<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Bawaslu.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bawaslu Nusa Tenggara Barat sedang menyidangkan dugaan pelanggaran bersifat Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) di Pilkada Sumbawa yang dilakukan pasangan calon (paslon) nomor 4. Pengawas pemilu setempat didesak memberikan putusan diskualifikasi. Seperti halnya putusan Bawaslu Lampung di Pilkada Bandar Lampung. Bawaslu Pusat juga menekankan, tak perlu ada keraguan jika obyektif memang ditemukan kecuranhan TSM. “Partai Demokrat sangat mendukung Bawaslu untuk menetapkan pilkada terjadi pelanggaran TSM jika memang saksi dan faktanya jelas dan nyata,” katanya Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Kamis (7/1). Dia menentang keras dengan pelanggaran pilkada. Demokrat dipastikannya akan mem-back up perjuangan melawan praktik kecurangan TSM. Terlebih, pihak yang dirugikan adalah figur yang diusung partainya di Pilkada Sumbawa. “Standing position kita melawan kecurangan. Kita akan gunakan kekuatan kita untuk membongkar kecurangan tersebut, apalagi yang menjadi korban adalah kader kita atau figur yang diusung Partai Demokrat,” kata Kamhar. Di kesempatan berbeda, Ketua Bawaslu Abhan menegaskan paslon pada Pilkada Serentak 2020 bisa gugur jika terbukti melakukan pelanggaran politik uang. Hal ini tercantum dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Pasal 73 ayat 2. Pasal itu menyatakan, Bawaslu provinsi dapat mengenakan sanksi administratif pembatalan sebagai pasangan calon apabila terbukti melakukan politik uang. “Paslon yang terbukti melakukan politik uang secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) bisa terkena sanksi diskualifikasi,” katanya. Dia menjelaskan, kata ‘terstruktur’ adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. ‘Sistematis’ adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Sedangkan ‘masif’ adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian. “Pelanggaran money Politik TSM bisa saja dilakukan oleh orang lain seperti simpatisan atau tim kampanye manakala terbukti dilakukan atas perintah dan aliran dananya dari paslon maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ketentuan pasal 187A,” ungkapnya.

Dugaan Pelanggaran Paslon, Bawaslu Diminta Putuskan Diskualifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/politik-uang-jpc.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu) RI memastikan, kini menangani 104 laporan dugaan politik uang selama masa tenang Pilkada Serentak 2020. Salah satu laporan yang ditindaklanjuti Bawaslu terjadi di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ada dugaan pelanggaran proses pemilu di masa tenang.  “Untuk NTB itu terjadi di Mataram dan Sumbawa. Itu yang sedang ditangani, berdasarkan laporan selama minggu tenang,” sebut Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo, Rabu (16/12).  Ratna Dewi Pettalolo juga sempat menyebut sejumlah daerah lain. Untuk Jawa Tengah, terjadi di Porworejo, Magelang, Purbalingga serta Pemalang. Lalu, kasus politik uang di Lampung.  Di luar laporan yang ditangani Bawaslu, sebenarnya sempat ramai dugaan politik uang yang memanfaatkan program bantuan kambing di Kabupaten Sumbawa. Namun, lewat akun Facebook pribadinya, Gubernur NTB Zulkiflimansyah membantah bagi-bagi kambing di wilayah di mana adiknya, Dewi Noviany, ikut serta sebagai salah satu calon wakil bupati.  Gubernur memastikan, tidak ada program bagi-bagi kambing. Bantuan tersebut, menurut dia dibagikan oleh seorang anggota DPR.  Terkait masalah ini, Ratna mengaku sudah mengetahuinya dari Bawaslu setempat.  “Kami sudah dapat informasi itu. Sudah kami klarifikasi, teman-teman di lapangan sudah mengecek,” ujarnya.  Soal dugaan pelanggaran pilkada di Sunbawa yang ditangani pihaknya, Ratna menolak menjelaskan lebih detail.  “Saya belum bisa kasih penjelasan secara detail,” ujarnya.  Sejak awal Bawaslu sudah menduga masa tenang akan dimanfaatkan untuk politik uang. Makanya hal ini segera diantisipasi dengan program patrol pengawasan. “Dari pengawasan, ada 104 kasus ditemukan dan berproses,” ujar Ratna.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=fhCNYLKndug

