<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/03/Presiden-Prabowo-Sidak-Makan-Bergizi-Gratis-4-1899858111.jpeg" alt="Presiden Prabowo Subianto melakukan inspeksi mendadak meninjau langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (03/02/2025). (BPMI Setpres RI)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto melakukan inspeksi mendadak meninjau langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (03/02/2025). (BPMI Setpres RI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua MPR RI Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas menyatakan, kesehatan serta gizi ibu dan anak merupakan yang utama dalam kebijakan pembangunan. Karena anak-anak yang meneruskan masa depan bangsa. Menurutnya, diperlukan &lsquo;Parenting Cerdas&rsquo; untuk mewujudkan generasi emas. Hal itu disampaikan Ibas dalam diskusi kebangsaan bertajuk 'Mencetak Generasi Hebat, Membangun Indonesia Sehat' di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/3). &ldquo;Tidak mudah ya menjadi mom and dad, to be so called &lsquo;Perfect Parent&rsquo; (ayah dan ibu, menjadi apa yang disebut sebagai orang tua sempurna). Kita harus membagi waktu, walaupun kita mempunya profesi beragam. Kita harus jadi ahli pendidikan, kita harus jadi ahli kesehatan, kita harus jadi ahli keuangan untuk anak kita, untuk keluarga kita,&rdquo; kata Ibas. Ibas mengapresiasi seluruh orang tua, dapat memainkan peran utama dalam mendorong parenting cerdas, baik dari sisi kesehatan, gizi maupun pendidikan. Sebab, UUD 1945 telah menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. &ldquo;Senyum bahagia itu berasal dari hidup yang sehat, pikiran yang indah dan jiwa yang cemerlang. Betul ya," ujar Ibas. Ibas menekankan, kesehatan adalah hal utama. Ia tak memungkiri, kesehatan gizi ibu dan anak penting dalam pembangunan nasional. &ldquo;Kesehatan serta gizi ibu dan anak selalu menjadi titik utama dalam kebijakan pembangunan,&rdquo; tegas Ibas. Ketua Fraksi Partai Demokrat ini mengungkapkan beberapa program layanan kesehatan yang saat ini sudah ada, seperti Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat), Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) hingga Rumah Sakit. &ldquo;Bahkan saya ingat sekali angka kematian Ibu dan anak itu turun karna adanya Inisiasi Menyusui Dini (ASI Ekslusif) dan Program JAMPERSAL (Jaminan Persalinan) di fasilitas kesehatan kita," paparnya. &ldquo;Kita tau adanya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) itu juga untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Ada kebijakan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) menjadi sistem Asuransi Kesehatan yang melindungi seluruh masyarakat,&rdquo; terang Ibas lagi. Ia pun mendukung kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang saat ini fokus pada penyelesaian stunting. &ldquo;Saat ini fokus kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo untuk mengurangi angka stunting adalah dengan memastikan kesehatan gizi ibu dan anak tercapai,&rdquo; urainya. Lebih lanjut, Ibas menuturkan berbagai penelitian, riset, dan pengalaman menunjukan bahwa 1000 hari pertama kehidupan seseorang sangat berpengaruh untuk kecerdasan, imunitas dan produktifitas kesehatan manusia. &ldquo;Oleh karenanya, pemahaman dan pengetahuan (edukasi) harus sesuai seiring dengan pemenuhan kesehatan dan gizi ibu dan anak,&rdquo; pungkasnya.

 

Berbagai penelitian, riset, dan pengalaman menunjukan bahwa 1000 hari pertama kehidupan seseorang sangat berpengaruh untuk kecerdasannya.

Pimpinan MPR Dukung Presiden Prabowo Entaskan Stunting Lewat Pemenuhan Gizi Ibu dan Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/03/IMG_9921-1866789998.jpg" alt="Abcandra Muhammad Akbar Supratman telah dilantik sebagai Wakil Ketua MPR dari wakil DPD. (ANTARA/HO-DPD RI)" width="100%">
<figcaption>Abcandra Muhammad Akbar Supratman telah dilantik sebagai Wakil Ketua MPR dari wakil DPD. (ANTARA/HO-DPD RI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota DPD dari daerah pemilihan (Dapil) Sulawesi Tengah (Sulteng), Abcandra Muhammad Akbar Supratman telah dilantik sebagai Wakil Ketua MPR dari wakil DPD. Abcandra yang merupakan anak Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas itu merupakan pimpinan MPR termuda, yang masih berusia 26 tahun. Menelisik laporan harta kekayaan Abchandra dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada laman elhkpn.kpk.go.id, Kamis (3/10) memiliki total harta kekayaan senilai Rp 12,1 miliar. Laporan kekayaan itu diserahkan pada 13 September 2024. Harta kekayaan Abcandra itu terdiri dari tanah dan bangunan seluas 274 meter persegi di Jakarta Selatan senilai Rp 6 miliar. Kemudian, Abcandra juga tercatat memiliki surat berharga senilai Rp 6 miliar. Abcandra juga tercatat memiliki kas dan setara kas senilai Rp 86,8 juta. Sehingga total hartanya mencapai Rp 12,1 miliar. Sebelumnya, Ahmad Muzani resmi dilantik sebagai Ketua MPR RI periode 2024-2029. Hal itu setelah Muzani mengucap sumpah jabatan yang dipandu Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin dalam Rapat Paripurna ke-3 MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10). Muzani didampingi oleh delapan Wakil Ketua MPR RI dari fraksi partai politik dan DPD RI. Mereka yakni Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul dari fraksi PDIP, Kahar Muzakir dari fraksi Partai Golkar, Rusdi Kirana dari fraksi PKB, Eddy Soeparno dari fraksi PAN, Hidyat Nur Wahid dari fraksi PKS, Lestari Moerdijat dari fraksi Partai Nasdem, Eddy Baskoro Yudhoyono alias Ibas dari fraksi Partai Demokrat, dan Abcandra Muhammad Akbar Supratman dari fraksi DPD RI.

