<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/12/Ketua-PP-Muhammadiyah-2035064149.jpg" alt="Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Jumat (12/1) (ANTARA/Luqman Hakim)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Jumat (12/1) (ANTARA/Luqman Hakim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengungkapkan bahwa format debat capres-cawapres Pemilu 2024 ini tidak perlu diubah sebab tidak ada hal yang mendasar untuk melakukan perubahan. "Saya pikir&nbsp;enggak&nbsp;usah (diubah),&nbsp;ngapain&nbsp;diubah-ubah lagi formatnya kalau itu tidak ada hal-hal yang krusial atau hal-hal yang mendasar. Jadi, jangan mengubah sesuatu hanya karena aspirasi satu (atau) dua (pihak)," kata Haedar di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, pada Jumat (12/1) dikutip Antara. Haedar Nashir ini menanggapi atas pernyataan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melihat bahwa saat debat Capres Pemilu 2024 ini kurang mengedukasi para pemilih. Karenanya banyak melakukan penyerangan mengenai sisi personal peserta pilpres. Karenanya Jokowi meminta ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengganti dari format debat capres-cawapres Pemilu 2024 yang masih ada jadwal dua kali lagi. Ketua PP Muhammadiyah mengatakan jika melakukan perubahan perihal format debat capres-cawapres ini harus dipastikan dengan kajian yang sangat mendalam dari KPU maupun ada tuntutan dari para peserta pilpres. "Jadi, jangan debat ini maupun proses pemilu itu, baik mau tetap disempurnakan atau perubahan, berdasarkan opini publik; tetapi berdasarkan kajian-kajian yang mendalam dan sistem yang terukur," ucapnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/013698349/pelantikan-pimpinan-wilayah-pemuda-muhammadiyah-dki-jakarta-periode-2023-2027-bawa-semangat-baru">Pelantikan Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah DKI Jakarta Periode 2023-2027 Bawa Semangat Baru</a> Haedar Nashir ini juga menitipkan pesan ke KPU supaya menjadi koridor yang mampu memastikan ranah personal maupun pribadi dan ranah publik saat debat capres-cawapres. "KPU perlu memastikan mana&nbsp;sih&nbsp;yang publik, mana yang personal, supaya tidak menjadi tarik menarik kepentingan dan tarik menarik isu yang berjalan di tengah jalan, yang akhirnya ada muatan kepentingan juga,"&nbsp;ucapnya. Ketua PP Muhammadiyah ini juga memberikan contoh mengenai pembahasan lahan kekayaan pejabat publik saat dibahas dalam debat ketiga di Istora Senayan, Jakarta, pada Minggu (7/1). Dia juga menambahkan supaya pihak KPU bisa memastikan mengenai hal tersebut ini ranah personal maupun publik, sama halnya para pejabat publik diminta untuk melaporkan harta kekayaannya. Haedar juga memberikan pesan supaya para pemimpin negara maupun pejabat ini seharusnya bersikap transparan, termasuk dalam wilayah privat perihal urusan publik. Haedar Nashir mengharapkan supaya debat capres-cawapres Pemilu 2024 bisa menjadi ruang paling demokratis dan mencerdaskan, supaya bisa memberikan pertanggungjawaban kepada publik mengenai siapa yang pantas dipilih pada tanggal 14 Februari 2024. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013695606/terkait-anggota-dpd-ri-yang-dianggap-menistakan-agama-pimpinan-muhammadiyah-bali-ingin-diproses-hukum">Terkait Anggota DPD RI yang Dianggap Menistakan Agama, Pimpinan Muhammadiyah Bali Ingin Diproses Hukum</a> "Apa yang selalu saya katakan bahwa debat capres-cawapres itu jangan menjadi seperti cerdas cermat di level bawah, yang nanti pun hanya akan mengeksplorasi&nbsp;hal-hal yang 'kembang-kembang', soal istilah, soal diksi-diksi, atau siapa yang menarik mengeluarkan simbolisasi. Itu&nbsp;kan&nbsp;debat capres-cawapres untuk sebuah negara besar," ujar Haedar Nashir. Haedar Nashir merespons perihal debat capres-cawapres supaya tetap dilandasi rasionalitas baik bagi kelompok elite maupun rakyat. "Karena, jujur, masyarakat Indonesia itu masih masyarakat yang melankolis, masih masyarakat komunal yang riuh dengan hal yang bersifat sosial, bersifat kesan-kesan," pungkas Haedar Nashir. ***

PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengungkapkan bahwa format debat capres-cawapres Pemilu 2024 ini tidak perlu diubah.

