakan membuka kesempatan kerja bagi sekitar 47–78 ribu orang di 17 sektor industri.

Studi LPEM FEB UI Soroti Dampak Pinjaman Daring terhadap Konsumsi Rumah Tangga

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/21/PINDAR-2-1785141073.jpg" alt="Ilustrasi pemanfaatan fintech P2P. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemanfaatan fintech P2P. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kebutuhan dana mendesak kerap datang tanpa aba-aba. Mulai dari biaya kesehatan, kebutuhan rumah tangga, hingga modal usaha kecil yang harus segera dipenuhi. Di tengah kondisi tersebut, layanan pinjaman online atau pinjol menjadi salah satu opsi yang banyak dilirik masyarakat. Data menunjukkan, pertumbuhan pinjaman daring di Indonesia mencapai 22,16 persen per September 2025. Angka ini mencerminkan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap layanan keuangan digital, khususnya untuk pinjaman jangka pendek. Namun, tingginya minat tersebut juga diiringi risiko jika masyarakat tidak cermat memilih penyedia layanan. Mengapa Pinjaman Online Berizin OJK itu Penting? Salah satu kunci utama agar pinjaman online tidak berubah menjadi beban adalah memastikan platform yang digunakan berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Status ini bukan sekadar formalitas, melainkan jaminan bahwa penyedia layanan wajib mematuhi aturan ketat, mulai dari batas bunga, transparansi biaya, hingga perlindungan data pribadi pengguna. Pinjol ilegal kerap menawarkan proses instan tanpa kejelasan skema bunga dan denda. Sebaliknya, pinjaman online resmi diwajibkan menyampaikan seluruh ketentuan sejak awal, sehingga pengguna bisa mempertimbangkan kemampuan finansial sebelum mengajukan pinjaman. Tips Memilih Pinjaman Online yang Aman Agar tidak salah langkah, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum mengajukan pinjaman online. Pertama, cek legalitas penyedia pinjaman melalui situs resmi OJK atau kanal informasi publik yang tepercaya. Lalu, perhatikan transparansi biaya. Layanan resmi akan menjelaskan bunga, biaya administrasi, tenor, dan cicilan secara terbuka di awal pengajuan. Ketiga, sesuaikan tenor dengan kemampuan bayar. Pinjaman jangka pendek sebaiknya digunakan untuk kebutuhan yang memang bisa segera ditutup, bukan konsumsi berulang dan perlu dicatat, pinjol resmi hanya meminta data yang relevan, bukan akses ke seluruh kontak atau galeri pribadi. Pinjaman Jangka Pendek untuk Kebutuhan Nyata Di tengah kebutuhan akan layanan yang aman dan fleksibel, sejumlah platform pinjaman daring berizin OJK mulai menghadirkan produk pinjaman jangka pendek dengan skema cicilan yang lebih terukur. Salah satunya KlikCair, yang sejak 2018 beroperasi sebagai penyedia pinjaman daring resmi. Produk terbarunya, KlikNano, dirancang untuk menjawab kebutuhan dana mendesak tanpa harus mengganggu tabungan utama. Skema pinjaman jangka pendek dengan pilihan tenor dan cicilan fleksibel memungkinkan pengguna menyesuaikan pinjaman dengan kebutuhan dan kemampuan finansial. Seluruh proses lengajuan diklaim dilakukan secara digital, mulai dari pendaftaran hingga pencairan dana, tanpa perlu datang ke kantor fisik. Namun yang paling krusial, seluruh ketentuan pinjaman disampaikan secara transparan di awal, sesuai prinsip kepatuhan terhadap regulasi OJK. Direktur Utama KlikCair, Andreaw, menegaskan bahwa inovasi layanan keuangan digital harus berjalan seiring dengan tanggung jawab. Menurutnya, teknologi seharusnya tidak hanya mempercepat akses dana, tetapi juga membantu masyarakat mengambil keputusan finansial yang lebih bijak. "Kami menghadirkan opsi pinjaman jangka pendek dan cicilan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan,dengan menjunjung tinggi aspek transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi," ujar dia melalui keterangannya. Literasi Keuangan jadi Kunci Ke depan, tantangan terbesar layanan pinjaman daring bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga membangun literasi dan kepercayaan. Masyarakat perlu memahami bahwa pinjaman online bukan solusi jangka panjang, melainkan alat bantu keuangan yang harus digunakan secara terencana. Dengan memilih pinjaman online yang berizin, transparan, dan diawasi OJK, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan mendesak tanpa terjebak risiko finansial di kemudian hari. Di tengah pesatnya perkembangan layanan keuangan digital, sikap cermat dan bijak tetap menjadi perlindungan terbaik bagi konsumen.

