<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IMG-20230201-WA00311.jpg" alt="Pengurus PW DMI Provinsi Sulteng tiba di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta di Tangerang, Banten, Rabu (1/2). DMI Sulteng/Antara" width="100%">
<figcaption>Pengurus PW DMI Provinsi Sulteng tiba di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta di Tangerang, Banten, Rabu (1/2). DMI Sulteng/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pimpinan Wilayah (PW) Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Sulawesi Tengah melakukan studi banding di Arab Saudi terkait dengan pengelolaan dan pengembangan fungsi masjid.  ”Studi banding ini akan berlangsung di Kota Madinah, Makkah, dan Jeddah,” kata Sekretaris Umum PW DMI Provinsi Sulawesi Tengah Muchtar Ibnu Masud, seperti dilansir dari Antara Rabu (1/2).  Dia menjelaskan, studi banding itu penting dilakukan, sebagai bentuk upaya optimalisasi implementasi visi memakmurkan dan dimakmurkan masjid yang diusung DMI. PW DMI Sulteng, memandang bahwa memakmurkan dan dimakmurkan masjid, sangat erat dengan manajemen pengembangan fungsi masjid, penguatan kelembagaan dan pengurus masjid.  ”Oleh karena itu, PW DMI Sulteng perlu mempelajari strategi pengelolaan dan pengembangan fungsi masjid di tiga kota di Arab Saudi, yang kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk program strategis di tingkat DMI di Sulteng,” tutur Muchtar Ibnu Masud.  Dia mengatakan, studi banding tersebut melibatkan beberapa pengurus PW DMI Sulteng dari berbagai biro di antaranya biro pemberdayaan ekonomi, pendidikan, keorganisasian dan pengembangan lembaga, serta biro dakwah.  ”Para pengurus ini akan silaturahmi dan bertukar informasi dengan tokoh agama dan pengurus masjid di Jeddah, Madinah dan Makkah, sekaligus melaksanakan ibadah di tiga kota tersebut,” terang Muchtar Ibnu Masud.  Dia menambahkan, rombongan PW DMI Sulteng dalam studi banding pengelolaan dan pengembangan fungsi masjid di Arab Saudi dipimpin KH Wildan Abd Malik yang merupakan alumni Universitas Islam Madinah. Rombongan PW DMI akan melanjutkan perjalanan ke Jeddah, Arab Saudi, melalui Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta pada Kamis (2/2).  Ketua Rombongan Studi Banding PW DMI Sulteng Wildan Abd Malik menjelaskan, rombongan akan mengunjungi beberapa masjid dan berdialog dengan pengurus masjid di Jeddah, Madinah, dan Makkah. Rombongan PW DMI Sulteng akan bersilaturahmi dengan Syeh Yahya Ibrahim Alyahya, yang merupakan salah satu tokoh di Madinah sekaligus Pendiri Yayasan Mustauda Almadinah Alkhairiyah.  ”Syeh Yahya selain sebagai akademisi atau intelektual muslim, beliau juga pemerhati sosial yang berperan lewat pengembangan fungsi masjid. Yayasan yang beliau dirikan juga bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan pengelolaan masjid,” papar Wildan Abd Malik.  Di Makkah, rombongan akan bersilaturahmi dengan Isa Almasmali yang merupakan pengurus masjid di Makkah, sekaligus Dekan Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Universitas Ummul Quro Makkah.  ”Di Jeddah, pengurus bersilaturahmi dengan Abu Naffal Husam Alqohthony yang merupakan seorang pengusaha, yang berkaitan dengan pengembangan fungsi masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat,” ucap  Wildan Abd Malik.

