<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kalah-versi-hitung-cepat-di-pilgub-jatim-gus-ipul-dikabarkan-nyaleg_m_225238.jpg" alt="Cagub Jawa Timur Gus Ipul" width="100%">
<figcaption>Cagub Jawa Timur Gus Ipul</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Setelah kalah versi hitung cepat di Pilgub Jatim, sejumlah rumor pun berembus terkait karir politik Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Belakangan, pasangan Puti Guntur Soekarno itu dikabarkan bakal mundur dari posisi Wakil Gubernur Jatim lalu mencalonkan diri di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Guna mendapatkan kejelasan terkait rumor tersebut, JawaPos.com melakukan konfirmasi langsung kepada Gus Ipul. Sebab, jabatan Gus Ipul sebagai Wagub baru akan berakhir pada tahun mendatang. Sementara proses pendaftaran caleg saat ini sudah resmi dibuka hingga 17 Juni nanti. "Belum, terpikirkan (untuk nyaleg)," kata Gus Ipul melalui sambungan telepon, Rabu, (4/7). Meski demikian, Gus Ipul tidak membantah jika ada beberapa partai yang menawari dirinya untuk maju di Pileg 2019 mendatang. Namun, semua tawaran tersebut masih sebatas obrolan ringan belum terjadi tawaran secara resmi. "(Tawaran) secara resmi belum, baru ngobrol-ngobrol informal saja. Ada yang bilang nyaleg di sini saja. Tapi, penawaran partai secara resmi belum ada," ungkap Gus Ipul. Secara karir politik, Gus Ipul sendiri pernah berkecimpung lama di PDI Perjuangan. Bahkan, Gus Ipul sempat terpilih menjadi anggota DPR pada 1999 dari partai pimpinan Megawati Soekarnoputri. Setelah resmi mundur dari PDI Perjuangan pada 2001, Gus Ipul melanjutkan karir politiknya di PKB. Ia sempat menduduki posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) satu tahun kemudian. Di Pilkada Jatim, dua partai tersebut menjadi pengusung utama Gus Ipul bersama Puti, juga ada PKS dan Gerindra yang merapat pada akhir pendaftaran.

Kalah Versi Hitung Cepat di Pilgub Jatim, Gus Ipul Dikabarkan Nyaleg

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpu-targetkan-warga-binaan-ikut-coklit_m_185303.jpeg" alt="Jajaran KPU Sumsel" width="100%">
<figcaption>Jajaran KPU Sumsel</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan (Sumsel) masih terus melakukan proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih di wilayah Sumsel. Bahkan, KPU juga menargetkan, seluruh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) serta Rumah Tahanan (Rutan) di Sumsel mengikuti coklit. Komisioner KPU Sumsel Bidang Perencanaan dan Data Heni Susanti mengatakan, memang sulit untuk mendapatkan data identitas dari warga binaan. Tetapi, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan kepala lapas dan rutan agar warga binaan diizinkan untuk memberikan datanya secara mandiri. "Ini sudah diatur dalam UU, bahwa KPU harus memperjuangkan hak warga negara untuk hak memilih. Jadi, warga binaan juga harus ikut coklit," katanya saat ditemui JawaPos.com di Palembang, Rabu (31/1). Sejauh ini, KPU sudah mendatangi empat lapas di Sumsel, dan semuanya memberikan informasi yang diinginkan pihak KPU. Keempat lapas tersebut yakni berada di Ogan Ilir, OKI, Palembang dan Banyuasin. Kedepan, pihaknya juga akan bekerjasama dengan kemenkumham agar rutan dan lapas bisa diajak kerjasama. "Untuk TPS nya nanti kami masih menunggu dari KPU RI karena warga binaan harus diperlakukan khusus," ujarnya. Sejauh ini ungkapnya, selama 10 hari, raihan coklit mencapai 35 persen atau 2,030 juta pemilih dari total 5,840 juta pemilih sesuai data yang dimiliki KPU Sumsel Ia mengaku, dalam satu hari ada sekitar 300 ribu pemilih yang diproses coklit. Dimana dalam sehari, minimal satu petugas mendatangi 5 rumah. "Proses coklit ini dilakukan sampai 18 Februari mendatang," ujarnya. Disinggung soal kendala yang dialami selama proses coklit, ia mengaku, masalah yang ditemui yakni DP4 yang telah diterima KPU itu ada yang belum memuat NKK dan NIK. Dimana DP4 masih dalam kondisi kosong. Selain itu, ada juga warga yang cukup lama berdomisili di wilayah tertentu, namun belum tercatat di DP4. Lalu ada juga warga yang tidak memiliki KK dan kartu identitas. "Semuanya tetap dilakukan pendataan tinggal nantinya berkoordinasi dengan Disdukcapil," tutupnya.

