<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/11/c23590d1-092c-417a-ae42-0b6c44114d41-2773186721.jpg" alt="Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (11/2). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (11/2). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, merespons usulan Partai Amanat Nasional (PAN) yang mewacanakan pasangan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Menurut Hasto, saat ini seluruh elemen bangsa seharusnya lebih fokus menyelesaikan berbagai persoalan rakyat dibanding membahas kontestasi politik yang masih jauh. &ldquo;Kalau kita lihat, penanganan bencana juga belum selesai. Ketidakadilan dalam mendapatkan kehidupan yang layak secara kemanusiaan itu masih terjadi. Jadi, lebih baik kita fokus menyelesaikan masalah-masalah rakyat,&rdquo; kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (11/2). Ia menegaskan, agenda politik seperti Pemilu akan tetap berlangsung setiap lima tahun tanpa perlu terus-menerus dibahas sejak dini. Menurutnya, setiap partai politik tentu sudah menyiapkan strategi untuk menghadapi pesta demokrasi tersebut. &ldquo;Pemilu tanpa kita bahas sekarang pun akan terjadi lima tahunan. Setiap partai sudah menyiapkan strategi, baik secara organik melalui kekuatan internal partai untuk tumbuh dan berkembang, maupun dengan melihat momentum politik yang dijawab melalui strategi masing-masing partai,&rdquo; tegasnya. Karena itu, Hasto menilai perhatian pemerintah sebaiknya diarahkan pada kerja-kerja konkret untuk kemaslahatan rakyat. &ldquo;Yang harus kita kedepankan adalah prestasi bagi rakyat. Kontestasi itu adalah kontestasi mencapai prestasi untuk rakyat, bukan sekadar berbicara soal elektoral yang waktunya masih lama dan sudah terjadwal. Itu sikap PDI Perjuangan,&rdquo; imbuhnya. Sebelumnya, wacana duet Prabowo&ndash;Zulhas untuk Pilpres 2029 mencuat setelah Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno, menyatakan dukungannya terhadap Zulkifli Hasan untuk mendampingi Prabowo. &ldquo;Kalau ditanyakan hari ini, saya tentu mendukung Pak Zulhas mendampingi Pak Prabowo di tahun 2029,&rdquo; ujar Eddy, Kamis (5/2). Meski demikian, Eddy menegaskan bahwa dukungan tersebut belum menjadi keputusan resmi partai. Sementara itu, Prabowo juga belum mengambil keputusan terkait wacana tersebut. &nbsp;

PDIP tanggapi wacana duet Prabowo-Zulhas Pilpres 2029. Sekjen Hasto sarankan semua elemen fokus selesaikan masalah rakyat.

