<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/28/IMG-20241028-WA0016-3036925593.jpg" alt="Calon Gubernur Maluku Uutara Husain Alting Sjah. (ISTIMEWA)" width="100%">
<figcaption>Calon Gubernur Maluku Uutara Husain Alting Sjah. (ISTIMEWA)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Relawan pendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Jou Husain Alting Sjah dan Asrul Rasyid Ichsan (HAS) menyebut pentingnya menjaga kerukunan umat beragama di Maluku Utara. Hal tersebut dikatakan oleh Kordinator Presidium Canga Muda, Mujril Musa saat perayaan sumpah pemuda di Tabelo, 28 Oktober 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita mengajak anak-anak muda untuk menjaga kerukunan di Maluku Utara, terutama dalam konteks perbedaan suku dan agama. Kita mempercayakan Bumi Moloku Kie Raha kepada pemimpin yang setia, yang telah berjuang menjaga stabilitas daerah ini, yang tetap bertahan menjaga wilayah ini bahkan di tengah konflik, " Kordinator Presidium Canga Muda, Mujril Musa lewat pernyatanya saat acara Ibadah Syukur dan Sukacita bersama Jou Husain Alting Sjah dan Asrul Rasyid Ichsan (HAS), 28 Oktober 20024 di Tabelo.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mujril menjelaskan, kegiatan Ibadah Syukur ini mengangkat&nbsp; tema &ldquo;Merawat Persaudaraan dalam bingkai Moloku Kie Raha&rdquo;. Kata Mujril, semangat Sumpah Pemuda yang diusung diharapkan dapat membangun masa depan yang lebih baik, dengan kerjasama semua elemen masyarakat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ibu-kota-baru/015247714/prabowo-lanjutkan-pembangunan-ikn-targetkan-sudah-bisa-dipakai-untuk-pelantikan-presiden-2029">Prabowo Lanjutkan Pembangunan IKN, Targetkan Sudah Bisa Dipakai untuk Pelantikan Presiden 2029</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya berdoa untuk keselamatan dan kemajuan Maluku UtaraUtara terutama dibawah kepemimpinan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku utara Jou Husain Alting Sjah dan Asrul Rasyid Ichsan (HAS) bisa lebih maju.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, Acara Ibadah Syukur dan Sukacita bersama Jou Husain Alting Sjah dan Asrul Rasyid Ichsan (HAS) ini dibuka melalui sambutan meriah&nbsp; tarian Saloy, yang menggambarkan keseharian masyarakat Maluku Utara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Masyarakat Maluku utara kebanyakan dalam berkebun dan membawa hasil laut menggunakan saloy, atau tas keranjang, sebagai simbol ketahanan dan kemandirian masyarakat lokal. Ibadah syukur yang dilaksanakan ini tidak hanya momen spiritual, tetapi juga simbol kerukunan antar umat beragama, dengan harapan memperkuat hubungan masyarakat dan pemerintah dalam menjaga keberagaman, " tutur Mujril.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Calon Gubernur Maluku Utara, Jou Husain Alting Sjah menegaskan komitmen bersama untuk menjunjung tinggi persatuan dan menjaga kedamaian bagi generasi mendatang. Kata Jou, pihaknya akan menjaga kearifan lokal yang ada di Maluku Utara yang sudah melekat turun temurun terutama dalam beragama.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Siap berkomitmen menjaga kearifan lokal yang ada di Maluku Utara yang sudah melekat turun temurun. Sehingga kedamaian dan kerukunan terus terjaga di Maluku Utara, " jelas Jou.&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain bicara tentang kearifan lokal pada saat acara sumpah pemuda, Jou juga berharap agar anak muda ikut Partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Karena kata Jou, peran pemuda angat penting untuk mewujudkan masa depan bangsa yang lebih baik terutama di Maluku Utara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ibu-kota-baru/015247714/prabowo-lanjutkan-pembangunan-ikn-targetkan-sudah-bisa-dipakai-untuk-pelantikan-presiden-2029">Prabowo Lanjutkan Pembangunan IKN, Targetkan Sudah Bisa Dipakai untuk Pelantikan Presiden 2029</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kehadiran pemuda bukan sekadar penggembira, melainkan harus ikut mewarnai dan berkontribusi aktif untuk memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan sesuai nilai-nilai demokrasi," ungkap Jou.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sultan Tidore Kepulauan, Husain Alting Sjah ini mengungkapkan, penting bagi pemuda untuk terlibat dalam proses demokrasi. Partisipasi mereka, lanjut Jou, dapat mempengaruhi arah kebijakan dan isu-isu yang diangkat dalam masyarakat. Hal ini tentunya sangat memberi pengaruh besar pada hasil dari pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada 27 November mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jou menekankan, Pilkada bukan sekedar sarana demokrasi, melainkan juga mencerminkan kebebasan politik yang perlu dijaga oleh seluruh komponen masyarakat, termasuk pemuda dengan tanggung jawab yang tinggi. Maka dari itu, Jou berpesan agar anak muda tidak sampai bersikap apatis dengan politik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebaliknya, harus aktif melibatkan diri, memikirkan dan memperjuangkan juga mempertahankan demokrasi di Indonesia. Salah satu kontribusi yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan hak pilihnya," imbuhnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai generasi yang kritis, Jou mengajak para pemuda melihat rekam jejak calon yang akan dipilih. Jangan sampai, tambah dia, hanya melihat calon pemimpin dari janji-janji yang disampaikan selama masa kampanye.&nbsp; Jou juga meminta agar pemuda menjauhkan kampanye hitam dari panggung politik Pilkada Serentak 2024 ini.</div>

