<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pagi-ini-jokowi-lantik-gubernur-wagub-kaltim-dan-sumsel_m_-scaled.jpg" alt="Pelantikan guberur-wakil gubernur hasil Pilkada Serentak 2018 tahap pertama di Istana Negara. Pagi ini Presiden Jokowi akan melantik dua pasang gubernur terpilih untuk tahap dua." width="100%">
<figcaption>Pelantikan guberur-wakil gubernur hasil Pilkada Serentak 2018 tahap pertama di Istana Negara. Pagi ini Presiden Jokowi akan melantik dua pasang gubernur terpilih untuk tahap dua.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah melantik beberapa pasang gubernur dan wakil gubernur terpilih beberapa waktu lalu, pagi ini (1/10) Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan lagi melantik dua pasangan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2018 di Istana Negara. Mereka adalah gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) dan Sumatera Selatan (Sumsel). Adapun gubernur-wagub terpilih periode 2018-2023 untuk Kaltim yakni Isran Noor dan Hadi Mulyadi dan Herman Deru dan Mawardi Yahya di Sumsel. "Rencananya dua pasang calon <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/23/09/2018/jadi-gubernur-jabar-kapan-kang-emil-ke-parung-panjang" target="_blank">gubernur terpilih</a> akan dilantik pukul 10.30 WIB di Istana Negara," kata Kapuspen Kemendagri Bahtiar saat dikonfirmasi, Senin (1/10). Pelantikan ini merupakan tahap kedua dari hasil Pilkada Serentak 2018. Sebelumnya Presiden Jokowi telah melantik sembilan gubernur dan wakil gubernur terpilih tahap pertama pada 5 September 2018. Mereka yakni Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Sudirman Sulaiman, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah, <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/25/09/2018/gubernur-sulsel-toraja-ini-miniatur-kerukunan-umat-beragama" target="_blank">Gubernur</a> Sulawesi Tenggara Ali Mazi dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Lukman Abunawas, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wakil Gubernur Jawa Timur Taj Yasin Maimoen. Kemudian, Gubernur Bali I Wayan Koster dan Wakil <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/28/09/2018/menteri-panrb-minta-gubernur-papua-patuhi-aturan-seleksi-cpns-2018" target="_blank">Gubernur</a> Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Josef Nae Soi. Setelah menjalani prosesi pelantikan oleh kepala negara, istri dari kedua pasang gubernur Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan akan dilantik sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda) serta menjadi Ketua Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK). "Untuk pelantikan Dekranasda akan berlangsung di Wisma Negara namun Pelantikan Ketua PKK di Kantor Kemendagri," tandas Bahtiar.

Pagi Ini Jokowi Lantik Gubernur-Wagub Kaltim dan Sumsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/usai-dilantik-syahri-mulyo-langsung-dinonaktifkan_m_1537861544_245802.jpg" alt="Syahri Mulyo dan Maryoto Birowo dilantik sebagai Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung, Selasa (25/9)." width="100%">
<figcaption>Syahri Mulyo dan Maryoto Birowo dilantik sebagai Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung, Selasa (25/9).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasangan kepala daerah Kabupaten Tulungagung terpilih hasil Pilkada Serentak 2018, Syahri Mulyo dan Maryoto Birowo, Selasa (25/9) siang ini dilantik oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo sebagai bupati dan wakil bupati. Namun, lantaran Syahri Mulyo tengah menghadapi kasus hukum dugaan suap, maka yang bersangkutan langsung dinonaktifkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Mendagri Tjahjo mengatakan, sebagai gantinya, Maryoto Birowo akan mengisi jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung. "Kemendari mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Plt kepada wakil bupati terpilih," katanya, di Jakarta. Tjahjo menuturkan, Syahri merupakan tersangka korupsi dugaan kasus suap proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Tjahjo memastikan, pihaknya tidak akan mencopot Syahri dari jabatannya sampai kasus tersebut berkekuatan hukum tetap. "Sampai menunggu bagaimana keputusan pengadilan tindak pidana korupsi," jelas Tjahjo. Sebelumnya, Kemendagri juga pernah melakukan pelantikan serupa di 2017. Saat itu, Plt Gubernur Sulawesi Tenggara Saleh Lasata melantik bupati buton terpilih Samsu Umar Abdul Samiun yang tersangkut kasus suap Hakim Konstitusi Akil Mochtar dalam gugatan Pilkada. Usai dilantik, Samsu Umar langsung dinonaktifkan. Untuk mengisi kekosongan Bupati, Wakil Bupati Buton La Bakry, langsung dilantik menjadi Plt Bupati Buton. Ujungnya, saat kasus rampung dan Bupati (nonaktif) Samsu Umar divonis 3 tahun, La Bakry menjadi Bupati Buton definitif.