KPU Targetkan Warga Binaan Ikut Coklit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/drama-di-detik-detik-akhir-tahap-pendaftaran-pilkada-2_m_181162.jpeg" alt="KURANG LHK-Pasangan Syamsuar Syam-Misliza saat mendaftarkan diri ke KPU, Rabu malam" width="100%">
<figcaption>KURANG LHK-Pasangan Syamsuar Syam-Misliza saat mendaftarkan diri ke KPU, Rabu malam</figcaption>
</figure> Pasangan Syamsuar Syam-Misliza mendaftar jelang tengah malam pada hari terakhir agar dianggap "orang berani". Tapi, berkasnya ternyata ditolak. Senasib dengan duet Sabirin Sanyong-Tajuddin Tuwo di Tarakan yang kandas karena terlambat enam menit. ARZIL - ALMURFI SOFYAN, Padang KHAIRUDIN ELANG GEO, Tarakan --- BUKAN tanpa alasan Syamsuar Syam memilih datang ke KPU Kota Padang jelang tengah malam. Satu jam sebelum pendaftaran calon wali kota (cawali) dan calon wakil wali kota (cawawali) ditutup pada Rabu lalu (10/1). Mantan komandan Kodim 0101 Aceh Pidie (1999-2002) itu ingin disebut sebagai urang bagak (orang berani). "Sebab, yang namanya urang bagak itu datangnya malam hari. Kalau datang siang hari, apalagi membawa teman segala, sama seperti orang penakut," kelakarnya yang disambut tawa personel KPU dan kru media di ibu kota Sumatera Barat tersebut. Kehadiran Syamsuar menarik perhatian karena dia hendak mendaftar sebagai cawali Padang berpasangan dengan istrinya sendiri, Misliza. Lebih "istimewa" lagi karena istri keduanya, Yuli Farida, juga turut mengantar. Benar-benar urang bagak! Seperti ditulis Padang Ekspres, mereka mencalonkan diri lewat jalur perseorangan. Untuk maju lewat jalur itu di Kota Padang, calon harus mengumpulkan 41 ribu fotokopi KTP sebagai syarat dukungan. Dan, Syamsuar mengaku hanya menghabiskan tak sampai Rp 5 juta untuk bisa memenuhi syarat tersebut "Tujuan saya maju, salah satunya, adalah untuk memberikan pendidikan politik kepada warga Kota Padang bahwa untuk maju sebagai bakal calon tak perlu menghambur-hamburkan uang," katanya. Tapi, orang berani ternyata tak selalu berarti orang beruntung. Setelah menerima berkas pendaftaran dan memeriksanya hingga Kamis dini hari (11/1), KPU Kota Padang menyatakan berkas pasangan suami istri itu tidak lengkap. "Kami (KPU) menilai persyaratan bapaslon tidak lengkap. Pasangan ini tidak membawa surat keterangan laporan harta kekayaan (LHK) dari KPK," ungkap anggota KPU Kota Padang Mahyudin. Menurut dia, terjadi kekeliruan formulir LHK dan KPK meminta agar Syamsuar mengisi kembali yang benar. "Namun, hingga pendaftaran hari terakhir kemarin (Rabu malam pukul 23.30), yang bersangkutan tidak membawa LHK mereka. Kami tentu bekerja sesuai dengan kewenangan dan aturan yang ada," ujar Mahyudin. Syamsuar, seperti diakui Mahyudin, jelas mencak-mencak. Maklum, dia sudah merintis pengumpulan dukungan itu sejak pensiun sebagai tentara pada 2008. Dengan dana yang dia sisihkan dari hasil beternak sapi, pekerjaan yang dia tekuni selepas pensiun sebagai tentara. "Saya sudah mengurus (LHK), namun belum selesai. Hal itu yang membuat KPU menyatakan berkas saya tidak lengkap dan saya dinyatakan gugur dalam tahapan administrasi," ungkapnya. Menurut dia, masa perbaikan berkas masih dibuka hingga 18 Januari. Karena itu, KPU seharusnya memberikan toleransi kepada dia agar melengkapi kekurangan berkas tersebut. "Apalagi, kami