<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/22/27_hujan-1337494176.jpg" alt="BARANG BUKTI: Dari kiri Kabidhumas Polda Jatim Kombes Dirmanto, Dirreskrimum Kombes Farman, Wadireskrimum AKBP Suryono menunjukkan celurit para pelaku. (HUMAS POLDA JATIM)" width="100%">
<figcaption>BARANG BUKTI: Dari kiri Kabidhumas Polda Jatim Kombes Dirmanto, Dirreskrimum Kombes Farman, Wadireskrimum AKBP Suryono menunjukkan celurit para pelaku. (HUMAS POLDA JATIM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Motif penganiayaan di Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang, Sampang, Jawa Timur, Minggu (17/11) diungkap polisi. Kejadian yang menewaskan Jimmy Sugito Putra, saksi salah seorang pasangan calon (paslon) bupati-wakil bupati Sampang, itu dipicu isu pemukulan terhadap tokoh agama setempat. Dirreskrimum Polda Jatim Kombespol Farman menjelaskan, permasalahan berawal dari kunjungan mendadak Slamet Junaidi, salah satu calon bupati, ke Padepokan Babussalam. Kedatangannya bertujuan untuk sowan ke pemilik padepokan. Dari situlah kesalahpahaman terjadi hingga memicu peristiwa berdarah itu. Jimmy, korban tewas, menjadi sasaran. Dia dikeroyok hingga tewas oleh sejumlah orang yang membawa celurit. &rdquo;Berdasar penyelidikan, tiga pelaku kemudian diamankan,&rdquo; ujar Kombespol Farman. Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Dirmanto menuturkan, upaya mencegah aksi balasan sudah dilakukan. Salah satunya dengan mengumpulkan tokoh masyarakat dan paslon yang ikut kontestasi beserta tim pemenangannya. Mereka diminta menahan diri. &rdquo;Sudah dilakukan deklarasi damai dipimpin langsung oleh Bapak Kapolda,&rdquo; ungkapnya. Pada bagian lain, peneliti utama The Republic Institute Sufyanto menengarai ada agen-agen lokal yang mengendalikan pemilu di Sampang. Mereka inilah yang bisa menentukan hasil pemilu. &rdquo;Karena itu, penyelenggara pemilu harus tegas. Jangan mau dikendalikan oleh agen-agen lokal itu,&rdquo; katanya. Sufyanto punya kenangan tersendiri saat Pemilu 2014 di Sampang. Saat itu dia menjabat ketua Bawaslu Jatim. Menurut Sufyanto, kala itu ada 17 TPS di Sampang yang bermasalah. &rdquo;Di 17 TPS itu tidak pernah ada pemilu. Kotak suara dan tinta masih tersegel. Tapi, hasilnya sudah ada,&rdquo; katanya. Bawaslu lantas merekomendasikan pemungutan suara ulang. Namun, rekomendasi itu tidak berjalan lancar karena semua anggota KPPS mengundurkan diri. Bawaslu akhirnya meminta agar PPK se-Sampang diturunkan untuk menggantikan tugas KPPS. Ironisnya, saat hari H coblosan, tidak ada satu orang pun yang datang ke TPS. &rdquo;Akhirnya kita nyatakan disclaimer. Hasil pemilu tidak bisa dihitung karena memang tidak pernah terjadi proses pemilu,&rdquo; ujarnya. katanya. Prediksi Cuaca Komisioner KPU Idham Holik mengatakan, potensi hujan dalam sepekan ke depan sudah dimitigasi. Pihaknya telah mengeluarkan SOP terkait pengelolaan logistik pilkada. &rdquo;Insya Allah surat suara yang ada di TPS nanti dalam kondisi aman, kondisi utuh,&rdquo; ujarnya. Jika situasi di TPS tidak memungkinkan digelar pemungutan atau penghitungan suara, petugas diperbolehkan memindahkan lokasi setelah berkoordinasi dengan pengawas dan tokoh masyarakat. Pilihannya bisa di sekolah, fasilitas publik, atau bahkan rumah warga. Yang penting, kondisinya memungkinkan. &rdquo;Yang memungkinkan tidak terkena hujan,&rdquo; imbuhnya. (edi/far/c19/oni)

Motif penganiayaan dan berujung pembunuhan terhadap Jimmy Sugito Putra dipicu oleh isu pemukulan terhadap tokoh agama setempat.