Usai Dilantik, Syahri Mulyo Langsung Dinonaktifkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bupati-tulungagung-tersangka-korupsi-dilantik-kpk-kasus-jalan-terus_m_1537861708_245780.jpg" alt="Syahri Mulyo dan Maryoto Birowo dilantik sebagai Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung, Selasa (25/9)" width="100%">
<figcaption>Syahri Mulyo dan Maryoto Birowo dilantik sebagai Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung, Selasa (25/9)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (25/9) siang ini tetap melangsungkan pelantikan terhadap Bupati Tulungagung terpilih hasil Pilkada Serentak 2018, Syahri Mulyo, meski yang bersangkutan berstatus tersangka kasus korupsi. Syahri Mulyo sebagaimana diketahui tersandung kasus suap proyek infrastruktur peningkatan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, sesuai dengan perintah undang-undang, lembaga antirasuah mengawal pelantikan tersangka Syahri, dengan mempertimbangkan faktor efisiensi (biaya), faktor efektivitas (jarak dan waktu), serta faktor keamanan (tenaga pengamanan). Oleh karena itu, Kepolisian pun turut mendampingi saat pelantikan berlangsung. Pelantikan Syahri sendiri dilaksanakan di kantor Kemendagri. Petugas rutan KPK membawa yang bersangkutan ke lokasi pelantikan. Setelah itu, Syahri akan dikembalikan ke rutan. "Pelantikan tersangka SM sebagai bupati Tulungagung dilakukan di Jakarta. KPK membawa SM dengan pengawalan oleh pihak keamanan rutan dan berkoordinasi dengan Polri," kata Febri. Ketentuan kepala daerah terpilih yang menyandang status tersangka tetap dilantik ini merujuk Pasal 164 Ayat (6) Undang-undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. "Dalam hal calon Bupati/Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih ditetapkan menjadi tersangka, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota," imbuhnya. Namun demikian, lanjut Febri, penyidikan terhadap Syahri terus dilakukan oleh KPK. Hingga detik ini ada 86 orang saksi yang sudah menjalani proses pemeriksaan. Sebelumnya, Syahri Mulyo ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dari kontraktor Susilo Prabowo. KPK menduga Syahri menerima suap sebanyak tiga kali sebagai fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan di Dinas PUPR Pemkab Tulungagung. Total penerimaan Syahri mencapai Rp 2,5 miliar. Suap itu melibatkan Kadis PUPR Pemkab Tulungagung Sutrisno dan Agung Prayitno dari swasta sebagai penyuap.

Bupati Tulungagung Tersangka Korupsi Dilantik, KPK: Kasus Jalan Terus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pelantikan-gubernur-hasil-pilkada-serentak-dibagi-5-tahap_m_.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Tjahjo mengatakan jika pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2018 digelar bertahap" width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Tjahjo mengatakan jika pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2018 digelar bertahap</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak sembilan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2018-2023 dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/9). Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan, dilantiknya sembilan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih 2018 karena masa jabatannya telah habis, serta tidak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Karena sepanjang memenuhi semuanya sudah diputuskan KPU dan tidak ada gugatan ke MK segera dilantik supaya bisa langsung kerja," kata Tjahjo di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/9). Tajhjo menjelaskan, pelantikan hasil Pilkada Serentak 2018 yang terselenggara di 17 Provinsi terdapat beberapa tahapan. Proses tahapan itu telah diserahkan kepada Presiden Jokowi melalui Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg). Tjahjo mentebut untuk tahap pertama terdapat sembilan Gubernur dan Wakil Gubernur. Mereka di antaranya Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Papua, Jawa Barat, Sumatera Utara, NTT, Jawa Tengah dan Bali. Kemudian tahap kedua, lanjut Tjahjo, diperkirakan akan dilantik pada 17 September 2018 atau 27 September 2018. Tahap kedua yang akan dilantik meliputi Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Barat. "Karena mereka tanggal 17 habis masa jabatannya," jelas Tjahjo. Namun untuk tahap ketiga sampai kelima, diakui Tjahjo, baru akan dilantik pada 2019. "Seperti Lampung itu baru Juni tahun depan setelah selesai Pilpres. Jawa Timur juga awal tahun depan," ujarnya. Lebih lanjut, Tjahjo menuturkan sesuai Undang-Undang bahwa jabatan kepala daerah tidak bisa dikurangi dan ditambahkan secara serempak. "Karena Undang-Undang bahwa jabatan itu lima tahun, tidak boleh dikurangi dan ditambahkan," pungkasnya.

