<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/25/IMG-20241125-WA0036-3829539327.jpg" alt="Ketua DPD Partai Golkar Surabaya Arif Fathoni. (Galih Adi Prasetyo/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPD Partai Golkar Surabaya Arif Fathoni. (Galih Adi Prasetyo/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tantangan terbesar Pilkada Kota Surabaya adalah partisipasi masyarakat. Dari pemilu ke pemilu tingkat partisipasi masyarakat belum pernah menyentuh angka 55 persen. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat untuk ke TPS. Seperti DPD Partai Golkar Surabaya yang menginstruksikan kader dan pengurus partai mendorong semua lapisan masyarakat ke TPS. Ketua DPD Partai Golkar Surabaya Arif Fathoni meminta para kader untuk mengingatkan kerabat dan tetangga agar menggunakan hak pilih mereka secara bijak. "Perjuangan politik ini bukan sekadar tentang kita, tetapi tentang keberlanjutan pembangunan yang manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Mari bersama menjadi kontributor aktif dalam menciptakan kemajuan yang berkelanjutan," ujar Toni dalam pesan yang disampaikan ke semua kader dan simpatisan partai. Dia memandang perjuangan kader dan seluruh elemen partai selama masa kampanye sudah sangat keras. Mendekatkan diri ke masyarakat. Menampung aspirasi pembangunan ke depan. Dari semangat iru dia ingin hal ini menjadi teladan. Kader Golkar harus semangat dalam menjaga demokrasi yang bersih dan bermartabat. "Pesan ini saya kirimkan agar seluruh pengurus, kader, dan simpatisan Golkar menjadi instrumen positif di masyarakat. Kami ingin memastikan proses demokrasi ini berjalan baik. Keberlanjutan pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat tetap terjaga,&rdquo; ujar Wakil Ketua DPRD Surabaya itu. Toni pun menekankan bagaimana peran serta masyarakat sangat penting dalam pemilu ini. Memilih pemimpin yang tepat demi masa depan Surabaya dan Jawa Timur yang lebih baik adalah tugas bersama. &ldquo;Kami percaya bahwa masyarakat menginginkan perubahan yang membawa manfaat nyata. Dengan dukungan semua pihak, kita dapat mengantarkan pemimpin yang memiliki visi pembangunan yang berkelanjutan untuk daerah ini,&rdquo; katanya.&nbsp;

Tantangan terbesar Pilkada Kota Surabaya adalah partisipasi masyarakat. Dari pemilu ke pemilu tingkat partisipasi masyarakat selalu rendah.

Tingkatkan Partisipasi Pemilih di Pilkada Kota Surabaya, Arif Fathoni Perintahkan Kader Golkar untuk Dorong Masyarakat ke TPS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/putusan-ma-jadi-karpet-merah-napi-eks-koruptor-masuk-legislatif_m_.jpg" alt="Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai, MA melewatkan kesempatan terbaik untuk mendukung demokrasi yang bebas dari prilaku koruptif." width="100%">
<figcaption>Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai, MA melewatkan kesempatan terbaik untuk mendukung demokrasi yang bebas dari prilaku koruptif.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasangan calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota Surabaya nomor urut 02 Machfud Arifin-Mujiaman resmi mendaftarkan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada Kota Surabaya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui tim kuasa hukumnya, Machfud Arifin-Mujiaman meminta MK untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor: 1419/PL.02.6-Kpt/3578/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitunan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020.  