<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kisruh-kasus-korupsi-pimpinan-dprd-kota-malang-digantikan-3-plt_m_209678.jpeg" alt="Kabag Otoda Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Otoda), Indah Wahyuni." width="100%">
<figcaption>Kabag Otoda Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Otoda), Indah Wahyuni.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengganti pucuk pimpinan DPRD Kota Malang akhirnya diputuskan. Bukan lagi pimpinan sementara, penunjukan langsung untuk Pelaksana Tugas (Plt) pimpinan dewan. Bahkan, ada tiga orang sekaligus yang ditunjuk sebagai Plt. Ketiganya berasal dari partai-partai yang menduduki kursi wakil dewan. Yakni dari PKB adalah Abdurrohman, dari Golkar adalah Choeroel Anwar, dan dari Demokrat adalah Sony Yudiarto. Ke depannya, ketiga Plt pimpinan tersebut yang akan memimpin rapat. Keputusan tersebut berdasarkan rapat koordinasi yang dilakukan dengan Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Otoda) di Gedung DPRD Kota Malang, Kamis (3/5) petang. Keputusan tersebut juga telah memasuki mekanisme shortcut (perpendek). Pasalnya, jika awalnya akan ditetapkan pimpinan sementara, namun kini langsung ditunjuk Plt pimpinan. Kabag Otoda Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Otoda), Indah Wahyuni mengatakan, setelah disepakati bersama dalam rapat, maka langsung ditunjuk Plt pimpinan. "Mekanisme di perpendek," ujarnya, Kamis (3/5).&nbsp; Karena sudah ada Plt pimpinan, lanjut Indah, otomatis pimpinan sementara tidak perlu lagi. Artinya, pelaksanaan rapat bisa dilaksanakan oleh Plt pimpinan DPRD. Hal itu pun sudah tercantum dalam surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang telah diterima Kamis (3/5) pagi. "Jadi kami tidak keluar dari konteks itu," kata dia.&nbsp; Indah melanjutkan, di dalam surat Mendagri tersebut juga disebutkan jika dalam kuorum bisa diikuti oleh 26 anggota yang ada. "Dalam surat Mendagri sudah disebutkan untuk mengisi kekosongan ini sesuai dengan UU 30 tahun 2014. Agar tidak terjadi stagnasi jalannya pemerintahan itu bisa diambil diskresi," jelasnya.&nbsp; Dari total jumlah anggota DPRD Kota Malang sebanyak 45 orang, akhirnya diambil 26 orang untuk kuorumnya. "Jadi ini diskresi. Salah satunya kuorum 2/3 kan 30, yang diambil 26. Dan 26 itu terbanyak. Mereka harus hadir semua dalam rapat," terangnya.&nbsp; Sebelumnya, Indah mengatakan jika adanya penahanan terhadap 19 anggota DPRD Kota Malang mengakibatkan dua dampak untuk DPRD Kota Malang. Yakni adanya kekosongan pimpinan DPRD Kota Malang dan&nbsp; tidak bisa kuorum untuk pengambilan rapat, karena harus hadirnya 2/3 anggota dewan. Hal itu pun menjadi permasalahan inti dan berdampak pada jalannya pemerintahan Kota Malang. Diantaranya penetapan pembahasan Lkpj yang tidak bisa diselesaikan dan penetapan perda APBD-P yang tidak bisa dilakukan. "Dan inilah yang harus segera diurai, apa permasalahan tersebut dan bagaimana solusinya," ucapnya.&nbsp; "Memang permasalahan ini lebih maju, dasar hukumnya belum ada. Karena memang baru pertama kali. Harus ada solusi atau diskresi hukum," lanjut dia. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri juga sudah menyampaikan surat terkait dengan penyelesaian permasalahan ini. Diantaranya meminta fraksi fraksi asal pimpinan DPRD untuk menunjuk anggota fraksinya sebagai pelaksana tugas pimpinan DPRD. Pada rapat koordinasi tadi pun sudah disepakati, dari empat partai politik sudah tiga yang mengirimkan. Yakni dari PKB, Demokrat, dan Golkar. Ketiga nama yang diajukan pun resmi menjadi Plt Pimpinan DPRD Kota Malang.