Tips memilih pinjaman online aman dan berizin OJK agar kebutuhan dana mendesak terpenuhi tanpa risiko bunga dan denda tersembunyi.

Dana Mendesak Tanpa Bikin Panik, Simak Tips Memilih Pinjol Aman dan Tepercaya

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/21/PINDAR-2-1785141073.jpg" alt="Ilustrasi pemanfaatan fintech P2P. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemanfaatan fintech P2P. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan angka kredit industri fintech lending atau pinjaman online (pinjol) atau pinjaman daring (pindar) sebesar 25,45 persen secara tahunan (yoy) dengan nilai mencapai Rp 94,85 triliun per November 2025. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman menyatakan di Jakarta, Jumat, bahwa tingkat pertumbuhan tersebut juga didukung dengan Tingkat Wanprestasi 90 hari (TWP90) yang terjaga di posisi 4,33 persen. "Industri pinjaman daring atau pindar outstanding pembiayaan pada November 2025 tumbuh 25,45 persen year-on-year dengan nilai nominal sebesar Rp 94,85 triliun," kata Agusman dalam konferensi pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Desember 2025, Jumat (9/1). Lebih lanjut, Agusman memberkan bahwa kinerja positif industri pindar tersebut juga berdampak terhadap peningkatan kinerja perusahaan pembiayaan. Hal ini terlihat dari piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan yang tumbuh 1,09 persen (yoy) pada November 2025 menjadi Rp 506,82 triliun. Selain berkat kinerja industri pindar, pertumbuhan tersebut terutama didukung oleh pembiayaan modal kerja yang naik sebesar 8,99 persen (yoy). Agusman juga membeberkan bahwa profil risiko perusahaan pembiayaan pun tetap terjaga dengan rasio Non-Performing Financing (NPF) Gross atau pembiayaan bermasalah bruto tercatat sebesar 2,44 persen dan NPF Net sebesar 0,85 persen. "Sementara gearing ratio perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,13 kali, jauh berada di bawah batas maksimum yang ditetapkan OJK sebesar 10 kali," jelasnya. Di sisi lain, industri modal ventura tumbuh 1,20 persen (yoy) pada November 2025 dengan nilai pembiayaan mencapai Rp 16,29 triliun. Sedangkan, industri pergadaian juga mencatatkan kinerja yang positif, bahkan penyaluran pembiayaan pergadaian melonjak signifikan sebesar 42,88 persen (yoy) menjadi Rp 125,44 triliun. "Pembiayaan terbesar di industri pergadaian disalurkan dalam bentuk produk gadai, yaitu sebesar Rp 102,75 triliun atau mendominasi 81,92 persen dari total pembiayaan yang disalurkan," pungkas Agusman.

OJK catat utang pinjol naik 25,45 persen jadi Rp 94,85 triliun per November 2025. Pertumbuhan ini didukung pembiayaan modal kerja

OJK: Utang Pindar Melesat 25,45 Persen Tembus Rp 94,85 Triliun per November 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/24/Screenshot-2025-08-24-111847-240774445.png" alt="Ilustrasi seseorang registrasi pinjaman online (Dok. Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi seseorang registrasi pinjaman online (Dok. Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Skema pembayaran tadpole (kecebong) &mdash; pola cicilan yang jauh lebih besar di awal dan mengecil di periode berikutnya &mdash; tengah menjadi sorotan. Dalam peluncuran Survei Potret Sumber Pembiayaan dan Perilaku Peminjam di Indonesia, Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, mengungkapkan bahwa banyak peminjam pinjaman daring (Pindar) dalam situasi darurat tidak menyadari bahwa skema ini justru merugikan mereka. Tidak seperti skema cicilan normal yang dibagi merata setiap bulannya, peminjam dipaksa membayar jumlah yang jauh lebih besar di awal. Dalam wawancara mendalam, sejumlah responden mengaku harus membayar 50&ndash;75 persen dari total pinjaman pada cicilan pertama, sementara sisa 25&ndash;50 persen dilunasi melalui cicilan tetap atau semakin kecil di periode berikutnya. Jenis skema tersebut seringkali meningkatkan rate efektif yang dibayar peminjam hingga 4-5 kali skema pembayaran normal (non-tadpole). Meskipun keduanya memiliki rate yang sama rata, namun skema tadpole berpotensi melanggar ketentuan batas maksimum suku bunga dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada beberapa kasus, porsi terbesar di awal tersebut tidak hanya terjadi dari jumlah pembayaran cicilan, melainkan juga frekuensi pembayaran yang lebih sering, sehingga tekanan cicilan menjadi jauh lebih berat pada tenor awal. "Saya membayangkan, untuk apa konsumen Pindar meminjam untuk tenor enam bulan kalau dalam satu atau dua bulan sudah (harus)&nbsp;sebagian besar lunas,ˮ ujar Piter dalam keterangannya, Kamis (18/12). Dalam risetnya, Segara Research Institute menyimpulkan bahwa skema pembayaran tadpole sangat merugikan konsumen. Oleh karena itu, sesuai semangat pelindungan konsumen, skema tadpole seharusnya dilarang. Untuk mengatasi dampak negatif dari skema tadpole, Segara menyampaikan rekomendasi kepada OJK supaya meningkatkan edukasi dan menyusun regulasi yang melarang praktik skema tadpole. Regulasi tersebut hendaknya mendefinisikan secara tegas skema pembayaran yang dikategorikan sebagai skema tadpole. Misalnya, memasukkan porsi fee yang sangat besar di awal pinjaman secara tidak transparan dikategorikan sebagai skema tadpole yang merugikan nasabah. "Yang paling utama adalah transparansi sekaligus upaya edukasi serta kemanfaatan bagi nasabah," pungkas Piter.