Tim kuasa hukum Machfud Arifin-Mujiaman Donal Fariz meminta MK mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 01 Eri Cahyadi–Armudji sebagai Pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya. Dia menduga, terdapat fakta kecurangan secara terstuktur, sistematis dan masif.  "Permohonan juga menguraikan sejumlah indikasi mobilisasi birokrasi dan anggaran baik dari pemerintah kota maupun pemerintah pusat untuk memenangkan pasangan Nomor Urut 1. Karut-marut Pilkada Kota Surabaya semakin diperparah dengan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi secara kasat mata," kata Donal kepada JawaPos.com, Senin (21/12).  Menurutnya, perjuangan di MK tidak sekedar menang atau kalah dalam pemilihan kepala daerah. "Langkah ke MK juga tidak bisa dilepaskan dari bagian upaya pembelajaran politik dan demokrasi secara luas. Konstestasi demokrasi semestinya menjunjung aspek kesetaraan dan keadilan (equal and fairness) antara pasangan calon. Tanpa itu semua, Pilkada yang demokratis hanyalah akan menjadi ilusi dalam negara demokrasi," cetus Donal.  Donal menyampaikan, pasangan Machfud Arifin-Mujiaman menyadari MK semakin berjalan menuju peradilan yang maju dan semakin menjunjung keadilan substansial dalam setiap perkara yang diperiksa dan diputus. Tidak terkecuali dalam perkara PHPU.  "MK enggan menyandera kakinya menjadi hanya sekedar Mahkamah Kalkulator dalam setiap perkara pemilihan. Karena banyak kasus dan pengalaman empirik menunjukkan adanya pelanggaran massif dalam pemilihan kepala daerah tidak dapat diproses akibat syarat formil ambang batas," tandas mantan peneliti ICW ini.  Untuk diketahui, Pilkada Surabaya diikuti dua pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya. Pasangan nomor urut 01 Eri Cahyadi-Armuji diusung PDI Perjuangan dan didukung Partai Solidaritas Indonesia (PSI).  Sementara itu, pasangan nomor urut 02 Machfud Arifin-Mujiaman yang diusung delapan partai koalisi yakni PKS, PPP, PKB, Golkar, Nasdem, Demokrat, PAN dan Gerindra.  Berdasarkan hasil real count KPU paslon nomor urut 01 Eri Cahyadi dan Armuji unggul 57,5 persen. Eri-Armuji unggul atas paslon nomor urut 02, Machfud Arifin dan Mujiaman yang meraih suara sebanyak 42,5 persen.  Dilansir dari situs pilkada2020.kpu.go.id hingga Kamis (10/12), Machfud Arifin dan Mujiaman hanya unggul di tiga kecamatan. Yakni Asem Rowo, Semampir dan Pabean Cantikan. Sebanyak 42,5 persen suara (150.576 suara).  Sementara itu, 57,5 persen yang dicapai pasangan calon Eri Cahyadi dan Armuji berasal dari 203.324 suara. Paslon yang diusung PDIP dan diusung PSI itu menang di 28 kecamatan.

MK Diminta Diskualifikasi Pasangan Eri Cahyadi–Armudji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Eri-Cahyadi-Risma-dan-Armuji.jpg" alt="TEREKOMENDASI: Pasangan calon wali kota Surabaya Eri Cahyadi-Armuji bersama Wali Kota Tri Rismaharini setelah mendapatkan rekomendasi sebagai calon wali kota dan calon wakil wali kota Surabaya dari PDIP di Taman Harmoni, Rabu (2/9). (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TEREKOMENDASI: Pasangan calon wali kota Surabaya Eri Cahyadi-Armuji bersama Wali Kota Tri Rismaharini setelah mendapatkan rekomendasi sebagai calon wali kota dan calon wakil wali kota Surabaya dari PDIP di Taman Harmoni, Rabu (2/9). (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Armuji akan menambah jumlah kuota pekerja bagi warga ber-KTP Surabaya jika nanti terpilih di Pilkada Surabaya 2020.  Bacawawali Surabaya Armuji di Surabaya, Selasa, mengatakan bahwa program pembangunan yang sudah berjalan baik dalam 10 tahun terakhir di bawah kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini harus bisa berlanjut. "Salah satunya menambah jumlah kuota pekerja bagi warga ber-KTP Surabaya," katanya, seperti dilansir dari Antara.  