<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/08/Bupati-Meranti-Muhammad-Adil-Tiba-Di-KPK-Fedrik-Tarigan-1-3136072812.jpg" alt="Bupati Meranti Muhammad Adil dikawal petugas usai operasi tangkap tangan (OTT) setibanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (7/4/2023)." width="100%">
<figcaption>Bupati Meranti Muhammad Adil dikawal petugas usai operasi tangkap tangan (OTT) setibanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (7/4/2023).</figcaption>
</figure> M. Adil Terima Suap Rp 26,1 M JawaPos.com &ndash; Bupati (nonaktif) Kepulauan Meranti M. Adil resmi berstatus tersangka setelah terjaring OTT KPK. Adil disangka menerima suap Rp 26,1 miliar dari berbagai pihak. Pejabat yang sempat bersitegang dengan Kemenkeu pada Desember tahun lalu itu juga diduga memberikan suap untuk pengondisian predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan, Adil ditengarai terlibat dalam tiga kasus dugaan suap. Di dua kasus pertama, politikus yang digadang-gadang akan maju sebagai calon gubernur (cagub) pada Pilkada Riau 2024 itu berperan sebagai penerima suap. Yakni, suap berupa setoran dari kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan suap fee pengadaan umrah. Alex &ndash;sapaan Alexander Marwarta&ndash; mengungkapkan, setoran kepala SKPD itu bersumber dari pemotongan uang persediaan (UP) dan ganti uang persediaan (GUP) SKPD. Setoran itu dibuat seolah-olah utang yang harus dibayarkan kepada Adil. Besaran potongan UP dan GUP yang disetorkan kepada bupati berkisar 5 persen sampai 10 persen per SKPD. Uang setoran itu kemudian dikumpulkan Fitria Nengsih, kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Meranti yang diduga sebagai istri siri Adil. Dalam kasus ini, Fitria yang menikah siri dengan bupati sejak sebelum menjabat kepala BPKAD menjadi tersangka pemberi suap. &rdquo;Setoran UP dan GUP dalam bentuk tunai,&rdquo; kata Alex di KPK kemarin (8/4). KPK belum memerinci total suap yang diterima Adil dari penerimaan setoran UP dan GUP tersebut. Namun, diduga uang itu digunakan Adil untuk berbagai keperluan. Salah satunya untuk membiayai operasional kegiatan safari politik Adil. Safari tersebut merupakan bagian dari rencana Adil maju dalam kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Riau 2024. Selain setoran SKPD, Adil ditengarai menerima suap dari PT Tanur Muthmainnah. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa travel perjalanan umrah itu menyuap Rp 1,4 miliar agar bisa memenangi proyek pemberangkatan umrah bagi para takmir masjid di Meranti. Uang tersebut dikumpulkan Fitria pada Desember tahun lalu. Selanjutnya, di kasus ketiga, Adil disangka sebagai pemberi suap untuk M. Fahmi Aressa, pemeriksa muda BPK Perwakilan Riau. (tyo/far/c14/oni)

Bupati (nonaktif) Kepulauan Meranti M. Adil resmi berstatus tersangka setelah terjaring OTT KPK. Adil disangka menerima suap Rp 26,1 miliar.

Diduga Istri Siri, Kepala BPKAD Jadi Pengumpul Suap untuk Bupati Meranti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/494-personel-kawal-ketat-penetapan-paslon-gubernur-riau-terpilih_m_230357.jpg" alt="Pengunjung yang menghadiri penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Riau terpilih di Hotel Aryaduta Pekanbaru, Riau, pada Selasa (24/7)." width="100%">
<figcaption>Pengunjung yang menghadiri penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Riau terpilih di Hotel Aryaduta Pekanbaru, Riau, pada Selasa (24/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 494 personel Polda Riau dikerahkan untuk mengawal pelaksanaan rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2018 terpilih, di Hotel Aryaduta Pekanbaru, Riau, pada Selasa sore (24/7). Kabid Humas Polda Riau, Kombes Sunarto mengatakan, pengamanan ketat dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. "Pengamanan untuk semua segi, jumlah personelnya ada 494 orang," kata Sunarto. Pengamanan ini sudah dipersiapkan pihaknya sejak jauh hari, agar pelaksanaan bisa berjalan lancar dan aman. "Semua sudah kita persiapkan, mulai pengamanan penetapan dari segala segi. Lalu jumlah personil juga telah disiapkan," kata dia. Sebelum mengamankan acara, hotel yang terletak di Jalan Diponegoro tersebut, terlebih dahulu disterilisasi. Selain itu, setiap pengunjung juga diperiksa menggunakan X-Ray. Dalam pleno terbuka ini, KPU Riau sudah menyebar undangan kepada pihak terkait. Yaitu para pasangan calon yang ikut pesta demokrasi yang lalu, Forkopimda dan tokoh masyarakat. Untuk para pasangan calon yang tidak terpilih yaitu, Lukman Edy- Hardianto, Firdaus-Rusli dan Arsyadjuliandi Rahman-Suyatno, kemungkinan besar tidak hadir dalam penetapan itu. Proses penetapan calon terpilih, akan berlangsung sederhana. Kesan simpel ini berbeda dengan saat proses pendaftaran pasangan calon dan penetapan nomor urut pasangan calon beberapa waktu lalu.