Anggota DPD dari daerah pemilihan (Dapil) Sulawesi Tengah, Abcandra Muhammad Akbar Supratman telah dilantik sebagai Wakil Ketua MPR.

Jadi Pimpinan MPR Termuda, Abcandra Muhammad Akbar Supratman Anak dari Menkumham Andi Agtas Punya Harta Rp 12,1 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Sidang-Paripurna-DPD-Dery-Ridwansah-12.jpg" alt="Calon Pimpinan MPR dari Unsur DPD Fadel Muhammad menyampaikan visi dan misi dalam Rapat Paripurna DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019). Rapat Paripurna DPD memilih calon Pimpinan MPR RI dari Unsur DPD dengan Calon GKR Hemas dan" width="100%">
<figcaption>Calon Pimpinan MPR dari Unsur DPD Fadel Muhammad menyampaikan visi dan misi dalam Rapat Paripurna DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019). Rapat Paripurna DPD memilih calon Pimpinan MPR RI dari Unsur DPD dengan Calon GKR Hemas dan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyala Matalitti meminta segera digelar rapat gabungan fraksi-fraksi dan Kelompok DPD di MPR beserta Pimpinan. Hal ini terkait pergantian Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad dengan Tamsil Linrung.  "Pimpinan MPR untuk menghormati dan menindaklanjuti hasil sidang paripurna DPD tersebut, karena Sidang Paripurna merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan,” kata La Nyala kepada wartawan, Selasa (14/3).  La Nyalla menilai, penting bagi DPD RI untuk memastikan kebijakan dan agenda politik DPD dapat diakomodir di MPR. “Sebagai Pimpinan MPR dari unsur DPD, akan memastikan terakomodirnya dan berjalannya kebijakan dan agenda politik tersebut,” ungkap La Nyala.  La Nyala mengingatkan, pergantian Pimpinan MPR merupakan hak prerogatif fraksi-fraksi partai politik dan Kelompok DPD di MPR (DPD). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e Tata Tertib MPR.  La Nyala menyebut, berdasar kajian DPD RI, disebutkan pada Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) berbunyi, gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat. Selaras dengan asas Presumtio iustae Causa yang menyatakan setiap keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus dianggap memiliki legalitas dan tetap dilaksanakan sebelum dinyatakan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;  Ia mengungkapkan, keputusan yang dikeluarkan oleh Pimpinan DPD diterbitkan dalam menjalankan wewenang ketatanegaraan yang dimiliki oleh DPD RI sesuai fungsi, tugas dan tanggungjawabnya sebagai Lembaga Tinggi Negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.  "Sehingga Keputusan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara (TUN)," tegas La Nyalla.  Sebelumnya, Ketua DPD RI AA La Nyalla Mattalati sebelumnya mencopot Anggota DPD RI Fadel Muhammad dari jabatan Wakil Ketua MPR RI. Pergantian posisi itu digelar dalam sidang paripurna ke-2 DPD RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023 di gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/8) lalu.  Imbas dari pencopotan ini, Fadel Muhammad juga telah melapor ke Bareskrim Polri. Pasalnya, Fadel merasa jabatannya sebagai Wakil Ketua MPR RI sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Soal Pengganti Fadel Muhammad, Sidang Gabungan Harus Segera Digelar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/C8983717-F612-4370-BB57-71055FEC4726-1.jpg" alt="Wagub Kaltim Hadi Mulyadi mendampingi kunjungan Ketua MPR Bambang Soesatyo di lokasi pembangunan IKN, Kamis (27/1). Humas Pemprov Kaltim" width="100%">
<figcaption>Wagub Kaltim Hadi Mulyadi mendampingi kunjungan Ketua MPR Bambang Soesatyo di lokasi pembangunan IKN, Kamis (27/1). Humas Pemprov Kaltim</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi mengharapkan kunjungan kerja Ketua MPR Bambang Soesatyo beserta rombongan ke lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, mampu memacu percepatan pembangunan.  ”Dengan kunjungan ketua dan pimpinan MPR ke lokasi IKN, kami berharap progres pembangunan makin cepat. Sehingga, bisa konsen untuk membangun IKN Nusantara dengan baik,” kata Hadi Mulyadi seperti dilansir dari Antara.  Wagub Hadi mengatakan, masyarakat Kaltim terus menciptakan suasana yang kondusif sehingga tidak ada masalah sosial politik yang mengganggu pembangunan IKN.  ”Momentum IKN ini, saya mengajak masyarakat Kaltim untuk selalu menjaga kekompakan dan kerukunan antarumat beragama sehingga kita bisa menyongsong IKN dengan aman dan damai,” ujar Hadi Mulyadi.  Ketua MPR Bambang Soesatyo mengawali kunjungan ke Kaltim dengan meninjau pembangunan Bendungan Sepaku Semoi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Turut mendampingi Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Asrul Sani, dan Fadel Muhammad. Selain rombongan ketua dan sekjen MPR, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa juga hadir di lokasi tersebut.  Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, proyek pembangunan Bendungan Sepaku Semoi di Desa Tengin Baru sangat strategis untuk mendukung pengembangan kawasan IKN. ”Bendungan Sepaku Semoi merupakan dukungan penyediaan air baku dan pengendalian banjir kawasan IKN Nusantara,” kata Bambang Soesatyo yang biasa disapa Bamsoet.  Menurut dia, ketersediaan air dalam pengembangan IKN menjadi penting seiring dengan kehadiran penduduk (ASN dan warga) yang berdomisili di kawasan ibu kota dan daerah penyangga. ”Segera Menteri PUPR menuntaskannya seiring dengan pembangunan IKN,” tutur Bamsoet.  MPR, lanjut dia, sedang menyelesaikan kajian Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang kedudukan hukumnya lebih kuat dibandingkan undang-undang. Itu untuk menjamin keberlangsungan pembangunan ibu kota negara (IKN) sebagai proyek prioritas pembangunan jangka Panjang.  ”Dengan demikian, siapa pun yang terpilih sebagai presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 akan tetap melanjutkan pembangunan IKN,” ucap Bamsoet.  Pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, dan Kementerian Keuangan akan berjuang membangun IKN dari sisi pembangunan fisik. Sementara MPR memperkuat dari sisi politik.  Berdasarkan masterplan dari Bappenas, pembangunan IKN membutuhkan waktu 15 hingga 20 tahun. Sehingga, banyak pihak khawatir jika hanya mengandalkan undang-undang yang menjadi objek legislatif review di DPR. Termasuk langkah judicial review di Mahkamah Konstitusi. sehingga pembangunan IKN rawan terhenti di tengah jalan.  ”Atas dasar itulah MPR terus berupaya menyelesaikan kajian PPHN yang kedudukan hukumnya lebih kuat dibandingkan undang-undang,” papar Bamsoet.  Sementara itu, Menteri PUPR Basoeki Hadimuljono menjelaskan, volume tampung Bendungan Sepaku Semoi 10 juta meter kubik dengan tinggi bendungan 25 meter dan panjang 450 meter. ”Biaya pembangunan sebesar Rp 556 miliar dengan pola tahun jamak (multiyears contract/MYC) masa pelaksanaan 2020–2023 dan progres fisik 32,46 persen,” terang Basoeki Hadimuljono.