Pelantikan Gubernur Hasil Pilkada Serentak Dibagi 5 Tahap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kemendagri-segera-lantik-kepala-daerah-terpilih-2018_m_.jpg" alt="Mendagri Tjahjo Kumolo saat diwawancara awak media beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Mendagri Tjahjo Kumolo saat diwawancara awak media beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) <a href="https://www.jawapos.com/tag/59354/pilkada-serentak-2018" target="_blank">Tjahjo Kumolo </a>menyatakan pihaknya telah menyusun rencana pelantikan kepala daerah hasil dari Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada) 2018. Kemendagri mendasarkan pelantikan kepala daerah terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Hal itu disampaikan Tjahjo usai mengikuti Rapat Kabinet Paripurna mengenai Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2019. "Sudah kita susun tapi secara prinsip sebagaimana ketentuan Undang-Undang. Masa jabatan kepala daerah, baik gubernur, bupati, walikota tidak boleh dikurangi satu hari atau ditambah satu hari," kata Tjahjo dalam keterangannya, Selasa (7/8). Mengenai penjadwalan pelantikan, Mendagri menyebut dua pasangan gubernur-wakil gubernur terpilih yakni Propinsi Lampung dan Propinsi Jawa Timur akan dilantik tahun depan. Namun demikian, untuk daerah lain dimungkinkan pelantikan tercepat bisa dilakukan mulai pertengahan bulan September 2019. "Mudah-mudahan (mulai) pertengahan bulan depan," ucap Tjahjo. Secara keseluruhan, pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2018 dibagi dalam tiga tahap. Terkait hal itu pula, Kemendagri pekan depan rencananya akan menyerahkan jadwal dan rencana pelantikan kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. "Minggu depan akan (kami) serahkan ke Pak Mensetneg, nanti menyesuaikan dengan Bapak Presiden untuk gubernur. Untuk bupati/walikota serentak nanti dilaksanakan oleh gubernur setelah dilantik," pungkasnya.

Kemendagri Segera Lantik Kepala Daerah Terpilih 2018

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jelang-rpjmd-sumarsono-desak-gubernur-terpilih-sulsel-susun-visi-misi_m_232283.jpg" alt="Pjs Gubernur Sulsel, saat menyempaikan usulan terkait penyampaian visi misi Gubernur terpilih Nurdin-Sudirman, di Makassar, Rabu (1/8)." width="100%">
<figcaption>Pjs Gubernur Sulsel, saat menyempaikan usulan terkait penyampaian visi misi Gubernur terpilih Nurdin-Sudirman, di Makassar, Rabu (1/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penjabat sementara (Pjs) Gubernur <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/01/08/2018/pascagempa-lombok-1226-pendaki-gunung-rinjani-turun-dengan-selamat" target="_blank">Sulawesi Selatan </a>(Sulsel) Soni Sumarsono mendorong agar Gubernur Sulsel terpilih, Nurdin Abdullah dan wakilnya Andi Sudirman Sulaiman agar sesegera mungkin menyampaikan visi misinya. Penyampaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih menjadi sangat penting karena pada Agustus ini akan memasuki tahapan-tahapan krusial dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang juga akan dibahas dengan DPRD Sulsel. "Budaya ini untuk memberikan sebuah penekanan dan apapun mekanisme dan metode pemilihan yang ditempuh, yaitu metode pemilihan langsung, namun pada hakikatnya provinsi Sulsel ini memiliki wakil wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat," kata Sumarsono di Makassar, Rabu (1/8). Dijawadwalkan, Nurdin-Sudirman bakal dilantik pada 17 September 2018 mendatang untuk periode 2018-2023. Sumarsono mengusulkan agar penyampaian visi misi tersebut juga dapat dilakukan dalam sidang paripurna di DPRD nanti guna menyelaraskan tujuan didalamnya. Usulan itu juga disarankan sebelum pelatikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih 20 September 2018. "Sulsel luar biasa, sekali jalan tak ada proses di Mahkamah Konstitusi (MK). KPU dan Bawaslu bekerja dengan baik," ujarnya.  Sementara itu, Ketua DPRD Sulsel, Mohammad Roem, menyampaikan, pihak DPRD akan selalu siap dengan jadwal pertemuan yang ditawarkan. "Kami telah sepakat kapan saja Gubernur dan Wakil Gubernur mau bertemu dewan kami siap. Karena kami mempunyai tujuan yang sama, untuk kepentingan rakyat," ucapnya. Sedangkan Wakil Gubernur Terpilih Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan, terkait rencana pertemuan tersebut, Ia akan berkoordinasi dengan Gubernur Sulsel terpilih Nurdin Abdullah terlebih dahulu.