Menurut dia, pengusaha-pengusaha yang masuk Surabaya paling tidak mereka akan merekrut 75 persen warga Surabaya. "Ini yang nantinya saya tekankan kepada para pengusaha di Surabaya," ujarnya, seperti dikutip dari Antara.  Pernyataan ini sering disampaikan Eri dan Armuji dalam setiap pertemuan dengan warga.Armuji menyampaikan hal itu saat bertemu perkumpulan perias se-Kota Surabaya beberapa hari lalu.  Untuk mewujudkan hal itu, menurut Armuji, butuh dukungan dari berbagai masyarakat agar Eri-Armuji bisa menang di Pilkada Surabaya.  Tidak hanya itu, mantan Ketua DPRD Kota Surabaya ini berjanji akan menyejahterahkan para kader ibu pemantau jentik (bumantik).  Armuji mengatakan bahwa bumantik dan kader lingkungan lainnya yang merupakan elemen pendukung suksesnya program pemerintah seharusnya diperhatikan.  Bahkan, Armudji mengatakan bahwa sejak menjadi Ketua DPRD Surabaya periode 2014—2019, anggaran uang transportasi bagi bumantik sudah dinaikkan dua kali lipat. "Pada waktu saya jadi Ketua DPRD Kota Surabaya, uang transportasi bumantik sudah saya naikkan dua kali lipat. Intensitasnya kunjungannya itu empat kali, dahulu satu kali," katanya.  Armudji juga menyampaikan terima kasih atas banyaknya dukungan untuk Eri-Armuji untuk melanjutkan kebaikan yang sudah dilakukan Wali Kota Risma yang sampai saat ini terus mengalir. "Mereka dengan sukarela dan mereka antusias karena mereka juga banyak pendukungnya Bu Risma," katanya. (*)

Eri-Armuji Tambah Jumlah Kuota Pekerja bagi Warga Ber-KTP Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Sekjen-PDIP-Hasto-Kristiyanto-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat menggelar jumpa pers di Kantor DPP PDIP di Jakarta, Rabu (11/12/2019). Rakernas I sekaligus peringatan HUT partai ke 47 pada 10-12 Januari 2020 di Jakarta ini mengangkat tema" width="100%">
<figcaption>Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat menggelar jumpa pers di Kantor DPP PDIP di Jakarta, Rabu (11/12/2019). Rakernas I sekaligus peringatan HUT partai ke 47 pada 10-12 Januari 2020 di Jakarta ini mengangkat tema</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belum mengumumkan pasangan calon kepala daerah untuk pemilihan wali (pilwali) kota Surabaya. Alasannya masih menunggu momentum yang tepat.  "Politik itu melihat momentum, ada kalkulasi, ada juga kontemplasi. Jadi politik itu menyatukan alam pikir dan alam rasa. ‎Kami diajarkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri untuk dapat melihat momentum itu," ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam konfrensi pers secara virtual di Jakarta, Selasa (11/8).  Namun demikian, Hasto mengatakan untuk pilkada kota Surabaya, nantinya akan diumumkan dengan Pilkada Bali. Namun sekali lagi pengumumanya masih menunggu momentum yang tepat.  "Sehingga Kota Surabaya itu akan kita umumkan pada gelombang keempat bersama dengan Provinsi Bali, kabupaten kota yang ada di Bali dan juga dengan para calon gubernur dan calon wakil gubernur secara serentak," katanya. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/11/08/2020/inilah-daftar-75-paslon-yang-diusung-pdip-di-pilkada-serentak-2020/">Inilah Daftar 75 Paslon yang Diusung PDIP di Pilkada Serentak 2020</a></li> </ul> Hasto mengatakan, dalam setiap politik dibutuhkan kalkulasi dan strategi yang matang. Saat ini itulah yang dilakukan oleh PDIP dalam Pilwali di Kota Surabaya.  "Dengan demikian ini persoalan strategi dan kalkulasi politik dan momentum politik. Partai terus mempersiapkan kader-kader untuk menjadi pemimpin," katanya.  