Wagub Kaltim Harapkan Kunker Ketua MPR Pacu Pembangunan IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Sidang-Paripurna-DPD-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Suasana Sidang Paripurna DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019). Sidang paripurna tersebut beragendakan pemilihan bakal calon pimpinan MPR dari unsur DPD yang dihadiri 107 senator. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Suasana Sidang Paripurna DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019). Sidang paripurna tersebut beragendakan pemilihan bakal calon pimpinan MPR dari unsur DPD yang dihadiri 107 senator. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Usul masa jabatan presiden tiga periode yang diwacanakan sejumlah kalangan mendapat respons MPR. Pimpinan lembaga tinggi negara itu menegaskan bahwa rencana amandemen UUD Negara Republik Indonesia (NRI) 1945 tidak akan membahas masa jabatan kepala negara.  Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua MPR Arsul Sani. Menurut dia, sampai saat ini belum ada pembahasan terkait perpanjangan masa jabatan presiden dalam rencana amandemen konstitusi. ”Tidak ada pembicaraan di MPR, apalagi mewacanakan soal-soal itu,” tegasnya.  Arsul mengatakan, yang sekarang dibahas MPR adalah rencana amandemen terbatas untuk memasukkan pokok-pokok haluan negara (PPHN). Jadi, ujar dia, saat ini yang dikaji Badan Pengkajian MPR adalah kemungkinan amandemen terbatas untuk memasukkan keperluan adanya PPHN ke dalam konstitusi.  Terkait pro dan kontra adanya pihak yang menginginkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat tiga periode, wakil ketua umum PPP tersebut mengatakan, dinamika itu wajar terjadi. Namun, sampai saat ini MPR tidak pernah membahas amandemen UUD NRI 1945 mengenai masa jabatan presiden.  Menurut Arsul, masih terlalu dini bagi MPR menanggapi isu tiga periode kepala negara tersebut. Masyarakat yang tidak setuju dengan wacana jabatan presiden tiga periode mempunyai hak untuk menolak. ”Yang pasti, terlalu prematur bagi MPR menanggapi setiap isu yang menggelinding di ruang publik,” tegasnya.  Kendati MPR telah menyatakan tidak ada pembahasan tentang wacana presiden tiga periode, pengamat menilai skenario yang dilakukan sekelompok orang untuk mendorong Jokowi menjabat tiga periode masih mungkin berlanjut. Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo menyebutkan, ada tiga skenario yang mesti diantisipasi. Salah satunya adalah klaster para pengusung Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024 yang pekan lalu telah membentuk sekretariat komunitas.  Ari menilai sejatinya ada dua agenda yang mungkin dijalankan dengan mengangkat wacana Jokpro. ”Yang pertama ingin menggoda Pak Jokowi, diharapkan bisa tiga periode. Kedua, kalau yang pertama gagal karena amandemen tidak bisa, skenario kedua adalah menarik gerbong Jokowi untuk mengalihkan dukungan ke Prabowo,” jelasnya.  Skenario kedua itu, menurut Ari, bisa terjadi apabila Jokowi menyatakan dengan tegas tidak akan maju kali ketiga. Selain itu, elite di legislatif telah berkomitmen tidak akan mengamandemen UUD NRI 1945 untuk menambah masa jabatan presiden. Dilihat dari popularitas dan elektabilitas, belum banyak figur yang mampu menyamai Jokowi selain Prabowo Subianto. Sehingga sangat mungkin mengalihkan gerbong dukungan ke ketua umum Partai Gerindra tersebut.  Hal itu disusul dugaan bahwa ada semacam post power syndrome pada pihak-pihak yang saat ini berada di sekitar kekuasaan. ”Kalau presidennya bukan Jokowi lagi atau Prabowo, tentu gerbong sekitar kekuasaan akan berganti. Daripada berganti ke siapa, lebih baik teruskan saja,” ulas Ari.  Skenario lain yang juga mungkin terjadi adalah penambahan masa jabatan karena situasi pandemi dan dilihat dari konteks konstelasi figur serta partai pada 2024. Namun, Ari menjelaskan, sejauh ini sudah banyak nama atau figur yang dipotret lembaga survei yang dinilai berpotensi untuk melanjutkan estafet kepemimpinan. Seharusnya hal tersebut cukup untuk meyakinkan publik bahwa masa jabatan presiden tidak harus diperpanjang di era Jokowi ini.  Terpisah, dalam rapat paripurna luar biasa ketiga kemarin (24/6), DPD menyetujui hasil kajian Tim Kerja PPHN terkait usulan perubahan ke-5 UUD secara terbatas. Menurut Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti, Tim Kerja PPHN ini telah bekerja dan menyelesaikan rumusan draf usulan perubahan ke-5 UUD NRI dalam rangka fungsionalisasi haluan negara dan penataan kewenangan MPR, DPR, dan DPD.  La Nyalla mengatakan, Tim Kerja PPHN menghasilkan pokok-pokok pikiran usul pengubahan pasal-pasal UUD NRI 1945 secara terbatas yang akan diusung DPD RI. Pertama, usul pengubahan pasal 3 UUD NRI 1945. Menambahkan satu ayat baru, yakni ayat (4), yaitu MPR menetapkan haluan negara atas usul presiden setelah dibahas bersama DPD.  Kedua, usul pengubahan pasal 23 UUD NRI 1945 sehingga ayat (2) berbunyi rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama DPR setelah mendapatkan persetujuan DPD sepanjang menyangkut pelaksanaan haluan negara dalam program tahunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/20/03/2021/arief-poyuono-akui-sengaja-tampar-jerumuskan-dan-cari-muka-ke-jokowi/">Arief Poyuono Akui Sengaja Tampar, Jerumuskan dan Cari Muka ke Jokowi</a>  Ayat (3) berbunyi DPR dan DPD sesuai kewenangan masing-masing dapat menolak rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara yang diajukan oleh presiden. Sedangkan ayat (4) menyebutkan, apabila DPR dan DPD, sesuai kewenangan masing-masing, tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh presiden, pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu.