Calon Gubernur Maluku Utara, Jou Husain Alting Sjah menegaskan komitmen bersama untuk menjunjung tinggi persatuan dan menjaga kedamaian.

Calon Gubernur Maluku Utara Husain Alting Sjah Ajak Anak Muda Aktif Dalam Pembangunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kemenangan-ahm-di-pilgub-maluku-utara-dibayar-dengan-penahanan-di-kpk_m_224699.jpeg" alt="Ahmad Hidayat Mus ketika sudah mengenakan rompi oranye KPK." width="100%">
<figcaption>Ahmad Hidayat Mus ketika sudah mengenakan rompi oranye KPK.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) menghapus pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 2.503.903.000 kepada calon gubernur pemenang Pilkada Maluku Utara, Ahmad Hidayat Mus pada putusan tingkat kasasi.  MA berpendapat, uang pengganti tersebut telah dikompensasikan kepada terdakwa dalam kasus yang sama yakni, mantan Bupati Banggai, Sulawesi Tengah Zainal Mus.  Namun pidana penjara terhadap Ahmad Hidayat Mus selama enam tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan sesuai pada putusan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.  "Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 21/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI tanggal 17 Juli 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 8 April 2019 tersebut mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa," sebagaimana dikutip dari Direktori Putusan MA, Jumat (23/10). <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/photo/kpk-tahan-cagub-maluku-utara-ahmad-hidayat/">KPK Tahan Cagub Maluku Utara Ahmad Hidayat</a></li> </ul> Putusan tersebut diadili oleh Ketua Majelis Hakim Surya Jaya. Dalam pertimbangannya, majelis hakim kasasi berpendapat putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor: 21/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI tertanggal 17 Juli 2019 dinilai sudah tepat. Karenanya, MA menolak kasasi mantan Bupati Kepulauan Sula tersebut.  Sebelumnya, pada putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta maupun pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Ahmat Hidayat Mus divonis enam tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan.  Pemenangan Pilkada Maluku Utara itu juga divonis pidana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 2.503.903.000,00. Dalam perkara ini, Hidayat terbukti melakukan korupsi pengadaan lahan Bandara Bobong di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara.  Ahmad Hidayat Mus terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