Jenis skema tersebut seringkali meningkatkan rate efektif yang dibayar peminjam hingga 4-5 kali skema pembayaran normal (non-tadpole).

Hati-hati Terjebak Skema Kecebong saat Meminjam Uang di Pindar, ini Risikonya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/21/PINDAR-2-1785141073.jpg" alt="Ilustrasi pemanfaatan fintech P2P. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemanfaatan fintech P2P. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat masih terdapat delapan penyelenggara fintech lending atau pinjaman daring (pindar) yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebesar Rp 12,5 miliar. Kondisi tersebut menjadi perhatian regulator dalam menjaga kesehatan industri pembiayaan digital yang terus berkembang pesat. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman menjelaskan, OJK terus melakukan langkah pembinaan dan pemantauan ketat terhadap delapan penyelenggara Pindar tersebut. "Kami terus melakukan langkah pembinaan dan monitoring secara ketat terhadap action plan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum dimaksud, berupa injeksi modal dari pemegang saham maupun strategic investor yang kredibel," kata Agusman di Jakarta, Selasa (11/11). Selain masalah permodalan, OJK juga mencatat peningkatan jumlah penyelenggara yang memiliki tingkat wanprestasi atau TWP90 di atas ambang batas lima persen. Hingga September 2025, terdapat 22 penyelenggara pindar yang masuk kategori tersebut. "Terhadap mereka, OJK melakukan pemantauan secara ketat terhadap action plan penyelenggara dalam memperbaiki TWP 90 tersebut," ungkapnya. Dari sisi penyaluran pembiayaan, per September 2025 total outstanding pembiayaan Pindar ke sektor produktif tercatat mencapai Rp 31,37 triliun, atau sekitar 34,48 persen dari total pembiayaan industri. Agusman mengakui, tantangan terbesar dalam penyaluran ke sektor produktif masih terkait keterbatasan data kelayakan usaha serta infrastruktur pendukung. Karena itu, OJK mendorong industri untuk memperkuat kemitraan lintas sektor dan memanfaatkan data alternatif agar pembiayaan lebih berkualitas dan tepat sasaran. Dari sisi pendanaan, tren partisipasi lender individu di sektor fintech lending masih relatif stabil. Hingga September 2025, outstanding pendanaan dari lender individu mencapai Rp 5,96 triliun atau 6,5 persen dari total pendanaan di industri Pindar. "Ketentuan batasan pendanaan bagi lender profesional dan nonprofesional akan berlaku paling lambat 1 Januari 2027, sesuai dengan SEOJK 19/2025," terang Agusman. OJK menegaskan, untuk menjaga kepercayaan lender individu, penyelenggara fintech lending harus memperkuat tata kelola, manajemen risiko, serta proses seleksi peminjam. "Prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen menjadi kunci agar kepercayaan terhadap industri Pindar terus meningkat," tutup Agusman.

OJK mencatat delapan penyelenggara fintech lending belum penuhi ekuitas minimum dan tingkat wanprestasi meningkat.