Jelang RPJMD, Sumarsono Desak Gubernur Terpilih Sulsel Susun Visi Misi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gugatan-pelanggaran-pilwakot-cirebon-tim-oke-siap-adu-data-di-mk_m_231917.jpg" alt="Ketua tim pemenangan pasangan calon OKE, Edi Suripno memberikan keterangan pers terkait gugatan Pilwakot Cirebon 2018, Senin (30/7)." width="100%">
<figcaption>Ketua tim pemenangan pasangan calon OKE, Edi Suripno memberikan keterangan pers terkait gugatan Pilwakot Cirebon 2018, Senin (30/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Usai persidangan pertama gugatan pemilihan kepala daerah (Pilkada)<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/18/07/2018/tuntut-kejelasan-surat-suara-hilang-massa-kembali-geruduk-kpu-cirebon" target="_blank"> Kota Cirebon</a> di tingkat Mahkamah Konstitusi (MK), tim pasangan calon nomor urut 1, Bamunas 'Oki'- Effendi Edo (OKE) mengaku siap adu data soal kecurangan pelanggaran pilkada serentak, Rabu (27/6) lalu. Ketua tim kampanye pemenangan OKE, Edi Suripno mengaku siap adu data C1 yang dianggap berbeda, antara versi KPU Kota Cirebon dan tim pemenangan OKE. Bahkan, dirinya yakin data yang disiapkan tim bersama pengacaranya valid dan bisa dipertanggungjawabkan. "Pada sidang kedua, kami sudah menyiapkan segala sesuatunya. Termasuk data-data C1 milik saksi dari 24 TPS yang kami anggap ada kecurangan," ungkapnya usai paripurna di kantor DPRD Kota Cirebon, Senin (30/7). Politisi PDIP itu menilai, jalannya proses perhitungan suara pemilihan wali kota Cirebon menuai kejanggalan. Dimulai dari pembukaan kotak surat di 24 TPS suara, hingga kotak suara yang sempat mangkir di kantor kelurahan. Kejanggalan menurut Edi sangat tidak dibenarkan saat proses pendistribusian kotak suara. Apalagi, 24 kotak suara yang dibuka itu sempat transit di kantor kelurahan dengan waktu cukup lama. Sehingga pihaknya meyakini adanya sudah terjadi penggelembungan suara saat suara transit. "Ada pelanggaran prosedur rekapitulasi suara, apalagi kami panwaslu sudah merekomendasi untuk pemungutan suara ulang (PSU). Tapi, di tengah jalan digagalkan. Ini ada apa?," ujar Edi. Sidang lanjutan gugatan ke MK, dikatakannya baru dalam tahap penyampaian jawaban dari pihak tergugat, yakni KPU Kota Cirebon. Setelah sidang berikutnya sudah mulai pembuktian adu data.  Dikatakannya, kelengkapan dokumen pokok perkara yang akan dipersidangkan sudah disiapkan. Dengan itu, pihaknya meyakini jalannya proses persidangan tidak berjalan sebentar. Melainkan bisa sampai enam kali persidangan. "Yakin data yang kami pegang valid, dan keputusan majelis hakim bisa mengabulkan tuntutan kami," paparnya. Sebelumnya, Ketua KPU Kota Cirebon Emirzal Hamdani menjelaskan, agenda sidang MK baru sebatas mendengarkan tuntutan dari pemohon. Setelah pembacaan materi gugatan tersebut, KPU Kota Cirebon akan menyampaikan jawaban atas tuntutan pemohon pada sidang lanjutan, Rabu (1/8) mendatang. "Jawaban dari KPU paling lambat diserahkan ke MK paling lambat 31 Juli, sementara sidang lanjutan akan dilakukan pada 1 Agustus mendatang," ujarnya saat dikonfirmasi melalui pesan pendek.