DPD Setujui Draf Usulan Amandemen Ke-5 UUD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/sidang-tahunan-mpr.jpg" alt="AGENDA TAHUNAN: Ketua DPR Puan Maharani (tengah) bersama Ketua DPD La Nyalla Mattalitti (kanan) dan Ketua MPR Bambang Soesatyo meninjau persiapan sidang tahunan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, kemarin. (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>AGENDA TAHUNAN: Ketua DPR Puan Maharani (tengah) bersama Ketua DPD La Nyalla Mattalitti (kanan) dan Ketua MPR Bambang Soesatyo meninjau persiapan sidang tahunan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, kemarin. (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Hari ini, untuk kali pertama sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia, MPR, DPR, dan DPD akan menggelar sidang bersama. Para anggota yang hadir dipastikan sudah menjalani tes kesehatan, yaitu swab test.  Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono mengatakan, pihaknya sudah melakukan geladi resik bersama Sekretariat Negara.  "Intinya, kami sudah mempersiapkan tata cara persidangan dan siap untuk melaksanakan sidang tahunan MPR,” terang dia setelah mengikuti geladi resik di Gedung Nusantara kemarin (13/8).  Ma’ruf mengatakan, persiapan sidang sudah final, baik secara teknis maupun administratif. Secara teknis, sidang tahunan akan menerapkan protokol kesehatan ketat. Misalnya, membatasi jumlah anggota MPR yang hadir hingga menjaga jarak aman. Karena harus menjaga jarak, tidak semua anggota dan undangan bisa hadir. Tidak seperti di masa normal. Sekarang sangat terbatas.  Hanya perwakilan dari fraksi dan DPD serta tamu undangan yang bisa menghadiri sidang. Acara tahunan tersebut akan dihadiri presiden dan wakil presiden, sejumlah menteri, dan pimpinan lembaga negara.  Bagi anggota MPR yang tak bisa menghadiri sidang secara fisik, lanjut Ma’ruf, mereka dapat mengikutinya secara virtual melalui Zoom Meeting. ’’Sidang juga bisa disaksikan melalui siaran televisi maupun siaran langsung di YouTube,” katanya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/06/08/2020/mpr-minta-kemenlu-bentuk-posko-untuk-bantu-wni-di-lebanon/">MPR Minta Kemenlu Bentuk Posko untuk Bantu WNI di Lebanon</a>  Menurut dia, sidang tahunan MPR merupakan agenda setiap tahun dan sudah menjadi konvensi ketatanegaraan yang berlangsung sejak 2015. Sidang itu digelar untuk memfasilitasi lembaga negara menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat.  Itu dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas lembaga negara kepada masyarakat. Lembaga-lembaga negara yang menyampaikan laporan kinerjanya adalah MPR, DPR, DPD, presiden, MK, MA, KY, dan BPK.  Ma’ruf menambahkan, presiden akan menyampaikan pidato yang merangkum kinerja semua lembaga negara. Sebab, tidak mungkin setiap pimpinan lembaga negara menyampaikan laporan kinerjanya secara langsung dalam masa pandemi.  ’’Selanjutnya, MPR akan memfasilitasi publikasi laporan kinerja masing-masing lembaga negara kepada masyarakat secara virtual,” tuturnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/06/08/2020/mpr-investor-berpikir-kembali-untuk-berinvestasi-di-indonesia/">MPR: Investor Berpikir Kembali untuk Berinvestasi di Indonesia</a>  Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, semua yang masuk dalam ruang sidang sudah harus menjalani swab test untuk mengantisipasi persebaran Covid-19. ’’Tidak terkecuali bagi Pak Presiden maupun para menteri,’’ jelas Dasco.  Karena ada pembatasan, kapasitas ruang paripurna menjadi sangat terbatas. Dari kapasitas normal seribu orang akan berkurang menjadi sepertiga. Dengan begitu, jumlah anggota yang hadir diperkirakan sekitar 300 orang.  Selain pembatasan, pihaknya sudah menyiapkan perangkat pendukung. Persis di gerbang utama menuju ruang sidang, telah disiapkan keran pencuci tangan.  Setiap anggota yang akan masuk ruang sidang diwajibkan mencuci tangan dengan sabun yang sudah disiapkan. Begitu juga saat keluar ruang sidang. ’’Jadi, betul-betul steril dari kemungkinan persebaran virus,’’ paparnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=s33I5iQoL_M