MA Bebaskan Pidana Uang Pengganti Rp 2,5 Miliar Cagub Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/komisi-ii-dpr-kpu-maluku-utara-wajib-laksanakan-rekomendasi-bawaslu_m_.jpg" alt="Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi II DPR meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Utara untuk melaksanakan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi setempat. Rekomendasi itu tentang mendiskualifikasi pasangan gubernur dan wakil gubernur Abdul Gani Kasuba-M Al Yasin Ali (AGK-AY). Diskualifikasi itu dikeluarkan akibat adanya pelanggaran terhadap UU 10/2016 pasal 71. "Untuk itu KPU Maluku Utara wajib menindaklanjuti putusan tersebut," ujar Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi pada keterangan persnya, Jumat (8/11). Dikatakannya, pasal 11 huruf n UU 10/2016 menyebutkan bahwa KPUD wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu terkait pelanggaran pilkada dalam waktu segera. Untuk itu atas nama UU, tidak ada alasan bagi KPUD mengabaikan rekomendasi tersebut. Apalagi pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di Malut terindikasi terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Bahkan persoalan DPT di enam desa yang menurut UU masuk wilayah administasi Halmahera Utara, namun pada praktiknya justru diklaim wilayah administrasi di Halmahera Barat. "Jika putusan Bawaslu tidak dilaksanakan, maka akan menjadi preseden buruk bagi pelaksanaan demokrasi," ujar wasekjen PPP itu. Untuk diketahui, pada berita acara pemeriksaan, Bawaslu memutuskan mendiskualifikasi pasangan AGK-AY. Sementara itu, sebelumnya KPU secera resmi telah menetapkan Ahmad Hidayat Mus dan Rivai Umar sebagai sebagai pemenang Pilgub Maluku Utara dengan perolehan 176.993 suara. Dia unggul atas pasangan petahana Abdul Gani Kasuba- Al Yasin Ali yang memperoleh 160.815 suara yang ada di peringkat kedua. Di peringkat ketiga dan empat ada pasangan Burhan Abdurahman-Ishak dan Muhammad Kasuba-Madjid Husen dengan masing-masing 143.416 suara dan 65.202 suara. Namun kemudian Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan PSU di sejumlah daerah.

Komisi II DPR: KPU Maluku Utara Wajib Laksanakan Rekomendasi Bawaslu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pilkada-maluku-utara-gelar-psu-ppp-jangan-sampai-ada-intimidasi_m_.jpg" alt="Maluku Utara menggelar PSU pada Rabu (17/10) untuk beberapa daerah." width="100%">
<figcaption>Maluku Utara menggelar PSU pada Rabu (17/10) untuk beberapa daerah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pilkada Serentak 2018 di Maluku Utara harus melewati pemungutan suara ulang (PSU) untuk beberapa daerah. Rencananya akan digelar pada Rabu (17/10). Dalam pelaksanaan PSU ini, Ketua DPW PPP Maluku Utara Ridwan Tjan meminta aparat pemerintah bisa menjamin suasana kondusif. Pasalnya menurut informasi yang diterima Ridwan Tjan, ada sejumlah intimidasi yang didapatkan para pendukung pasangan nomor utut 1, Ahmad Hidayat Mus (AHM)-Rivai Umar. Dia khawatir intimidasi ini akan membuat masyarakat takut datang ke TPS. "Suasana di Maluku Utara ini cukup tegang menjelang PSU. Untuk itu jangan sampai ada intimidasi. Soalnya kami menerima&nbsp;laporan tentang intimidasi terhadap pendukung pasangan AHM-Rivai,&rdquo; kata Ridwan dalam keterangan persnya, Selasa (16/10). Hal serupa juga diakuai Dino Umahuk, mantan sekretaris relawan Satu Hati. Dulunya relawan Satu Hati petahana Abdul Gani Kasuba- Al Yasin Ali. &ldquo;Setelah kami melakukan pengalihan dukungan kepada pasangan nomor urut 1, ada basecame kami yang sempat digeledah aparat,&rdquo; kata Dino. Untuk diketahui, KPU secera resmi telah menetapkan Ahmad Hidayat Mus dan Rivai Umar sebagai sebagai pemenang Pilgub Maluku Utara dengan perolehan 176.993 suara. Dia unggul atas pasangan petahana Abdul Gani Kasuba- Al Yasin Ali yang memperoleh 160.815 suara yang ada di peringkat kedua. Sementara di peringkat ketiga dan empat ada pasangan Burhan Abdurahman-Ishak dan Muhammad Kasuba-Madjid Husen dengan masing-masing 143.416 suara dan 65.202 suara. Namun kemudian Mahkamah Konstitusi memutuskan PSU di sejumlah daerah yang akan dilaksanakan pada rabu mendatang.

