<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/13/sDHCY2NHYmsaQqH9xi5oSQ3uYrFVlfYws0zv4bSb-1978323638.jpg" alt="Ilustrasi tiang listrik di tengah jalan. Warga menyoroti biaya yang harus mereka bayar untuk meminta PLN memindahkan tiang listrik dari tanah mereka. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tiang listrik di tengah jalan. Warga menyoroti biaya yang harus mereka bayar untuk meminta PLN memindahkan tiang listrik dari tanah mereka. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus warga diminta membayar belasan juta rupiah untuk pemindahan tiang listrik PLN kembali viral di media sosial. Seorang pemilik rumah mengungkapkan kekesalannya setelah menerima surat resmi berkop PLN yang mewajibkan dirinya membayar Rp 12.691.245 atau Rp 12,6 juta. &ldquo;Isi suratnya ini yang kemudian membuat saya emosi. Jadi di sini tertulis, sesuai RAP yang dihitung PLN, kita diharuskan membayar untuk memindahkan tiang itu, 12.691.245,&rdquo; tulis warga dalam unggahannya yang ramai dibicarakan di TikTok, X dan Instagram. Pengunggah juga menyoroti poin kedua dalam surat tersebut yang menyebutkan biaya pemindahan merupakan biaya pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga, bukan menjadi pendapatan PLN. &ldquo;Nah di poin kedua yang musykil (pelik, tidak masuk akal) menurut saya. Biaya tersebut adalah biaya pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga, bukan menjadi pendapatan PLN. Ini yang seharusnya menjadi bahan diskusi, bahan kajian untuk teman-teman pegiat tindak pidana korupsi,&rdquo; lanjut dia yang meminta PLN memindahkan tiang listrik dari halaman rumahnya. Warga itu menambahkan bahwa meski telah memproses permintaan pemindahan tiang listrik di halaman rumahnya, ia tetap diminta membayar.&nbsp; &ldquo;Pada tanggal 23 pagi setelah petugas PLN itu pulang, ini saya posting lagi dan yang viral sampai hari ini. Bagi saya ini pemerasan,&rdquo; tulisnya. Menariknya, setelah unggahan viral di media sosial, petugas PLN disebut langsung datang pada siang harinya dan memindahkan jaringan listrik hanya dalam waktu beberapa jam.&nbsp; &ldquo;Siangnya sekitar jam 2, PLN datang, datang untuk nyopoti kabel, mindah jaringan. Dan ternyata, bisa secepat itu, sampai sekitar jam 4, mereka selesai. Tiangnya dibongkar keesokan harinya,&rdquo; tulis pemilik unggahan. Situasi ini menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat: jika pekerjaan bisa dilakukan cepat tanpa biaya tambahan, mengapa sebelumnya warga diminta membayar hingga belasan juta rupiah?&nbsp; Apalagi, surat resmi PLN menegaskan bahwa dana tidak masuk ke kas perusahaan, melainkan ke pihak ketiga. Fenomena serupa ternyata bukan kali pertama terjadi. Beberapa kasus sebelumnya juga memperlihatkan warga harus mengeluarkan biaya besar ketika meminta pemindahan tiang listrik yang berdiri di tanah mereka.&nbsp; Publik pun kembali mempertanyakan transparansi dan legalitas kebijakan tersebut, serta mendesak PLN memberikan penjelasan terbuka. Hingga berita ini dibuat, belum ada tanggapan dari pihak PLN. Namun sebagai gambaran, berdasarkan Pasal 27 Undang- Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kelistrikan, dijelaskan bahwa pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, yaitu PLN dalam melaksanakan usahanya berhak atas beberapa hal, termasuk masuk ke tempat umum atau perorangan dan memanfaatkannya untuk sementara waktu. Malahan, apabila mengacu pada Pasal 30 Bab XI Penggunaan Tanah dalam beleid tersebut, pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman justru berhak mendapatkan ganti rugi atau kompensasi. Namun demikian, menurut Pasal 31 dalam beleid yang sama, kewajiban kompensasi tersebut tidak berlaku bagi orang yang mendirikan bangunan, menanam tanaman, dan lain-lain di atas tanah sudah mempunyai izin lokasi untuk usaha penyediaan tenaga listrik, dan sudah diberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi. Sayang, dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang harus mengeluarkan biaya tidak sedikit untuk meminta pemindahan tiang listrik PLN.

Warga viral setelah ditagih Rp 12 juta untuk pemindahan tiang listrik PLN, mempertanyakan ketentuan atas penggunaan lahan untuk listrik.