Sidang Tahunan MPR, Hanya Sepertiga Anggota yang Bisa Masuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Ketua-MPR-Jazilul-Fawaid-Gunawan.jpg" alt="Pekerja migran Indonesia Etty Binti Toyib (tengah) usai bertemu dengan Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid dan Menter Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah" width="100%">
<figcaption>Pekerja migran Indonesia Etty Binti Toyib (tengah) usai bertemu dengan Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid dan Menter Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pekerja Migran Indonesia, Etty Binti Toyib Anwar, dinyatakan positif Covid-19. Etty adalah PMI yang lolos dari hukuman mati di Arab Saudi setelah Pemerintah Indonesia dengan dukungan pelbagai pihak patungan membayar uang denda sebesar Rp 15,2 miliar.  Saat tiba di tanah air pada Senin (6/7), Etty diterima oleh pimpinan MPR yakni Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid di di Bandara Soekarno Hatta. Turut serta Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah. Etty sendiri dinyatakan positif Covid-19 pada 9 Juli setelah diperiksa pada 7 Juli.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/11/07/2020/pekerja-migran-etty-yang-lolos-hukuman-mati-ternyata-positif-covid-19/">Pekerja Migran Etty yang Lolos Hukuman Mati Ternyata Positif Covid-19</a>  Tentunya hal itu menjadi pertanyaan terkait kondisi Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid. Hanya saja, kabar baik disampaikan oleh Jazilul langsung. Dia mengatakan berdasar pemeriksaan negatif Covid-19.  "Saya sudah rapid test dan PCR swab, hasilnya negatif. Alhamdulillah sehat dan segar," ujar Jazilul kepada wartawan, Sabtu (11/7).  Selain itu, Jazilul mengatakan sudah mendapat informasi bahwa koleganya Ida Fauziyah juga dinyatakan negatif tertular virus Korona. Sehingga dia bersyukur rekan satu partai di PKB dalam kondisi sehat.  "Hasil rapid negatif. Namun hasil PCR swab hari ini hasilnya saya belum dapat kabar," katanya.  ‎Sebelumnya, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani membenarkan jika Etty positif Covid-19. "Iya tanggal 9 Juli diketahui positif. Kan dia tanggal 6 Juli tiba di tanah air. Tanggal 7 Juli pemeriksaan dan tanggal 9 Juli dinyatakan positif," ujar Benny kepada wartawan, Sabtu (11/7).  Benny menambahkan saat ini Etty sudah mendapatkan penanganan dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet untuk mendapatkan perawatan lebih intensif. "Etty sudah dipindah ke Tower VII Rumah Sakit Darurat Korona di Wisma Atlet," imbuh Benny.  Seperti diketahui, Etty Binti Toyib Anwar divonis hukuman mati atau qisas berdasarkan Putusan Pengadilan Umum Thaif No. 75/17/8 tanggal 22/04/1424H (23/06/2003M) yang telah disahkan Mahkamah Banding dengan Nomor 307/Kho/2/1 tanggal 17/07/1428 dan telah disetujui Mahkamah Agung dengan Nomor 1938/4 tanggal 2/12/1429 H karena membunuh majikannya warga negara Arab Saudi, Faisal bin Said Abdullah Al Ghamdi dengan cara diberi racun.  Tiga bulan setelah Faisal Bin Said Abdullah Al Ghamdi meninggal dunia, seorang WNI bernama Aminah (pekerja rumah tangga di rumah sang majikan) memberikan keterangan bahwa Etty Binti Toyib Anwar telah membunuh majikan dengan cara meracun. Pembicaraan tersebut direkam seorang keluarga majikan.  Rekaman tersebut diperdengarkan penyidik saat menginterogasi Etty Binti Toyib Anwar pada 16 Januari 2002. Usai pemeriksaan tersebut, Etty Binti Toyib mengaku telah membunuh majikannya.  Pemerintah Indonesia dengan dukungan berbagai pihak akhirnya membebaskan Etty dari hukuman mati dengan patungan membayar uang denda sebesar Rp 15,2 miliar. Kasus Etty terjadi sejak 2001 dan sudah menjalani masa penahanan selama 18 tahun.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=mjzU4bBqCjs  https://www.youtube.com/watch?v=9udImu5go4Q  https://www.youtube.com/watch?v=tnYBd3revvo