Ketua PP Muhammadiyah: Format Debat Capres-Cawapres Ini Tidak Perlu Diubah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/01/Muhammadiyah-Serahkan-Bantuan-untuk-Palestina-1140x570-543189314.jpeg" alt="Siaran Pers Muhammadiyah dalam memberikan bantuan kepada Palestina." width="100%">
<figcaption>Siaran Pers Muhammadiyah dalam memberikan bantuan kepada Palestina.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;&nbsp;Pimpinan Pusat Muhammadiyah kembali menyerahkan bantuan rakyat Indonesia untuk Palestina secara simbolis. Muhammadiyah menghimpun dana untuk membantu Palestina melalui Lazismu serta Muhammadiyah Aid kepada mitra lokal di Palestina. Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haidar Nashir, dalam keterangannya menyampaikan dua periode bantuan untuk Palestina sudah terkumpul Rp 40 miliar. Penyaluran pada periode pertama di tahun 2018 hingga krisis kemanusiaan terjadi kembali di tahun 2023. Di tahun ini, Muhammadiyah sudah menyalurkan bantuan untuk Palestina sebesar Rp 27 miliar di tahap pertama. Lalu Muhammadiyah kembali menyalurkan bantuan di tahap kedua senilai Rp 13 miliar yang akan diserahkan kepada perwakilan dari negara Palestina. &ldquo;Kami PP Muhammadiyah menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang memberi keprihatinan untuk Palestina,&rdquo; ujar Haedar Nashir pada Rabu (1/11) di RS PKU Muhammadiyah Gamping. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/013177450/donasi-untuk-palestina-meningkat-drastis-teuku-wisnu-yakin-campur-tangan-allah"> Donasi untuk Palestina Meningkat Drastis, Teuku Wisnu Yakin Campur Tangan Allah</a> Ia menyebut dana yang terkumpul diserahkan tidak hanya dalam bentuk uang, namun bentuk barang dan program kemanusiaan. &ldquo;Kami (Muhammadiyah) selain mengembangkan dan mengumpulkan dana untuk charity, kedermawan, juga ke depan akan terus melakukan program&nbsp;empowerment&nbsp;dan resolusi konflik,&rdquo; jelas Haedar. Ketua Umum PP Muhammadiyah itu juga mengapresiasi sikap Pemerintah Indonesia untuk Palestina. Menurut Haedar, melalui pernyataan Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi di PBB adalah bukti sikap tegas, kokoh dan konsistensi Indonesia dalam membela Palestina dan mengutuk agresi dan penjajahan Israel. &ldquo;Kami menegaskan bahwa pengumpulan dana untuk Palestina merupakan bentuk keprihatinan Muhammadiyah,&rdquo; kata Haedar. &ldquo;Dan nanti kami harapkan berbagai pihak untuk melakukan gerakan yang sama,&rdquo; lanjutnya lagi kepada wartawan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sisi-lain/013170191/peduli-palestina-komunitas-fans-berbagai-grup-k-pop-galang-donasi-dengan-jumlah-besar">Peduli Palestina, Komunitas Fans Berbagai Grup K-Pop Galang Donasi dengan Jumlah Besar</a> Dalam keterangan resminya, Muhammadiyah menyerahkan bantuan ke Palestina melalui beberapa skema yang dijalankan. Pertama, Muhammadiyah menyalurkan melalui mitra lokal yang sudah bergabung sebelumnya serta mengirimkan bantuan berupa stok obat, makanan yang dikirim dari daerah Palestina di luar kota Gaza. Lalu Muhammadiyah mengirimkan bantuan dari Indonesia melalui mesir dan palang merah berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia. Muhammadiyah mengirimkan bantuan melalui pemerintah Indonesia berupa 2400 kaleng rendang dan 600 paket Family Kit pekan ini.***

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haidar Nashir, dalam keterangannya menyampaikan dua periode bantuan untuk Palestina sudah terkumpul Rp 40 miliar

Muhammadiyah Kembali Menyalurkan Bantuan Ke Palestina Sebesar Rp 13 Miliar 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Ketum-Aisyiyah.jpg" alt="Ketua Umum PP Aisyiyah 2022-2027, Salmah Orbayinah (kanan) bersama pengurus lama Siti Noordjannah Djohantini (kiri), usai Sidang Pleno X Muktamar Aisyiyah di GOR Siti Walidah Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Minggu (20/11). Panitia Muktamar 48 Ai" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PP Aisyiyah 2022-2027, Salmah Orbayinah (kanan) bersama pengurus lama Siti Noordjannah Djohantini (kiri), usai Sidang Pleno X Muktamar Aisyiyah di GOR Siti Walidah Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Minggu (20/11). Panitia Muktamar 48 Ai</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Salmah Orbayinah telah ditetapkan sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Aisyiyah periode 2022-2027 dalam Sidang Pleno X Muktamar 48 Aisyiyah di GOR Siti Walidah Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Minggu (20/11).  Pada sidang pleno X tersebut juga menetapkan Tri Hastuti Nur Rochimah sebagai Sekretaris Umum PP Aisyiyah periode 2022-2027.  Ketua Panitia Pemilihan Sidang Pleno Muktamar 48 Aisyiyah Shoimah Kastolani mengatakan, pada Sidang Pleno VIII sebelumnya telah menetapkan 7 orang formatur anggota PP Aisyiyah. ”Pemilihan oleh anggota Muktamar yang berlangsung pada Sabtu (19/11), dari pukul 19.45 hingga pukul 22.15 WIB telah menghasilkan 7 orang formatur anggota PP Aisyiyah,” kata Shoimah Kastolani seperti dilansir dari Antara.  Dari 7 orang tim formatur tersebut kemudian memilih 6 orang untuk melengkapi anggota PP Aisyiyah hingga berjumlah 13 orang. Jumlah 13 nama anggota PP Aisyiyah tersebut yakni Siti Noordjannah Djohantini, Siti Aisyah, Salmah Orbayinah, Rohimi Zam Zam, Tri Hastuti Nur Rochimah, Masyitoh, Latifah Iskandar, Atiyatul Ulya, Evi Sofia Inayati, Rita Pranawati, Diyah Suminar, Siti Muslimah Widyastuti, dan Diyah Puspitarini.  ”Dari 13 anggota PP Aisyiyah setelah melakukan rapat tertutup terpilih sebagai Ketum PP Aisyiyah, Salmah Orbayinah, sedangkan Tri Hastuti Nur Rochimah sebagai Sekretaris Umum PP Aisyiyah Periode 2022-2027,” ujar Shoimah Kastolani.  Dari 13 nama anggota PP Aisyiyah lainnya yang telah terpilih, lanjut dia, sejumlah nama merepresentasikan angkatan muda. Hal tersebut juga mengingatkan pada pesan Ketum PP Aisyiyah periode 2015-2022, Siti Noordjannah, saat membuka Sidang Pleno I Muktamar 48 Aisyiyah, Minggu (6/11).  ”Ke depan harus lebih maju, kecepatannya harus tiga kali lebih cepat dari dinamika yang telah diusahakan periode ini,” ucap Siti Noordjannah Aisyiyah.