Delapan Fintech Lending Belum Penuhi Ekuitas Minimum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/08/afpi-hongkong-998133493.jpg" alt="AFPI dengan delegasi Pindar di Indonesia Pavillion saat Hong Kong Fintech Week 2025. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>AFPI dengan delegasi Pindar di Indonesia Pavillion saat Hong Kong Fintech Week 2025. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) memimpin delegasi Indonesia dalam ajang Hong Kong FinTech Week (HKFW) 2025. Ajang ini sendiri merupakan salah satu konferensi dan pameran fintech terbesar di dunia yang mempertemukan regulator, investor, serta pelaku utama industri keuangan digital global. Keikutsertaan AFPI pada HKFW 2025 menjadi langkah strategis untuk memperkokoh posisi Indonesia sebagai pusat pertumbuhan fintech lending di Asia Tenggara sekaligus menarik minat investor global terhadap ekosistem fintech Indonesia yang inovatif dan berfokus pada perlindungan konsumen.&nbsp; Ketua Umum AFPI, Entjik S. Djafar, menyoroti pentingnya menjalin kerja sama dengan Hong Kong guna memperkuat konektivitas regional. &ldquo;Hong Kong memiliki peran strategis sebagai pusat finansial dan inovasi di Asia bahkan di dunia. Kolaborasi dalam bidang teknologi, pendanaan, dan tata kelola akan membantu mempercepat pengembangan sektor fintech Indonesia agar semakin kompetitif dan berstandar internasional,&rdquo; jelas Entjik beberapa waktu lalu. Dalam kegiatan tersebut, AFPI tampil sebagai exhibitor bersama sejumlah anggotanya, Amartha, Pinjamin, Privy, dan MonetaPay. Mereka menampilkan peluang kolaborasi, model bisnis berkelanjutan, serta kontribusi sektor fintech lending terhadap peningkatan inklusi keuangan nasional. Entjik menegaskan bahwa partisipasi di ajang ini bukan hanya sekadar promosi, melainkan juga kesempatan untuk memperluas kemitraan strategis lintas negara bagi ekosistem Pindar. &ldquo;Melalui Hong Kong FinTech Week, kami ingin memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki ekosistem fintech lending yang berkembang pesat dengan tata kelola yang kuat dan prinsip perlindungan konsumen sebagai prioritas. Model bisnis kami bukan hanya inklusif, tetapi juga investor-friendly karena dijalankan di bawah kerangka regulasi yang jelas dan berintegritas tinggi,&rdquo; ujar Entjik. Pindar sendiri telah menjadi motor penggerak inklusi keuangan di Indonesia dengan menjangkau masyarakat serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sebelumnya belum tersentuh lembaga keuangan formal. Berkat dukungan infrastruktur digital yang semakin merata, mulai dari identitas digital, konektivitas internet, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan, Pindar kini mampu memperluas akses pembiayaan hingga ke wilayah terpencil. &ldquo;Melalui infrastruktur digital yang kuat, platform fintech lending dapat menilai kelayakan kredit dengan lebih akurat dan menjangkau UMKM di seluruh Indonesia. Dalam konteks regional, hal ini juga membuka peluang bagi kolaborasi lintas negara, khususnya di kawasan ASEAN dan Tiongkok,&rdquo; jelas Entjik. Partisipasi AFPI dan anggotanya di HKFW diharapkan semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat pertumbuhan fintech di Asia Tenggara, sekaligus membuka peluang investasi dan kerja sama internasional yang berkelanjutan. Selama berada di Hong Kong, AFPI juga berkesempatan menjadi pembicara dalam sesi yang diadakan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI). Direktur Eksekutif AFPI Yasmine Meylia Sembiring memberikan edukasi kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) terkait pentingnya memahami dan memilih layanan pinjaman daring yang legal serta terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia mengimbau para PMI agar tidak mudah tergiur oleh tawaran pinjaman ilegal yang sering menjerat dengan bunga tinggi dan praktik penagihan yang tidak beretika. Dalam kesempatan tersebut, Yasmine juga menjelaskan cara memeriksa legalitas platform pinjaman secara mandiri serta mengenali ciri-ciri pindar ilegal yang perlu diwaspadai. &ldquo;Dengan pemahaman yang baik, PMI dapat menggunakan layanan Pindar untuk tujuan positif seperti mendukung kebutuhan usaha, pendidikan, atau membantu keluarga di Tanah Air,&rdquo; ujar Yasmine. Sebagai informasi, pada tahun ini HKFW mengusung tema &ldquo;Fintech Redefined: Building Trust and Global Connectivity&rdquo; dengan melibatkan 37.000 peserta, 800 pembicara, 700 exhibitor, serta delegasi dari lebih dari 30 negara. &nbsp; &nbsp;

AFPI memimpin delegasi Indonesia di HKFW 2025, memperkuat posisi fintech lending di Asia Tenggara dan menarik investasi global.

