<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/20/ahok-free-man-1941116874.jpg" alt="Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menemui Gubernur Pramono Anung di Balai Kota, Rabu (20/8). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menemui Gubernur Pramono Anung di Balai Kota, Rabu (20/8). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua DPP PDI Perjuangan, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menegaskan ketidaksetujuannya soal wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) kembali dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurutnya, mekanisme tersebut rawan transaksional dan membuka ruang pengaturan pemenang oleh elite kekuasaan. Ahok mengaku mengetahui secara langsung praktik pengaturan hasil Pilkada lewat DPRD sejak masa lalu. Ia bercerita, elite partai bisa berkumpul dan menentukan pemenang meski di ruang publik terlihat saling berseberangan. &ldquo;Ya dulu ketua-ketua partai besar itu masih kumpulnya di rumah bapak saya. Jadi saya tahu persis dulu misalnya dari tiga partai, pemilihan bupati. Partai berkuasa itu bisa kumpulin ketua partai yang kesannya berantem di lapangan, tapi itu diatur tuh pilih siapa pilih siapa. Saya masih ingat,&rdquo; kata Ahok dalam siniar Youtube Denny Sumargo, Kamis (8/1). Ia juga menyinggung pengalaman di Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Kampar. Ia menyebut, kuatnya praktik pengaturan suara dalam pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Bahkan, instruksi memilih calon tertentu bisa dilakukan secara terang-terangan. &ldquo;Pernah kejadian di Provinsi Riau, Kampar. Nah pemilihan, tiba-tiba kok suaranya, suara sebelumnya sudah dipanggil, &lsquo;Eh, lu pilih ini ya, pilih ini ya,&rsquo; gitu, sudah diatur,&rdquo; ujarnya. Ahok menyebut praktik tersebut bukan sekadar isu, melainkan pernah menimbulkan konflik serius. Ia menuturkan, bagaimana perubahan hasil suara secara tiba-tiba memicu kemarahan partai berkuasa hingga dilakukan pelacakan terhadap anggota DPRD yang tidak patuh. &ldquo;Kan terbukti ada kasus Kapolres Riau kalau dulu, saya nggak tahu bisa dilacak deh itu orang-orang itu dulu siapa. Iya, itu di Kampar! Tiba-tiba dia dapat suaranya lebih atau apa gitu, bisa mentah kata bapak saya,&rdquo; ucap Ahok. Ia melanjutkan, reaksi keras pun terjadi setelah hasil pemilihan dianggap menyimpang dari kesepakatan elite. Anggota DPRD yang tidak mengikuti arahan disebut-sebut langsung dicari dan dimintai pertanggungjawaban. &ldquo;Jadi marah dong partai berkuasa. Dilacak tuh siapa anggota DPRD yang tidak mengikuti instruksi. Ternyata di pemilihan itu sudah dikasih Anda,&rdquo; bebernya. Pengalaman serupa, lanjut Ahok, juga ia saksikan saat awal terbentuknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kala itu, pemilihan gubernur masih dilakukan melalui DPRD dan sarat praktik transaksional. &ldquo;Nah terus waktu saya baru mulai di Bangka Belitung jadi provinsi, kan pemilihan gubernur juga kan lewat DPRD waktu itu. Itu aku bisa lihat sekali, pas reformasi juga itu sebelum dijalankan langsung,&rdquo; tutur Ahok. Ia bahkan mengaku mendengar langsung cerita soal praktik suap kepada anggota DPRD menjelang pemilihan gubernur, termasuk nominal uang yang diterima untuk menentukan pilihan. &ldquo;Orang yang tadi saya dukung menjadi anggota DPRD, tiba-tiba bisa telepon saya. Nah, pagi-pagi, &lsquo;Eh, lu tahu nggak tuh? Itu harga dua Feroza itu berapa tuh? Itu top banget deh pokoknya itu DPRD," ujar Ahok. Ahok melanjutkan cerita tersebut dengan menyebut adanya uang puluhan juta rupiah yang diterima untuk satu kali voting. Praktik itu, dinilai jelas menunjukkan bahwa Pilkada lewat DPRD sangat rentan disalahgunakan. &ldquo;&lsquo;Berapa? Emang kenapa?&rsquo; &lsquo;Baru itu 25 juta, gua baru dapat 50 juta nih dari untuk voting pemilihan gubernur gitu lho.&rsquo; Heeh, jadi langsung mau nyari rumah, mau nyari mobil,&rdquo; ungkapnya. Atas dasar pengalaman tersebut, Ahok menilai upaya mengembalikan Pilkada melalui DPRD sama saja dengan mencabut hak rakyat dan membuka kembali ruang permainan oligarki yang berkaitan erat dengan kepentingan sumber daya alam. &ldquo;Makanya ketika orang memaksakan harus kembali ke DPRD, ini pertama mengambil hak rakyat. Kalau soal sekarang jadi mahal, ada oknum oligarki," pungkasnya.

