<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/08/1000573452-4078312735.jpg" alt="Ilustrasi siswa yang sedang mengikuti kegiatan belajar di kelas. (Dokumentasi Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi siswa yang sedang mengikuti kegiatan belajar di kelas. (Dokumentasi Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberlakukan aturan ketat dalam pendaftaran Jalur Domisili pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026. Calon murid yang mendaftar Jalur Domisili SPMB harus memiliki Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan minimal satu tahun sebelum tanggal mendaftar. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Yusuf Masruh. "Sesuai aturan kementerian, pindah KK harus satu tahun (sebelum pelaksanaan SPMB). Jadi tidak bisa mendadak pindah hanya untuk kejar jalur zonasi (saat ini bernama jalur domisili),&rdquo; tutur Yusuf di Surabaya, Jumat (25/4). Langkah ini untuk mencegah terjadinya gelombang permintaan pindah KK, yang kerap dilakukan orang tua hanya agar anaknya bisa mendaftar sekolah incarannya melalui Jalur Domisili SPMB. "Kami akan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) untuk melakukan verifikasi data KK secara ketat, termasuk waktu penerbitan dan keabsahan alamat," imbuhnya. Kendati demikian, Yusuf menuturkan ada pengecualian bagi calon murid yang orang tuanya menjalani mutasi kerja. Mereka bisa mengurus pindah Kartu Keluarga meski belum tinggal selama satu tahun. "Kalau karena tugas kerja, seperti TNI, Polri, ASN itu bisa pindah KK. Tetapi tetap harus ada bukti kuat seperti surat tugas atau surat mutasi, sehingga calon murid ini juga bisa mengikuti pendaftaran Jalur Mutasi," terang Yusuf. Sebagaimana diketahui, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti resmi mengganti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada akhir Januari 2025. Berdasarkan Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025, ada empat jalur seleksi, di antaranya jalur afirmasi, jalur prestasi, jalur mutasi (sebelumnya jalur perpindahan orang tua), dan jalur domisili (sebelumnya jalur zonasi). Kuota penerimaan jalur afirmasi ditetapkan sebanyak 20 persen, jalur prestasi sebanyak 35 persen, jalur mutasi sebanyak 5 persen, dan jalur domisili sebanyak 40 persen, dengan pembagian 20 persen domisili 1 dan 20 persen domisili 2. "Harapan kami, para orang tua dapat patuh terhadap aturan yang ada. Kita ingin PPDB ini transparan dan adil untuk semua. Insya Allah kami juga akan menggelar simulasi sebelum pelaksanaan SPMB,&rdquo; imbuh&nbsp; Yusuf.&nbsp; &nbsp;

emkot Surabaya terapkan aturan ketat pendaftaran SPMB 2025/2026, cegah perpindahan KK mendadak, syarat penerbitan Kartu Keluarga satu tahun.

Resmi, Ini Aturan Baru  SPMB 2025 Jalur Domisili di Kota Surabaya: Pindah KK Minimal Setahun, Kecuali Mutasi Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/25/j5junpraWUbGmyZiEj5Ivmuzst3G5fiml5WOwpSG-392404572.jpg" alt="Pemkot Surabaya batasi permintaan pindah KK untuk mencegah kecurangan jalur domisili SPMB 2025. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Pemkot Surabaya batasi permintaan pindah KK untuk mencegah kecurangan jalur domisili SPMB 2025. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menjelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mewaspadai gelombang permintaan pindah Kartu Keluarga (KK) dari wali murid. Sebab berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, wali murid berlomba-lomba memindahkan alamat Kartu Keluarga (KK) agar lebih dekat dengan sekolah favorit, dengan harapan dapat mendaftar melalui jalur domisili. Oleh karena itu, untuk mencegah kecurangan, aturan baru diterapkan dalam SPMB 2025/2026, yakni calon murid pendaftar jalur SPMB harus memiliki KK minimal satu tahun sebelum tanggal pendaftaran. &ldquo;Sesuai aturan kementerian, pindah KK harus satu tahun (sebelum pelaksanaan SPMB). Jadi tidak bisa mendadak pindah hanya untuk kejar jalur domisili,&rdquo; ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Yusuf Masruh, Jumat (23/4). Yusuf menuturkan pihaknya akan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) untuk melakukan verifikasi data KK secara ketat, termasuk waktu penerbitan dan keabsahan alamat. "Harapan kami, para orang tua dapat patuh terhadap aturan yang ada. Kita ingin PPDB ini transparan dan adil untuk semua. Insyaallah kami juga akan menggelar simulasi sebelum pelaksanaan SPMB,&rdquo; tukas Yusuf. Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti resmi mengganti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada akhir Januari 2025. Berdasarkan Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025, ada empat jalur seleksi, di antaranya jalur afirmasi, jalur prestasi, jalur mutasi (dulunya dinamai jalur perpindahan orang tua), dan jalur domisili (dulunya dinamai jalur zonasi). Seiring dengan bergantinya sistem penerimaan, kuota masing-masing jalur juga mengalami penyesuaian, seperti jalur afirmasi dari 15 persen menjadi 20 persen, jalur prestasi dari 30 persen menjadi 30 persen. Kuota jalur mutasi tetap, yakni 5 persen. Terakhir jalur domisili dibagi menjadi dua, yakni jalur domisili 1 dengan kuota penerimaan 20 persen dan jalur domisili 2 dengan kuota penerimaan 20 persen. (*)

Pemerintah Kota Surabaya terapkan aturan baru untuk mencegah kecurangan dalam SPMB 2025/2026, terkait pindah Kartu Keluarga.