Kisruh Kasus Korupsi, Pimpinan DPRD Kota Malang Digantikan 3 Plt

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/surat-sakti-fraksi-gerindra-untuk-pimpinan-dewan_m_119982.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang mengirim surat sakti ke pimpinan dewan setempat. Surat tersebut berisikan tentang pemberhentian Erisman, anggota fraksi itu sebagai Ketua DPRD. Bahkan disinyalir surat itu sudah dikirim sebelum keluarnya keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra. Tepatnya Senin (27/3) lalu. Ketua Fraksi Gerindra di DPRD Padang, Elly Thrisyanti mengakui, pihaknya telah meneruskan surat pemberhentian Erisman sebagai Ketua DPRD Kota Padang kepada pimpinan DPRD. &ldquo;Ya, sudah dimasukkan Senin lalu. Semuanya kami serahkan pada partai karena kita hanya kader,&rdquo; kata Elly seperti dilansir Padang Ekspres (Jawa Pos Group), Jumat (31/3). Sementara itu, salah seorang pimpinan di DPRD Padang, Wahyu Iramana Putra mengaku belum mengetahui secara pasti, apakah surat dari Fraksi maupun Partai Gerindra sudah masuk ke pimpinan dewan. Menurutnya, kemungkinan surat telah berada di bagian umum, hanya karena DPRD Padang tengah melakukan bimbingan teknis (bimtek), sehingga DPRD masih fokus pada agenda rutin tersebut. &ldquo;Belum, belum sampai,&rdquo; kata Wahyu. Sementara, Sekretaris Dewan (Sekwan) Ali Basar mengaku belum mengetahui perihal penggantian Ketua DPRD Padang dari Erisman kepada Elly Thrisyanti. Sekadar diketahui, DPP Gerindra mengeluarkan surat pemberhentian Erisman sebagai Ketua DPRD Padang tertanggal 25 Januari 2017. Selain pemberhentian Erisman, surat DPP sekaligus menerangkan penggantian Ketua Fraksi Gerindra di DPRD Padang. SK tersebut disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai dasar pengajuan penggantian unsur Pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang. Wasekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra, Andre Rosiade&nbsp; membenarkan DPP mengeluarkan surat tersebut. Menurutnya, surat DPP tersebut hanya bentuk penyegaran. (dby/iil/JPG)

Surat Sakti Fraksi Gerindra untuk Pimpinan Dewan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/dijatah-65-kali-ke-luar-kota-uang-jalan-pimpinan-dewan-variatif_m_109712.jpeg" alt="Suasana Rapat paripurna DPRD Kota Batam." width="100%">
<figcaption>Suasana Rapat paripurna DPRD Kota Batam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menjadi anggota DPRD itu memang mendapat fasilitas dari negara. Selain gaji, ada beragam tunjangan yang diperoleh. Apalagi mereka menjadi pimpinan di dewan. Di DPRD Kota Batam misalnya, pada 2017 ini pimpinannya mendapat jatah perjalanan dinas ke luar daerah 65 kali. Perjalanan itu dibiayai oleh APBD daerah setempat. Dari Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPRD Kota Batam pada 2017 dialokasikan anggaran untuk perjalanan dinas ke luar daerah sekitar Rp 5,4 Miliar. Sekitar Rp 1,7 miliar di antaranya untuk uang saku pimpinan DPRD Kota Batam. Pimpinan dewan yang terdiri dari ketua dan tiga wakil ketua itu diberikan perjalanan dinas luar daerah sebanyak 65 kali. Setiap perjalanan dinas, masing-masing mendapat uang saku dengan jumlah yang bervariasi. Mulai dari Rp 2 juta hingga Rp 3 juta. Setiap kali melakukan perjalanan luar kota diberikan waktu 2-3 hari. "Nilai itu sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Saya tidak ingat mengenai anggarannya. Tapi sekitar segitu," ungkap Sekretariat DPRD Kota Batam, Asril, seperti dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group), Selasa (14/2). Dikatakan Asril, penyusunan anggaran DPRD tidak banyak berubah dari tahun ke tahun. Begitu juga untuk anggaran perjalanan dinas keluar daerah. Semua sudah sesuai dengan kebutuhan. "Saya tegas mengatakan kalau nilai anggaran itu tidak terlalu saya hafal. Dan itu sesuai ketentuan," katanya. Terpisah, wakil ketua I DPRD Kota Batam Zainal Abidin mengaku, anggaran perjalanan dinas luar kota untuk pimpinan memang termasuk besar. Volume perjalanan dinasnya juga termasuk sering. Ini tidak lepas dari pimpinan DPRD yang paling sering masuk dalam alat kelengkapan dewan. "Saya lupa berapa kali kunker ke luar. Tetapi memang sering. Kalau nilainya saya lupa," katanya. Kuota kunjungan kerja anggota maupun pimpinan DPRD Kota Batam setiap tahunnya hampir habis digunakan. Kalau pun sisa, itu tidak bisa diuangkan. "Jadi kalau tak kunker, uang saku itu ya tak bisa diberikan. Dan kunker itu dilakukan karena memang ada yang harus kita pelajari dari daerah lain," katanya. (ian/iil/JPG)

Dijatah 65 Kali ke Luar Kota, Uang Jalan Pimpinan Dewan Variatif

pimpinan dewan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pimpinan dewan

Berita Terkini

Kisruh Kasus Korupsi, Pimpinan DPRD Kota Malang Digantikan 3 Plt

Surat Sakti Fraksi Gerindra untuk Pimpinan Dewan

Dijatah 65 Kali ke Luar Kota, Uang Jalan Pimpinan Dewan Variatif

Download Aplikasi JawaPos.com