<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/09/1000876797-2998464887.jpg" alt="Ilustrasi Pilkada 2024. (Hanif Nashrullah/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pilkada 2024. (Hanif Nashrullah/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD tengah menjadi perbincangan publik. Usulan tersebut disuarakan sejumlah partai politik pendukung pemerintah, diantaranya PKB, Partai Golkar, PAN, hingga Partai Gerindra. Presiden Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Andi Syafrani, menyatakan penolakan tegas terhadap wacana Pilkada melalui DPRD. Menurutnya, Pilkada langsung merupakan perwujudan nyata dari kedaulatan rakyat yang tidak boleh diabaikan. "Pilkada langsung adalah manifestasi kedaulatan rakyat yang tidak bisa digantikan begitu saja. Ini bagian dari esensi demokrasi yang dijamin dalam UUD 1945," kata Andi Syafrani dalam keterangannya, Selasa (20/1). Pernyataan tersebut disampaikan berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II LIRA yang digelar pada 16&ndash;18 Januari 2026 di Bogor, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Andi menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135 Tahun 2024 telah memberikan landasan konstitusional yang jelas terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Ia mengingatkan, putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga tidak boleh ditafsirkan ulang oleh pihak mana pun di luar koridor konstitusi.&nbsp;"Keputusan MK harus dilaksanakan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945. Tidak ada ruang untuk penafsiran ulang yang justru melemahkan kedaulatan rakyat," tegasnya. Lebih lanjut, Andi menilai berbagai alasan yang digunakan untuk menolak Pilkada langsung tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan cenderung bertentangan dengan semangat reformasi. Menurutnya, berbagai persoalan dalam Pilkada langsung seharusnya dijawab dengan perbaikan sistem, peningkatan kualitas penyelenggara, serta penguatan penegakan hukum pemilu. "Masalah utamanya bukan pada rakyat sebagai pemilih, melainkan pada sistem dan pelaksanaan pemilu yang masih perlu dibenahi," pungkasnya.

Wacana pilkada lewat DPRD mendapat penolakan tegas karena dianggap tidak sejalan dengan demokrasi rakyat dan cita-cita reformasi.

Wacana Pilkada Lewat DPRD Dinilai Tak Sejalan dengan Cita-cita Reformasi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-minta-remunerasi-kepala-daerah-ditinjau-ulang_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Kepala Daerah" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Kepala Daerah</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PDI Perjuangan menyatakan sikap tegas menolak wacana pengembalian sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Partai berlambang banteng moncong putih itu menilai, alasan menekan praktik politik uang, tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mencabut hak kedaulatan rakyat, dalam memilih pemimpinnya secara langsung. Politikus PDIP, Muhammad Syaeful Mujab, menegaskan persoalan politik uang merupakan tantangan demokrasi yang harus diselesaikan tanpa mengorbankan hak pilih rakyat. Menurutnya, solusi atas problem tersebut tidak boleh dilakukan dengan memangkas partisipasi publik. &ldquo;PDI Perjuangan yakin persoalan politik uang itu tidak harus dengan mengamputasi hak rakyat untuk memilih,&rdquo; kata Mujab di sela-sela gelaran Rakernas I PDIP 2026 di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Minggu (11/1). Mujab mengungkapkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah memberikan sinyal kuat mengenai sikap partai terhadap wacana tersebut melalui pidato pembukaan Rakernas. Megawati, kata dia, mengibaratkan kondisi demokrasi Indonesia seperti senam Poco-Poco yang bergerak maju dan mundur. &ldquo;Bu Mega sudah memberikan hint sedikit, &lsquo;Kok demokrasi kita tuh kayak senam Poco-Poco, ya?&rsquo;. Semalam saya cek di YouTube, senam Poco-Poco itu gerakannya maju, mundur, kanan, kiri. Bagi PDI Perjuangan, demokrasi itu harus maju ke depan, bukan dibuat maju-mundur,&rdquo; ungkap mantan Ketua BEM UI tersebut. Menurut Mujab, wacana evaluasi sistem Pilkada seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat demokrasi, bukan justru membawa Indonesia ke arah kemunduran. Ia menilai, keputusan yang diambil akan menjadi cermin arah demokrasi nasional ke depan. Senada dengan Mujab, politikus muda PDIP lainnya, Seno Bagaskoro, menekankan pentingnya ikatan emosional antara pemimpin dan rakyat. Ia menilai, kedekatan tersebut hanya dapat terbangun melalui mekanisme pemilihan langsung. &ldquo;Bagaimana seorang pemimpin bisa merasakan keresahan rakyatnya kalau rakyat tidak kenal siapa dia? Jika dia sadar hanya dipilih oleh segelintir orang di DPRD, bukan oleh mayoritas rakyat, maka sulit mengharapkan masalah rakyat bisa selesai,&rdquo; ujar Seno. Seno menambahkan, bagi PDIP, pemilu tidak semata-mata dimaknai sebagai ajang meraih kemenangan politik atau kursi kekuasaan. Lebih dari itu, pemilu merupakan proses menentukan bagaimana kepemimpinan dijalankan dan pemerintahan dikelola dengan amanah. &ldquo;Rakyat sudah menghadapi banyak kesulitan hidup. Masa hak untuk menyuarakan siapa pemimpin yang layak bagi mereka selama lima tahun ke depan juga mau diambil? Buat kami, itu logika yang susah dipahami akal sehat,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