Terima Kedatangan Etty, Pimpinan MPR Jazilul Fawaid Negatif Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/BAMSOET04.jpg" alt="Ketua MPR RI Bambang Soesatyo didamping Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, Wakil Ketua DPR Rachmad Gobel dan unsur pimpinan yang lain saat meninjau pembangunan perumahan, pasar dan fasilitas lainnya di Wamena, Selasa (3/3). (MPR)" width="100%">
<figcaption>Ketua MPR RI Bambang Soesatyo didamping Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, Wakil Ketua DPR Rachmad Gobel dan unsur pimpinan yang lain saat meninjau pembangunan perumahan, pasar dan fasilitas lainnya di Wamena, Selasa (3/3). (MPR)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jajaran pimpinan Pimpinan MPR, DPR, DPD, dan Kementerian PUPR melakukan tatap muka dengan Forkopimda Jayawijaya di Hotel Amo, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Selasa (3/3).  Hadir dalam pertemuan itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua DPD Sultan Najamudin, Wakil Ketua DPR Rachmad Gobel, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, Arsul Sani, Fadel Muhammad; anggota DPD dan DPR dari dapil Papua dan Papua Barat yang tergabung dalam MPR For Papua, seperti Yorrys Raweyai, Filep Wamafma, Herlina Munib, Ruben Uamang, Willem Wandik, Trifena Tinal, serta pejabat dan jajaran aparat dan pemerintah Kabupaten Jayawijaya, seperti Bupati Jayawijaya John Richard Banua dan Kapolda Papua Paulus Waterpauw.  Dalam sambutan, Bambang Soesatyo menuturkan apa yang dilakukan pada pagi itu merupakan kegiatan yang diberkati oleh Tuhan. Para anggota MPR, menurut Bambang Soesatyo datang ke Papua ingin memastikan bahwa di pulau paling timur di Indonesia itu ada kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan.  Ditegaskan bahwa kita perlu dan wajib merangkul sadudara-saudara kita yang ada di tanah ini. Dalam membangun Papua, pemerintah telah memberi dana otsus. Otsus dikatakan akan berakhir pada tahun 2021. “Akan kita dorong agar dana otsus tetap diberikan”, tegasnya.  Dalam pertemuan yang diliput oleh berbagai media massa itu juga ditandatangani Ikrar Kebangsaan. Ikrar itu berisi untuk menghadirkan suasana yang komprehensif bagi masa depan tanah Papua yang berlandaskan pada keadilan, kesejahteraan, dan kebudayaan.  Dalam kunjungan yang mendapat perhatian masyarakat Wamena, pimpinan MPR, DPR, DPD, dan Kementerian PUPR melakukan peninjauan pembangunan pasar, ruko, dan perumahan. Pasar, ruko, dan perumahan yang dibangun itu untuk memulihkan suasana dan perekonomian di kabupaten yang berhawa sejuk itu.  Saat di lokasi pembangunan pasar, ruko, dan perumahan, Bambang kepada wartawan mengatakan kedatangannya pada hari itu ke Papua untuk memastikan rakyat Papua yang kemarin menjadi korban kerusuhan yang rumah, pasar, dan tokonya terbakar dibangun kembali oleh pemerintah. “Dan hari ini kita menyaksikan upaya-upaya recovery dan pemulihan di Wamena”, tuturnya. Sebanyak 193 rumah dan 400 unit ruko dibangun pemerintah untuk memulihkan perekonomian dan kehidupan di sana. “Sedang dikerjakan dan kami menyaksikan”, tutur pria yang akrab dipanggil Bamsoet itu. Dirinya memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kementerian PUPR, Bupati Jayawijaya, dan TNI AD. “Yang telah dengan cepat, tanggap, melakukan recovery bagi masyarakat Wamena”, ungkapnya.  Fadel Muhammad dalam kesempatan yang sama mengakui hahwa perkembangan di Papua sangat luar biasa. “Setelah melihat Timika, Wamena, Sentani, dan Jayapura, perkembangannya sangat mengembirakan”, tuturnya. Di provinsi ini menurut mantan Gubernur Gorontalo itu mempunyai banyak potensi yang bisa dikembangkan, seperti pariwisata, perikanan, dan peternakan. “Tanah dan air yang luas dan potensial sangat menjanjikan untuk dikembangkan”, ucapnya.  Arsul Sani mengatakan Ikrar Kebangsaan yang ditandatangani perlu dimaknai bahwa MPR mempunyai komitmen yang kuat untuk memajukan Papua dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Hadirnya pimpinan MPR, DPR, dan DPD, ke Papua dikatakan untuk menunjukan bahwa bangsa Indonesia tidak meninggalkan Papua dalam pembangunan. “Juga sebagai wujud MPR mendukung wakil rakyat yang berasal dari Provinsi Papua dan Papua Barat dalam MPR For Papua” ucapnya.