telah mengurus ke KPK dan sudah saya perlihatkan bukti pengurusannya. Tapi, KPU tetap bersikeras berkas saya tidak lengkap dan saya tidak lolos," terangnya. Untuk berkas KTP yang dinyatakan kurang saat verifikasi faktual, kata Syamsuar, dirinya tak mempermasalahkan. Sebab, dia sudah memegang fotokopi 300 ribu KTP. Syamsuar mengaku telah berkoordinasi dengan Panwaslu Padang untuk dicarikan solusi dan mediasi. Jika ternyata tetap dinyatakan tidak bisa bertarung dalam kontestasi politik pilkada Padang, jalur hukum adalah langkah selanjutnya. "Untuk membuktikan kebenaran atas penzaliman terhadap saya oleh KPU Padang," imbuhnya. Dengan tidak lolosnya pasangan Syamsuar-Misliza, pilkada Padang hanya akan diikuti dua duet kandidat incumbent. Yakni, pasangan Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah dari PKS yang berpasangan dengan Ketua DPD PAN Padang Hendri Septa. Berhadapan dengan pasangan Wakil Wali Kota Padang Emzalmi dengan mantan Dirut PT Igasar Semen Padang Desri Ayunda. Sejauh ini, Syamsuar mengaku belum memikirkan kepada calon mana dukungan yang dimiliki akan diarahkan. "Saya hanya akan minta maaf kepada para pendukung dan relawan yang telah bekerja dalam pencalonan diri saya. Sebab, langkah kita terhenti karena hal kecil," katanya. Kalau pasangan Syamsuar-Misliza ditolak gara-gara berkas laporan kekayaan, di Tarakan, Kalimantan Utara, duet Sabirin Sanyong-Tajuddin Tuwo gagal lanjut karena datang terlambat. Ketua KPU Tarakan Teguh Dwi Subagyo mengatakan, mereka tiba di kantor KPU pada pukul 00.06 Wita. "Batas terakhir pendaftaran di hari terakhir Rabu lalu (10/1) adalah di pukul 00.00," kata Teguh kepada Radar Tarakan (Jawa Pos Group). Otomatis KPU pun menolak berkas mereka. Sabirin tentu saja kecewa. Apalagi, dia mengaku jam tangannya ketika menyerahkan berkas masih tepat pukul 24.00 Wita. Dia juga menyayangkan pengambilan keputusan yang tidak melibatkan lima komisioner. "Pengambilan keputusannya (seharusnya) kolektif kolegial. Menurut saya, terima saja semua. Baru kemudian ini dinyatakan tidak lengkap, ini lengkap, dan sebagainya," katanya. Menurut Sabirin, ada beberapa kejanggalan saat KPU menolak berkas miliknya. Pada akhir proses pendaftaran bakal calon, jam tangan miliknya belum menunjukkan pukul 00.00 Wita. Sedangkan menurut pantauan dirinya dan tim, jam yang ada di KPU bervariasi. Ada yang menunjukkan pukul 00.06 Wita. Ada pula yang menunjukkan pukul 00.15. Selain itu, saat pihaknya tiba di KPU, tiga komisioner telah meninggalkan sekretariat sejak pukul 22.00. "Kenapa di hari pendaftaran terakhir jumlah komisioner tidak lengkap saat jam belum menunjukkan pukul 24.00? Tiga persoalan inilah yang menjadi materi gugatan kami terhadap KPU, Bawaslu, dan KPUD," jelasnya. Sabirin wajar kecewa. Selain gagal karena perkara jam tangannya yang "tidak akurat", juga karena sudah bersusah payah mendapatkan surat keputusan (SK) dukungan berupa formulir B1 KWK parpol dari Partai Hanura dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Perlu diketahui, SK Hanura itu dalam pilwali Tarakan tahun ini diklaim tiga pasangan calon sekaligus. Selain Sabirin-Tajuddin, juga oleh duet Khairul-Effendhi Djuprianto (Oke) dan pasangan H Badrun-Ince A. Rifai (Bais). Seperti ditulis Radar Tarakan, SK yang akhirnya dinyatakan sah oleh KPU