PDI Perjuangan menyatakan sikap tegas menolak wacana pengembalian sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD

PDIP Tegas Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD: Demokrasi Harus Maju, Bukan Seperti Poco-Poco

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/20/ahok-free-man-1941116874.jpg" alt="Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menemui Gubernur Pramono Anung di Balai Kota, Rabu (20/8). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menemui Gubernur Pramono Anung di Balai Kota, Rabu (20/8). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua DPP PDI Perjuangan, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menegaskan ketidaksetujuannya soal wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) kembali dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurutnya, mekanisme tersebut rawan transaksional dan membuka ruang pengaturan pemenang oleh elite kekuasaan. Ahok mengaku mengetahui secara langsung praktik pengaturan hasil Pilkada lewat DPRD sejak masa lalu. Ia bercerita, elite partai bisa berkumpul dan menentukan pemenang meski di ruang publik terlihat saling berseberangan. &ldquo;Ya dulu ketua-ketua partai besar itu masih kumpulnya di rumah bapak saya. Jadi saya tahu persis dulu misalnya dari tiga partai, pemilihan bupati. Partai berkuasa itu bisa kumpulin ketua partai yang kesannya berantem di lapangan, tapi itu diatur tuh pilih siapa pilih siapa. Saya masih ingat,&rdquo; kata Ahok dalam siniar Youtube Denny Sumargo, Kamis (8/1). Ia juga menyinggung pengalaman di Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Kampar. Ia menyebut, kuatnya praktik pengaturan suara dalam pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Bahkan, instruksi memilih calon tertentu bisa dilakukan secara terang-terangan. &ldquo;Pernah kejadian di Provinsi Riau, Kampar. Nah pemilihan, tiba-tiba kok suaranya, suara sebelumnya sudah dipanggil, &lsquo;Eh, lu pilih ini ya, pilih ini ya,&rsquo; gitu, sudah diatur,&rdquo; ujarnya. Ahok menyebut praktik tersebut bukan sekadar isu, melainkan pernah menimbulkan konflik serius. Ia menuturkan, bagaimana perubahan hasil suara secara tiba-tiba memicu kemarahan partai berkuasa hingga dilakukan pelacakan terhadap anggota DPRD yang tidak patuh. &ldquo;Kan terbukti ada kasus Kapolres Riau kalau dulu, saya nggak tahu bisa dilacak deh itu orang-orang itu dulu siapa. Iya, itu di Kampar! Tiba-tiba dia dapat suaranya lebih atau apa gitu, bisa mentah kata bapak saya,&rdquo; ucap Ahok. Ia melanjutkan, reaksi keras pun terjadi setelah hasil pemilihan dianggap menyimpang dari kesepakatan elite. Anggota DPRD yang tidak mengikuti arahan disebut-sebut langsung dicari dan dimintai pertanggungjawaban. &ldquo;Jadi marah dong partai berkuasa. Dilacak tuh siapa anggota DPRD yang tidak mengikuti instruksi. Ternyata di pemilihan itu sudah dikasih Anda,&rdquo; bebernya. Pengalaman serupa, lanjut Ahok, juga ia saksikan saat awal terbentuknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kala itu, pemilihan gubernur masih dilakukan melalui DPRD dan sarat praktik transaksional. &ldquo;Nah terus waktu saya baru mulai di Bangka Belitung jadi provinsi, kan pemilihan gubernur juga kan lewat DPRD waktu itu. Itu aku bisa lihat sekali, pas reformasi juga itu sebelum dijalankan langsung,&rdquo; tutur Ahok. Ia bahkan mengaku mendengar langsung cerita soal praktik suap kepada anggota DPRD menjelang pemilihan gubernur, termasuk nominal uang yang diterima untuk menentukan pilihan. &ldquo;Orang yang tadi saya dukung menjadi anggota DPRD, tiba-tiba bisa telepon saya. Nah, pagi-pagi, &lsquo;Eh, lu tahu nggak tuh? Itu harga dua Feroza itu berapa tuh? Itu top banget deh pokoknya itu DPRD," ujar Ahok. Ahok melanjutkan cerita tersebut dengan menyebut adanya uang puluhan juta rupiah yang diterima untuk satu kali voting. Praktik itu, dinilai jelas menunjukkan bahwa Pilkada lewat DPRD sangat rentan disalahgunakan. &ldquo;&lsquo;Berapa? Emang kenapa?&rsquo; &lsquo;Baru itu 25 juta, gua baru dapat 50 juta nih dari untuk voting pemilihan gubernur gitu lho.&rsquo; Heeh, jadi langsung mau nyari rumah, mau nyari mobil,&rdquo; ungkapnya. Atas dasar pengalaman tersebut, Ahok menilai upaya mengembalikan Pilkada melalui DPRD sama saja dengan mencabut hak rakyat dan membuka kembali ruang permainan oligarki yang berkaitan erat dengan kepentingan sumber daya alam. &ldquo;Makanya ketika orang memaksakan harus kembali ke DPRD, ini pertama mengambil hak rakyat. Kalau soal sekarang jadi mahal, ada oknum oligarki," pungkasnya.