AFPI Pimpin Delegasi Indonesia, Menyatukan Fintech dan Inovasi di Hong Kong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/11/pindar-3920874388.jpg" alt="Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar (dua dari kanan) dalam diskusi di kantor Center of Economic and Law Studies (Celios), Jakarta, Senin (11/8). (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar (dua dari kanan) dalam diskusi di kantor Center of Economic and Law Studies (Celios), Jakarta, Senin (11/8). (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) memastikan tidak pernah ada kesepakatan antar pelaku usaha fintech lending alias pinjaman daring (pindar) dalam menetapkan tingkat bunga pinjaman. Seluruh pengaturan bunga dilakukan berdasarkan arahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagai bentuk perlindungan konsumen dari praktik pinjaman online (pinjol) ilegal. "Yang jelas tidak ada niat jahat dan tidak ada niat untuk keuntungan," kata Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar saat memberikan kesaksian dalam sidang perkara kesepakatan bunga fintech lending di Kelapa Gading, Jakarta, Selasa (21/10).&nbsp; Pada awalnya, OJK meminta AFPI untuk mengatur agar bunga maksimum ditetapkan sebesar 0,8 persen per hari. Mengacu pada regulasi Financial Conduct Authority (FCA) Inggris. Arahan tersebut disampaikan secara verbal dalam rapat antara OJK dan AFPI, tanpa surat atau dokumen tertulis. "AFPI sempat keberatan, namun tetap mengikuti karena dianggap bagian dari upaya melindungi masyarakat. OJK meminta kami mengatur bunga karena belum memiliki dasar hukum untuk melakukannya sendiri," ungkapnya.&nbsp; Situasi berubah setelah disahkannya Undang-undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) pada 2023. Beleid itu memberikan kewenangan penuh kepada OJK dalam mengatur industri fintech lending. Yang kemudian menetapkan bunga maksimum 0,3 persen per hari. Entjik menjelaskan, penurunan bunga dari 0,8 persen menjadi 0,4 persen, dan kemudian menjadi 0,3 persen, merupakan instruksi OJK. Kebijakan ini diambil sebagai respon atas maraknya praktik pinjol ilegal dan berbagai dampak sosial. Termasuk kriminalitas dan bunuh diri. "AFPI menegaskan bahwa tidak pernah ada kesepakatan antar anggota dalam menentukan tingkat bunga. Penetapan bunga dilakukan berdasarkan arahan OJK, bukan hasil koordinasi atau kesepakatan internal antar pelaku usaha. Batas bunga yang diatur adalah batas atas (ceiling), bukan batas bawah, sehingga persaingan tetap hidup," bebernya.&nbsp; Skema peer-to-peer (P2P) lending berbeda dengan perbankan. Karena fungsinya sebagai perantara antara lender dan borrower. Pengenaan bunga sebelum adanya pengaturan batas maksimum oleh AFPI dilakukan melalui kesepakatan antara lender dan borrower. Di masa awal kemunculannya pada 2018, sekitar 90 persen dana lender berasal dari luar negeri. Model pinjaman didominasi oleh jangka pendek, harian hingga bulanan. "Kebanyakan digunakan oleh pedagang ultra mikro," ujar Direktur Utama DanaRupiah itu. Terhadap situasi persaingan usaha, Entjik kembali menegaskan, tidak ada praktik penetapan harga seragam yang merugikan konsumen. Penetapan bunga maksimum merupakan kebijakan regulator, bukan hasil kesepakatan pelaku usaha. Penetapan batas bunga justru bertujuan melindungi publik dari ekses negatif pinjol ilegal yang sempat marak. "Tidak ada penetapan harga seragam, anggota AFPI tetap bersaing secara sehat dalam penentuan bunga dan model bisnis," tandasnya.

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia menegaskan bahwa penetapan bunga pinjaman dilakukan berdasarkan arahan OJK.