Surabaya Batasi Pindah KK Demi Jalur Domisili SPMB, Wali Murid Tak Bisa Akal-akalan Lagi!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/25/sby-2309514348.jpg" alt="Kepala Disdukcapil Kota Surabaya, Eddy Christijanto. (Radar Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Kepala Disdukcapil Kota Surabaya, Eddy Christijanto. (Radar Surabaya)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;&ndash; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya mulai mengantisipasi&nbsp;pengajuan pindah kartu keluarga (KK).&nbsp; Pasalnya, pindah KK kerap menjadi trik warga luar kota menjelang penerimaan peserta didik baru (PPDB), agar calon siswa bisa bersekolah di Kota Pahlawan.&nbsp; Langkah itu sejalan dengan komitmen pemkot dalam penyelenggaraan seleksi yang sportif.&nbsp; Kepala Disdukcapil Kota Surabaya,&nbsp;Eddy Christijanto mengatakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi, salah satunya lewat peraturan wali kota (perwali).&nbsp; &ldquo;Sudah ada perwalinya, setiap orang yang pindah masuk ke Surabaya harus disurvei,&rdquo; katanya pada&nbsp;Rabu (24/1)&nbsp;yang dikutip dari Radar Surabaya.&nbsp; Petugas kelurahan akan turun mengecek rumah pemohon.&nbsp;Apabila pemohon tersebut tidak berada di lokasi, maka pengajuannya akan ditolak.&nbsp; Menurut Eddy, fenomena pindah KK saat tahun baru atau menjelang PPDB memang kerap dijumpai. Oleh sebab itu, verifikasinya harus dilakukan dengan ketat.&nbsp; Eddy menjelaskan, sesuai perwali, warga pendatang yang mengajukan pindah datang atau KK Surabaya tidak bisa menerima bantuan dari pemkot, kecuali mereka sudah menetap selama lima tahun, karena&nbsp;pemkot memprioritaskan bantuan untuk warga yang sudah lama tinggal.&nbsp; &ldquo;Mereka yang pindah juga sudah membuat pernyataan menyetujui itu,&rdquo; katanya.&nbsp; Pada tahun lalu, pihaknya mengajukan pemblokiran sebanyak 4-5 ribu KTP ke pemerintah pusat.&nbsp; Pasalnya, pemilik KTP tersebut hanya menumpang domisili, sedangkan saat ditelusuri, mereka tinggal di luar kota.&nbsp; &ldquo;Kami ajukan pemblokiran. KTP mereka bisa aktif jika memperbarui alamatnya,&rdquo; ungkap&nbsp;Eddy.&nbsp; Sementara itu, Wali Kota Surabaya,&nbsp;Eri Cahyadi mengimbau untuk menyetop praktik titip nama dalam Kartu Keluarga (KK), yaitu upaya untuk mendekati sekolah agar lolos jalur zonasi.&nbsp; Sebab itu, ia meminta agar syarat tersebut diperketat.&nbsp; &ldquo;Sebetulnya titipan itu tidak ada, jadi saya minta diperketat lagi syarat-syarat itu (PPDB). Saya juga minta jangan ada yang menitipkan KK,&rdquo; tegas Cak Eri, sapaan akrabnya.&nbsp; Ia berharap&nbsp;jika&nbsp;tiap sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memberikan peluang setara bagi semua anak-anak, seperti berinovasi dalam metode pengajaran, memperhatikan kebutuhan khusus siswa, dan meningkatkan fasilitas pendidikan, sehingga ada penyetaraan pendidikan antara sekolah negeri dan swasta.&nbsp; &ldquo;Baru tahun ajaran kemarin, sudah tidak ada titipan. Sejarah terbuka di tahun 2023, jumlah murid swasta sama persis dengan jumlah murid negeri bahkan lebih banyak swasta malahan,&rdquo; paparnya.&nbsp; &nbsp;***

Disdukcapil Kota Surabaya mulai mengantisipasi pengajuan pindah kartu keluarga (KK) sebagai trik PPDB.

Pindah KK Jadi Trik Siasati PPDB Jalur Zonasi, Disdukcapil Surabaya Siapkan Langkah Antisipasi Berikut

Pindah KK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pindah KK

Berita Terkini

Resmi, Ini Aturan Baru SPMB 2025 Jalur Domisili di Kota Surabaya: Pindah KK Minimal Setahun, Kecuali Mutasi Kerja

Surabaya Batasi Pindah KK Demi Jalur Domisili SPMB, Wali Murid Tak Bisa Akal-akalan Lagi!

Pindah KK Jadi Trik Siasati PPDB Jalur Zonasi, Disdukcapil Surabaya Siapkan Langkah Antisipasi Berikut

Download Aplikasi JawaPos.com