Ahok menolak Pilkada lewat DPRD yang rawan transaksional dan manipulasi elite. Ia ungkap pengalaman praktik pengaturan suara di Riau dan Bab

Ahok Tak Setuju Pilkada Lewat DPRD: Kental Transaksional hingga Pengaturan Pemenang oleh Penguasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/11/cc566cb6-042a-4308-9c4b-6535eecc256c-3400334280.jpg" alt="Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menilai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung memiliki banyak persoalan mendasar. Salah satu yang paling disorot adalah tingginya biaya politik dan potensi kecurangan yang kerap menyertai proses tersebut. Menurutnya, PKB mendukung agar Pilkada dapat diselenggarakan melalui DPRD. &ldquo;Sikap PKB soal pilkada dipilih oleh DPRD sejak saat pemerintahan Pak SBY dan bahkan sudah berhasil dijadikan UU, alasannya sederhana; biaya mahal dan penuh kecurangan, juga aparatur belum banyak yang bisa netral,&rdquo; kata Cak Imin dalam cuitan pada akun media sosial X, Jumat (2/1). Ia menegaskan, sejak awal PKB telah berpandangan bahwa pilkada tidak langsung melalui DPRD lebih rasional dalam konteks efektivitas anggaran dan stabilitas pemerintahan daerah. Ia mengungkapkan, kebijakan pilkada melalui DPRD sempat memiliki dasar hukum yang kuat sebelum akhirnya dianulir oleh kebijakan pemerintah berikutnya. &ldquo;Sayangnya kemudian dibatalkan oleh Perpu,&rdquo; ujar Cak Imin. Lebih lanjut, Cak Imin menilai hasil dari pilkada langsung juga belum sepenuhnya sesuai harapan. Ia menyebut banyak kepala daerah yang terpilih justru tidak memiliki kemandirian dan kekuatan kepemimpinan yang memadai. &ldquo;Produk pilkada langsung tidak banyak menghasilkan kepala daerah yang kuat dan mandiri,&rdquo; imbuhnya. Wacana Pilkada lewat DPRD menguat setelah pertemuan Cak Imin dengan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di kediaman Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, pada Senin (29/12). Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji membenarkan adanya pertemuan tersebut. Ia mengakui, salah satu isu yang turut dibahas adalah wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh DPRD. &ldquo;Mungkin ada masalah politik juga yang ikut terbahas. Mungkin saja (soal Pilkada). Waktunya cukup lama jadi bisa bahas apa saja,&rdquo; ungkap Sarmuji kepada wartawan, Selasa (30/12). Menurut Sarmuji, pertemuan itu berlangsung cukup lama, sehingga memungkinkan berbagai isu politik dibicarakan oleh para pimpinan partai yang hadir. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pertemuan tersebut pada dasarnya merupakan agenda silaturahmi akhir tahun antar tokoh politik nasional. &ldquo;Itu pertemuan silaturahmi akhir tahun. Namanya silaturahmi pasti banyak hal yang dibahas sebagai bahan pembicaraan,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Cak Imin nilai Pilkada langsung di Indonesia biayanya mahal dan rawan kecurangan. PKB usulkan pilkada lewat DPRD untuk kepala daerah