Pimpinan MPR, DPR dan DPD Tinjau Perumahan dan Pasar di Wamena

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Mobil-Dinas-Baru-Pimpinan-DPR-MPR-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Mobil Dinas Pimpinan DPR dan MPR jenis Mobil Listrik di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2019). Sebanyak 19 pimpinan DPR, MPR dan DPD mendapat fasilitas mobil dinas baru. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Mobil Dinas Pimpinan DPR dan MPR jenis Mobil Listrik di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2019). Sebanyak 19 pimpinan DPR, MPR dan DPD mendapat fasilitas mobil dinas baru. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pimpinan DPR, MPR, dan DPD mulai menikmati fasilitas wah. Selain ruang kerja, mereka mendapatkan mobil dinas yang tidak dijual bebas di pasaran Indonesia. Mobil mereka sama dengan yang akan menjadi fasilitas para menteri, yakni Toyota Crown 2.5 HV G-Executive Hybrid.  Berapa harga mobil yang tergolong mewah bagi kebanyakan orang itu? Para pimpinan DPR mengaku tidak tahu-menahu. Namun, ada data pengadaan mobil baru yang dilakukan pemerintah melalui anggaran APBN tahun 2019 untuk mobil para menteri dan pimpinan lembaga setingkat. PT Astra International Tbk-TSO memenangi tender dengan total nilai lelang Rp 147.229.317.000 untuk 101 unit Toyota Crown 2.5 HV G-Executive Hybrid. Jika dirata-rata, harga setiap unitnya mencapai Rp 1,45 miliar.  Kemarin (29/10) beberapa pimpinan parlemen tampak sudah menggunakan mobil yang diklaim irit BBM itu (20,8 km per liter). Salah satunya Wakil Ketua MPR Syarief Hasan. ”Saya sudah cobain, biasa saja. Mobil saya lebih bagus daripada ini,” ujarnya saat ditemui sebelum mengikuti rapat paripurna.  Wakil ketua umum Partai Demokrat tersebut menilai mobil yang dia gunakan itu sesuai standar sebagai kendaraan dinas pimpinan MPR. Tidak terlalu mewah dan biasa saja.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Mobil-Dinas-Baru-Pimpinan-DPR-MPR-Dery-Ridwansah-6-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Mobil Dinas Pimpinan DPR dan MPR jenis Mobil Sebanyak 19 pimpinan DPR, MPR dan DPD mendapat fasilitas mobil dinas baru. Setiap unitnya seharga Rp 1,45 M. (dery Ridwansah/JawaPos.com)  Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin mengatakan, mobil baru tersebut sudah datang sekitar Minggu (27/10). Dia tidak mempersoalkan fasilitas di dalam kendaraan itu. Bagi dia, yang penting ada fasilitas AC di dalamnya. ”Menurut saya itu aja sih,” ucap mantan ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR tersebut.  Sementara itu, mobil yang sama untuk jajaran menteri masih disimpan di pul mobil Kemensesneg. ”Sekarang sedang dalam pengecekan dan penyelesaian administrasi. Prosesnya butuh waktu sekitar dua pekan,” terang Sekretaris Menteri Sekretaris Negara (Sesmensesneg) Setya Utama kemarin.  Pria yang akrab disapa Tomo tersebut menambahkan, mobil itu sudah menjadi hak menteri. Namun, bagi menteri atau pejabat setingkat yang ingin tetap menggunakan mobil pribadi, pihaknya tidak mempermasalahkan. Yang terpenting, negara sudah berupaya memberikan hak berupa fasilitas.  Namun, Tomo berharap para menteri mau menggunakan mobil yang sudah disediakan tersebut. Selain untuk keserasian, juga memudahkan dalam proses pengamanan. ”Untuk acara-acara kenegaraan sebaiknya mereka pakai. Untuk memudahkan akses, dikenali petugas keamanan,” tuturnya.  Lantas, bagaimana mobil presiden dan wakil presiden? Tomo mengatakan bahwa mobil masih dalam proses produksi. Mobil yang akan digunakan adalah Mercedes-Benz S 600 Guard buatan Jerman. Mobil tersebut sudah dilengkapi sistem keamanan paling mutakhir. Tomo memperkirakan mobil baru selesai produksi dan pengiriman pada Desember mendatang. ”Mungkin Januari baru bisa operasionalnya,” kata dia.