PDIP Respons Wacana Duet Prabowo–Zulhas 2029: Lebih Baik Fokus Masalah Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/16/0e7668b8-8211-44fb-bd29-737789fc6059-2371199795.jpeg" alt="Partai Gema Bangsa menggelar konferensi pers di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (16/1) (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Partai Gema Bangsa menggelar konferensi pers di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (16/1) (Muhamad Ridwan/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Partai Gema Bangsa akan mendeklarasikan diri sebagai partai politik baru yang siap meramaikan panggung politik nasional menjelang Pemilu 2029. Deklarasi partai yang dipimpin Ketua Umum Ahmad Rofiq itu dijadwalkan berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada Sabtu (17/1) besok. Wakil Ketua Umum Partai Gema Bangsa, Joko Kanigoro, menjelaskan deklarasi tersebut digelar bertepatan dengan satu tahun perjalanan partai, sejak pertama kali diluncurkan. Deklarasi bakal dihadiri kader internal hingga perwakilan partai politik lain. &ldquo;Tanggal 17 Januari 2025, pendiri dan para inisiator me-launching Partai Gema Bangsa. Dan pada Sabtu, 17 Januari 2026 di JICC, Partai Gema Bangsa secara resmi mendeklarasikan diri sebagai kekuatan politik baru melalui acara deklarasi Partai Gerakan Mandiri Bangsa,&rdquo; kata Joko dalam konferensi pers di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/1). Ia menyebutkan, deklarasi tersebut akan dihadiri oleh 514 pengurus daerah dan 1.124 pengurus Partai Gema Bangsa dari seluruh Indonesia yang tersebar di 38 provinsi. Selain itu, partai juga mengundang partai politik lain, baik yang berada di parlemen maupun nonparlemen, aktivis, mahasiswa, serta elemen masyarakat lintas organisasi. Menurut Joko, kegiatan deklarasi ini sekaligus menjadi momentum untuk menegaskan fondasi kelembagaan partai. Saat ini, Partai Gema Bangsa telah membentuk 38 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di tingkat provinsi dan 514 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di tingkat kabupaten/kota. Menariknya, dalam deklarasi tersebut Partai Gema Bangsa juga akan secara resmi menyatakan dukungan kepada Presiden RI Prabowo Subianto, termasuk dukungan agar kembali maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Joko menyebut, dukungan itu didasarkan pada kesamaan visi antara partai dan Presiden Prabowo. &ldquo;Salah satunya adalah soal kemandirian. Pak Prabowo sering mengatakan bahwa kita harus berdiri di kaki sendiri, kita harus mandiri di negeri sendiri,&rdquo; tegasnya. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Mahadewi Gema Bangsa, Ike Suharjo, menyatakan bahwa keterwakilan perempuan di Partai Gema Bangsa telah mencapai 30 persen di seluruh struktur kepengurusan, mulai dari tingkat DPP, DPW, hingga DPD. Ia menegaskan, Partai Gema Bangsa mendorong perempuan untuk menempati jabatan strategis di semua level kepengurusan. Selain itu, partai juga berkomitmen meningkatkan pendanaan bagi calon politisi perempuan serta mempromosikan kepemimpinan perempuan di ranah politik. &ldquo;Gema Bangsa mendorong peningkatan pendanaan untuk calon politisi perempuan dan mempromosikan kepemimpinan mereka,&rdquo; ujar Ike. Ia juga menekankan bahwa isu perempuan dan anak menjadi salah satu agenda politik utama yang akan diperjuangkan Partai Gema Bangsa. Melalui organisasi sayap Mahadewi, partai berkomitmen memperjuangkan kemandirian dan kebahagiaan perempuan demi terwujudnya Indonesia yang maju. &ldquo;Kemajuan suatu negara dalam mendorong proses pembangunan tidak akan tercapai apabila kebutuhan spesifik dan pengalaman perempuan terabaikan,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Partai Gema Bangsa deklarasi sebagai partai baru yang siap dukung Prabowo di Pilpres 2029. Dapatkan kabar terbaru dukungan partai.

Partai Gema Bangsa Segera Dideklarasikan, Langsung Putuskan Dukung Prabowo di Pilpres 2029