adalah yang dimiliki pasangan Oke. Badrun pun mengucapkan selamat kepada sang rival. "Apa pun itu, akhirnya tidak masalah karena politik itu dinamis dan dalam demokrasi tidak boleh memaksa. Yang jelas, kami sudah menempuh mekanisme dan prosedur partai dan patuh pada aturan di internal partai," tulis Badrun di akun media sosialnya. Selesai? Ternyata belum sepenuhnya. Pernyataan Ince A. Rifai yang menyatakan meraih SK Hanura tidak gratis pada saat mendaftarkan diri ke KPU Tarakan akan didalami Panwaslu Tarakan. Ketua Panwaslu Kota Tarakan Sulaiman mengatakan, pada dasarnya, makna kata tidak gratis itu memang bisa memiliki arti luas. "Tapi, tetap akan kami selidiki dan dijadikan informasi awal," katanya.&nbsp;

Drama di Detik - Detik Akhir Tahap Pendaftaran Pilkada (2)

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/pasangan-calon-di-19-daerah-tak-dapat-lawan_m_180673.jpeg" alt="Pilkada Serentak 2018" width="100%">
<figcaption>Pilkada Serentak 2018</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pilkada serentak 2018 di sejumlah daerah bakal berlangsung kurang greget. Pasalnya 19 daerah jumlah pasangan calon yang mendaftar hingga Rabu (10/1) malam, pukul 22.00 masih tunggal. Kondisi ini membuat KPU setempat harus membuka pendaftaran kedua, agar pasangan calon yang mendaftar ada lawannya.  Jumlah calon tunggal tersebut jauh lebih banyak daripada dua pilkada serentak sebelumnya. Pada pilkada gelombang pertama 2015, hanya tiga daerah di antara 269 daerah pelaksana pilkada yang calon tunggal. Sedangkan pada pilkada 2017 angkanya meningkat menjadi sembilan meski daerah pelaksana hanya 101.  Komisioner KPU Ilham Saputra menerangkan, 19 daerah yang hingga pukul 22.00 memiliki satu calon tunggal sangat beragam. Ada yang di Jawa maupun luar Jawa. Di Provinsi Banten, di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Lebak baru ada satu paslon yang mendaftar. Di Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar juga mencatat hanya satu pasangan cabup-cawabup.  Di Jawa Timur, hanya satu paslon yang mendaftar juga terjadi di Kabupaten Pasuruan yaitu Irsyad Yusuf/Mujib Imron. Di luar Jawa, kondisi itu terjadi di Minahasa Tenggara di Sulawesi Utara dan Prabumulih (Sumatera Selatan).  Ilham menjelaskan, sebagaimana ketentuan UU Pemilu dan putusan Mahkamah Konstitusi, KPU diwajibkan membuat <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/01/11/180771/pilkada-jateng-rawan-praktik-politik-uang" target="_blank" rel="noopener">pilkada</a> bisa diikuti lebih dari satu paslon. Karena itu, bagi daerah dengan calon tunggal, pihaknya akan membuka pendaftaran lagi. "Kita jeda tiga hari untuk sosialisasi dan memberikan kesempatan bagi koalisi partai," imbuhnya. Seusai jeda tersebut, KPU akan kembali membuka pendaftaran selama tiga hari.  Sebagaimana ketentuan PKPU pencalonan, jika jumlah kursi partai tersisa masih memungkinkan dilakukannya pengusungan calon tambahan, koalisi partai yang sudah mendaftar tidak boleh diubah. Namun, jika jumlah kursi partai tersisa tidak memenuhi syarat pengajuan calon, koalisi paslon yang sudah mendaftar bisa diubah.  Hanya, jika selama masa pendaftaran tiga hari tetap tidak ada paslon tambahan, pilkada dilanjutkan dengan mekanisme calon tunggal. Dalam surat suara nanti masyarakat memilih calon tunggal atau kotak kosong di sebelahnya. Kalau kotak kosong mendapatkan lebih banyak suara, kepala daerah akan ditentukan dalam pilkada serentak berikutnya.  