<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/25/sandi-prabowo-3443129110.jpg" alt="BERLABUH KE LAIN PARPOL: Sandiaga Uno (kiri) beserta istri saat berkunjung ke rumah Prabowo Subianto pada momen Hari Raya Idul Fitri kemarin" width="100%">
<figcaption>BERLABUH KE LAIN PARPOL: Sandiaga Uno (kiri) beserta istri saat berkunjung ke rumah Prabowo Subianto pada momen Hari Raya Idul Fitri kemarin</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Keputusan Sandiaga Salahuddin Uno untuk undur diri dari Partai Gerindra memang hak atau pilihannya. Namun, rencana perpindahan itu meninggalkan kekecewaan. Gerindra menilai keputusan Sandi (sapaan Sandiaga Salahuddin Uno) mundur tersebut tentu tidak perlu dicontoh para kader. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, pihaknya cukup terkejut saat Sandi menyampaikan surat pengunduran diri yang disampaikan melalui Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sufmi Dasco Ahmad pada Minggu (23/4). Sebab, dalam halalbihalal di rumah Prabowo sehari sebelumnya, Muzani mengaku sudah meminta Sandi tidak meninggalkan Gerindra. &rdquo;Sabtu (22/4) kami merasa Pak Sandi tidak akan meloncat,&rdquo; ungkapnya di Tangerang kemarin (24/4). Bahkan, saat bertemu di rumah Prabowo, Muzani bersama Sandi telah berjanji untuk bertemu lagi pada Senin malam kemarin. Rencananya, dalam pertemuan Muzani akan menyampaikan pesan Prabowo untuk berjuang dengan sabar, konsisten, dan tetap bersama-sama. Namun, justru Sandi memutuskan untuk mundur lebih dulu. Muzani lantas menyampaikan jasa besar Prabowo yang sudah membesarkan nama Sandi di kancah politik. Ketika bergabung dengan Gerindra pada 2014, Sandi bukanlah seorang tokoh politik yang dikenal publik. Hanya dikenal di kalangan pengusaha. Prabowo lalu membantunya dengan mengusung sekaligus memenangkannya pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Tak lama berselang, Prabowo lantas mengajaknya untuk maju sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2019. Tak berhenti sampai situ, saat Gerindra masuk pemerintah, partai juga memberinya kursi sebagai menteri. &rdquo;Ketika posisinya sekarang ini cukup bagus, dengan reputasi yang sudah dikenal luas oleh masyarakat, sepertinya dia (Sandi, Red) tergoda survei,&rdquo; sindirnya. Sebelumnya Sandi menyebut keputusan yang diambil untuk keluar dari Gerindra cukup berat. Melalui Dasco, Sandi sudah menyampaikan permohonan maaf. &rdquo;Saya sampaikan beberapa pemikiran sekaligus juga kalau ada kesalahan selama ini maaf lahir batin,&rdquo; ujar Sandi saat berada di kediaman Dasco. Sandi menyebutkan, proses pengunduran diri untuk memilih berlabuh di partai lain juga bagian dari etika berpolitik. &rdquo;Tentu semua harus ada mekanisme, administrasi, etika, dan hormat kepada yang saya sangat teladani, Pak Prabowo. Beliau negarawan,&rdquo; terangnya. (far/c9/hud)

Keputusan Sandiaga Salahuddin Uno untuk undur diri dari Partai Gerindra memang hak atau pilihannya. Rencana perpindahan itu disesalkan.