Gugatan Pelanggaran Pilwakot Cirebon, Tim OKE Siap Adu Data di MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/khofifah-tantang-fandi-utomo-gantikan-posisi-risma_m_231024.jpg" alt="AKRAB: Khofifah bersama Fandi dalam acara Tasyakuran dan Doa Bersama PAC Muslimat NU, Semampir, Surabaya, Kamis (26/7)." width="100%">
<figcaption>AKRAB: Khofifah bersama Fandi dalam acara Tasyakuran dan Doa Bersama PAC Muslimat NU, Semampir, Surabaya, Kamis (26/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Meski pelaksanaan Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) <a href="https://www.jawapos.com/sports/25/07/2018/dua-anak-asal-semarang-sabet-medali-di-kontes-wushu-internasional" target="_blank">Surabaya</a> kurang 2 tahun lagi, namun sejumlah nama mulai bermunculan untuk melanjutkan kepemimpinan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/24/07/2018/raih-predikat-kota-layak-anak-risma-akan-fasilitasi-anak-multitalenta" target="_blank">Tri Rismaharini</a>. Salah satunya, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Fandi Utomo. Fandi yang sudah pernah maju pada Pilwakot Surabaya 2010 silam ini mendapat dukungan dari Gubernur Jawa Timur terpilih, Khofifah Indar Parawansa. Bahkan, Khofifah menantang agar mantan Wakil Ketua Komisi II DPR ini untuk kembali maju di Pilwalkot 2020 mendatang. "Baliau (Fandi) dulu pernah calon wali kota, saya menantang ke beliau, ayo pak ikut lagi pencalonan wali kota," kata Khofifah dihadapan Fandi dalam acara Tasyakuran dan Doa Bersama PAC Muslimat NU Semampir, Surabaya, Kamis (26/7). Meski demikian, Khofifah tetap meminta bekas politikus Partai Demokrat itu agar fokus pada pencalonannya di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 mendatang. Menurut Khofifah, jika Fandi yang maju dari Dapil 1 Surabaya-Sidoarjo bisa melaju ke Senayan, maka tentu akan mempermudah perjuangan di Pilwalkot 2020 mendatang. "Beliau sekarang kan lagi nyaleg dari PKB," pungkas Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU itu. Sementara itu, Fandi merespons positif atas tantangan yang diberikan Khofifah. Fandi yang getol memenangkan Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim 27 Juni lalu ini mengaku terharu atas support yang diberikan oleh Khofifah. "Alhamdulillah, semuanya harus disambut dengan baik. Tentu saat ini saya masih fokus ke Pileg dulu," kata Fandi di tempat yang sama. Seperti diketahui, Fandi Utomo pernah maju sebagai calon Wali Kota Surabaya yang diusung PDS, PKS, PKNU dan PPP. Fandi Utomo berpasangan dengan Yulius Bustomo (FU-YU). Sayangnya, pasangan ini belum bisa menang dalam perhelatan Pilwali Surabaya tahun 2010 lalu.