Sementara itu, Komisioner <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/01/11/180766/kpu-karanganyar-perpanjang-pendaftaran-pilkada" target="_blank" rel="noopener">KPU</a> Pramono Ubaid Tanthowi menjelaskan, tren meningkatnya calon tunggal disebabkan banyak faktor. Selain komitmen partai, beratnya syarat calon perseorangan bisa disebut sebagai salah satu penyebabnya. "Syaratnya kan diubah dari 3 persen sampai 6 persen menjadi 6,5 sampai 10 persen," ujarnya.

Pasangan Calon di 19 Daerah Tak Dapat Lawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/ikut-pilkada-tiga-petahana-ini-belum-ajukan-cuti_m_180112.jpeg" alt="Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Sumbar, Iqbal Rama Dipayana" width="100%">
<figcaption>Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Sumbar, Iqbal Rama Dipayana</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Empat kota di Sumatera Barat (Sumbar) akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2018. Tiga wali kota dari empat kota tersebut, dipastikan kembali maju merebut kursi wali kota untuk lima tahun kedepan. Meski tahapan pendaftaran Pilkada telah dibuka, terhitung hingga Senin (8/1), belum satupun kandidat petahana mengajukan cuti pada Gubernur Sumbar. Padahal, pihak Pemprov sendiri telah menyurati para calon petahana untuk segera mengajukan surat cuti. Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Sumbar, Iqbal Rama Dipayana mengatakan, petahana diharapkan segera mengajukan cuti. Ditegaskannya, paling lambat tujuh hari kerja sebelum tanggal 12 Februari 2018 surat cuti yang diberikan Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) harus diserahkan. "Kita berharap calon petahana segera ajukan cuti. Karena ini adalah syarat," kata Iqbal Rama Dipayana di kantor Gubernur Sumbar, Senin (8/1). Empat kota yang akan memilih pemimpin baru itu masing-masing, Kota Padang, Padang Panjang, Pariaman dan Sawahlunto. Dari empat kota ini, Wali Kota Pariaman dipastikan tidak kembali maju. Karena dia sudah menjabat selama dua periode. Tiga petahana lainnya kembali maju pada pilkada serentak 2018. Iqbal melamjutkan, batas waktu penyerahan surat cuti tersebut saat calon sudah mendapatkan nomor peserta dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Untuk itu, diperlukan pengajuan lebih awal. Apalagi, KPU sudah membuka pendaftaran dari tanggal 8 sampai 10 Januari 2018. Setelah itu akan melalui masa verifikasi calon oleh KPU. Ketentuan cuti diatur Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor l0/2016 yang mengatur tentang Pilkada. Turunan pasal itu dituangkan pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15/2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pasal 4 ayat 1 poin tentang setiap calon harus mengajukan cuti. Cuti tersebut hanya berlaku bagi petahana, baik gubernur/wagub, bupati/wabup maupun walikota/wakil walikota. Menurut aturan, cuti tersebut diluar tanggungan negara dan diajukan ke instansi yang mengangkatnya. Jika gubernur dan wagub harus mengajukan cuti kepada Mendagri, sedangkan bupati/wabup dan walikota/wawalkot megajukan cuti ke gubernur, kemudian dilanjutkan ke Kementrian Dalam Negeri.