494 Personel Kawal Ketat Penetapan Paslon Gubernur Riau Terpilih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/492-personel-polisi-amankan-pleno-terbuka-pilkada-riau_m_1531028201_226109.jpg" alt="Kapolresta Pekanbaru, Kombes Susanto saat pimpin apel.." width="100%">
<figcaption>Kapolresta Pekanbaru, Kombes Susanto saat pimpin apel..</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 492 personel dari Kepolisian disiagakan untuk mengamankan rapat pleno terbuka penghitungan surat suara Pemilihan Kepala (Pilkada) Riau 2018 di Hotel Aryaduta, Pekanbaru, Riau, Minggu (8/7) sekitar pukul 07.00 WIB. Sebelum apel, petugas dari Satuan Brimob Polda Riau terlebih dahulu melakukan sterilisasi di lokasi rapat yang berada di ruang Ball Room Hotel Aryaduta tersebut. Kapolresta Pekanbaru, Kombes Susanto mengatakan, dari 492 personel yang diturunkan, sebanyak 283 personel berasal dari Polda Riau. Kemudian, 109 personel dari Sat Brimobda Polda Riau dan 100 personel dari Polresta Pekanbaru. "Kita bagian dari petugas pengamanan bukan sebagai pengambil keputusan dan apabila ada ketidakpuasan dari masing-masing pasangan calon dan pendukung akan ditengahi oleh yang berwenang," ujar Santo, Minggu (8/7) pagi. Ia berpesan, agar setiap personel mengantisipasi potensi kerawanan dari setiap pasangan calon. "Itu terdiri dari berbagai kalangan seperti Ormas, kumpulan masa dan masyarakat dari luar kota Pekanbaru yang merasa tidak puas dari hasil penghitunagn suara yang sudah ada di masing-masing kabupaten/kota, maupun rapat Pleno Pilkada yang akan berlangsung," tuturnya. Selain itu, personel juga harus melaksanakan tugas sesuai dengan pokok masing-masing. Sedangkan para perwira, juga bertanggung jawab untuk mengarahkan anggotanya dalam pengamanan ini. Rekapitulasi penghitungan surat suara di tingkat provinsi dilaksanakan hari ini. Ketua KPU Provinsi Riau, Nurhamin menyebut, dalam pelaksanaannya ada 197 undangan yang hadir. Para undangan itu diantaranya, Kapolda Riau, Kepala BIN Daerah Riau, Ketua DPRD Riau, Ketua Bawaslu Riau, dan unsur forkopimda lainnya. Selain itu juga diundang dua orang saksi dari tiap pasangan calon untuk menghadiri Pleno terbuka ini.

