<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/22/IMG-20240923-WA00563-4220891255.jpg" alt="Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi-Armuji usai meresmikan posko pemenangan di Jalan Kartini. (Tim Kampanye Eri-Armuji)" width="100%">
<figcaption>Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi-Armuji usai meresmikan posko pemenangan di Jalan Kartini. (Tim Kampanye Eri-Armuji)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com -&nbsp;Hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah rampung. Perhitungan surat suara di sejumlah daerah pun mulai menunjukkan hasilnya lewat hitung cepat (quick count). Tidak terkecuali Pilkada Surabaya, yang menyuguhkan pertarungan pasangan calon tunggal Eri Cahyadi-Armuji melawan bentuk abstrak bernama kotak kosong. Berdasarkan hitung cepat yang dilakukan lembaga survei Charta Politika, update data per 28 November 2024 pukul 09.20 WIB dengan suara masuk 100 persen, paslon tunggal Eri-Armuji unggul. Pasangan yang memborong surat rekomendasi dari 18 partai politik itu meraih&nbsp;83.98 suara. Kemudian 16,02 persen suara lainnya merasa tak puas dengan kinerja Eri-Armuji dan memilih untuk mencoblos kotak kosong. Menanggapi hasil perolehan tersebut, Juru Bicara Eri-Armuji, Mirza Akmal bersyukur dengan perolehan tersebut. Ia mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kota Surabaya yang sudah percaya kepada Eri-Armuji. &ldquo;Mas Eri dan Cak Ji menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Kota Surabaya. Kami siap kembali bekerja untuk masyarakat. Perolehan ini merupakan amanah untuk melanjutkan," ujar Mirza. Perolehan suara kotak kosong yang mencapai 16 persen, lanjut Mirza, adalah bentuk masyarakat menyampaikan kritik terhadap kepemimpinan Eri-Armuji di periode pertama. PilBaca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015362767/polri-terus-antisipasi-potensi-kerawanan-pasca-penghitungan-suara-di-pilkada-serentak-2024">Polri Terus Antisipasi Potensi Kerawanan Pasca Penghitungan Suara di Pilkada Serentak 2024</a> &ldquo;Bagaimanapun pemilih kotak kosong juga warga Kota Surabaya yang menginginkan kotanya menjadi lebih baik lagi. Mas Eri dan Cak Ji siap bekerja untuk mewujudkan Suroboyo yang tambah banter," tandasnya. <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Disclaimer bahwa hasil quick count bukan merupakan hasil resmi penghitungan suara Pilkada 2024. Hasil resmi akan diumumkan oleh KPU, paling lambat pada Senin, 16 Desember 2024</div>

Update data per 28 November 2024 pukul 09.20 WIB dengan suara masuk 100 persen, paslon tunggal Eri-Armuji unggul.

Hasil Quick Count Pilkada Surabaya 100 Persen: Calon Tunggal Eri Cahyadi-Armuji Unggul, Kotak Kosong dapat 16 Persen Suara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/MA-Lita-Antara.jpeg" alt="Calon Wali Kota Surabaya Machfud Arifin bersama istrinya Lita menggunakan hak pilihnya di Pilkada 2020 dengan mencoblos di TPS 25 Jalan WR Supratman Nomor 46 Kota Surabaya, Jatim, Rabu (8/12/2020). (FOTO ANTARA/Abdul Hakim)" width="100%">
<figcaption>Calon Wali Kota Surabaya Machfud Arifin bersama istrinya Lita menggunakan hak pilihnya di Pilkada 2020 dengan mencoblos di TPS 25 Jalan WR Supratman Nomor 46 Kota Surabaya, Jatim, Rabu (8/12/2020). (FOTO ANTARA/Abdul Hakim)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Permohonan perselisihan hasil Pilkada Surabaya yang diajukan pasangan Machfud Arifin dan Mujiaman kandas. Musababnya, majelis hakim MK menolak gugatan tersebut dengan alasan tidak memenuhi persyaratan ambang batas selisih perolehan suara.  Dalam sidang pengucapan putusan dan ketetapan yang disiarkan secara daring, Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul menyebutkan, jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 0,5 persen atau sebanyak 14.795 suara.  