Salmah Orbayinah Terpilih Menjadi Ketum PP Aisyiyah 2022-2027

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/e-voting.jpg" alt="E-voting menentukan 13 nama anggota Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah 2022-2027 di Edutorium KH Ahmad Dahlan UMS, Sabtu (19/11) malam. Panitia Muktamar 48 Muhammadiyah/Antara" width="100%">
<figcaption>E-voting menentukan 13 nama anggota Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah 2022-2027 di Edutorium KH Ahmad Dahlan UMS, Sabtu (19/11) malam. Panitia Muktamar 48 Muhammadiyah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Peserta Muktamar ke-48 Muhammadiyah menyalurkan hak pilih dan akhirnya menentukan 13 nama anggota Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah masa jabatan periode 2022-2027. Pemilihan e-voting itu dilaksanakan di Edutorium KH Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).  ”Pemilihan diselenggarakan secara langsung, Sabtu (19/11) malam, menggunakan e-voting,” kata Ketua Panitia Pemilihan Muktamar ke-48 Muhammadiyah Ahmad Dahlan Rais seperti dilansir dari Antara di Solo, Minggu (20/11).  Ahmad Dahlan Rais menyebut pemilihan berjalan dengan lancar dan bisa lebih cepat karena ada penambahan bilik suara. Berbeda dengan pemilihan pada tanwir sebelumnya yang hanya menggunakan sepuluh bilik suara untuk 207 pemilih yang merupakan peserta. Pada pemilihan anggota PP Muhammadiyah menggunakan 50 bilik suara.  Pemanggilan peserta Muktamar 48 untuk menyalurkan hak pilihnya dilakukan secara bergantian oleh Panitia Pemilihan (Panlih). Kelompok pertama yang dipanggil untuk menyalurkan hak pilihnya adalah Ketua Umum dan Ketua PP Muhammadiyah yang lain.  Kemudian secara berurutan dilanjutkan daerah-daerah dari wilayah timur Indonesia, tengah, dan sampai ke barat. Pelaksanaan proses pemilihan berjalan dengan lancar dan teduh. Peserta berjajar rapi sesuai dengan urutan.  Sementara itu, sidang pemilihan tersebut dipandu Ketua Panlih Muktamar ke-48 Muhammadiyah Ahmad Dahlan Rais dan Sekretaris Panlih Budi Setiawan. Serta penjelasan teknis pemilihan disampaikan Anggota Panlih Muktamar ke-48 Muhammadiyah Muchlas M.T.  Tiga belas nama terpilih yakni Haedar Nashir (2.203), Abdul Mu'ti (2.159), Anwar Abbas (1.820), Busyro Muqoddas (1.778), Hilman Latief (1.675), Muhadjir Effendy (1.598), Syamsul Anwar (1.494), Agung Danarto (1.489), Saad Ibrahim (1.333), Syafiq A. Mughni (1.152), Dadang Kahmad (1.119), Ahmad Dahlan Rais (1.080), dan Irwan Akib (1.001).

Peserta Muktamar Tentukan 13 Nama Anggota PP Muhammadiyah 2022-2027

Pimpinan Pusat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pimpinan Pusat

Berita Terkini

Ketua PP Muhammadiyah: Format Debat Capres-Cawapres Ini Tidak Perlu Diubah

Muhammadiyah Kembali Menyalurkan Bantuan Ke Palestina Sebesar Rp 13 Miliar

Salmah Orbayinah Terpilih Menjadi Ketum PP Aisyiyah 2022-2027

Peserta Muktamar Tentukan 13 Nama Anggota PP Muhammadiyah 2022-2027

Download Aplikasi JawaPos.com