DMI Sulteng Studi Banding Pengelolaan Masjid di Arab Saudi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG_20220922_180339.jpg" alt="Ilustrasi ibadah salat di masjid. Andreas Fitri Atmoko/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ibadah salat di masjid. Andreas Fitri Atmoko/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Jogjakarta (DMI DIJ) bakal mendatangi setiap masjid jika suatu saat dilaporkan tidak netral dari kepentingan politik praktis menjelang Pemilu 2024.  ”Kami akan melihat nanti, kalau memperoleh informasi bahwa ada masjid yang melakukan ketidaknetralan, kami akan datang untuk memberikan imbauan supaya tidak seperti itu,” ujar Wakil Ketua II PW DMI DIJ Mangun Budiyanto seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta.  Mangun minta netralitas seluruh kegiatan di masjid tetap terjaga, baik sesudah maupun sebelum memasuki masa kampanye Pemilu 2024. Prinsip tersebut, selaras dengan seruan Ketua Umum DMI Pusat Jusuf Kalla bahwa masjid harus menjadi pemersatu umat dan bukan sebaliknya.  Tidak sekadar netral dari politik praktis, menurut dia, pengurus masjid harus menunjukkan sikap menaungi semua dengan tidak memihak terhadap salah satu golongan penganut mazhab tertentu.  ”Kebijakan dari Pak Yusuf Kalla, masjid hendaknya betul-betul menjadi pemersatu umat, tidak terpecah belah berbagai aliran partai politik maupun aliran khilafiyah fiqih (perbedaan pandangan terkait fiqih),” ujar Mangun Budiyanto.  Sebagai tempat suci umat muslim, lanjut dia, masjid selayaknya menjadi tempat yang nyaman dan damai semata-mata untuk beribadah kepada Allah SWT. Politik praktis bisa menyusup ke dalam masjid melalui berbagai sarana, seperti materi ceramah atau khotbah maupun selebaran.  ”DMI DIJ bakal meminta para penceramah tetap netral jika materi ceramah hendak disampaikan di lingkungan masjid. Tetapi kalau kampanye di luar kelembagaan masjid ya silakan saja,” papar Mangun Budiyanto.  Tidak hanya itu, DMI DIJ bakal menyisipkan narasi ajakan bersikap netral bagi penceramah dalam buku materi khotbah yang setiap bulan diterbitkan kemudian dibagikan ke masjid. Meski menjaga netralitas, menurut Mangun, masjid tetap berperan mengingatkan masyarakat berpartisipasi aktif menggunakan hak suaranya alias tidak golput pada Pemilu 2024.  DMI Pusat, menurut Mangun, biasanya mengeluarkan edaran yang berisi arahan bagi pengurus atau takmir masjid menjelang masa kampanye.  ”Nanti kalau pusat tidak mengeluarkan dalam waktu yang sudah dekat (masa kampanye) kami akan membuat sendiri,” ujar Mangun Budiyanto, mantan dosen Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Jogjakarta itu.  Sementara itu, terkait beredarnya tabloid yang mengulas tokoh politik tertentu di salah satu masjid di Kota Malang, Jawa Timur, Mangun mengaku belum mengetahui secara langsung. Namun, pihaknya memastikan bakal menegur pengurus masjid di DIJ apabila suatu saat terbukti memberikan ruang beredarnya selebaran atau tabloid yang memihak calon tertentu.  ”Intinya kalau itu memihak akan kita tegur tentu saja,” tutur Mangun Budiyanto.

DMI Jogjakarta Datangi Masjid jika Tak Netral Jelang Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Screenshot-1021-1.jpg" alt="Tangkapan layar Wakil Ketua PWM Jawa Timur Ahmad Jainuri. Zumrotun Solichah/Antara" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar Wakil Ketua PWM Jawa Timur Ahmad Jainuri. Zumrotun Solichah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Ahmad Jainuri mengatakan, mendukung Busyro Muqoddas tetap berkiprah di Pimpinan Pusat Muhammadiyah saat Muktamar ke-48 Muhammadiyah.  ”Secara resmi PWM Jatim belum memutuskan. Namun, sepertinya tetap memberikan dukungan kepada Pak Busyro Muqoddas di PP Muhammadiyah karena ketegasan beliau dalam melawan korupsi,” kata Jainuri seperti dilansir dari Antara di Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jember, Minggu (11/9).  Dia menyampaikan pernyataan dukungan itu secara langsung kepada Muqoddas saat mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu menjadi pembicara kunci di Sekolah Kepemimpinan Politik dan Kebangsaan di Gedung Ahmad Zainuri Universitas Muhammadiyah di Kabupaten Jember, Sabtu (10/9).  ”Pak BM (Busyro Muqoddas) memiliki prinsip dalam menyikapi setiap perkembangan dan selalu kritis terhadap persoalan yang merugikan kehidupan bangsa dan negara,” tutur Jainuri.  Saat ditanya apakah layak Muqoddas menjadi ketua umum PP Muhammadiyah menggantikan Haedar Nashir, Jainuri mengatakan, penentuan ketua umum berada pada 13 orang terpilih saat Muktamar. Mereka merupakan hasil penyaringan sebanyak 39 calon pimpinan dalam Forum Tanwir yang dilaksanakan sebelum Muktamar.  ”Yang menentukan siapa ketua umum PP Muhammadiyah adalah 13 orang yang terpilih setelah dilakukan penyaringan, sehingga kami di PWM sebagai peserta tidak bisa mengintervensi hal itu,” tutur Jainuri.  Sementara itu, Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jember M. Hazmi menilai, Muqoddas layak menjadi ketua umum PP Muhammadiyah. Namun kendalanya adalah usia karena seorang ketua umum PP Muhammdiyah memiliki mobilitas yang sangat tinggi.  ”Muhammadiyah tidak pernah ribut dalam menentukan siapa ketua umum karena siapapun yang terpilih 13 orang hasil Muktamar nanti merupakan putra terbaik Muhammadiyah dan punya peluang yang sama menjadi ketua umum,” terang Hazmi.  Menurut dia, kiprah Muqoddas bagus di bidang penegakan hukum dan menjadi benteng Muhammadiyah dalam memerangi persoalan korupsi. Namun, kebutuhan seorang pemimpin Muhammadiyah disesuaikan dengan perkembangan zaman.  ”Semuanya akan tergantung pada hasil Muktamar ke-48 untuk menentukan pimpinan Muhammadiyah yang disesuaikan dengan tren perkembangan ke depan dan fokus Muhammadiyah membutuhkan pimpinan ke depan seperti apa,” papar Hazmi.  Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyiyah akan dilaksanakan secara tatap muka sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19 di Surakarta pada 18-20 November. Agenda utama Muktamar pemilihan PP Muhammadiyah periode 2022-2027.

PWM Jatim Dukung Busyro Muqoddas Jadi Pimpinan Muhammadiyah