Sementara itu, selisih perolehan suara antara Machfud Arifin-Mujiaman dan Eri Cahyadi-Armuji adalah 145.746 suara atau sebesar 13,89 persen.  "Dengan demikian, selisih perolehan suara pemohon dengan peraih suara terbanyak, yaitu pasangan calon nomor urut 01 melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 Ayat (2) huruf d UU 10/2016," ujar Manahan M.P. Sitompul di Gedung MK, Selasa (16/2) dikutip dari ANTARA.  Selain itu, Mahkamah Konstitusi berpendapat, dalil dan alat bukti milik Machfud Arifin dan Mujiaman tidak cukup memberikan keyakinan kepada majelis hakim untuk menyimpangi ketentuan pasal itu dan meneruskan ke pembuktian.  Untuk itu, walaupun permohonan yang diajukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, permohonan tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.  Adapun dalam permohonannya, pemohon menyebut terjadi pelanggaran yang dilakukan Pemerintah dan Wali Kota Surabaya untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 01.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/22/01/2021/mk-terima-gugatan-pilkada-pasangan-machfud-arifin-mujiaman/">MK Terima Gugatan Pilkada Pasangan Machfud Arifin-Mujiaman</a>  Kecurangan yang disebut pemohon, antara lain Tri Rismaharini yang saat itu masih menjabat sebagai wali kota, seolah menjadi simbol pemenangan pasangan Eri Cahyadi-Armuji dengan menggunakan bantuan sosial pemerintah pusat, untuk pemenangan serta memobilisasi rukun tetangga dan rukun warga melalui pembagian penghargaan.  Sementara itu, Pemerintah Kota Surabaya didalilkan di antaranya melakukan perbaikan terhadap fasilitas yang diajukan oleh warga pendukung pasangan Eri Cahyadi-Armuji, melakukan program pemberian makan gratis untuk pemilih lanjut usia dan memobilisasi aparatur sipil negara.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/cETo1scIGws

Gugatan Machmud Arifin-Mujiaman Kandas di MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Machfud-Arifin-UMKM.jpg" alt="GALANG DUKUNGAN: Machfud berbicara di hadapan pelaku UMKM Rabu (29/7). (Tim Machfud Arifin for Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>GALANG DUKUNGAN: Machfud berbicara di hadapan pelaku UMKM Rabu (29/7). (Tim Machfud Arifin for Jawa Pos)</figcaption>
</figure>Jawapos.com - Wakil ketua DPRD Surabaya Reni Astuti mengungkapkan, Pemkot Surabaya tidak pernah menganggarkan APBD untuk permodalan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Ia pun menyayangkan kondisi tersebut. Mengingat selama pandemi, banyak pihak melihat UMKM sebagai penopang ekonomi masyarakat.  “Bantuan UMKM Surabaya dari APBD belum pernah ada. Di masa pandemi ini seharusnya APBD turun untuk UMKM. Tapi nyatanya dari Pemkot Surabaya belum pernah ada,” tutur dia pada Sabtu (31/10).  DPRD Surabaya pun mendorong Dinas Koperasi Pusat untuk memberikan bantuan. Terlebih lagi, Dinas Koperasi memiliki program memberikan dana stimulus senilai Rp2,4 juta per UMKM se-Indonesia. “Dinas Koperasi Pusat punya program memberikan bantuan UMKM. nilainya Rp2,4 juta untuk satu UMKM se-Indonesia. Otomatis, penerima di Surabaya terbatas, karena harus dibagi dengan banyak UMKM,” keluhnya.  Reni yang saat itu hadir dalam acara pertemuan calon Wali Kota Surabaya Machfud Arifin, bersama Pahlawan Ekonomi UMKM mengapresiasi program dana stimulus untuk UMKM. Dalam program tersebut, Machfud menjanjikan akan menganggarkan Rp 50 miliar per tahun untuk permodalan, pelatihan dan pengembangan UMKM.  “Pak Machfud memahami kebutuhan UMKM. Program ini memberikan kepercayaan bahwa ketika beliau menjadi wali kota, UMKM tidak hanya bertahan dalam kondisi apapun, tapi juga lebih berkembang,” ungkapnya.  Ia juga memuji program dana stimulus tersebut. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk perhatian pada usaha kecil. Pelatihan, pengembangan dan pendampingan merupakan bentuk inkubasi yang dijanjikan akan terus dikembangakan oleh Machfud.