<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/diduga-dukung-cawako-asn-yang-swafoto-dengan-empat-jari-diproses-bkd_m_192138.jpeg" alt="Ilustrasi ASN" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ASN</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua orang aparatur sipil negara (ASN) Kota Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara) berurusan dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD). Urusan itu terkati rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Tarakan mensinyalir mereka tidak netral selama proses Pilwako Takarakan 2018. Hal itu terbukti dari foto mereka yang menunjukkan empat jari. Cara berswafoto itu disinyalir mendukung salah satu pasangan calon (paslon) Wali Kota Tarakan. Padahal ASN itu telah ditegaskan untuk bersikap netral selama proses Pilkada Serentak 2018. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan pada BKPPD Tarakan M. Sa'aduddin Hakim mengatakan, pihaknya akan membawa permasalahan ini kepada tim Penanganan Pelanggaran Disiplin BKPPD Tarakan. Rekomendasi Panwaslu menyebutkan adanya pelanggaran yang dilakukan keduanya di tengah tahapan Pilwako Tarakan yang tengah berlangsung. &ldquo;Nanti akan kami bawa ke tim. Tim yang akan membahas untuk menentukan sanksi disiplin apa yang akan dijatuhkan kepada yang bersangkutan,&rdquo; ungkapnya seperti dilansir Radar Tarakan (Jawa Pos Group), Rabu (28/2). M. Sa'aduddin mengaku, dua ASN itu terancam mendapat hukuman atas tindakannya. Hanya saja tingkat sanksinya masih tergolong ringan. Akan tetapi sebelum memberikan sanksi, pihaknya juga meminta salinan putusan pengadilan dari proses di Panwaslu. Putusan itu merupakan dasar tambahan bagi pihak BKPPD untuk menindak oknum ASN nakal. "Dalam penjatuhan hukuman, biasanya kami mempertimbangkan hal lain, dan mengecek apakah dia (ASN) itu berinisiatif, atau menjadi motor, spontanitas atau rasa tidak enak karena di posisi rumah salah satu kandidat. Kan bisa jadi begitu?&rdquo; tuturnya. Dalam putusan perkara ini BKPPD mengusahakan akan menyelesaikannya dalam sebulan, sesuai dengan target Panwaslu. &ldquo;Kalau memang begitu, kami upayakan sebelum satu bulan,&rdquo; tutupnya.

Diduga Dukung Cawako, ASN yang Swafoto Dengan Empat Jari Diproses BKD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/pilgub-sumut-ngogesa-cerai-dengan-tengku-erry_m_168682.jpeg" alt="Ketua DPW Partai NasDem Sumut Tengku Erry Nuradi dan Ketua DPD Golkar Sumut Ngogesa Sitepu" width="100%">
<figcaption>Ketua DPW Partai NasDem Sumut Tengku Erry Nuradi dan Ketua DPD Golkar Sumut Ngogesa Sitepu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumatera Utara (Sumut) Ngogesa Sitepu mundur sebagai pendamping Tengku Erry Nuradi di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumut 2018. Padahal sebelumnya, Bupati Langkat itu sudah dideklarasikan sebagai bakal Calon Wakil Gubernur Sumut. Sekretaris DPD Golkar Sumut Irham Buana Nasution pun tak menampik soal pengunduran diri Ngogesa. Secara personal, Ngogesa sudah menyampaikan perihal tersebut. "Sudah disampaikan, tapi itu kan komunikasi secara personal. Harus diformalkan lewat mekanisme organisasi. Itu yang segera kita lakukan pembahasan," kata Irham kepada JawaPos.com, Rabu (15/11). Menurut Irham, masalah kesehatan menjadi alasan pengunduran diri Ngogesa. Namun sejauh ini, soal pengunduran diri tersebut belum dapat dikatakan resmi secara organisasi. "Mengingat yang bersangkutan masih tercatat sebagai bakal calon wakil gubernur yang dideklarasikan. Di Golkar itu punya mekanisme internal. Paling tidak keputusannya beliau sampaikan pada pleno yang dihadiri oleh pengurus dari DPD tingkat II kabupaten/kota," ujarnya. Sebelumnya kabar pengunduran diri Ngogesa santer terdengar setelah Partai NasDem mendeklarasikan Tengku Erry sebagai bakal Calon Gubernur Sumut. Namun, kabar tersebut sempat dibantah oleh Irham.