AFPI Tegaskan Tidak Ada Niat Jahat dalam Penentuan Bunga Pindar: Tidak Ada Niat Keuntungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/08/OJK-08-1683051550.jpg" alt="Ilustrasi lambang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi lambang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Industri pinjaman daring (pindar) mampu mencatatkan kinerja yang solid di tengah ketidakpastian dan tantangan ekonomi global. Meski demikian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencermati sejumlah tantangan yang berpotensi memengaruhi keberlanjutan kinerja industri. Terutama dari sisi kualitas kredit dan ketahanan permodalan. Per Juli 2025, industri pindar membukukan laba secara agregat sebesar Rp 1,34 triliun. Didorong peningkatan outstanding pendanaan menjadi Rp 84,66 triliun. Dengan rasio pendanaan macet alias tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) terjaga di posisi 2,75 persen. "OJK mencermati adanya potensi risiko terkait kualitas kredit atau gagal bayar, yang dapat berdampak pada laba industri. Meskipun demikian, kami terus mendorong industri pindar untuk melakukan langkah mitigasi risiko yang diperlukan melalui langkah-langkah tindakan pengawasan dan pembinaan kepada enyelenggara pindar," kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman, Senin (8/9). Meski begitu, OJK tidak membantah terdapat 20 penyelenggara pindar yang memiliki TWP90 di atas 5 persen. Namun jumlah ini telah berkurang satu dibandingkan bulan sebelumnya. Untuk itu, regulator telah meminta action plan untuk menurunkan rasio tersebut. Dari sisi pendanaan, kontribusi lender perbankan menunjukkan pertumbuhan signifikan. Outstanding pendanaan dari perbankan meningkat 40,09 persen year-on-year (YoY) mencapai Rp 54,10 triliun. Nilai tersebut mewakili 63,90 persen dari total outstanding pendanaan industri pindar.&nbsp; "Peningkatan ini sejalan dengan stimulus kebijakan/regulasi pada POJK 40/2024 untuk memperkuat ekosistem pindar melalui kerja sama dengan LJK (lembaga jasa keuangan) lainnya, termasuk perbankan," terang Agusman.&nbsp; OJK juga mencatat masih terdapat 9 penyelenggara pindar yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebesar Rp 12,5 miliar. Seluruhnya telah menyerahkan action plan kepada OJK. Dengan strategi mulai dari penambahan modal disetor oleh pemegang saham eksisting, mencari investor strategis, hingga merger dengan penyelenggara lain. Menurut Agusman, langkah konsolidasi melalui merger dan akuisisi akan memperkuat industri pindar. Dengan memiliki modal yang mumpuni, berdaya tahan, dan ekspansi lebih tinggi. "Sehingga meningkatkan kontribusinya dalam memperluas akses keuangan masyarakat," bebernya.&nbsp; Tak Ada Kartel, Suku Bunga Diatur Demi Konsumen Terkait investigasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait dugaan praktik kartel oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Agusman menuturkan, pengaturan batas maksimum manfaat ekonomi atau suku bunga di industri pindar merupakan bagian dari upaya perlindungan konsumen. Sekaligus menjaga integritas industri pindar yang tengah berkembang pesat. Pengaturan ini juga menjadi pembeda antara penyelenggara resmi yang diawasi OJK dan layanan ilegal yang merugikan konsumen. "Pengaturan batas maksimum manfaat ekonomi (suku bunga) pindar oleh AFPI sebagai bagian dari ketentuan kode etik (pedoman perilaku) sebelum terbitnya SEOJK No.19/SEOJK.06/2023 merupakan arahan OJK pada saat itu yang telah ditegaskan dalam Surat OJK Nomor S408/NB.213/2019 tanggal 22 Juli 2019," jelasnya. Dalam pasal 84 POJK 40/2024, memberikan peran penting kepada asosiasi dalam menciptakan pengawasan berbasis disiplin pasar. Mencakup penguatan dan penyehatan penyelenggara pindar serta penanganan pengaduan dari konsumen. "Dalam kaitan ini, AFPI diminta untuk turut membantu menertibkan anggotanya memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan yang terkait dengan batas maksimum manfaat ekonomi," ujar Agusman. Ketentuan tersebut telah diperkuat dalam Surat Edaran OJK (SEOJK) No.19/SEOJK.06/2025 tentang penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Regulasi ini disusun untuk mendorong ekosistem pendanaan digital yang sehat, berkelanjutan, dan menerapkan prinsip kehati-hatian. "OJK mencermati dan menghormati jalannya proses hukum terkait dugaan pelanggaran kartel bunga dan berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan iklim persaingan usaha yang sehat dalam industri pindar," ucap Agusman.&nbsp; Sementara itu, AFPI menegaskan platform pindar tidak pernah melakukan kesepakatan harga di 2018, seperti dugaan yang dilayangkan KPPU. Surat Keputusan (SK) Code of ConductAsosiasi yang disebut sebagai alat bukti kesepakatan antar platform oleh KPPU juga telah dicabut pada 8 November 2023. Sesuai mulai berlakunya SEOJK 19-SEOJK.06-2023 yang diterbitkan OJK. "Kami ingin menegaskan bahwa tidak pernah ada kesepakatan penetapan batas maksimummanfaat ekonomi (suku bunga) antar platform di 2018-2023. Pasca ditetapkannya SEOJK19-SEOJK.06-2023 yang berlaku di akhir 2023, kami telah mencabut Code of Conduct danpatuh pada regulasi. Kembali saya sampaikan bahwa batas maksimum manfaat ekonomi(suku bunga) merupakan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada saat itu untukmelindungi konsumen dari predatory lending dan pinjol ilegal yang memasang bunga sangattinggi. Hal ini juga sudah kami sampaikan ke KPPU," ucap Ketua Bidang Hubungan Masyarakat AFPI Kuseryansyah. Sebelumnya, studi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang mengutip data OJK, menyebutkan, sepanjang 2024 jumlah entitas pinjol ilegal mencapai 3.240. Sekitar 30 kali lipat lebih banyak dibandingkan platform pindar resmi yang hanya berjumlah 97 entitas. Data ini menegaskan masih besarnya tantangan dalam melindungi masyarakatdari praktik pinjol ilegal.&nbsp; "Masifnya penyebaran pinjol ilegal menuntut pelaku usaha berizinuntuk menetapkan mekanisme perlindungan konsumen, salah satunya membatasi sukubunga supaya terjangkau dan tidak membebani," tambahnya.&nbsp;