Sandiaga Uno: Pengunduran Diri Bagian dari Etika Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Prayuth-Chan-o-cha-BBC.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Prayuth Chan-o-cha enggan melepas jabatannya sebagai perdana menteri (PM) Thailand. Purnawirawan jenderal itu berharap bisa terpilih lagi sebagai pemimpin pemerintahan di Thailand pada pemilu Mei nanti. Namun, kali ini bukan Partai Palang Pracharath yang mengusung Prayuth.  Politikus 68 tahun itu pindah ke partai baru, yaitu Ruam Thai Sang Chart alias Partai Negara Thailand yang Bersatu (UTN).  ’’Saya ingin tetap menjabat PM bukan karena kekuatan atau keuntungannya, tapi karena ada pekerjaan yang belum selesai. Negara harus maju,’’ ujar Prayuth, seperti dikutip The Straits Times.  Pidato itu dilontarkan pada momen peresmian dirinya menjadi anggota UTN yang berlangsung di Queen Sirikit National Convention Centre. Berdasar konstitusi, Prayuth hanya bisa menjabat maksimal dua tahun lagi.  Prayuth berjanji akan menyelesaikan masalah korupsi dan kemiskinan. Partai UTN baru berdiri setahun lalu. Pendiri UTN adalah penasihat Prayuth, Pirapan Salirathavibhaga. Dia dulu juga berasal dari Partai Palang Pracharath.  The Diplomat melaporkan perpecahan di tubuh Palang Pracharath. Karena itulah Prayuth memilih ganti partai. Palang Pracharath mengusung Prayuth sebagai PM di Pemilu 2019, meskipun dia bukan anggota resmi partai saat itu. Saat ini ada ketegangan antara Prayuth dan Wakil PM Prawit Wongsuwan, pemimpin Palang Pracharath.  Prayuth berpotensi memiliki pesaing berat saat pemilu. Dalam berbagai survei, dia kalah oleh Paetongtarn Shinawatra dari Partai Pheu Thai. Paetongtarn adalah anak perempuan termuda dari mantan PM Thaksin Shinawatra sekaligus keponakan mantan PM Yingluck Shinawatra. Dalam survei National Institute of Development Administration (NIDA), misalnya, dia memimpin dengan perolehan dukungan 34 persen. Prayuth hanya mendapatkan 14,05 persen.  Beredar spekulasi, Thaksin akan kembali pulang ke Thailand jika Partai Pheu Thai menang dan putrinya menjadi PM. Namun, hal itu dibantah oleh pemimpin Partai Pheu Thai Cholnan Srikaew.  Menurut dia, fokus utama partai adalah pemulihan situasi negara lebih dulu. Tidak ada pembicaraan soal kepulangan Thaksin dari pelarian. Thaksin melarikan diri pada 2008 sebelum dijatuhi hukuman oleh MA.

Prayuth Ogah Lepas Jabatan PM Thailand, Pindah Partai, Maju Kembali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/WhatsApp-Image-2022-04-08-at-20.35.58.jpeg" alt="RESMI BERGABUNG: Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo memasangkan atribut partai kepada Boyke Novrizon di DPP Partai Perindo, Jumat (8/4). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>RESMI BERGABUNG: Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo memasangkan atribut partai kepada Boyke Novrizon di DPP Partai Perindo, Jumat (8/4). (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pindah partai bagi seorang politikus sudah menjadi hal yang lumrah. Sebab, partai adalah kendaraan perjuangan politik bagi seorang politikus.  Begitu juga yang dilakoni Boyke Novrizon. Dia meninggalkan parpol lamanya, yakni Partai Demokrat. Lantas kini berlabuh di Partai Perindo. Sang Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo pun mendaulat Boyke Novrizon sebagai wakil ketua umum (waketum).  Hary Tanoesoedibjo mengatakan, Boyke Novrizon ditempatkan sebagai Waketum bidang kajian Strategis Pembinaan Organisasi Sayap. Boyke Novrizon juga meng-handle relawan dan hubungan organisasi nonpemerintahan.  "Saya melihat Pak Boyke ini petarung. Sudah di politik begitu lama kariernya. Merupakan tokoh 1998 waktu reformasi. Banyak aktif di organisasi. Di partai politik sudah hampir 20 tahun. Mengenal dan dikenal oleh banyak orang," ujar Hary Tanoesoedibjo di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta, Jumat sore (8/4).  Menurut Hary Tanoe, begitu ketum Perindo itu disapa, kehadiran Boyke, bisa membawa angin segar di bidangnya. Partai Perindo bisa menjadi partai besar pada Pemilu 2024 mendatang.  Maka dari itu, Boyke diberi tugas membina seluruh sayap Partai Perindo, memastikan memiliki jaringan nasional, dan berdampak positif dalam membangun Partai Perindo.  Hary memberi isyarat bahwa ke depannya semakin banyak tokoh-tokoh yang bergabung dengan Perindo. "Partai Perindo itu inklusif. Partai untuk semua yang mau berjuang bersama-sama untuk kesejahteraan Indonesia," kata Hary.  Di tempat yang sama, Boyke Novrizon mengatakan, Perindo memiliki visi kebangsaan dan perjuangan untuk menyejahterakan rakyat. "Negara mau besar, negara mau bangkit, tentu rakyat harus sejahtera. Bangsa sejahtera," ungkap Boyke.  Boyke merupakan pendiri Organisasi Front Pemuda Mahasiswa 98. Dia dianggap menjadi daya tarik bukan hanya bagi dirinya, tetapi tokoh-tokoh lain yang juga banyak akan bergabung dengan Partai Perindo.  "Karena kami menganggap Pak Hary Tanoesoedibjo sangat concern dan firm mengenai persoalan ini, gagasan soal Politik Kebangsaan serta pembangunan ekonomi kerakyatan dan UMKM, mungkin Partai Perindo salah satunya yang sampai hari ini tetap fokus, selalu fokus untuk rakyat kecil," tuturnya.  Mantan aktivis 98 yang merupakan pendiri Kesatuan Aksi Mahasiswa Reformasi 98 itu berharap ke depan Partai Perindo bisa menjadi besar, menjadi partai parlemen. Dia berharap kehadirannya bisa berguna dan memberi manfaat untuk kebesaran Partai Perindo.