Pilgub Sumut, Ngogesa Cerai dengan Tengku Erry

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/temuan-kemendagri-ternyata-pilkada-serentak-lebih-boros_m_166386.jpeg" alt="Ilustrasi Pilkada" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pilkada</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pilkada serentak yang sudah dijalankan beberapa kali di Indonesia ternyata berdampak pada penggunaan anggaran yang berujung boros. Hal ini sangat berdampak pada kondisi APBN dan APBD. Kepala Pusat Litbang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sastry Bakry menuturkan, belajar dari pengalaman pilkada serentak dan tidak serentak, ternyata pembiayaan pilkada serentak lebih menyedot anggaran cukup signifikan. Untuk itu, Kemendagri tengah mencari formula agar pesta demokrasi itu dapat menghemat anggaran, baik APBN ataupun APBD. "Tentu saja tanpa mengorbankan kualitas demokrasi dan efektivitas pilkada serentak," kata Sastry Bakry dalam keterangan persnya yang diterima JawaPos.com, Jumat (3/11). Berdasar data Direktorat Jenderal (Ditjen) Keuangan Daerah Kemendagri, pilkada serentak 2015 yang berlangsung pada Desember mencapai Rp 7 triliun. Angka itu lebih tinggi daripada pelaksanaan pilkada tidak serentak. Sebagai contoh, daerah yang mengalami kenaikan signifikan yakni Kepulauan Riau (Kepri). Di provinsi ini anggaran yang dipergunakan untuk Pilkada pada 2010 hanya sekitar Rp 10,3 miliar. Sementara di pilkada serentak 2015 menghabiskan anggaran Rp 62,5 miliar. Artinya terdapat kenaikan anggaran sekitar Rp 52,2 miliar. Data KPU 2007 menunjukkan terjadi peningkatan pembiayaan pilkada serentak 2017 dibandingkan 2015. Pilkada serentak 2015 yang dilaksanakan di 269 daerah menggunakan anggaran sebesar Rp 7,89 triliun atau rata-rata 29,33 miliar per daerah. Pada Pilkada 2017 pilkada serentak yang dilaksanakan di 101 daerah. Sebelumnya Badan Litbang Kemendagri menggelar disseminasi penelitiannya&nbsp;di hotel Mercure Ancol, Jakarta, Kamis (2/11). Diseminasi ini juga menghadirkan Ketua KPU Arief Budiman, peneliti LIPI Sri Nuryanti, Direktur Keuangan Daerah dan Direktur Fasilitasi KDH Akmal Piliang. Ketua KPU Arief&nbsp;Budiman menyebut memang pada banyak daerah terjadi pemotongan anggaran pilkada. Pilkada serentak terakhir menyebabkan terjadi penambahan tugas dan biaya. "Tidak hanya persoalan pengadaan barang besarannya, namun tak menutup mata, juga berasal dari honor dan pokja yang tidak sedikit," katanya, seraya mengatakan efisiensi dalam demokrasi memang keniscayaan. Hak-hak semacam itulah yang hendak diitemkan Kemendagri. Dengan demikian bisa memetakan permasalahan yang timbul sebagai dampak pembiayaan yang berasal dari APBD dan APBN. Dari sana akan didapat model pembiayaan pilkada serentak yang lebih hemat. Bahkan dari diskusi itu didapatkan masalah, yakni rata-rata dana yang diajukan untuk pelaksanaan Pilkada membengkak dibanding alokasi APBD. Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Ditjen Otda, Akmal Piliang&nbsp;memaparkan, alokasi anggaran yang tersedia dalam APBD 2015 belum mengakomodasi pelaksanaan kegiatan tahapan pilkada sampai selesai 2016.&nbsp; Misalnya, pemungutan suara yang dilaksanakan Desember 2015 tetapi seluruh tahapan selesai pada 2016. Untuk hal semacam ini seharusnya anggaran yang disiapkan untuk dua tahun anggaran (jamak), yaitu di APBD 2015. "Alokasi anggaran kegiatan yang tersedia belum mencukupi kebutuhan. Sementara itu diketahui tingginya biaya pilkada yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah menjadi beban berat bagi daerah-daerah yang kapasitas fiskal rendah," ungkap Akmal Piliang.