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/19/WhatsApp-Image-2025-06-19-at-123132-PM-2734211924.jpeg" alt="Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Fahri Bachmid. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Fahri Bachmid. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa mulai 2029, pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah akan diselenggarakan secara terpisah. Keputusan ini tertuang dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang dibacakan dalam sidang pleno, pada Kamis (26/6). Melalui keputusan itu, pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden (pemilu nasional) akan diselenggarakan terpisah dari pemilu untuk anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota dan kepala daerah. Pakar Hukum Tata Negara, Fahri Bachmid, menyebut putusan ini sebagai bentuk panduan konstitusional yang sangat penting. Menurutnya, MK secara prinsip telah menyelesaikan perdebatan akademik yang panjang sejak 2013 terkait model keserentakan pemilu dalam sistem presidensial Indonesia. &ldquo;Putusan ini menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu nasional dan lokal secara terpisah merupakan salah satu dari enam varian keserentakan yang telah dinyatakan konstitusional oleh MK dalam putusan-putusan sebelumnya, khususnya Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019,&rdquo; kata Fahri Bachmid kepada wartawan, Jumat (27/6). Ia merinci, enam varian model keserentakan pemilu telah ditetapkan MK sebagai opsi sah secara konstitusional. Namun, hingga saat ini, belum ada perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu untuk mengakomodasi panduan tersebut.&nbsp; Karena itu, melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 ini, MK mengambil peran dengan secara eksplisit menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal mulai 2029. "MK sebenarnya telah memberi arah kepada pembentuk undang-undang agar segera mengatur dan menyesuaikan norma dalam UU Pemilu sesuai dengan prinsip konstitusionalitas yang telah dibangun sejak 2013," ujar Fahri. Ia juga menekankan bahwa salah satu implikasi penting dari putusan ini adalah perlunya rekayasa konstitusional (constitutional engineering) terkait masa jabatan anggota DPRD serta kepala daerah.&nbsp; Hal ini penting untuk memastikan adanya formulasi norma transisional yang tepat demi menjaga kesinambungan pemerintahan daerah dan representasi legislatif di daerah. "Pembentuk UU harus mencermati aspek transisi kekuasaan di tingkat lokal, baik masa jabatan maupun pelaksanaan pilkada, agar tidak menimbulkan kekosongan hukum dan kepemimpinan," pungkasnya. &nbsp;

Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilu nasional dan daerah diselenggarakan terpisah mulai 2029, penting untuk sistem demokrasi.

Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah, MK Dinilai Beri Panduan Konstitusional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/24/MK-Putasan-Sengketa-Pilkada-Dery-Ridwansah-2JPG-1591092073.jpg" alt="Ketua Hakim MK Suhartoyo memimpin sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Ketua Hakim MK Suhartoyo memimpin sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mulai 2029, keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) dalam hal ini pemilihan presiden (Pilpres), pemilihan DPR, DPD RI akan dipisahkan dengan pemilihan DPRD tingkat provinsi/kabupaten/kota serta pemilihan kepala daerah (Pilkada) tingkat gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil wali kota. Hal ini setelah MK memutuskan sebagian permohonan yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), terkait norma penyelenggaraan Pemilu Serentak. "Mahkamah menyatakan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu serta Pasal 3 ayat (1) UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai ketentuan hukum mengikat secara bersyarat," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (26/6). Dalam pertimbangannya, Wakil Ketua MK Saldi Isra menyebut, waktu penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD yang berdekatan dengan waktu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, berpotensi membuat pemilih jenuh dengan agenda pemilihan umum. Bahkan, jika ditelusuri pada masalah yang lebih teknis dan detail, kejenuhan tersebut dipicu oleh pengalaman pemilih yang harus mencoblos dan menentukan pilihan di antara banyak calon dalam pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD yang menggunakan model lima kotak. &ldquo;Fokus pemilih terpecah pada pilihan calon yang terlampau banyak dan pada saat yang bersamaan waktu yang tersedia untuk mencoblos menjadi sangat terbatas. Kondisi ini, disadari atau tidak, bermuara pada menurunnya kualitas pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam pemilihan umum,&rdquo; ujar Saldi. Saldi menekankan, perihal waktu antara penyelenggaraan Pemilu nasional dengan waktu penyelenggaraan Pemilu daerah atau lokal, tidak mungkin ditentukan oleh Mahkamah secara spesifik. Namun demikian, Mahkamah berpendapat jarak waktu tersebut tidak dapat dilepaskan dari penentuan waktu yang selalu berkelindan dengan hal-hal teknis semua tahapan penyelenggaraan Pemilu. Karena itu, MK memerintahkan pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun enam bulan sejak pelantikan anggota DPR dan anggota DPD atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota DPRD dan gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil wali kota. "Sehingga Pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai Pemilu lima kotak tidak lagi berlaku," pungkasnya. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Mahkamah Konstitusi memutuskan pemisahan pemilu DPRD dan Pilpres mulai 2029, mengatasi kejenuhan pemilih.