Cak Imin Sebut Pilkada Langsung Berbiaya Mahal, Penuh Kecurangan dan Tidak Menghasilkan Kepala Daerah Berintegritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/19/Cuplikan-layar-2023-09-19-124634-584626864.jpg" alt="Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini (Kiri) saat menjadi narasumber talkshow. (Tangkapan Layar Talkshow Bawaslu RI di Youtube)" width="100%">
<figcaption>Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini (Kiri) saat menjadi narasumber talkshow. (Tangkapan Layar Talkshow Bawaslu RI di Youtube)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menolak keras wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ia menilai, argumen efektivitas dan efisiensi yang dikemukakan elite politik tidak berdasar dan justru berpotensi menggerus hak konstitusional rakyat. Menurut Titi, alasan Pilkada dipilih DPRD demi efektivitas, efisiensi, serta agar kepala daerah bekerja baik dan bebas korupsi adalah logika yang keliru. Ia menegaskan, di luar soal hak demokrasi rakyat, pemerintah sesungguhnya memiliki banyak pilihan lain jika benar-benar ingin efisiensi. &ldquo;Padahal terlepas dulu bahwa ini soal hak demokrasi rakyat, kalau mau efektif dan efisien ada banyak cara lain yang bisa dilakukan,&rdquo; kata Titi dalam cuitan pada media sosial X, Rabu (31/12). Salah satu langkah konkret yang disinggungnya adalah perampingan struktur pemerintahan pusat. Sebab, rezim pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sangat gemuk dalam struktur kementerian dan lembaga. &ldquo;Misal Pemerintah bisa pangkas jumlah kementerian yang saat ini obesitas beserta segala personel ikutannya,&rdquo; ujar Titi. Menurutnya, biaya mempertahankan kabinet gemuk justru jauh lebih besar dibandingkan anggaran Pilkada yang hanya digelar dalam lima tahun sekali. &ldquo;Mereka jelas selama lima tahun biayanya pasti lebih besar daripada biaya untuk pilkada yang demi hak konstitusional rakyat itu,&rdquo; tegasnya. Titi juga membantah anggapan bahwa Pilkada langsung menjadi sumber utama buruknya kinerja dan maraknya korupsi kepala daerah. Ia menilai persoalan tersebut berkaitan langsung dengan peran partai politik dan penegakan hukum. &ldquo;Soal kinerja dan korupsi kepala daerah, itu kan berkaitan langsung dengan fungsi parpol dalam mengawal kinerja dan integritas para kader dan politisinya yang ada dalam jabatan-jabatan publik tersebut,&rdquo; tuturnya. Ia mempertanyakan mengapa hak pilih rakyat justru dijadikan kambing hitam atas persoalan ongkos politik mahal. &ldquo;Kok bisa disalahkan hanya pada hak pilih rakyat, serta klaim sebagai ekses dari ongkos politik mahal yang dikeluarkan oleh politisi?&rdquo; urai Titi. Lebih jauh, Titi menyoroti klaim mahalnya ongkos politik yang tidak pernah transparan. &ldquo;Padahal ongkos politik mahal yang diklaim itu, faktanya tidak pernah muncul di laporan dana kampanye, alias HANTU,&rdquo; ujarnya. Menurut Titi, akar persoalan sesungguhnya bukan pada mekanisme Pilkada langsung. Ia menilai persoalan utama terletak pada tata kelola yang sengaja dibiarkan bermasalah. &ldquo;Tapi pada kegagalan tata kelola yang memang disengaja/didesain untuk tidak efektif, tidak efisien, dan tidak bersih,&rdquo; cetus Titi. Titi menekankan, solusi yang seharusnya ditempuh adalah pembenahan partai politik, transparansi dana kampanye, independensi penyelenggara pemilu, serta penegakan hukum yang tegas. &ldquo;Problem hulunya ada di parpol dan penegakan hukum, solusinya ya dengan benahi itu. Bukan dengan jalan otoriter mematikan hak