Temuan Kemendagri, Ternyata Pilkada Serentak Lebih Boros

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/selama-pilkada-2017-jumlah-putaran-uang-fantastis_m_113054.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selama proses Pilkada Serentak 2017 berlangsung di 101 daerah, peputaran uang mengalami peningkatan. Khusus untuk selama Pilkada di Aceh, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota jumlah uang beredar mencapai Rp 3,3&nbsp; trilun. Angka itu berdasarkan pada data dari BI Aceh. "Memang tak bisa kita menafikan, masa kampanye Pilkada menyumbang pertumbuhan ekonomi. Outflow atau uang beredar di masyarakat sampai Rp 3 triliun sementara yang masuk atau menyimpan hanya Rp 958 miliar," ungkap Tim Pengembangan Ekonomi Kantor BI perwakilan Provinsi Aceh Teuku Munandar, seperti dilansir Rakyat Aceh (Jawa Pos Group), Rabu (1/3). Teuku Munandar merinci, untuk data pada triwulan IV 2016, outflow dari BI Aceh sebesar Rp 3,3 triliun meningkat 40,6 persen dari triwulan sebelumnya. Sementara uang yang masuk sekitar Rp 958 miliar minus 56,9 persen. &ldquo;Dari data ini terjadi net outflow, uang yang keluar lebih banyak dari uang yang masuk. Atau dengan kata lain pada masa itu, perputaran uang tinggi di tangan masyarakat,&rdquo; ujarnya. Diterangkannya, data yang diberikan adalah untuk semester IV yakni dari bulan Oktober hingga Desember 2016. Sementara masa kampanye dimulai bulan Oktober 206 hingga awal Februari. Dikatakan Munandar, tak bisa disangkal Pilpres, Pileg dan juga Pilkada ikut menyumbang pertumbuhan ekonomi, walau pun terjadinya musiman. Ini karena menurut data, sektor konsumsi masih menjadi&nbsp; penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi yakni hingga 50 persen. "Sektor konsumsi di Pilkada bisa kita lihat saat masa kampanye, makin banyaknya penjual asongan, paslon order poster dan sablon kaos, ini kan pasti meningkat. Juga ada biaya tiket, kan ada yang mendatangkan tokoh dari pusat hingga sampai ke daerah daerah," ujar Munandar. (min/iil/JPG)