Pilkada Maluku Utara Gelar PSU, PPP: Jangan Sampai Ada Intimidasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/fmpmu-aksi-desak-kpk-usut-tuntas-dugaan-kasus-lahan-ini_m_214475.jpeg" alt="Forum Mahasiswa dan Pemuda Maluku Utara Anti Korupsi (FMP-MU AKSI) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)." width="100%">
<figcaption>Forum Mahasiswa dan Pemuda Maluku Utara Anti Korupsi (FMP-MU AKSI) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejumlah mahasiswa yang menamakan kelompoknya Forum Mahasiswa dan Pemuda Maluku Utara Anti Korupsi (FMP-MU AKSI) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka mendesak lembaga antirasuah itu mengusut dugaan kasus yang diduga melibatakan Ahmad Hidayat Mus (AHM). Kordinator FMP-MU AKSI, Rivki Alaudin mengatakan, AHM diduga terlibat dalam dugaan kasus pembebasan lahan. Itu menurut Rivki dalam orasinya terjadi saat AHM menjabat sebagai Bupati Kepulauan Sula periode 2005-2010. Kasus itu juga diduga melibatkan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula periode 2009-2014 yang merupakan adiknya. "Kami harap KPK secepatnya memanggil saudara AHM, yang kemarin sudah ditetapkan sebagai tersangka," ujar Rivki di Gedung KPK, Jakarta Selatan sebagaiman dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Senin (21/5). Rivki mengklaim, aksi yang digelar hari ini hanyalah permulaan, FMP-MU AKSI akan terus melakukan aksi serupa hingga tuntutannya dikabulkan KPK. "Kami sebagai masyarakat Malut butuh kepastian hukum baginya sehingga bisa menciptakan Pilkada yang kredibel," jelas Rivki. Diketahui, sebelumnya KPK menetapkan Bupati Kepulauan Sula periode 2005-2010, AHM dan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula periode 2009-2014, Zainal Mus sebagai tersangka. Keduanya diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan pembebasan lahan Bandara Bobong pada APBD Tahun 2009 di Kabupaten Kepulauan Sula.

FMPMU AKSI Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Kasus Lahan Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/agk-berharap-bulan-suci-ramadan-jadi-benteng-dari-bahaya-radikalisme_m_213196.jpeg" alt="Ahmad Gani Kasuba (AGK) mengimbau, agar masyarakat, terutama di daerahnya tetap waspada dan tak terprovokasi." width="100%">
<figcaption>Ahmad Gani Kasuba (AGK) mengimbau, agar masyarakat, terutama di daerahnya tetap waspada dan tak terprovokasi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Maraknya aksi teror yang melanda sejumlah wilayah Tanah Air yang disertai dengan penangkapan sejumlah terduga teroris, mengundang reaksi dari Calon Gubernur Maluku Utara, Ahmad Gani Kasuba (AGK). Dirinya mengimbau agar masyarakat, terutama di daerahnya tetap waspada dan tak terprovokasi. &ldquo;Saya berharap kepada masyarakat semua, terutama yang di Malut untuk tetao menjaga kerukunan antar umat beragama yang sudah berjalan sangat baik. Kita berharap aksi teror ini tidak terjadi di Malut yang sangat kita cintai ini,&rdquo; kata AGK, Rabu (16/5). Pasangan dari M Al Yasin Ali (YA) itu juga menambahkan, teror yang terjadi tak terkait agama mana pun. Bila ada yang mengatasnamakan Islam, itu tidak benar karena tidak ada sedikitpun ajara kekerasan di dalamnya. "dalam Islam yang diajarkan Rasulullah SAW adalah Islam Rahmatan Lil Alamin, yang memberi kebaikan kepada semua umat manusia. Tak ada perintah melakukan perusakan rumah ibadah umat lain apalagi membunuh semena-mena,&rdquo; katanya. Lebih lanjut, paslon nomor urut 3 itu juga menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa dan berharap, memasuki Ramadan 1439 H, umat Islam khususnya di bumi Moloku Kie Raha terus menjaga diri dan memperkuat persatuan dan kesatuan dalam memerangi terorisme. "Di Bulan suci ini kita semuah harus bisa menjaga dan mawas diri. Hal itu perlu dilakukan agar tidak terjebak pada paham radikal. Semoga Malut diberikan perlindungan dan dijauhkan dari aksi-aksi teror yang bisa mengganggu ketenangan serta kedamaian yang sudah terjalin lama," tuturnya. Sementara itu, Yasin Ali mengajak para orangtua di bulan Ramadan ini, agar bisa memberikan pendidikan tentang saling menghargai sesama umat beragama, menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Sehingga anak-anak tak mudah terjebak paham radikal. &ldquo;Pendidikan kepada anak seusai dengan Pancasila bisa menghindarkan anak-anak terjebak dalam paham radikal. Bila itu diajarkan anak-anak akan tumbuh sebagai seseorang yang mau berjuang demi terus berdirinya NKRI,&rdquo; pungkasnya.

AGK Berharap Bulan Suci Ramadan Jadi Benteng dari Bahaya Radikalisme