Kasus Pembunuhan Saksi Paslon Bupati-Wabup di Sampang Dipicu Isu Pemukulan Tokoh Agama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dasco-yang-dilaporkan-ke-mkd-itu-hanya-rekan-saya_m_.jpg" alt="Ketua Mahkamah Kehormatan (MKD) DPR Sufmi Dasco menjelaskan, dirinya tidak pernah dilaporkan ke MKD. Dasco mengatakan yang dilaporkan ke MKD adalah rekan separtainya yang juga Anggota Komisi X DPR, Nizar Zahro." width="100%">
<figcaption>Ketua Mahkamah Kehormatan (MKD) DPR Sufmi Dasco menjelaskan, dirinya tidak pernah dilaporkan ke MKD. Dasco mengatakan yang dilaporkan ke MKD adalah rekan separtainya yang juga Anggota Komisi X DPR, Nizar Zahro.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Mahkamah Kehormatan (MKD) DPR Sufmi Dasco menjelaskan, dirinya tidak pernah dilaporkan ke MKD. Dasco mengatakan yang dilaporkan ke MKD adalah rekan separtainya yang juga Anggota Komisi X DPR, Nizar Zahro. &lrm;"Saya binggung kok jadi saya yang dilaporkan, padahal itu yang dilaporkan Nizar Zahro. Mungkin itu keliru, saya enggak pernah dilaporin, enggak ada laporan soal saya itu. Yang ada laporan soal Pak Nizar Zahro," ujar Dasco kepada JawaPos.com, Sabtu (6/1). Menurut Dasco, laporan yang dilayangkan oleh Jaini Ilyas sudah diproses oleh bagian sekretariat MKD. Hanya saja laporan itu belum ditindaklanjuti karena terbentur jadwal reses anggota dewan.&nbsp; "Dilaporkan pada 10 November, dan kita reses itu 10 Desember. Nah itu itu enggak 30 hari kerja juga. Banyak libur," katanya. Dasco menjelaskan, semua pihak tidak perlu khawatir dirinya menjabat sebagai Ketua MKD&lrm;. Karena walaupun dirinya dari Partai Gerindra.&lrm; Maka dia tidak berwenang menjadi majelis saat proses perkara itu berlangsung. Misalnya anggota dewan dari Partai Gerindra yang terkena masalah. Maka yang menjadi majelis etik adalah dari Partai Golkar. Begitu pula sebaliknya jika anggota dewan dari Partai Golkar yang berkasus. Maka majelis etiknya tidak boleh dari Golkar. "MKD bukan cuma saya, ada banyak partai. Prosesnya transparan. Kalau yang dilaporkan Gerindra maka yang dilaporkan itu enggak boleh orang Gerindra majelisnya," ungkapnya. Sehingga tidak perlu dirinya didesak untuk dinonaktifkan karena untuk menghindari politik kepentingan. Karena MKD semua prosesnya transparan. Bila kader Gerindra bermasalah. Maka MKD dari Partai Gerindra dilarang menjadi majelis etiknya. "Masa sampai saya diminta dinonaktifkan, jangan khawatir, di MKD ini bukan hanya Dasco saja yang Gerindra, ada 17 orang, dan kita ada ketentuan kalau dari Parai Gerindra majelis etiknya enggak boleh dari Partai Gerindra&lrm;," pungkasnya. Sebelumnya diberitakan,&nbsp;dua anggota DPR yang juga elite Partai Gerindra, Nizar Zahro dan Sufmi Dasco Ahmad dilaporkan oleh masyarakat sipil ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Kuasa hukum Jaini Ilyas, Arif Fathoni mengatakan dua anggoya dewan ini dilaporkan kerena dugaan pelanggaran etik sebagai Anggota DPR. Pasalnya mereka dilarang menerima uang di luar gajinya sebagai wakil rakyat. "Bahwa anggota dewan dilarang menerima sesuatu di luar gajinya, dan dilarang melakukan tindakan di luar tugas pokok dan fungsinya," ujar Arif Fathoni kepada JawaPos.com, Sabtu (5/1). Arif mengatakan, diduga anggota dewan ini melakukan penyimpangan sebagai wakil rakyat saat Pilkada Sampang 2018 silam. Sehingga ia memilih mengadukannya ke MKd DPR. "Jadi ini&nbsp;terkait dengan penerimaan di luar gaji, dan di luar tugas pokok dan fungsinya saat &lrm;di&nbsp;Pilkada Sampang," katanya. Namun demikian setelah dua anggota dewan ini dilaporkan ke MKD Arief pun pesimis. Karena laporan yang dilakukan pada 2 November 2018 lalu tidak juga digubris oleh MKD. Dia menduga laporannya ditelantarkan, lantaran Sufmi Dasco Ahmad menjabat sebagai Ketua MKD. Sehingga dia berharap pimpinan DPR bisa ikut turun tangan mengenai laporan pelanggaran etik dua anggota dewan ini. &lrm;"Mengingat patut diduga terjadi konflik of interest antara jabatan Dasco dengan pribadi bersangkutan," ungkapnya. Kalau perlu Arief berharap pimpinan DPR bisa menonaktifkan terlebih dulu Sufmi Dasco Ahmad dari jabatannya Ketua MKD DPR. Hal ini supaya tidak ada kepentingan dari laporannya tersebut. "Jadi meminta kepada pimpinan DPR untuk menonaktifkan sementara Sufmi Dasco menjadi Ketua MKD," pungkasnya.

Dasco: Yang Dilaporkan ke MKD itu Hanya Rekan Saya

pilkada sampang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pilkada sampang

Berita Terkini

Kasus Pembunuhan Saksi Paslon Bupati-Wabup di Sampang Dipicu Isu Pemukulan Tokoh Agama

Dasco: Yang Dilaporkan ke MKD itu Hanya Rekan Saya

Download Aplikasi JawaPos.com