Ikut Pilkada, Tiga Petahana Ini Belum Ajukan Cuti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/usung-tentara-dan-polri-di-pilkada-parpol-gagal-lakukan-kaderisasi_m_177679.jpeg" alt="Pilkada Serentak 2018" width="100%">
<figcaption>Pilkada Serentak 2018</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pilkada serentak 2018 diwarnai dengan hadirnya calon dari latar belakang prajurit TNI dan Polri. Fenomena ini menunjukkan kaderisasi di partai politik (parpol) mengalami kegagalan. Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, munculnya beberapa kandidat calon dari kalangan militer dan Polri dalam di Pilkada Serentak 2018 merupakan tradisi yang buruk. Menurutnya, jika tradisi ini diteruskan, maka masa depan TNI dan Polri juga akan ikut terancam. Sebab institusi itu akan kehilangan sosok pemimpin terbaiknya. "Ini harus diselesaikan oleh semua pihak termasuk presiden dan DPR. Kalau misalkan TNI dan Polri terjun, nanti siapa yang jaga (negara)," kata Pangi kepada JawaPos.com, Rabu (27/12). Kata Pangi, apabila TNI dan Polri telah memutuskan untuk terjun ke dunia politik, maka mereka harus siap memutuskan untuk pensiun dini. Sementara prajurit itu bisa saja sosok calon pemimpin di institusinya. Kalau calon pemimpin di TNI dan Polri sudah berubah haluan ke ranah politik, maka dua lembaga itu akan kehilangan kader pemimpin. Pangi berharap parpol berhenti menggoda para pemimpin TNI maupun Polri untuk terjun ke dunia politik. Kalau kader itu gagal di kontestasi politik, maka dia kehilangan jabatannya. Karirnya pun pupus. "Jadi parpolnya ini yang salah, mereka gagal melakukan kaderisasi. Korbannya TNI dan Polri yang dipancing dan ditarik untuk maju pilkada," ungkapnya. Pangi menambahkan, saat ini parpol harus segera membenahi sistem pengkaderan di internal partainya dengan cara mengenalkan para kadernya di media maupun melakukan seleksi kader yang lebih ketat. "Jangan sampai parpol gagal melahirkan pemimpin dari rahimnya sendiri," pungkasnya. Sebelumnya, Pangkostrad TNI Letjen Edy Rahmayadi digadang-gadang akan maju sebagai calon Gubernur Sumatera Utara 2018 mendatang. Untuk memenuhi ambisinya, dia bahkan bersedia untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Selain Edy, Ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri secara resmi menunjuk Komandan Kops Brimob Irjen Murad Ismail untuk maju di Pilkada Maluku 2018 dan Kapolda Kaltim Irjen Safaruddin untuk maju di Pilkada daerah tersebut.

Usung Tentara dan Polri di Pilkada, Parpol Gagal Lakukan Kaderisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/pesan-sri-mulyani-untuk-kepala-daerah-terpilih-di-pilkada-2018_m_175954.jpeg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pada tahun depan, akan ada pilkada di 171 daerah di seluruh Indonesia. Para calon kepala daerah ini harus mempunyai visi yang jelas di sektor keuangan. Sri Mulyani menegaskan para pemimpin daerah yang terpilih nantinya harus menggunakan dana desa untuk memperbaiki infrastruktur dan mengurangi kemiskinan. "Dana desa disebut juga dana alokasi khusus fisik (infrastruktur) yang ditransfer ke daerah khusus untuk memperbaiki keadaan daerahnya yang tertinggal dari rata-rata nasional di dalam pembangunan fisiknya. Apakah itu jalan, jembatan, pengairan, irigasi, dan lainnya," ujar Sri Mulyani di Hptel Shangri-La, Jakarta, Selasa (1912). Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga meminta pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah. Hal ini akan menciptakan kondisi lalu lintas manusia, barang, dan jasa secara lebih efisien. "Jika pemimpin daerah bisa mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (<a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/10/173678/dalami-aliran-dana-apbd-2018-penyidik-kpk-periksa-kepala-opd" target="_blank">APBD</a>) dengan tepat, fasilitas seperti perumahan, air bersih, transportasi, dan lainnya bisa menjadi semakin baik. Menurutnya, para calon pemimpin daerah harus memiliki visi yang jelas agar daerahnya tidak tertinggal. "Karena itu, paling pendek, pilih pemimpin yang baik, yang punya leadership. Kita sudah lihat di beberapa tempat, ada beberapa walikota, bupati, dan gubernur untuk mengubah kotanya menjadi sangat berbeda," pungkasnya.