Pindah Partai, Kini Boyke Novrizon Jadi Waketum Perindo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/WhatsApp-Image-2021-10-27-at-16.08.42.jpeg" alt="Keke Parawansa saat diperkenalkan oleh Plt Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha di Basecamp DPP PSI, Rabu (27/10). (ISTIMEWA FOR JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Keke Parawansa saat diperkenalkan oleh Plt Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha di Basecamp DPP PSI, Rabu (27/10). (ISTIMEWA FOR JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Politisi berpindah partai sudah begitu lazim terjadi di tengah demokrasi. Terbaru, Takudaeng Parawansa, mantan plt sekjen Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).  Perempuan yang biasa disapa Keke Parawansa itu beralasan bergabung dengan PSI yakni partai tersebut diisi anak-anak muda yang energetik. "Saya melihat harapan besar di PSI dalam memperbaiki Indonesia," kata Keke saat diperkenalkan di Basecamp DPP PSI, Rabu (27/10).  Keke diperkenalkan langsung oleh Plt Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha. Bergabung di PSI, Keke ditugaskan di DPP PSI sebagai direktur Bidang Tata Kelola, Infrastruktur, dan Sanitasi.  Sementara itu, Giring Ganesha mengaku bersyukur mendapat amunisi baru menuju 2024. “Bergabungnya Sis Keke sangat membesarkan hati dan membuat keluarga besar PSI gembira. Pengalaman panjangnya di bidang politik dan non-politik pasti akan sangat bermanfaat dalam perjalanan PSI ke depan,” kata Giring.  Untuk diketahui, Keke cukup berkiprah di pentas politik dan non politik. Di pentas politik di pernah menjadi Plt Sekjen PKPI. Pada lembaga non politik, perempuan yang dibesarkan di Makassar itu pernah berkiprah di Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias pada 2005-2009.