Ahok menolak Pilkada lewat DPRD yang rawan transaksional dan manipulasi elite. Ia ungkap pengalaman praktik pengaturan suara di Riau dan Bab

Ahok Tak Setuju Pilkada Lewat DPRD: Kental Transaksional hingga Pengaturan Pemenang oleh Penguasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/8412158f-256f-4011-a542-0cc31d385794-1.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang. Dokumentasi pribadi/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang. Dokumentasi pribadi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menegaskan, pelaksanaan Pilkada, mulai dari pemilihan gubernur atau bupati/wali kota, tetap dilakukan secara langsung. Hal itu berdasarkan aturan yang ada saat ini.  Pernyataan ini merespons terkait adanya wacana pembahasan evaluasi Pilkada langsung menjadi dipilih melalui DPRD yang dilakukan MPR dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Namun, pembahasan itu belum masuk dalam pembahasan Komisi II DPR.  "Perintah UU tetap dipilih langsung oleh rakyat. Sampai saat ini, tidak ada pembicaraan itu secara serius di Komisi II," kata Junimart kepada wartawan, Rabu (12/10).  Junimart enggan mengomentari kemungkinan pembahasan evaluasi itu dapat disetujui atau tidak disetujui. Menurutnya, pelaksanaan Pilkada tetap berpegang pada aturan yang ada.  "Kita taat asas dan taat berpegang pada aturan yang belum diubah," ujarnya.  Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini mengaku ragu, apabila Pilkada berubah format menjadi tidak langsung dapat menghilangkan praktik-praktik culas tersebut.  "Itu relatif dan tidak menjadi jaminan untuk tidak transaksional. Semua kembali kepada politik demokrasi yang bersih. Perlu dilakukan kajian akademik yang detail," tegas Junimart.  Sebelumnya, Watimpres dan Pimpinan MPR memunculkan wacana untuk mengubah Pilkada dari langsung menjadi tidak langsung. Pengubahan sistem dinilai penting untuk mencegah politik berbiaya tinggi yang berdampak pada masifnya korupsi melibatkan kepala daerah.

Komisi II DPR Tak Yakin Wacana Pilkada Tak Langsung Hilangkan Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Formappi-Ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay menilai, masalah biaya politik pemilihan kepala daerah juga terjadi saat sistem pemilihan melalui DPRD. Dia tidak setuju dengan wacana pemilihan kepala daerah kembali dipilih DPRD.  "Bahwa pemilihan DPRD yang juga banyak masalah salah satu aspek diangkat menteri yaitu biaya politik tinggi. Dari DPRD bukan tidak ada biaya politik. Persoalan uang juga besar," kata Hadar dalam diskusi di kawasan Matraman, Jakarta, Minggu (24/11).   Hadar mengatakan, masyarakat berpotensi melakukan protes tanpa henti jika kepala daerah yang dipilih DPRD tidak dikehendaki. Lebih parah lagi, dengan sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD, maka pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD.   Sehingga, ada potensi permainan uang agar kepala daerah tersebut tidak dimakzulkan.  "Itu terjadi setiap tahun di mana kepala daerah harus lapor hasil kerja, jadi karena permainan politik permainan uang kalau tidak mereka bisa dijatuhkan," ujar pendiri Netgrit ini.  Hadar menilai, perdebatan terkait sistem pemilihan kepala daerah sudah selesai saat pada 2004 disahkan dalam UU Pilkada di mana kepala daerah dipilih langsung. Menurutnya, persoalan sistem pemilihan langsung berada dalam politik uang yang marak.   Hadar menyarankan perlu ada undang-undang yang mengatur penggunaan uang dalam Pilkada. Dia mengatakan, saat ini belum ada aturan ketat yang mengatur penggunaan uang dan sumbernya dalam pemilihan kepala daerah.  "Kami setuju evaluasi mendalam berdasar kajian dan data tapi jangan lompat karena ini sistem pemilihan," tukas Hadar.

Proses Pilkada Melalui DPRD Dinilai Munculkan Praktik Koruptif Tinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Formappi-Ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mengemukannya kembali wacana evaluasi terkait Pilkada langsung terus menuai banyak protes. Mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay menilai tidak tepat jika pemilihan kepala daerah (Pilkada) kembali dipilih oleh DPRD. Menurutnya, perdebatan Pilkada langsung atau pun tidak langsung sudah diakhiri sejak 2004 lalu.  "Perdebatan langsung atau tidak langsung sudah diakhiri menjelang 2004, yang sebelumnya pemilihannya ada di DPRD. Waktu itu diakhiri adanya Perppu pada masa pemerintahan Presiden SBY," kata Hadar di kantor Formappi, Jalan Matraman, Jakarta Timur, Minggu (24/11).   Hadar menuturkan, pemilihan kepala daerah melalui DPRD sangat kental nuansa politik. Bahkan bisa saja kepala daerah yang dipilih DPRD tidak dikehendaki rakyat.  "Di DPRD itu bukan tidak ada persoalan politiknya, misalnya yang dipilih DPRD tidak dikehendaki oleh masyarakat, protes kekecewaan dan demo," terang Hadar.  Hadar menegaskan, jika kepala daerah ditunjuk oleh DPRD, maka orientasi kerjanya tidak bertanggungjawab kepada rakyat. Namun, bagaimana bisa memenuhi keinginan DPRD.  "Akan menjadi arena permainan politik, permainan uang, kalau tidak akan dijatuhkan. Jadi banyak masalah," tegas Hadar.  Senada dengan Hadar, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muktamar Jakarta, Humprey Djemat pun tidak menyetujui jika proses Pilkada kembali ditunjuk oleh DPRD. Menurutnya tidak tepat, jika permasalahannya difokuskan pada proses Pilkada langsung.  "Banyak juga dari Pilkada langsung ini memunculkan figur-figur yang kredibilitas tinggi seorang Ahok tidak akan muncul, termasuk juga Jokowi, Risma dan Ridwan Kamil jika proses Pilkada dilakukan secara tidak managing," ujar Humprey.  Selain itu Humprey menyebut jika proses Pilkada dilakukan secara tidak langsung, maka oligarki partai akan sangat tinggi. "Tentu oligarki partai politik sangat tinggi. Tentu (Pilkada tidak langsung) pakai barang busuk lagi, sehingga ini jadi satu gagasan lama," sesalnya.

Pilkada Tak Langsung Dinilai Melahirkan Oligarki Parpol yang Tinggi