Selama Pilkada 2017 Jumlah Putaran Uang Fantastis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/jangan-campuradukkan-kerja-lembaga-survei-dengan-konsultan-politik_m_112892.jpeg" alt="Diskusi IWD" width="100%">
<figcaption>Diskusi IWD</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keberadaan lembaga survei sebagai kegiatan ilmiah dan konsultan politik mestinya harus dipisah. Tujuannya agar ada kesejukan dalam dinamika politik. Direktur Eksekutif InTrans Saiful Haq mengatakan, fungsi survei sebagai kegiatan penelitian ilmiah dengan konsultan politik jangan sampai dicampuradukkan. &ldquo;Survei seharusnya merasionalisasi politik, meredam konflik elektoral. Sayangnya survei lebih banyak digunakan untuk melegitimasi keinginan politisi,&rdquo; kata Saiful dalam rilis riset Akurasi Survei dan Quick Count dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 yang dilakukan Indonesia Watch for Democracy (IWD), Senin (27/2). Dalam rilis tersebut, IWD menyebut tiga lembaga paling akurat, yaitu Indikator Politik Indonesia, Saiful Mujani Research &amp; Consulting (SMRC) dan Poltracking. Direktur Eksekutif IWD Endang Tirtana merinci, akurasi ketiga lembaga survei yang dimaksud pada peringkat tertinggi, yaitu 3,50 untuk Indikator, 4,66 (SMRC), dan 5,84 (Poltracking).&nbsp; Angka tersebut didapat dari selisih hasil survei dengan real count KPU, dirata-rata selisih tertinggi dan terkecil. Dikatakan Saiful, salah satu tantangan yang dihadapi lembaga survei adalah bersama berkontribusi terhadap penyelenggaran pilkada yang lebih baik. Apalagi pilkada DKI yang menyedot banyak perhatian menjadi barometer. &ldquo;Pilkada DKI ini barometer nasional, situasi di Aceh bahkan lebih baik dari yang dibayangkan sebelumnya,&rdquo; tutur Saiful. Sementara itu, Anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo meminta pengertian survei dikembalikan sebagai prediksi. &ldquo;Hasil survei selalu bersifat sementara dan dinamis,&rdquo; tegas Agus. Di tingkat global bahkan lembaga-lembaga survei ternama di Amerika gagal memprediksi kemenangan Donald Trump. Menurut Agus, prediksi yang tidak akurat ini karena adanya kecenderungan responden yang merasa lelah. Hasil survei sendiri baru akan teramplifikasi oleh media massa sehingga isunya menjadi besar. &ldquo;Hasil survei kemudian menjadi realitas jurnalistik, karena itu peran media massa sangat penting untuk bersikap lebih kritis terhadap hasil-hasil survei,&rdquo; pesan Agus. Peneliti politik LIPI Irine Gayatri mengingatkan agar lembaga survei tidak apolitis. Dalam kasus Pilkada DKI, sekarang tersisa antara petahana dan penantang, lembaga survei bisa membantu kandidat menjawab persoalan seperti fasilitas publik. &ldquo;Lembaga survei juga bisa memetakan kesiapan teknis KPU sebagai penyelenggara pemilu serta kecenderungan kampanye negatif. Termasuk tabulasi kualitatif serta demografi pemilih, mencakup jenis kelamin, agama, dan ekonomi bisa dibaca melalui survei,&rdquo; kata Irine. Dari diskusi IWD tercatat ada tiga isu yang berkembang, yaitu transparansi dan akuntabilitas lembaga survei dalam hal pendanaan, tentang metodologi riset, dan etika lembaga survei ketika terlibat sebagai tim pemenangan. &ldquo;IWD didirikan untuk melindungi kepentingan publik dari efek destruktif data hoax yang dilancarkan lembaga-lembaga survei,&rdquo; tegas Endang. Selain tiga lembaga terbaik, IWD juga merilis tiga lembaga yang tidak akurat dalam melakukan prediksi. &ldquo;Mereka adalah Lembaga Kajian Politik Indonesia (LKPI), Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, dan Grup Riset Potensial (GRP),&rdquo; pungkas Endang. Masing-masing tercatat paling tidak akurat memprediksi hasil Pilkada DKI, dengan rata-rata 10,55 (LKPI), 11,96 (LSI), dan 22,46 (GRP). IWD diinisiasi oleh para pegiat demokrasi di Jakarta. Selain Endang, ada nama-nama seperti Sudiarto, David Krisna Alka, dan Ardherisa Marliza. IWD bekerja antara lain untuk memantau kinerja lembaga survei dalam rangka menguatkan kualitas demokrasi di Indonesia menjadi lebih programatik dan visioner. (jpnn)

Jangan Campuradukkan Kerja Lembaga Survei Dengan Konsultan Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/11-daerah-ajukan-gugatan-pilkada-ke-mk_m_112508.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tahapan pengajuan gugatan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Pilkada serentak 2017 telah berakhir. Diketahui ada 11 gugatan dari daerah yang berbeda mengajukan gugatan. Namun dari 11 pendaftaran gugatan itu tidak ada yang datang dari Kota Pekanbaru, Riau. Sebagaimana diketahui, Kota Pekanbaru juga ikut dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2017. "Masa pelaporan memang sudah&nbsp; berakhir. Kita terus tunggu perkembangan. Hingga hari ini, MK belum ada menghubungi. Kita pantau juga memang Pekanbaru tidak termasuk dari 11 daerah yang melapor ke MK dalam persoalan Pilkada serentak," ungkap Ketua KPU, Amiruddin Sijaya seperti dilansir Riau Pos (Jawa Pos Group), Senin (27/2). Adapun 11 daerah yang mendaftarkan gugatan ke MK, yakni Kabupaten Takalar (Sulawesi Selatan), Kabupaten Bengkulu Tengah (Bengkulu), Kabupaten Gayo Lues (Aceh), Kabupaten Dogiyai (Papua), Kota Kendari (Sulawesi Tenggara), Kota Salatiga (Jawa Tengah) dan Kabupaten Bombana (Sulawsi Tenggara). Kemudian termasuk juga Kabupaten Kepulauan Morotai (Maluku Utara), Kabupaten Jepara (Jawa Tengah), Kabupaten Nagan Raya (Aceh) dan Kabupaten Tebo (Jambi). Dengan tak adanya pelaporan ke MK, maka jadwal penetapan paslon terpilih berjalan sesuai waktu dalam tahapan, yakni pada tanggal 8-10 Maret. Jika tak ada aral melintang, KPU mmemilih tanggal 8 untuk menetapkan. Hingga kini pihaknya terus melakukan persiapan terkait pelaksanaan penetapan pasangan calon terpilih. (azr/iil/JPG)