Pindah Partai, Eks Plt Sekjen PKPI Gabung PSI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dikabarkan-hengkang-dari-demokrat-soekarwo-sempat-bertemu-surya-paloh_m_.jpg" alt="Gubernur Jawa Timur Soekarwo" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Soekarwo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabar hengkangnya Soekarwo dari Partai Demokrat kembali berhembus. Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur (Jatim) yang juga anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu, dikabarkan bakal berlabuh ke Partai NasDem. Isu itu kian menguat setalah Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai NasDem Jatim, Ipong Mochlissoni mengungkapkan, telah terjadi pertemuan antara Soekarwo dengan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. Pertemuan itu, sudah terjadi pada hari Senin (6/8) kemarin di kantor DPP Partai NasDem di Kawasan Cikini, Jakarta. Meski demikian, Bupati Ponorogo ini mengaku belum mengetahui secara pasti pokok pembahasan anatara Soekarwo dengan Surya Paloh. "Hari Senin kemarin ketemu (Surya Paloh). Tapi pertemuan itu belum tentu membahas itu (perpindahan ke NasDem)," kata Ipong kepada JawaPos.com, Minggu, (12/8). Menurut Ipong, hingga saat ini belum ada pembicaraan serius di internal NasDem terkait rencana berlabuhnya Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo. Apalagi, isu itu bermula dari candaan Ipong yang menyebut besan Pakde Karwo, Gede Ariyuda yang saat ini maju Pemilihan Legislatif (Pileg) dari Partai NasDem. Namun, jika Gubernur Jawa Timur itu benar-benar ingin bergabung dengan Partai NasDem, pihaknya tentu akan menyambutnya dengan suka hati. "Kalau bagi NasDem Jawa Timur, kita sangat gembira dan bersuka-ria kalau Pakde Karwo masuk NasDem," pungkasnya.

Dikabarkan Hengkang dari Demokrat, Soekarwo Sempat Bertemu Surya Paloh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tinggalkan-ppp-lulung-diminta-bersikap-gentlemen_m_221215.jpeg" alt="Wasekjen PPP Achmad Baidowi" width="100%">
<figcaption>Wasekjen PPP Achmad Baidowi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Politikus Abraham Lunggana alias Lulung berpindah parpol dari PPP ke PAN. Perpindahan itu menuai reaksi dari partai yang ditinggalkan. Sebab ketika hengkang, Lulung menuding partai berlambang kakbah itu sudah meninggalkan umat. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PPP Achmad Baidowi menyebut Lulung hanya mencari pembenaran saja bahwa menuduh PPP meninggalkan umat. "Terbukti berdasarkan hasil survei, justru PPP yang dinilai dekat dengan umat Islam termasuk perjuangan di bidang program legislasi di DPR," ujar Baidowi saat dihubungi, Selasa (19/6). Baidowi menyebut, Lulung tidak lagi menjabat Ketua DPW PPP DKI Jakarta, karena berdasarkan hasil Musyawarah Wilayah (Muswil) PPP. Ketika itu Muswil menetapkan Abdul Azis. Diketahui Abdul Azis dulu menjadi sekretaris DPW PPP DKI yang kala itu diketaui Lulung. Diketahui, dulunya Lulung merupakan loyalis Djan Faridz yang terang-terangan melawan kepengurusan PPP di bawah Romahurmuziy (Rommy). Nah, ketika Rommy menang secara hukum di pengadilan Lulung masih tetap meminta dijadikan ketua DPW. "Tentu saja teman-teman PPP yang berjuang di belakang pak Rommy keberatan. Ketua DPW sudah dijabat Abdul Azis hasil Muswil. Artinya, selaku politisi, Lulung tidak gentle mengakui kekalahan dalam proses politik. Hanya nunggu durian runtuh saja," katanya. DPP PPP kubur Rommy sudah banyak mengalah dan menawarkan beberapa kompensasi kepada <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/19/06/2018/sandiaga-bang-haji-lulung-sebenarnya-saya-ingin-beliau-tetap-di-ppp" target="_blank">Lulung</a> termasuk tidak diganti dari jabatan Wakil Ketua DPRD dan dijadikan salah satu pengurus harian DPP yang membidangi pemenangan wilayah DKI, Jawa Barat dan Banten. "Tapi ‎terus terang saja untuk saat ini kalau jabatan ketua DPW tak bisa dipenuhi- karena itu tidak mungkin baik secara politik maupun etika," tegasnya. ‎ Perpindahan Lulung ke <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/19/06/2018/ini-alasan-mengejutkan-haji-lulung-hijrah-ke-pan" target="_blank">PAN</a> bukanlah suatu yang baru. Lebih pada pengulangan sejarahnya saja. Sebelum masuk PPP, dia yang pernah keras terhadap Ahok itu pernah maju caleg dari parpol lain pada Pemilu 2004 dan tidak terpilih. Lantas ketika mendaftar ke PPP, Lulug baru terpilih sebagai anggota DPRD DKI Jakarta pada 2009. "Jadi ya kita hormati saja pilihan Lulung jika memang harus pindah partai, karena kami sudah berusaha untuk melakukan pendekatan politik," ungkapnya. Mantan wartawan ini meminta Lulung untuk berjiwa kesatria untuk meninggalkan posisi Wakil Ketua DPRD DKI. Sebab saat ini dia bukan lagi kader PPP. Sementara kedudukannya sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta berangkat dengan bendera PPP di Pemilu 2014. "Lulung janganlah berkoar-koar dengan menggunakan fasilitas pimpinan DPRD yang didapat melalui PPP," tandas pria yang biasa sapa Awi ini. Ada beberapa politisi yang pernah pindah partai sebelum yang dilakukan Lulung. Seperti Akbar Faizal ketika pindah dari Hanura menuju ke Nasdem dan Titiek Soeharto yang mundur dari Golkar sblm pindah ke Partai Berkarya. "Kenegarawanan seorang Lulung dipertaruhkan di sini, apakah berjiwa besar dan negarawan seperti Akbar Faizal dan Titiek Soeharto atau hanya mau jadi pecundang," pungkasnya.