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/30/10/2020/untuk-anak-muda-surabaya-machfud-janjikan-bangunan-multifungsi/">Untuk Anak Muda Surabaya, Machfud Janjikan Bangunan Multifungsi</a>  “Tadi beliau juga mengatakan akan menggandeng BUMN, perusahaan besar dan swasta. Sebelumnya sudah pernah ada kerjasama semacam itu. Tapi kecil sekali,” tukas Reni.  Sementara itu, Machfud Arifin mengungkapkan, ke depannya ia menjanjikan pasar tematik yang akan bersinergi dengan dunia pariwisata. Dalam pasar tematik tersebut, UMKM akan dikumpulkan bersama sektornya masing-masing.  “Misalnya ada UMKM makanan, dikumpulkan di satu tempat. Contohnya seperti penjual sepatu di Praban, atau kue basah di Blauran, dan pedagang tanaman di Kayoon. Jadi ketika orang datang ke Surabaya, bisa ada rujukan pariwisata, bukan cuma jadi tempat transit aja,” tuturnya.  Mantan Kapolda Jawa Timur ini melihat, UMKM sebagai penggerak roda ekonomi rakyat. Sehingga harus terus digenjot dengan kontribusi dan sinergi banyak pihak. Terlebih di masa pandemi seperti ini.  “Covid-19 ini sudah mulai reda. Banyak yang sembuh. Tinggal bagaimana bisa membuat ekonomi bisa lebih normal. Caranya dengan pembinaan, pengontrolan, ke depannya akan memberikan stimulus permodalan dan kesempatan,” pungkasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=li_6M8_0NQ4

Kembangkan Sektor UMKM, Machfud Janji Akan Buat Pasar Tematik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Machfud-Arifin-kunjungi-rusun.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>Jawapos.com - Rumah Susun Hak Milik (Rusunami) Menanggal, Gayungan, Surabaya kurang diperhatikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot). Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua RT 7, RW 5 Menanggal, Supriyadi pada Sabtu (17/10). Ia menyebut rumah susun yang banyak ditinggali lansia tersebut kurang layak.  "Saya di sini sudah menempati rusun dari 1990. Jadi untuk kelayakan rumah susun ini saya rasa kurang sekali. Jadi kita warga berharap agar ada peremajaan dan perbaikan," ungkap Supriyadi.  Ia memaparkan, kondisi tersebut juga jarang diperhatikan oleh Pemerintah setempat. Namun, warga masih menginginkan tinggal di situ. Ia melihat kunjungan calon Wali Kota Machfud Arifin sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat di tempat tersebut.  "Kami berharap warga yang tinggal di sini tetap dapat fasilitas rumahnya dibangun yang lebih modern lagi. Maka dari itu kami mendukung Machfud dan Mujiaman yang membangun kota dari dan untuk warga," tegasnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/16/10/2020/terima-curhatan-nelayan-machfud-arifin-soroti-kesehatan-masyarakat/">Terima Curhatan Nelayan, Machfud Arifin Soroti Kesehatan Masyarakat</a>  Di sisi lain, calon Wali Kota Machfud Arifin merespons keluhan warga dengan melakukan peninjauan langsung. Ia tidak hanya berkunjung, namun juga melihat kondisi rusun yang tidak layak tinggal.  "Ini tadi ada keluhan warga umur 65 tahun, dia harus di lantai atas. Kasihan. Kalau ini kesepakatan warga, kalau nanti Pemkot punya anggaran yang cukup untuk di rombak menjadi apartemen, pakai lift. Biar para lansia di sini tidak capek dan nyaman," ujarnya.  Ia melihat bahwa lahan 14 hektar yang ada di rusun bisa digunakan untuk menambah tower dan fasilitas lain. Ia mengatakan, warga bisa tetap dapat tempat tinggal tipe 36 seperti ukuran yang saat ini ditempati. Di sisi lain, ia berkomitmen untuk membina masyarakat di rusun. Ia bahkan menyebut soal pembangunan rusun seperti apartemen, lengkap dengan lift.  "Kalau umur 65 sampai 70 tahun di lantai atas kan sengsara ini. Kalau ada orang meninggal kan susah itu. Turunnya susah. Sakit susah. Lif bukan harga yang mahal kok. Bisa dijangkau," tegasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=g8gFTuSUc3Y&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Kunjungi Rusun Menanggal, Machfud Sebut Akan Ubah jadi Apartemen