rakyat,&rdquo; imbuhnya. Meski demikian, Titi menyatakan setuju jika dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pilkada. Namun, ia menegaskan evaluasi harus diarahkan untuk penguatan demokrasi, bukan kepentingan elite penguasa untuk menjauhkan diri dari rakyat. &ldquo;Saya setuju ada evaluasi penyelenggaraan pilkada. Namun, itu untuk menguatkan kredibilitas demokrasi dan supremasi hukum, bukan malah agenda elite yang ingin terus melanggengkan pemusatan dan hegemoni kekuasaan serta menjauhkan diri dari kuasa rakyat,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Titi Anggraini, menolak keras wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD, Titi Anggraini Sebut Pemerintah Mabok Kekuasaan dan Jauhkan Diri dari Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-minta-remunerasi-kepala-daerah-ditinjau-ulang_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Kepala Daerah" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Kepala Daerah</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan penolakannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). PDIP menilai usulan tersebut merupakan langkah mundur bagi demokrasi dan berpotensi menghilangkan hak politik rakyat dalam menentukan pemimpinnya secara langsung. Politikus PDIP, Guntur Romli, menyatakan partainya tetap konsisten mendukung Pilkada langsung oleh rakyat, meski sejumlah partai politik lain menyuarakan dukungan terhadap Pilkada tidak langsung. &ldquo;Kami hormati sikap partai lain, tapi PDI Perjuangan tetap ingin pilkada langsung, tidak melalui DPRD,&rdquo; kata Guntur kepada wartawan, Rabu (31/12). Ia menegaskan, alasan efisiensi anggaran yang kerap dikemukakan untuk mendukung Pilkada lewat DPRD tidak dapat dibenarkan. Menurutnya, efisiensi tidak boleh dijadikan alasan untuk merampas hak dasar warga negara dalam berdemokrasi. &ldquo;Efisiensi tidak bisa dijadikan dalih untuk mengambil hak politik rakyat,&rdquo; tegas Guntur. Guntur justru menyoroti inkonsistensi elite dalam berbicara efisiensi. Ia menyebut struktur pemerintahan yang gemuk saat ini masih jauh dari semangat penghematan. &ldquo;Kabinet saat ini juga gemuk tidak ada efisiensi,&rdquo; ujarnya. Menurut Guntur, jika pemerintah serius ingin melakukan efisiensi, langkah pertama seharusnya diarahkan pada pengurangan fasilitas dan biaya para elite, bukan dengan mengubah mekanisme Pilkada. &ldquo;Harusnya efisiensi dimulai dari pemotongan fasilitas dan biaya elite-elite pemerintahan, bukan dengan mengkebiri hak politik rakyat,&rdquo; cetusnya. Lebih lanjut, Guntur menilai Pilkada tidak langsung melalui DPRD merupakan bentuk kemunduran demokrasi. Ia menyebut langkah tersebut sebagai putar balik arah demokrasi Indonesia ke masa sebelum Reformasi. &ldquo;Menurut saya, pilkada tidak langsung merupakan tanda kemunduran demokrasi, sekaligus putar balik demokrasi ke arah Orde Baru sebelum Reformasi,&rdquo; urainya. Guntur juga menilai wacana ini tidak tepat untuk dilempar ke ruang publik. Ia mengingatkan kondisi bangsa yang masih diliputi keprihatinan akibat berbagai bencana di sejumlah daerah. &ldquo;Apalagi saat ini masih suasana prihatin, banyak bencana,&rdquo; tuturnya. Selain itu, ia menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengatur jadwal Pilkada masih berlangsung hingga 2031. Menurutnya, wacana perubahan mekanisme Pilkada saat ini justru berpotensi melukai perasaan masyarakat. &ldquo;Pilkada kalau lihat putusan MK masih 2031, buat apa dilempar saat ini, semakin menyakiti perasaan rakyat saja,&rdquo; pungkas Guntur. &nbsp;

PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan penolakannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

PDIP Tegas Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD, Singgung Kabinet Gemuk Tak Efisien!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bamsoet-kembali-beber-alasan-perlunya-pilkada-lewat-dprd_m_202018.jpeg" alt="Ketua DPR, Bambang Soesatyo (tengah) bersama mantan Wakil Ketua KPK, Bibit Samad Rianto (dua dari kiri) di Gedung DPR, kemarin." width="100%">
<figcaption>Ketua DPR, Bambang Soesatyo (tengah) bersama mantan Wakil Ketua KPK, Bibit Samad Rianto (dua dari kiri) di Gedung DPR, kemarin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai politik berbiaya tinggi dalam praktik demokrasi di Indonesia telah menjadi salah satu pemicu korupsi di berbagai sektor. Karena itu, sistem demokrasi pemilihan langsung yang menyebabkan politik biaya tinggi perlu dikaji ulang. "Saya berpandangan, untuk menekan politik biaya tinggi, mungkin perlu dikaji lebih dalam pemilihan kepala faerah dikembalikan kepada DPRD. KPK maupun aparat hukum lain juga akan lebih mudah mengawasinya,&rdquo; ujar Bamsoet -sapaannya- saat menerima Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) di ruang kerja Pimpinan DPR RI, Jakarta, kemarin. Legislator Partai Golkar itu meyakini pilkada oleh DPRD tak akan menyalahi konstitusi. &ldquo;Selain mengurangi beban biaya politik, pemilihan kepala daerah melalui DPRD sama sekali tak bertentangan dengan prinsip demorasi yang kita anut," ulasnya. Dalam kesempatan itu Bamsoet mengapresiasi GMPK di bawah komando mantan Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto. Mantan ketua Komisi III DPR itu mengakui sosok Bibit sebagai tokoh yang punya kapabilitas dan integritas dalam memerangi korupsi. Menurut Bamsoet, pemberantasan korupsi tak cukup dengan sekadar upaya represif saja. Sebab, harus ada kesadaran kolektif bangsa yang melibatkan segenap komponen bangsa. &ldquo;Saya kira GMPK bisa melakukan berbagai kerja sama dengan DPR agar berbagai hasil penelitan yang telah dilakukan bisa disinkronkan dalam proses pembuatan RUU. Sehingga RUU yang dihasilkan bisa komprehensif dan membendung upaya korupsi," pungkas Bamsoet. Selain itu, Bamsoet juga mengharapkan pendidikan antikorupsi masuk dalam kurikulum atau mata pelajaran khusus. Tujuannya demi membentuk generasi masa depan yang antikorupsi. &ldquo;Entah itu muatan lokal ataupun kegiatan ekstrakulikuler. Sehingga generasi muda kita terdidik intelektualitasnya untuk ikut memerangi korupsi. Ini sekaligus menyiapkan generasi muda yang lebih tangguh dan lebih berintegritas," tutur Bamsoet. Bibit pun merespons pandangan Bamsoet. Mantan polisi itu menjelaskan, GMPK sudah melakukan berbagai kerja sama dengan perguruan tinggi maupun oraganisasi kemasyarakatan dan instasi swasta untuk memberikan training anti korupsi. "Ke depannya tentu akan kita tingkatkan kembali berbagai kerja sama tersebut. Di Kementerian PAN-RB, kami juga bekerja sama membuat zona integritas wilayah bebas korupsi. Begitupun di DPR RI,&rdquo; katanya. Bibit menambahkan, GMPK sejak dideklarasikan pada 25 November 2013 di Jakarta telah meneliti dan mengevaluasi permasalahan tindak pidana korupsi di setiap lapisan kehidupan masyarakat. &ldquo;Kehadiran GMPK sejak awal memang ditunjukan untuk menggugah masyarakat madani, aparatur pemerintahan dan dunia usaha memberantas korupsi sebagai gerakan moral masyarakat," pungkas Bibit.

Bamsoet Kembali Beber Alasan Perlunya Pilkada Lewat DPRD