492 Personel Polisi Amankan Pleno Terbuka Pilkada Riau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pilkada-kota-tanjungpinang-ditemukan-daftar-pemilih-ganda_m_223280.jpeg" alt="Data pemilih ganda di TPS 10, Sungai Raya, Tanjungpinang." width="100%">
<figcaption>Data pemilih ganda di TPS 10, Sungai Raya, Tanjungpinang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaringan pengaman suara dari paslon 1 pilkada Kota Tanjungpinang, menemukan adanya data pemilih ganda di TPS 10, Sungai Raya, Tanjungpinang. Ketua tim pemenangan paslon 1, Ade Angga menyampaikan dalam temuan tersebut setidaknya ada tiga nama yang memiliki ciri identik. Mulai dari nama, nomor KTP, dan data lainnya. Temuan tersebut, Lanjut Ade, sudah dilaporkan kepada Panwaslu untuk dilakukan tindakan. Ia mengharapkan temuan ini tidak ada kaitan dengan modus penggelembungan suara, karena bisa mencederai proses pemilu Kota Tanjungpinang yang selama ini berjalan demokratis. "Saya sudah perintahkan tim melaporkan temuan ini kepada Panwas. Ini penting karena bisa jadi ini bentuk atau modus penggelembungan suara," kata Angga ketika dikonfirmasi pada Rabu (27/6). Angga melanjutkan, sisa C6 yang ada di tiap TPS bisa menjadi sesuatu yang juga harus diperhatikan. Terlebih adanya temuan seperti yang ia sebutkan tadi. Angga juga menyampaikan bahwa temuan serupa juga ditemukan di TPS lain, namun ia tidak menjelaskan secara detil di TPS mana saja temuan data pemilih ganda tersebut didapat. "Di tempat lain juga ada, kita khawatir ini akan menjadi modus untuk penggelembungan suara," lanjut Angga. Sementara itu, Ketua Panwaslu Kota Tanjungpinang, Maryamah, menyampaikan akan langsung menelusuri temuan yang telah dilaporkan. Pihaknya akan mengambil langkah-langkah setelah melakukan pendalaman terkait penyebab kondisi ini terjadi. "Atas informasi yang diterima, kita akan langsung telusuri di lapangan," kata Maryamah.

Pilkada Kota Tanjungpinang Ditemukan Daftar Pemilih Ganda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hujan-deras-bikin-tps-di-pekanbaru-kebanjiran-ini-penampakannya_m_223204.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hujan deras mengguyur Kota Pekanbaru, Riau, sejak Selasa malam (26/6) hingga Rabu (27/6) pagi. Akibatnya, beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Riau 2018, digenangi banjir. Salah satu TPS yang terkena dampaknya adalah TPS 32 yang berada di Komplek Perumahan Satitri Asri, Jalan Cipta Karya, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, Riau. Penempatan TPS yang semula berada di halaman masjid Baitul Alim ini, terpaksa dipindahkan ke teras. Lantaran, genangan air mencapai lebih dari 30 cm. Petugas tampak memindahkan satu-satu per satu kotak suara, meja, kursi dan kelengkapan lainnya ke teras masjid agar tak basah sekitar pukul 08.00. Di tempat baru, aman dari banjir. Hanya akses menuju TPS yang masih tergenang air. Ketua KPPS Dedi Irawan mengatakan, meskipun ada kendala namun kegiatan pencoblosan pada Pilkada serentak 2018 tetap berlangsung seperti biasa. Masyarakat pun tetap antusias untuk menentukan pilihannya. Meski, saat datang harus mengangkat celana atau rok supaya tidak kena air. "Ada masalah dan kendala sedikit. Tapi, mudah-mudahan berjalan lancar. Walaupun kendalanya banjir, tapi antusias warga untuk memilih masih tinggi," jelasnya. Dedi berharap supaya pemerintah setempat bisa lebih memperhatikan pemukimannya. "Sudah sering kami sampaikan setiap ada kejadian banjir. Yang kami inginkan, turap. Tetapi tidak secara menyeluruh, hanya 51 meter. Banjit memang sepertinya sulit diatasi, tapi untuk mengurangi bisa," sebutnya.

Hujan Deras Bikin TPS di Pekanbaru Kebanjiran, Ini Penampakannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pilkada-kota-tanjungpinang-lancar-kotak-suara-sudah-di-kpps_m_222942.jpeg" alt="Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang, Robby Patria" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang, Robby Patria</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persiapan pemilihan kepala daerah Kota Tanjungpinang sejauh ini sudah berjalan sesuai rencana. Diharapkan proses pemilihan yang akan dilaksanak Rabu (27/6) besok, berjalan lancar. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang, Robby Patria menyampaikan bahwa hari ini panitia pemungutan suara (PPS) menyerahkan kotak suara kepada KPPS untuk dijaga di pos yang ditetapkan. "Sudah ok semua, insyaallah tidak ada masalah," kata Robby ketika dihubungi pada Selasa (26/6). Terkait dengan pengamanan, Robby menjelaskan pihaknya sudah berkoordinasi dengan instansi terkait. Proses pengamanan sudah mulai dilakukan sejak Selasa (26/6) hari ini hingga proses pemilihan selesai. Robby berharap, masyarakat juga melibatkan diri demi berjalannya pemilu yang aman dan lancar. Dengan begitu akan terpilih pemimpin yang sesuai dengan cita-cita seluruh masyarakat Tanjungpinang. "Warga harus beramai ramai datang ke TPS utk memberikan hak suara mereka. Dengan demikian, kedaulatan rakyat terwakili," kata Robby yang masa jabatannya akan berakhir tepat pada hari pemilihan, Rabu (27/6) besok. Sementara itu data dari divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran (HPP) Panwaslu Kota Tanjungpinang, sampai H-1 pemilihan, tercatat ada enam laporan dan temuan yang sudah diputuskan. Tiga diantaranya dihentikan karena dinilai tidak bertentangan dengan aturan. Dua laporan diteruskan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Sedangkan satu laporan diteruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). "Laporan kita terima dari divisi pencegahan panwaslu, selanjutnya kita evaluasi dan kita serahkan kepada proses lebih lanjut. Sejauh ini hanya itu yang kita terima," kata Ketua Panwaslu Kota Tanjungpinang, Maryamah.