Pesan Sri Mulyani untuk Kepala Daerah Terpilih di Pilkada 2018

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/suami-istri-ini-maju-di-pilkada-alasannya-kesetiaan_m_171643.jpeg" alt="Syamsuar Syam dan istrinya Misliza saat mendaftar di KPU Kota Padang, Rabu (29/11) malam." width="100%">
<figcaption>Syamsuar Syam dan istrinya Misliza saat mendaftar di KPU Kota Padang, Rabu (29/11) malam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satu dari dua bakal pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota jalur independen yang telah mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang pada Rabu (29/11) malam, diketahui pasangan suami-istri. Adalah Syamsuar Syam dan istrinya Misliza. Jika kelak lolos tahapan verifikasi, keduanya optimis bertarung pada Pemilihan Wali (Pilwali) Kota Padang 2018. Sekaligus menjadi sejarah dalam pesta demokrasi di Indonesia. Syamsuar Syam mengaku sengaja mengajak istrinya maju di Pilwali Kota Padang. Sebab, ia menginginkan pasangan yang betul-betul setia kelak jika terpilih menjadi kepala daerah. "Banyak pasangan baru satu tahun hubungannya sudah tidak baik. Bagaimana mau membangun, jika antara sopir dan kernet tidak sejalan," kata Syamsuar Syam pada awak media. Dengan berpasangan dengan istri sendiri, maka membangun <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/11/28/171212/alkudri-syafril-siap-tampil-di-pilwali-kota-padang-tapi-belum-daftar" target="_blank">Kota Padang</a> dengan suka duka bersama. "Istri saya berada di sisi saya baik di tempat senang maupun susah. Ketika saya ada masalah sulit mendapatkan pasangan, beliau siap menjadi pasangan. Ini pasangan dari Tuhan," ungkap pensiunan TNI dengan pangkat akhir Letnan Kolonel itu. Misliza sendiri merupakan putri asli Minangkabau yang telah berpengalaman dalam organisasi tentara di seluruh Indonesia. "Saya sudah beberapa kali jadi Dandim, jadi Danyon. Soal memimpin gampang, namun siapa yang di depannya itu yang penting. Satu bahasa, satu kata, satu langkah," ujar Syamsuar. Sementara itu, Misliza mengatakan, mau maju bersama suaminya untuk bakal calon wakil wali kota adalah semata untuk mendukung suami. Sebelumnya diberitakan, dua bakal paslon jalur independen mendaftarkan diri di KPU Kota Padang, Rabu (29/11) malam. Keduanya menyerahkan syarat dukungannya pada detik-detik terakhir batas pendaftaran, yang telah dibuka KPU Padang sejak 25-29 November 2017 pukul 24.00 WIB. Paslon Alkudri dan Syafril Basyir sampai di Kantor KPU Padang, Jalan Syekh Umar Kalil Lampau Baanjuang No 42 A, Kuranji, sekitar pukul 20.10 WIB. Alkudri berlatar belakang pengusaha dan Syafril merupakan mantan Sekda Padang. Berselang dua jam kemudian atau sekitar pukul 23.05 WIB, giliran Syamsuar Syam dan Misliza yang tiba di Kantor KPU Padang.

Suami-istri Ini Maju di Pilkada, Alasannya Kesetiaan