Khofifah Tantang Fandi Utomo Gantikan Posisi Risma

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kalahkan-petahana-sutiaji-sofyan-edi-bakal-dilantik-september_m_231012.jpg" alt="RAPAT PLENO: KPU Kota Malang saat menggelar Rapat Pleno Terbuka penetapan pasangan calon terpilih, Kamis (26/7)." width="100%">
<figcaption>RAPAT PLENO: KPU Kota Malang saat menggelar Rapat Pleno Terbuka penetapan pasangan calon terpilih, Kamis (26/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/25/07/2018/tanam-ganja-di-rumah-kontrakan-3-mahasiwa-ptn-malang-dibui" target="_blank">Kota Malang</a> terpilih periode 2018-2023, Sutiaji-Sofyan Edi Jarwoko bakal dilantik pada September mendatang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang pun telah menetapkan pasangan tersebut sebagai pemenang Pilkada.&nbsp; <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/26/07/2018/lima-terdakwa-kasus-perusakan-fasilitas-pt-rum-dituntut-berbeda" target="_blank">Penetapan</a> tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) KPU Nomor 17/HK.03.1.Kpt//3573/KPU-Kot/VII/2018 dan dibacakan dalam rapat pleno terbuka, Kamis (26/7). Ketua KPU Kota Malang, Zaenudin mengatakan, KPU Kota Malang telah menetapkan pasangan calon nomor urut 3, Sutiaji dan Sofyan Edi Jarwoko sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Malang tahun 2018. "Mereka mendapat perolehan suara terbanyak, yakni 165.164 suara," ujarnya, Kamis (26/7). Zaenudin menyampaikan, keputusan tersebut berlaku sejak 26 Juli 2018 atau sejak tanggal penetapan. Setelah penetapan, pihaknya akan mengirimkan berkas-berkas terkait ke DPRD Kota Malang dan KPU RI.&nbsp; Hingga saat ini, KPU Kota Malang tidak menerima gugatan apapun terkait penetapan tersebut. "Sejak selesai pemilu hingga penetapan, kami tidak menerima gugatan. Baik penyelenggaraan maupun hasil perolehan suaranya," terangnya. Sementara itu, Ketua Panwaslu Kota Malang, Alim Mustofa menambahkan, rapat pleno tersebut merupakan terminal akhir dari semua tahapan pemilihan kepala daerah. "Tidak banyak persoalan yang ditanggani. Jadi, Panwaslu ini bukan seberapa banyak menanggani pelanggaran tapi sedikit mungkin untuk mencegah pelanggaran dan ini merupakan berkat kerja sama dari semua kontestan," ujarnya. Pada pemilu 2018 ini, pasangan Sutiaji-Sofyan Edi berhasil mengalahkan dua pasangan lain. Yakni, petahana Moch Anton-Syamsul Mahmud dan Ya'qud Ananda Gudban-Achmad Wanedi. Rencananya, pasangan Sutiaji-Sofyan Edi bakal dilantik bersama kepala daerah lain di gelombang pertama. Yakni pada 20 September 2018 mendatang.

Kalahkan Petahana, Sutiaji-Sofyan Edi Bakal Dilantik September

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/berkas-belasan-tersangka-kerusuhan-pilbup-tapanuli-utara-dikebut_m_230006.jpg" alt="Kabid Humas Polda Sumut Kombes Tatan Dirsan Atmaja." width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Sumut Kombes Tatan Dirsan Atmaja.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemilihan Bupati Tapanuli Utara berakhir dengan keunggulan pasangan petahana Nikson Nababan-Sarlandy Hutapea. Mereka diketahui unggul dari dua paslon lainnya. Namun sayangnya, dalam prosesnya sempat terjadi beberapa kali kericuhan setelah hari pencoblosan.&nbsp; Polisi pun sudah menetapkan 14 orang tersangka dalam kasus pengerusakan kantor Panwaslih Taput beberapa waktu lalu. Kasus itu kini ditangani Polda Sumut. "Saat ini sedang pelengkapan berkas untuk dilimpahkan ke Kejaksaan," kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Tatan Dirsan Atmaja kepada JawaPos.com, Senin (23/7).&nbsp; Sempat mencuat kabar kalau massa yang membuat kerusuhan adalah dari dua pasangan calon yang kalah. Yakni Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat-Frengky P Simanjuntak (JTP-FRENDS), dan Chrismanto Lumbantobing-Hotman P Hutasoit. Tatan memang membenarkan wacana itu sempat beredar. Namun setelah para tersangka diperiksa, tak satupun yang mengaku massa dari kedua paslon.&nbsp; "Mereka bilang itu inisiatif mereka. Karena saat kejadian jumlahnya itu ratusan masyarakat ada di lokasi," ujarnya. Sebelumnya diberitakan, kerusuhan pecah di Kantor Panwaslih Taput. Massa melakukan aksi bakar ban di depan kantor. Sempat beredar kabar bahwa massa menggunakan bom molotov. Namun kepolisian membantah itu merupakan botol bensin yang digunakan untuk membakar ban.&nbsp; "Bukan (molotov) itu hanya untuk bakar ban. Mereka mengambil minyak dalam botol. Saat ban dilempar ke arah Kantor Panwaslih, dilemparkan lah botol yang berisi minyak itu. Supaya itu terbakar," jelasnya.&nbsp; Dalam kerusuhan itu, tiga polisi yang menjaga kantor Panwaslih terluka. Mereka terkena lemparan batu dari massa.&nbsp;

Berkas Belasan Tersangka Kerusuhan Pilbup Tapanuli Utara Dikebut

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pilkada serentak 2018

Berita Terkini