Pilkada Kota Tanjungpinang Lancar, Kotak Suara Sudah di KPPS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/951-personil-siap-amankan-pilkada-kota-tanjungpinang_m_222908.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Untuk memastikan pilkada Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri) lancar, sebanyak 951 personel kepolisian akan bersiaga. Petugas bakal mengawal jalannya pemilihan yang akan berlangsung pada Rabu (27/6) besok. Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol S Erlangga menyampaikan, seluruh personel tersebut berasal dari Polres Tanjungpinang sebanyak 413 orang, 308 personel dari BKO Polda Kepri, dan 230 personel TNI. Pengamanan dilakukan di 317 Tempat Pemilihan Suara (TPS) yang dijaga oleh personel, selain itu juga dilakukan patroli keliling. Pihak keamanan juga sudah melakukan pemetaan terhadap TPS yang rawan. Ada sekitar 35 TPS masuk dalam kategori rawan, di antaranya di wilayah Polsek Tanjungpinang Kota ada 20 TPS. Potensi kerawanan juga ada di Polsek Tanjungpinang Barat sebanyak tiga TPS, Polsek Tanjungpinang Timur ada lima TPS, dan Polsek Bukit Bestari ada tujuh TPS. Adapun kerawanan tersebut dikarenakan posisi berdekatan dengan paslon, para pendukung paslon, dan sesuai dengan data intelijen yang meminta pengawalan lebih. "Kita sesuaikan dengan data dari intelijen kita, pengamanan di setiap TPS itu selain ada yang berjaga, juga ada tim yang melakukan patroli," kata Erlangga ketika dihubungi pada Selasa (26/6). Selain TPS, pengamanan juga dilakukan di kantor KPU, Panwaslu, dan rumah kediaman masing-masing paslon. Hal ini dimaksudkan agar semua instrumen pesta demokrasi selama pemilu di Kota Tanjungpinang terbebas dari ancaman.

951 Personel Siap Amankan Pilkada Kota Tanjungpinang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpu-riau-belum-tetapkan-dana-kampanye-ini-alasannya_m_186727.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau belum menetapkan besaran dana kampanye yang akan digunakan kandidat nantinya. Jumlah dana tersebut, akan ditetapkan setelah adanya penetapan pasangan calon (paslon) pada tanggal 12 Februari 2018 mendatang. Komisioner KPU Riau Ilham Muhammad Yasir mengatakan, untuk memperoleh angka tersebut, maka pihaknya harus mendiskusikannya terlebih dahulu dengan pasangan calon. "Sekarang kan paslon belum ditetapkan, jadi bagaimana kami mengundang paslon yang legalitasnya masih bapaslon. Karena menyusun harus melibatkan paslon, sampai bentuk angka yang disetujui. Makanya hingga hari ini kami belum menetapkan karena paslonnya saja belum ditetapkan," ungkap Ilham kepada JawaPos.com, Selasa (6/2) sore. Lebih lanjut Ilham menjelaskan, setelah ditetapkannya paslon dan besaran dana kampanya, maka setiap paslon &lrm;nantinya harus melaporkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang dibuat pada rekening khusus kampanye ke KPU Riau. LADK tersebut paling lambat dilaporkan pada tanggal 14 Februari. &lrm;"Ada angka yang nantinya ditetapkan KPU RI&lrm; dan itu ada standar-standarnya," tuturnya. Sementara itu, apabila dana kampanye yang dikeluarkan melebihi dana kampanye yang telah ditetapkan, maka paslon tersebut dapat didiskualifikasi. "Bisa didiskualifikasi, bisa dibatalkan dengan ketetapan KPU. Nanti taunya itu berlebih atau tidak dari hasil audit," tukasnya.