11 Daerah Ajukan Gugatan Pilkada ke MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/36-e-ktp-palsu-ternyata-bukan-untuk-pilkada-serentak_m_111574.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - 36 e-KTP palsu yang ditemukan Ditjen Bea Cukai semula sempat diduga kuat e-KTP digunakan untuk pencoblosan di Pilkada serentak lalu dibantah Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Tito Karnavian menyebutkan, kartu identitas itu untuk membuka rekening baru demi keperluan oknum dalam judi online. "KTP palsu tidak ada kaitannya dengan Pemilu tapi digunakan kelompok tertentu untuk judi online. Mereka buka rekening palsu untuk tampung uang," ujar Tito dalam rapat kerja di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/2). Menurut mantan Kapolda Metro Jaya terebut pada saat munculnya e-KTP palsu tersebut dirinya sudah diduga bukan berkaitan dengan Pilkada serentak. Melainkan untuk membuka rekening keperluan judi online. "Kami sudah pernah menanganani kasus semacam ini," katanya. Sebelumnya, sebanyak 36 e-KTP palsu itu dikirim melalui Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan jasa perusahaan titipan Fedex. Setelah diselidiki ternyata KTP tersebut berasal dari Kamboja. Adapun yang ditemukan 36 e-KTP palsu, 32 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) palsu, satu ATM dan buku tabunan dari Bank Central Asia (BCA). (cr2/JPG)

36 e-KTP Palsu Ternyata Bukan Untuk Pilkada Serentak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/usul-dpr-soal-keterpilihan-calon-independen-yang-rendah_m_110886.jpeg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon independen dalam Pilkada serentak tahun 2017 rupanya masih kurang diminati oleh masyarakat. Lihat saja buktinya dari 69 calon independen, yang berhasil menang di pesta demokrasi itu hanya ada tiga orang saja.  Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy meyakini tiga orang calon independen yang menang tersebut adalah kuat dalam ketokohannya di mata masyarakat. Sementara yang lain kebanyakan memaksakan diri untuk mencalonkan dengan tingkat popularitas dan elektabilitas yang rendah. Sehingga hanya menjadi ajang uji coba.  "Makanya, seharusnya syarat calon independen diperberat, supaya tidak menjadi ajang uji coba dan main-main saja," ujar Lukman kepada JawaPos.com, Senin (20/2).  Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan, agar setiap pilkada serentak calon indepeden tidak selalu kalah, maka dirinya akan mengusulkan memperberat syarat dukungan KTP, dari yang semula 8-10 persen, menjadi 20 persen seperti syarat partai politik dalam mengajukan calon kepala daerah. "Kalau saya, harus sama dengan syarat parpol," katanya.  Menurut Lukman, syarat tersebut diperberat agar calon independen yang maju benar-benar mendapat dukungan dari masyarakat banyak. Sehingga tidak lagi hanya jadi ajang uji coba.   "Kalau calon independen yang benar-benar tokoh di tengah masyarakat, pasti seberat apapun syaratnya bisa dilampaui, seperti syarat dukungan KTP dan syarat verifikasi faktualnya," pungkasnya. (cr2/JPG)