OJK mencermati tantangan yang berpotensi memengaruhi kinerja industri Pindar, utamanya sisi kualitas kredit dan ketahanan permodalan.

Pindar Raup Laba Rp 1,34 Triliun, OJK Soroti Risiko Kredit dan Pemenuhan Modal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/06/WhatsApp-Image-2023-07-06-at-161617-1460829058.jpg" alt="Ilustrasi: Fintech sebagai solusi keuangan modern." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Fintech sebagai solusi keuangan modern.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) berhasil mencatatkan prestasi baru dengan meraih Rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) untuk 'Siaran Literasi Pinjaman Daring Terlama'. Melalui podcast tayangan langsung di YouTube selama 25 jam nonstop pada 21&ndash;22 Agustus 2025, program ini menghadirkan lebih dari 25 topik dalam 50+ sesi. Mulai dari pemahaman dasar mengenai pinjaman daring (pindar), literasi keuangan digital, bahaya pinjol ilegal, hingga peran industri pindar dalam sinergi membangun perekonomian nasional. Ketua Bidang External Affairs and Advocacy AFPI, Harza Sandityo, membawakan materi terkait tata kelola platform Pindar. Dalam sesi tersebut, Harza menegaskan bahwa industri pindar merupakan bagian dari lembaga jasa keuangan yang sangat teregulasi. "Ada banyak kesalahpahaman di masyarakat yang menganggap bahwa industri ini belum memiliki peraturan yang memadai. Padahal, OJK telah mengeluarkan banyak peraturan, termasuk salah satu diantaranya POJK 40 Tahun 2024, yang mengatur secara rinci aspek-aspek tata kelola yang baik atau good corporate governance (GCG). Regulasi ini diperkuat oleh Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang secara resmi menjadikan pindar sebagai lembaga jasa keuangan," jelasnya, Sabtu (30/8). Lebih lanjut, Harza menjelaskan bahwa tantangan terbesar industri saat ini bukanlah ketiadaan aturan, melainkan kesenjangan literasi dan advokasi. Sebagai industri yang relatif baru memasuki usia 10 tahun, baik pelaku usaha maupun masyarakat, yang masih perlu belajar dan beradaptasi dengan cepatnya perubahan regulasi. "Literasi keuangan adalah PR besar kita bersama sebagai bangsa. Kami percaya, kunci untuk membangun ekosistem yang sehat adalah meningkatkan pemahaman di semua pihak, baik dari sisi platform maupun pengguna. Dengan goodwill dari semua pihak termasuk platform, pemberi dana (lender), dan penerima dana (borrower), sangat penting untuk menjaga ekosistem ini tetap sehat dan sustainable," kata Harza yang juga menjabat sebagai Direktur Easycash itu. Capaian AFPI dalam meningkatkan literasi pindar di masyarakat mendapat apresiasi dari Easycash. Direktur Utama Easycash, Nucky Poedjiardjo, menilai, program literasi yang digetol dilakukan mencerminkan komitmen bersama seluruh pelaku industri untuk menghadirkan ekosistem keuangan digital yang lebih inklusif dan berkelanjutan.&nbsp;Nucky juga menyampaikan dengan adanya transparansi dan kolaborasi yang kuat, industri pindar dapat terus berkembang dengan baik. Di sisi lain, dia juga mengingatkan para penerima dana untuk bertanggung jawab dan tidak menganggap sepele pinjaman, karena hal ini dapat memengaruhi reputasi kredit mereka di masa depan. "Tata kelola yang baik dan etika industri adalah fondasi utama bagi keberlanjutan industri P2P Lending di Indonesia. Dengan komitmen bersama, industri ini dapat terus tumbuh sehat, transparan, dan berintegritas," tutup Nucky.

AFPI raih Rekor MURI dengan siaran literasi pinjaman daring terlama, meningkatkan pemahaman keuangan digital di masyarakat.