KPU Riau Belum Tetapkan Dana Kampanye, Ini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/belasan-asn-di-pelalawan-diperiksa_m_185854.jpeg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pelalawan, Riau memanggil 16 Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk dimintai klarifikasi mengenai dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada Riau 2018. Ketua Panwaslu Pelalawan Mubrur mengatakan, 16 ASN yang dipanggil tersebut bekerja di Kantor Kementerian Agama Pelalawan.&nbsp; Pemanggilan bermula ketika mereka menghadiri acara hari lahir (harlah) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Sabtu (27/1) lalu. Namun di tengah acara salah satu bakal pasangan calon (Bapaslon) yang maju pada Pilkada Riau yakni Firdaus-Rusli hadir dalam acara itu&nbsp; Mubrur mengklaim bahwa pihaknya mempunyai bukti terkait dugaan pelanggaran tersebut."Kami punya bukti berupa foto. Karena kan waktu itu ada Panwascam disana," ucapnya, Jumat (2/2). Usai memperoleh bukti, Panwaslu langsung melayangkan surat pemanggilan klarifikasi terkait kepentingan mereka hadir di acara partai tersebut.&nbsp; Mereka dijadwalkan untuk hadir pada Jumat (2/2) pagi. Namun dari 16 ASN yang hadir, sebanyak 6 orang tidak memenuhi panggilan.&nbsp;"Hanya 10 orang ASN saja yang hadir. Sedangkan 6 orang lainnya tidak bisa datang untuk melakukan proses klarifikasi," tuturnya. Adapun 10 ASN yang memenuhi panggilan tersebut merupakan pejabat setingkat Kepala Bidang (Kabid). Sementara sisanya merupakan pegawai di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat&nbsp; Selain itu, Panwaslu juga sudah menjadwalkan kembali pemanggilan terhadap mereka pada Senin (5/2) mendatang.&nbsp; Untuk hasilnya sendiri belum dapat dibeberkan karena harus menunggu serangkaian kegiatan seperti rapat pleno dan kesimpulan.

Belasan ASN di Pelalawan Diperiksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jelang-penetapan-calon-le-hardianto-kebut-pendirian-posko_m_1517329156_185068.jpeg" alt="ilustrasi" width="100%">
<figcaption>ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com -- &lrm;Bakal pasangan calon (bapaslon) Pilkada Riau 2018, Lukman Edy-Hardianto segera meresmikan empat posko pemenangan dirinya sebelum penetapan calon pada 12 Februari 2018 nanti. Untuk itulah menjelang penetapan calon, LE dan Hardianto terus bergerak ke setiap daerah di Riau untuk memperkuat&nbsp; posisinya maju pada Pilkada Riau.&lrm; Bacawagub Hardianto menyebutkan, masih ada empat posko pemenangan di tingkat kabupaten/kota lagi yang belum diresmikan, yakni di Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Rokan Hulu. "Dalam waktu dekat dan sebelum penetapan calon Insyaallah semua posko tingkat kabupaten/kota sudah kita resmikan," ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (30/1) sore. Meskipun disibukkan sebagai anggota DPR RI, Lukman Edy tetap menyempatkan diri bertemu dan melakukan dialog singkat dengan tokoh masyarakat saat peresmian posko pemenangan tersebut. "Seperti pak Lukman Edy, di sela-sela peresmian posko beliau juga menemui tokoh-tokoh masyarakat dan tetap melaksanakan tugas beliau sebagai anggota DPR RI," tuturnya. Begitu juga dengan Hardianto yang saat ini menjabat sebagai ketua Komisi IV DPRD Riau. Di tengah-tengah kesibukannya, dia tetap menyisihkan waktu yang ada untuk jalan ke setiap kabupaten/kota mengecek posko pemenangannya. Selain itu, pasangan calon yang diusung PKB dan Gerindra ini, juga telah membentuk struktur perjuangan mulai di tingkat provinsi yang diketuai oleh Nurzahedy 'Edy' Tanjung, anggota DPR RI&lrm; hingga ke tingkat kabupaten/kota. "Kami sudah bentuk struktur perjuangan baik di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten/kota," tukasnya.

Jelang Penetapan Calon, LE-Hardianto Kebut Pendirian Posko

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pilkada riau

Berita Terkini