Usul DPR Soal Keterpilihan Calon Independen yang Rendah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/lho-sudah-bermunculan-spanduk-ucpan-selamat-untuk-pemenang-pilkada-kota-cimahi_m_110756.jpeg" alt="Salah satu spanduk ucapan kemenangan untuk paslon Ajay-Ngatiyana yang sempat terpasang di sekitar wilayah Cimahi Tengah." width="100%">
<figcaption>Salah satu spanduk ucapan kemenangan untuk paslon Ajay-Ngatiyana yang sempat terpasang di sekitar wilayah Cimahi Tengah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – KPU belum menetapkan pasangan calon pemenangan dalam Pilkada Cimahi 2017, namun spanduk ucapan selamat yang ditujukan bagi paslon nomor urut tiga, Ajay M. Priatna-Ngatiyana sempat bertebaran di Kota Cimahi. Spanduk bernada ucapan selamat itu, seperti yang sempat terlihat di jalan Terusan Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, dan sejumlah kawasan lainnya, seperti sekitaran kawasan jalan Pasantren Kota Cimahi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri masih melakukan rekapitulasi perhitungan suara Pilkada Cimahi 2017, Jumat (17/2). Data hasil perolehan suara sementara berdasarkan entry data Model C1 menunjukkan perolehan suara pasangan calon nomor urut 3, Ajay Muhammad Priatna- Ngatiyana memang semakin jauh meninggalkan paslon lain. Data yang diperoleh dari KPU Jawa Barat, pasangan calon nomor urut 1 Atty Suharti-Achmad Zulkarnain mengumpulkan 29.07% atau 72.030 suara. Paslon nomor urut 2, Asep Hadad- Irma Indriani 30.22%, atau 74.899 suara. Smeentara paslon Ajay- Ngatiyana 40.71 persen atau 100.886 suara. Data resmi dari KPU ini diperoleh berdasarkan data yang masuk dari sebanyak 924 dari 980 TPS dalam Pilkada 2017 Kota Cimahi atau 94.29 persen. (pj/ca/yuz/JPG)

Lho.. Sudah Bermunculan Spanduk Ucpan Selamat untuk Pemenang Pilkada Kota Cimahi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/masalah-logistik-dan-pelanggaran-5-kabupaten-tunda-pencoblosan_m_110369.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 39 tempat pemungutan suara (TPS ) di lima kabupaten se-Indonesia mengalami penundaan pemungutan suara, pada 15 Februari 2017 lalu. Mereka tidak dapat melaksanakan pencoblosan lantaran berbagai hal. Mulai dari logistik hingga pelanggaran yang terjadi di TPS. Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan, daerah yang mengalami penundaan antara lain Kabupaten Tolikara (14 TPS), Kabupaten Sangihe (9 TPS), Kabupaten Manokwari (29 TPS), Kabupaten Buol (2 TPS) serta Kabupaten Mappi (1 TPS). Menurut dia, pemungutan suara susulan akan dilakukan secepatnya sesuai rekomendasi panitia pengawas (panwas) setempat. &rdquo;Memang ada beberapa TPS di sejumlah daerah yang belum melaksanakan pencoblosan dan itu akan dilakukan secepatnya,&rdquo; ungkapnya kepada wartawan, kemarin. Dari laporan yang masuk, sambung Hadar, penundaan terjadi antara lain disebabkan ada petugas KPPS yang tidak datang ke TPS (Tolikara), penahanan terhadap logistik yang harusnya dikirim ke TPS (Tolikara), logistik yang tertunda (Kepulauan Sangihe), faktor cuaca (Manokwari) serta kekurangan surat suara (Mappi). Hadar melanjutkan, untuk kasus petugas KPPS yang tidak datang ke TPS, KPU setempat masih menunggu rekomendasi Panwaslu. Juga untuk kasus yang terjadi di Kepulauan Sangihe saat ini masih menunggu rekomendasi Panwaslu untuk memastikan kapan pilkada susulan dilaksanakan. &rdquo;Untuk kasus penahanan terhadap logistik di 13 TPS di Tolikara kita masih menunggu juga rekomendasi Panwas,&rdquo; kata Hadar. Dia berharap, agar persoalan tersebut bisa segera dituntaskan agar pemungutan suara bisa dilakukan di tempat tersebut. &ldquo;Untuk logistik dan alat kelengkapan TPS masih ditahan di kantor Distrik Konda,&rdquo; ujar Hadar. (aen/yuz/JPG)

Masalah Logistik dan Pelanggaran, 5 Kabupaten Tunda Pencoblosan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pilkada serentak 2017

Berita Terkini