AFPI Raih Rekor MURI untuk Siaran Literasi Pinjaman Daring Terlama 25 Jam Nonstop

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/11/pindar-3920874388.jpg" alt="Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar (dua dari kanan) dalam diskusi di kantor Center of Economic and Law Studies (Celios), Jakarta, Senin (11/8). (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar (dua dari kanan) dalam diskusi di kantor Center of Economic and Law Studies (Celios), Jakarta, Senin (11/8). (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Meski penetapan batas maksimum manfaat ekonomi terus disesuaikan, outstanding pinjaman daring (pindar) masih tumbuh double digit. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengakui permintaan masih tinggi. Seiring dengan peralihan masyarakat pengguna pinjaman online (pinjol) ilegal ke pindar. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding pembiayaan industri pindar tumbuh 25,06 persen Year-on-Year (YoY) pada Juni 2025. Dengan nominal menjadi Rp 83,52 triliun. Meski, realisasi itu menurun dibandingkan pertumbuhan Mei 2025 sebesar 27,93 persen YoY.&nbsp; "Yang jelas trennya (pertumbuhan pembiayaan pindar) naik terus. Karena ada perpindahan, switching dari pinjol ilegal ke pindar.&nbsp;Itu yang kita harapkan memang. Kami menyebutnya virgin borrower," kata Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar dalam diskusi di kantor Center of Economic and Law Studies (Celios), Jakarta, Senin (11/8).&nbsp; Menurut dia, secara nominal memang tidak terlalu besar. Berkisar Rp 200-500 miliar setiap bulan. Sebab, Entjik mengklaim penyaluran pembiayaan lewat pinjol ilegal bisa mencapai Rp 230-260 triliun.&nbsp; Untuk membedakan pindar dan pinjol ilegal, OJK mengatur batas maksimum manfaat ekonomi melalui SEOJK nomor 19/SEOJK.06/2023. Dengan tujuan melindungi masyarakat dari suku bunga tinggi. Sehingga membantu AFPI menertibkan anggotanya agar mematuhi ketentuan yang berlaku. Saat ini, regulator menetapkan batas maksimum manfaat ekonomi untuk pinjaman konsumtif dengan tenor kurang dari 6 bulan sebesar 0,3 persen per hari. Sedangkan, tenor lebih dari 6 bulan sebanyak 0,2 persen per hari. Untuk pinjaman produktif, segmen usaha mikro dan ultra mikro tenor kurang dari 6 bulan sebesar 0,275 persen per hari. Sedangkan tenor lebih dari 6 bulan 0,1 persen per hari. Sementara pinjaman segmen usaha kecil dan menengah untuk tenor kurang dari maupun lebih dari 6 bulan sebesar 0,1 persen per hari. "Menurut riset kami, acuan suku bunga segini sudah pas. Karena memang (tenor pembiayaan) pindar itu short term. Kalau diturunkan lagi,&nbsp;saya khawatir disbursement akan turun. Sehingga pinjol ilegal akan merajalela," ungkap Entjik.&nbsp; Meski permintaan pembiayaan tinggi, lanjut dia, AFPI tetap selektif. Dengan melalui proses asesmen dan credit scoring. Jika memenuhi, tentu pindar akan menyalurkan pembiayaannya.&nbsp; Dengan begitu, kualitas pembiayaan pindar tetap terjaga. Tercermin dari tingkat risiko kredit secara agregat (TWP90) berada di posisi 2,85 persen per Juni 2025. Menurun dibanding bulan sebelumnya di level 3,19 persen.&nbsp; "Sehingga yang virgin-virgin (borrower) ini nggak dulu deh. Kalau analisis dan credit scoring-nya kurang. Lebih milih ke (borrower) existing saja. Karena track record ada," jelasnya.&nbsp; Direktur Pengembangan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Hari Gamawan menyatakan, pembatasan manfaat ekonomi atau bunga tidak menghambat pertumbuhan industri pindar. Justru ketika tidak dikontrol, justru bunga pinjol akan semakin tinggi. "Ini menjadi kebijakan untuk menjaga&nbsp;jangan sampai hal-hal yang tidak baik termasuk suku bunga menjadi masalah di masyarakat," katanya.&nbsp; Selain itu, OJK terus mendorong penguatan permodalan, tata kerola, manajemen risiko, dan sumber daya manusia (SDM). Sehingga industri pindar dibangun dengan rencana yang matang bersama dengan seluruh stakeholder. Dengan begitu, akan juga menguatkan dari sisi perlindungan konsumen.

Kredit pinjaman daring (pindar) tumbuh 25,06 persen YoY pada Juni 2025 meski ada penetapan batas maksimum bunga.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pindar

Berita Terkini