Alasan MK Pisahkan Pileg DPRD dari Pilpres: Pemilih Jenuh Pilihan Calon Terlalu Banyak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mk-tolak-gugatan-soal-jusuf-kalla-maju-di-pilpres-2019_m_223540.jpeg" alt="Ilustrasi gedung MK. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan mengenai aturan calon presiden dan wakil presiden dalam UU Pemilu, Jakarta, Kamis (28/6)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gedung MK. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan mengenai aturan calon presiden dan wakil presiden dalam UU Pemilu, Jakarta, Kamis (28/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mulai 2029, keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) dalam hal ini pemilihan presiden (Pilpres), pemilihan DPR, DPD RI akan dipisahkan dengan pemilihan DPRD tingkat provinsi/kabupaten/kota serta pemilihan kepala daerah (Pilkada) tingkat gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil wali kota. Hal ini setelah MK memutuskan sebagian permohonan yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), terkait norma penyelenggaraan Pemilu Serentak. "Mahkamah menyatakan Pasal 167 ayat (3) dsn Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu serta Pasal 3 ayat (1) UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai ketentuan hukum mengikat secara bersyarat," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (26/6). Dalam putusan itu, MK memerintahkan pemungutan suara diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden setelahnya dalam waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun enam bulan sejak pelantikan untuk memilih anggota DPRD tingkat provinsi/kabupaten/kota, dan gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil wali kota. "Sehingga Pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai Pemilu lima kotak tidak lagi berlaku," ucap Wakil Ketua MK Saldi Isra saat membcakan pertimbangan putusan. Sementara, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyebut, tahapan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD yang berada dalam rentang waktu kurang dari satu tahun dengan pemilihan kepala daerah, juga berimplikasi pada partai politik, terutama berkaitan dengan kemampuan untuk mempersiapkan kader partai politik dalam kontestasi pemilihan umum. Akibatnya, lanjut Hakim Konstitusi Arief Hidayat, partai politik mudah terjebak dalam pragmatisme dibanding keinginan menjaga idealisme dan ideologi partai politik. Selain itu, dengan jadwal yang berdekatan, partai politik tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan perekrutan calon anggota legislatif pada pemilu legislatif tiga level sekaligus, dan bagi partai politik tertentu harus pula mempersiapkan kadernya untuk berkontestasi dalam pemilihan umum presiden/wakil presiden. Dengan demikian, agenda yang berdekatan tersebut juga menyebabkan pelemahan pelembagaan partai politik yang pada titik tertentu partai politik menjadi tidak berdaya berhadapan dengan realitas politik dan kepentingan politik praktis. &ldquo;Akibatnya, perekrutan untuk pencalonan jabatan-jabatan politik dalam pemilihan umum membuka lebar peluang yang didasarkan pada sifat transaksional, sehingga pemilihan umum jauh dari proses yang ideal dan demokratis. Sejumlah bentangan empirik tersebut di atas menunjukkan partai politik terpaksa merekrut calon berbasis popularitas hanya demi kepentingan elektoral,&rdquo; pungkas Arief.

Mahkamah Konstitusi memutuskan pemisahan penyelenggaraan pemilu, mulai 2029, untuk kepentingan partai politik dan demokrasi.