Viral Warga Diminta Bayar Rp 12,6 Juta untuk Pindahkan Tiang Listrik PLN dari Tanah Miliknya, Publik Pertanyakan Aturannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/29/oaNN3rrf1TTixn7kUbxp1hNoEciCfHfyXo3nk1R6-1-1947749048.jpg" alt="Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) Brian Yuliarto. (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) Brian Yuliarto. (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) Brian Yuliarto merespons arah kebijakan terbaru pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait penangguhan penerbitan visa bagi mahasiswa internasional. Sebagai langkah antisipasi, Kemendikti Saintek membuka peluang untuk memindahkan mahasiswa Indonesia di AS ke kampus lain yang bertaraf sama. Kebijakan baru Pemerintah AS ini telah diimplementasikan dengan penghentian seluruh proses wawancara visa pelajar di kedutaan besar AS di seluruh dunia. Kebijakan tersebut merupakan kelanjutan dari pernyataan Presiden AS Donald Trump yang melarang Harvard University menerima mahasiswa asing. Kebijakan ini kemudian diperbarui dengan pembatasan sebesar 15 persen dari total mahasiswa yang diterima pada setiap tahun akademik. Pembatasan ini dinilai perlu dilakukan lantaran beberapa mahasiswa asing dinilai "sangat radikal" dan "pembuat onar,". Seperti diketahui, beberapa kampus sempat menyuarakan dengan lantang soal Palestina. Termasuk Harvard. Melihat situasi di AS yang tak menentu ini, Brian menegaskan bahwa puihaknya berkomitmen untuk memastikan para mahasiswa penerima beasiswa Kemendikti Saintek yang akan kuliah di AS tidak terbengkalai akibat kebijakan ini. Saat ini, telah disiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi kondisi yang ada. &rdquo;Kami akan berkomunikasi dengan universitas internasional unggulan di berbagai negara untuk menjajaki kemungkinan pindah ke negara lain,&rdquo; ujarnya, Kamis (28/5). Tak hanya kampus-kampus luar negeri (LN), koordinasi dengan universitas di dalam negeri untuk kemungkinan yang sama juga tengah dilakukan. Brian juga menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan berperan aktif dan mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan kelanjutan studi mahasiswa Indonesia yang terdampak kebijakan ini. Di antaranya, melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk pihak universitas (internasional dan dalam negeri) dan lembaga pemberi beasiswa agar mahasiswa bisa melanjutkan studinya. Kemudian, ⁠melakukan pendataan mahasiswa, meliputi jurusan yang dipilih, jenjang pendidikan yang ditempuh, serta bagaimana status dan progres pengurusan visa-nya. Tercatat, ada 87 mahasiswa yang berisiko terdampak kebijakan penghentian visa mahasiswa internasional Trump ini. &ldquo;Kemdikti Saintek terus berupaya maksimal agar hak pendidikan mahasiswa Indonesia tetap terjamin di tengah dinamika kebijakan internasional yang sedang berlangsung,&rdquo; katanya. Di sisi lain, dia meminta agar para mahasiswa yang sudah di AS agar tidak meninggalkan negara Paman Sam tersebut hingga ada kejelasan lebih lanjut. &ldquo;Kami juga mengimbau bagi mahasiswa yang sudah berada di AS untuk tidak keluar dari AS agar tidak ada kendala saat masuk kembali,&rdquo; sambungnya. Sebagai informasi, dalam memo resmi yang dirilis oleh Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, disebutkan bahwa selain penundaan visa, pihak pemerintah AS juga akan menelaah akun media sosial para pelamar visa sebagai bagian dari proses verifikasi tambahan. Tidak disebutkan secara rinci apa yang akan dicari dalam pemeriksaan media sosial tersebut. Menurut The Guardian, pemeriksaan media sosial para pelajar ini untuk melihat apakah pelajar-pelajar itu memberi dukungan pada &ldquo;aktivitas teroris&rdquo;. Dalam laporannya pada bulan Maret, media ini mengaitkan pemeriksaan itu dengan penindakan aparat AS terhadap protes pro-Palestina di kampus-kampus AS.

Mendikti Saintek buka peluang pindah studi bagi mahasiswa Indonesia akibat penghentian visa mahasiswa internasional oleh pemerintah AS.

Penerbitan Visa Mahasiswa Internasional di AS Distop, Mendikti Saintek Brian Yuliarto Buka Peluang Pindahkan Studi Mahasiswa Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/13/istockphoto-2075674448-612x612-1-2895981900.jpg" alt="Ilustrasi orang yang mencari cara untuk memindahkan kontak ke ponsel baru. (istockphoto)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi orang yang mencari cara untuk memindahkan kontak ke ponsel baru. (istockphoto)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Berganti ponsel sering kali merepotkan, apalagi jika harus memindahkan kontak satu per satu. Tapi tenang, dengan menyimpan kontak di akun Google, semua data penting seperti nama, nomor telepon, dan email bisa langsung tersinkronisasi ke perangkat baru.&nbsp; Cukup masuk ke Akun Google di HP baru, semua kontak akan otomatis tersedia tanpa ribet. Cara ini tidak hanya praktis, tetapi juga memastikan data tetap aman meskipun ganti perangkat berkali-kali. Jika kamu ingin memindahkan kontak dari akun lain ke Akun Google, ikuti langkah berikut:&nbsp;&nbsp; <ol> <li>Buka aplikasi Kontak di Android.&nbsp;&nbsp;</li> <li>Pilih kontak yang ingin dipindahkan.&nbsp;&nbsp;</li> <li>Ketuk ikon setelan kontak (⋮) di kanan atas, lalu pilih pindahkan ke akun lain.</li> <li>Pilih akun Google tujuan untuk menyimpan kontak tersebut.&nbsp;&nbsp;</li> </ol> Perlu diingat, kontak yang dipindahkan akan dihapus dari akun asalnya. Dengan cara ini, kamu bisa mengelola kontak dengan lebih rapi dan mudah diakses di semua perangkat Androidmu.

Dengan menyimpan kontak di akun Google, semua data penting seperti nama, nomor telepon, dan email bisa tersinkronisasi ke perangkat baru.

Habis Mengganti Ponsel dengan yang Baru? Amankan Akun dan Datamu, Begini Cara Pindahkan Kontak ke Akun Google dengan Mudah

pindahkan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pindahkan

Berita Terkini

Viral Warga Diminta Bayar Rp 12,6 Juta untuk Pindahkan Tiang Listrik PLN dari Tanah Miliknya, Publik Pertanyakan Aturannya

Penerbitan Visa Mahasiswa Internasional di AS Distop, Mendikti Saintek Brian Yuliarto Buka Peluang Pindahkan Studi Mahasiswa Indonesia

Habis Mengganti Ponsel dengan yang Baru? Amankan Akun dan Datamu, Begini Cara Pindahkan Kontak ke Akun Google dengan Mudah

Download Aplikasi JawaPos.com