Tinggalkan PPP, Lulung Diminta Bersikap Gentlemen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/bebas-dari-penjara-kpk-bupati-rohul-nonaktif-pindah-partai_m_120573.jpeg" alt="Bupati Rokan Hulu nonaktif Suparman ketika mengikuti persidangan beberapa waktu lalu di Pengadilan Tipikor Kota Pekanbaru." width="100%">
<figcaption>Bupati Rokan Hulu nonaktif Suparman ketika mengikuti persidangan beberapa waktu lalu di Pengadilan Tipikor Kota Pekanbaru.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah dinyatakan bebas oleh majelis hakim pengadilan Tipikor Pekanbaru, Suparman, mantan Ketua DPRD Riau dikabarkan keluar dari Partai Golkar. Informasi yang didapatkan Riau Pos (Jawa Pos Group), Bupati Rokan Hulu (Rohul) nonaktif itu pindah ke Partai Gerindra. Bahkan kepindahannya telah disetujui oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Ketua Fraksi Gerindra Sejahtera DPRD Riau, Husni Thamrin menuturkan, kepindahan Suparman ke Gerindra telah disetujui. Menurutnya, setiap orang mempunyai hak untuk menentukan pilihan partai yang dipilih hatinya. Bukan karena sakit hati atau ada malasah dalam partai, melakukan hijrah. Dengan hadirnya Suparman, kata Husni, bakal menambah kekuatan bagi Partai Gerindra saat menghadapi Pemilu Legislatif 2019 mendatang di Riau.&nbsp; "Kehadiran Suparman menjadi bukti lain bahwa Partai Gerindra merupakan partai rakyat yang terbuka," jelasnya. Kendati telah diklaim pindah ke Gerindra, namun konfirmasi langsung dari Suparman belum berhasil didapatkan. Di tempat lain, Ketua DPD I Golkar Riau H Arsyadjuliandi Rachman tidak meyakini rumor kepindahan Suparman tersebut. Menurutnya Suparman adalah salah seorang kader loyal partai Golkar Riau. Sehingga informasi tersebut baru sebatas isu semata saja. "Belum ada cerita apa-apa (Suparman, red). Pasti ceritalah. Kita yakin beliau kader loyal partai Golkar," kata Andi Rachman yang juga Gubernur Riau itu. (new/egp/iil/JPG)

Bebas Dari Penjara KPK, Bupati Rohul Nonaktif Pindah Partai

pindah partai

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pindah partai

Berita Terkini