Bawaslu Dalami Dugaan Politik Uang di Pilkada Sumbawa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/surat-suara-curang.jpg" alt="INDIKASI CURANG: Angka-angka di sudut surat suara yang ditemukan di TPS 46 Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karang Pilang. (Bawaslu for Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>INDIKASI CURANG: Angka-angka di sudut surat suara yang ditemukan di TPS 46 Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karang Pilang. (Bawaslu for Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisioner Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengingatkan para penyelenggara pemilu di Pilkada Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk bersikap profesional, independen dalam melakukan rekapitulasi suara. Selisih perolehan suara yang sangat tipis untuk posisi pemenang Pilkada, bisa menimbulkan potensi intervensi terhadap perhitungan suara.  Bawaslu RI menegaskan, agar KPUD dan Bawaslu setempat untuk menindaklanjuti setiap laporan yang diterimanya. “Kita akan mengawasi penuh itu.Jangan mudah diintervensi sama orang lain,” kata Rahmat kepada wartawan, Sabtu (12/12).  Perhitungan suara di Sumbawa, ditegaskan sudah mendapatkan perhatian dari Bawaslu sejak awal. Bahkan, kata Rahmat, sempat ada beberapa wilayah di Kabupaten Sumbawa yang mendapatkan atensi khusus dari Bawaslu setempat. “Iya tetap diproses, bahkan atensi oleh Bawaslu Sumbawa. Adiknya Bang Zul kan? Jadi perhatian”, katanya menyoal keikutsertaan adik Gubernur NTB Zulkiflimansyah, Dewi Noviany dalam pilkada ini.  Berdasarkan data Sirekap KPU sementara, pada Sabtu (12/12) sore, dua paslon bersaing ketat. Paslon nomor urut 5, Syarafuddin Jarot dan Mokhlis (Jarot-Mokhlis) sementara unggul dengan 25.0 persen. Sementata paslon Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany (Mo-Novi) menguntit dengan 24,5 persen.  Terpisah, Komisioner KPU RI Hasyim Asyari mengatakan, jika ada laporan kesalahan data dalam rekapituliasi suara, maka keberatan atau laporan-laporan bisa langsung dikoreksi di KPU setempat dengan mekanisme yang ada.  KPU RI sendiri akan tetap melakukan pendampingan terhadap KPUD yang melaksanakan perhitungan dan rekapitulasi suara pilkada. Pemantauan dilakukan baik di tingkat provinsi maupun di tingkat KPU Kota dan Kabupaten yang menggelar Pilkada. “Istilahnya bukan pemantauan tapi supervisi dan monitoring,” ujarnya saat dihubungi Sabtu (12/12).  Ia menjelaskan, KPU akan melakukan pendampingan dengan turun langsung ke daerah-daerah. Termasuk ke Sumbawa.  Sementara itu, Ketua Bawaslu Abhan mempersilakan paslon yang merasa tidak puas dengan hasil resmi rekapitulasi KPU untuk menempuh jalur hukum. Setiap paslon kata dia mempunyai hak untuk menyatakan keberatan terhadap hasil akhir penghitungan surat suara.  "Paslon silakan gunakan jalur-jalur hukum. Jangan kerahkan massa untuk menyatakan kekecewaan karena kalah bersaing dengan paslon lain," ucapnya.  Permintaan serupa juga disampaikannya untuk paslon yang merasa menang. Abhan meminta paslon tidak melakukan selebrasi berlebihan, dengan mengumpulkan massa pendukung maupun pesta arak-arakan.  Abhan menegaskan, pengerahan massa pendukung sangat beresiko. Hal ini berpotensi menimbulkan kerumunan hingga para pendukung dikhawatirkan akan terpapar Covid-19. Selain itu, riskan pula terjadi benturan antarpendukung. Hal ini harus diperhatikan oleh paslon.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ncaboGUD3Zw