MK Perintahkan Mulai 2029 Pilpres-Pileg DPR dan DPD RI Dipisahkan dengan Pileg DPRD-Pilkada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/22/DU1ntBTJC2Va1PF6bUpuaLCR9lFTzeLtJlzPi6aZ-949581086.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto, menerima kunjungan kehormatan Wakil Perdana Menteri (WPM) Malaysia, Dato" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto, menerima kunjungan kehormatan Wakil Perdana Menteri (WPM) Malaysia, Dato</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menanggapi dingin dukungan Partai Amanat Nasional yang berniat mencalonkan kembali dirinya di pemilihan presiden (Pilpres) 2029. Menurut Prabowo, ajang kontestasi politik lima tahunan itu masih lama. saat ini masih tahun 2025 dan pemerintahannya belum seumur jagung. "Ah nanti lah itu ya (dukungan maju capres 2029)," ujarnya usai pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri (WPM) Malaysia, Dato' Seri Ahmad Zahid bin Hamidi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa petang (22/4). Prabowo beralasan, urusan maju Pilpres 2029 tidak menjadi prioritasnya saat ini. Dirinya masih ingin fokus bekerja menuntaskan program-program pemerintahannya.&nbsp;"Kita kerja dulu untuk rakyat ya," kata Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Sebelumnya, dalam momen halal bi halal di DPP PAN, Minggu (20/4), Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan kesiapan untuk kembali mencalonkan Prabowo sebagai capres di Pilpres 2029. Namun untuk calon wakil presiden, bukan Gibran Rakabuming Raka yang akan didukung. PAN akan berusaha mendorong kadernya mendampingi Prabowo. &nbsp;

Presiden Prabowo Subianto menanggapi dukungan PAN untuk Pilpres 2029, menegaskan fokusnya pada program pemerintah saat ini.

Prabowo Tanggapi Niat PAN yang Mau usung Lagi dirinya di Pilpres 2029: Kita Kerja Dulu untuk Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/prabowo-cak-imin-di-sidoarjo-ist.jpg" alt="Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Pondok Pesantren Progresif Bumi Shalawat Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (12/3). Foto: Istimewa" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Pondok Pesantren Progresif Bumi Shalawat Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (12/3). Foto: Istimewa</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menawarkan para ketua umum yang tergabung di dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk membangun koalisi permanen. Menurutnya, Prabowo ingi partai politik yang saat ini tergabung di dalam Kabinet Merah Putih lebih solid.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pernyataan itu disampaikan Cak Imin setelah melakukan pertemuan dengan Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Intinya memperkuat koalisi. Kita, Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen. Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama Pemerintahan," kata Cak Imin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015646869/bernardo-tavares-keluhkan-padatnya-jadwal-pertandingan-psm-makassar-fokus-recovery-jelang-lawan-psis-semarang">Bernardo Tavares Keluhkan Padatnya Jadwal Pertandingan, PSM Makassar Fokus Recovery Jelang Lawan PSIS Semarang</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Masyarakat (Menko PM) itu memastikan, PKB menyambut baik ajakan dari Prabowo untuk membangun koalisi permanen. Hal itu tentu untuk percepatan pembangunan nasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentu PKB menyambut baik koalisi permanen, menjadi kekuatan dari percepatan pembangunan," ujar Cak Imin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/humaniora/015646842/simak-inilah-waktu-waktu-terbaik-untuk-menjalankan-puasa-sunnah-di-bulan-syaban-dan-keutamaannya">Simak, Inilah Waktu-Waktu Terbaik untuk Menjalankan Puasa Sunnah di Bulan Sya&rsquo;ban dan Keutamaannya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Cak Imin tak memungkiri, koalisi permanen itu tidak lain untuk mendukung Prabowo Subianto kembali maju pada Pilpres 2029. Mengingat, Kongres Luar Biasa (KLB) DPP Partai Gerindra mengamanatkan agar Prabowo maju pada Pilpres 2029.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya sampai kapanpun namanya permanen," pungkas Cak Imin.&nbsp;</div>

Cak Imin menyebut Presiden Prabowo Subianto menawarkan para ketua umum yang tergabung di dalam KIM Plus untuk membangun koalisi permanen.

Cak imin Ungkap Prabowo Ajak Bangun Koalisi Permanen untuk Maju Pilpres 2029

Pilpres 2029

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pilpres 2029

Berita Terkini