Kendaraan Baru untuk Pimpinan DPR, MPR, dan DPD, Harganya Rp 1,45 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Sidang-Paripurna-DPD-Dery-Ridwansah-12.jpg" alt="Calon Pimpinan MPR dari Unsur DPD Fadel Muhammad menyampaikan visi dan misi dalam Rapat Paripurna DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019). Rapat Paripurna DPD memilih calon Pimpinan MPR RI dari Unsur DPD dengan Calon GKR Hemas dan" width="100%">
<figcaption>Calon Pimpinan MPR dari Unsur DPD Fadel Muhammad menyampaikan visi dan misi dalam Rapat Paripurna DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019). Rapat Paripurna DPD memilih calon Pimpinan MPR RI dari Unsur DPD dengan Calon GKR Hemas dan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rapat pleno DPD RI berlangsung alot dan harus berujung dengan voting. Rapat itu untuk memutuskan siapa yang diutus mewakili DPD di kursi pimpinan MPR.  Alhasil pada Rabu (2/10) malam, hasil voting menyatakan Fadel Muhammad sebagai utusan DPD untuk kursi pimpinan MPR periode 2019-2024.  Mantan legislator Partai Golkar itu berhasil meraih suara terbanyak, yaitu 59 suara. Disusul GKR Hemas (46), Yorrys Raweyai (16), dan Dedi Iskandar Batubara (5). Voting itu diikuti oleh 136 anggota. Sementara suara sah 126.  "Dengan persetujuan rapat DPD RI menetapkan Fadel Muhammad sebagai pimpinan MPR dari unsur DPD, setuju?," kata pimpinan rapat pleno DPD Abraham Liyanto.  "Setuju," jawab anggota yang hadir diiringi bertepuk tangan.  Fadel merasa bersyukur bisa ditunjuk sebagai pimpinan MPR dari DPD. Tak main-main, rekan-rekannya bahkan meminta Fadel supaya bisa terpilih sebagai Ketua MPR.  "Saya diminta oleh teman-teman DPD agar bisa memperjuangkan DPD menjadi Ketua MPR," ujar Fadel.  Ada tiga alasan yang membuat DPD mengincar kursi Ketua MPR. Pertama, menganggap DPD sebagai fraksi terbesar (136 anggota) dibanding seluruh partai yang ada di Senayan. Kedua, agar MPR lebih mudah bekerja sama dengan DPD. Ketiga, supaya dana tfransfer ke daerah juga menjadi tanggung jawab anggota DPD.  "Teman-teman yang dipilih langsung oleh rakyat dan bertanggung jawab buat pemerintah daerah ada porsi tertentu, bisa memiliki sesuatu untuk bicara ke daerah," imbuh Fadel.  Sementara itu, munculnya rumor bahwa Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang juga mantan junior Fadel di Golkar akan terpilih sebagai ketua MPR tidak membuat mantan menteri kelautan dan perikanan itu berhenti memperjuangkan permintaan DPD.  Menurut senator asal Gorontalo itu, saat ini masih terkelompokan kandidat Ketua MPR. Seperti halnya, Golkar dengan PPP, PKB dengan NasDem, PDI Perjuangan dengan Gerindra, bahkan Demokrat dengan PAN juga memperebutkannya.  "Kita akan bicarakan secara internal dengan teman-teman DPD dan kemudian kita akan menentukan sikap, apa sikap yang kita mau ambil," pungkas Fadel.

Fadel Muhamad Utusan DPD untuk Pimpinan MPR

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pimpinan mpr

Berita Terkini