Bawaslu Awasi Perhitungan Suara di Sumbawa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Kadiv-Humas-POLRI-M.-Iqbal-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Kepala Divisi Humas Polri Irjen M Iqbal. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kepala Divisi Humas Polri Irjen M Iqbal. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolda Nusa Tenggara Barat Irjen Pol Mohammad Iqbal meminta seluruh personelnya yang bertugas di kantor camat untuk lebih ketat menjaga dan mengawasi segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu keamanan surat suara hasil pencoblosan.  "Jadi siapa pun dia, cek betul identitasnya. Tapi tetap ingat, kedepankan sikap tegas dan humanis," kata Iqbal kepada personelnya yang bertugas menjaga surat suara di Kantor Camat Ampenan, Mataram, NTB, Rabu malam (9/12).  Iqbal menilai hal itu penting dijalankan oleh pihak pengamanan, baik Polri, TNI, maupun panitia pengawas pemilu, karena menjaga surat suara yang telah dicoblos, merupakan amanah dalam kehidupan berdemokrasi.  "Jadi TNI dan Polri sebagai simbol kekuatan negara punya peranan penting menjaga suara rakyat (surat suara) hasil pemilihan ini. Bukan hanya sampai tahapan ini saja, keamanan surat suara harus dipastikan aman hingga tahapan Pilkada Serentak 2020 selesai," ujarnya.  Selain mengecek identitas orang yang di luar tugas pengamanan, Iqbal juga meminta aparat meningkatkan giat patroli di sekitar lokasi penampungan surat suara.  Secara umum, Iqbal menyatakan pilkada serentak 2020 di beberapa wilayah Provinsi NTB berjalan tidak ada peristiwa yang menonjol dan relatif kondusif berdasarkan laporan dari personel di lapangan.  Dari pantauan lapangan dan laporan anggotanya, hingga Rabu malam seluruh logistik surat suara hasil pencoblosan yang terselenggara di tujuh kabupaten/kota di wilayah NTB sudah berada di tangan panitia pemilihan kecamatan (PPK).  Sementara itu, Calon Bupati Sumbawa nomor urut 5 H Jarot meminta kepada simpatisan, relawan dan pendukungnya agar tetap tenang dan bersabar menunggu hasil data riil Pilkada 2020 Sumbawa dari KPU.  Pasangan Jarot-Mokhlis yang unggul di hitungan cepat sementara, juga mengatakan berkat perjuangan seluruh pendukung maupun relawan, sehingga pasangan calon tersebut dapat maju, berlaga, dan menang di perhitungan tetap pilkada ini nantinya.  Jarot juga menyampaikan, bahwa ada beberapa pendapat dan informasi yang menyatakan salah satu Paslon menang. Namun,  sesungguhnya yang kini beredar dalam berbagai versi hitung cepat, bukanlah  data riil. Karenanya, dia meminta pendukung tak eforia. "Kita tetap menghargai proses yang sedang berjalan dan kita menunggu hasil final berdasarkan perhitungan C1," kata Jarot.  Oleh karena itu, Jarot mengimbau kepada seluruh simpatisan dan relawan Jarot-Mokhlis agar tetap tenang. Dia juga mengajak semua pendukung dan pihak aparatur, mengawal proses ini dengan ketat, teliti dan akurat. Dan, tak lupa dia meminta pendukungnya untuk sama-sama berdoa untuk tetapnya kemenangan dalam perhitungan KPU.  Di kesempatan tersebut, Jarot menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh tim pemenang, pendukung, relawan dan simpatisan Jarot-Mokhlis dimanapun berada.  "Kami ucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kepercayaan untuk memilih kami Paslon nomor 5 Jarot-Mokhlis," ungkap Jarot.  Terhadap semua pendukung, simpatisan dan warga Sumbawa, dia  juga mengimbau hal yang juga sangat penting untuk dilakukan, yakni  menjaga ketertiban dan kondusifitas. Serta, bersama-sama tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid-19 dan menjaga marwah demokrasi.*  Sementara, dua lembaga survei MY Institute dan OMI, menempatkan pasangan calon (Paslon) nomor urut 4 di Pilkada Sumbawa, H. Mahmud Abdullah–Dewi Noviany (Mo Novi) unggul tipis atas paslon nomor urut 5, Jarot Mokhlis yang perolehan suaranya berada di urutan kedua dari hasil hitung cepat atau quick count.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=4gM2lIqvrk4

Kapolda NTB Perintahkan Anggotanya Kawal Surat Suara Hasil Pencoblosan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/WhatsApp-Image-2020-11-27-at-15.44.30.jpeg" alt="Calon Bupati Sumbawa Mokhlis. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Calon Bupati Sumbawa Mokhlis. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot-Mokhlis kembali unggul dalam survei yang dirilis oleh Lembaga Survei Nasional Pusat Polling Indonesia (Puspoll Indonesia) dengan perolehan elektabilitas sebesar 25,8 persen. Survei ini digelar melibatkan 600 responden pada 30 November sampai 3 Desember 2020.  Diketahui, Pusat Polling Indonesia (Puspoll Indonesia) adalah lembaga survei nasional yang terdaftar dan terakreditasi di KPU Sumbawa dan tergabung di PERSEPI (Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia). Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia, Muslimin Tanja menjelaskan survei yang dilakukan Pilkada Sumbawa 2020 ini menggunakan metode penarikan sampel secara acak bertingkat (multistage random sampling), dengan margin of error +/- 4 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.  “Adapun hasilnya elektabilitas pasangan nomor urut 05, Jarot-Mokhlis unggul dengan perolehan elektabilitas sebesar 25,8 persen. Kemudian, pasanga Mahmud Abdullah-Dewi Noviany posisi kedua dengan elektabilitas 24,2 persen,” kata Muslimin melalui keterangan tertulisnya pada Sabtu, (5/12).  Urutan ketiga, kata Muslimin, pasangan independen Talifuddin-Sudirman meraih elektabilitas 15,3 persen. Disusul pasangan Husni Djibril-Muhammad Iksan Majid posisi keempat dengan elektabilitas 13,5 persen dan terakhir pasangan Nurdin Ranggabarani-Burhanuddin Jafar Salam dengan elektabilitas 8,1 persen. “Masih ada sekitar 13,1 persen responden yang tidak menjawab dan atau merahasiakan jawabannya,” ujarnya.  Menurut dia, pasangan Jarot-Mokhlis diprediksi berpeluang untuk memenangkan Pilkada Sumbawa yang dilaksanakan pada Rabu, 9 Desember 2020. Karena, pasangan Jarot-Mokhlis terus mengalami kenaikan sampai teratas hingga menyalip elektabilitas Moh-Novi yang cenderung mengalami stagnasi elektabilitas.  “Survei Puspoll Indonesia ini membaca tanda kemenangan kuat ada di paslon nomor 5 Jarot - Mokhlis, salah satu tanda itu adalah elektabilitas Jarot- mokhlis yang terus naik dibanding paslon lain yang cenderung stagnan. Oleh karena itu, pasangan Jarot-Mokhlis akan memenangkan Pilkada Sumbawa,” jelas dia.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=w9CkhptzA8U

Survei Puspoll Indonesia: Pasangan Jarot-Mokhlis Berpeluang Menang

pilkada sumbawa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pilkada sumbawa

Berita Terkini

Dugaan Pelanggaran Paslon, Bawaslu Diminta Putuskan Diskualifikasi

Bawaslu Dalami Dugaan Politik Uang di Pilkada Sumbawa

Bawaslu Awasi Perhitungan Suara di Sumbawa

Kapolda NTB Perintahkan Anggotanya Kawal Surat Suara Hasil Pencoblosan

Survei Puspoll Indonesia: Pasangan Jarot-Mokhlis Berpeluang Menang

Download Aplikasi JawaPos.com