Hasto tidak menutup kemungkinan koalisi dukungan politik ke depan untuk Pilwali Surabaya akan berubah dalam pengusungan calon wali kota tersebut. Sehingga dirinya tidak ingin terburu-buru dalam mengumumkan Pilwali Kota Surabaya. Karena dibutuhkan strategi dan kalkulasi yang matang.  "Karena itulah akan terjadi perubahan peta politik terkait dukungan pasangan calon," ungkapnya.‎  Hasto mengatakan PDIP akan menjaga basis-basis PDIP di Surabaya dengan kekompakan dan soliditas. Karena sudah 20 tahun PDIP menempatkan kadernya menjadi wali kota seperti Bambang Dwi Hartono dan Tri Rismaharini.  ‎"Kami percaya kota Surabaya merupakan basis dari PDIP basis tersebut dijaga dengan sebaik-baiknya dengan penuh kekompakan penuh soliditas," ungkapnya.  Diketahui, DPC PDIP Kota Surabaya sudah mengakukan rekomendasi enam nama calon kepala daerah ke DPP PDIP Pusat. Mereka adalah ‎Wakil Wali Kota Wishnu Sakti Buana, pengurus DPC Surabaya Dyah Katarina, kemudian Armuji, Anugrah Ariyadi, Ony Setiawan, dan Eddy Tarmidi.  Sementara bakal calon wali kota Surabaya Machfud Arifin sudah mengantongi delapan rekomendasi dari partai politik. Diantaranya adalah PKB, PKS, PPP, Partai Nasdem, Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN dan Gerindra.  Hanya tinggal PDIP dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang belum menentukan sikapnya di Pilwali Kota Surabaya ini.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=6l3ne-DM0_s  https://www.youtube.com/watch?v=MlLlFBcsqBM  https://www.youtube.com/watch?v=NuSZjiXAg8U  &nbsp;

PDIP Tunggu Momentum Tepat Umumkan Paslon Pilwali Kota Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Pilkada-2020.jpg" alt="Pilkada 2020" width="100%">
<figcaption>Pilkada 2020</figcaption>
</figure>JawaPos.com–DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Surabaya, Jawa Timur, mengaku tetap optimistis mengusung bakal calon wali kota (Bacawali) Surabaya hasil konvensi sendiri. Meskipun, beberapa parpol telah mendeklarasikan diri mendukung seorang bacawali.  Ketua DPD PSI Surabaya Josiah Michael seperti dilansir dari Antara pada Senin (30/3) mengatakan, saat ini PSI mengantongi lima nama peserta hasil konvensi pertama yaitu Budi Santoso, Dwi Astutik, Firman Syah Ali, Sally Azaria, dan Zahrul Azhar Asumata. Mereka selanjutnya akan mengikuti tahap konvensi lain dalam sesi debat terbuka.  Sedangkan yang hasil konversi kedua, lanjut dia, terdapat tiga nama bacawali Surabaya yakni Andy Budiman, Usman Hakim, dan Rizky Anugerah Pratama. Ketiga nama tersebut baru saja menyelesaikan tahap wawancara. PSI hanya mendukung calon yang sudah mengikuti proses konvensi yang digelar PSI Surabaya.  ”Jadi yang akan direkomendasikan adalah yang bersedia mengikuti mekanisme partai yaitu seleksi terbuka dan transparan, tidak hanya melalui lobi politik yang elitis,” kata Josiah.  Awalnya, menurut dia, acara debat terbuka untuk para calon dari konvensi PSI ini akan diadakan pada 8 April 2020. Namun, karena wabah virus korona, kemungkinan jadwal tersebut akan mundur. ”Konvensi (debat terbuka) mungkin akan kami tunda sementara, kami fokus kegiatan sosial penanganan Covid-19,” ujar Josiah.  Seperti diketahui, DPD PSI Surabaya mengadakan acara sosial dalam menghadapi Covid-19 yaitu dengan mengadakan penyemprotan disinfektan dari rumah ke rumah warga maupun sarana sosial, pembagian masker, dan pembagian makanan ke tenaga medis serta masyarakat.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Ih32bn8a9tk  https://www.youtube.com/watch?v=rrs_qit19fE  https://www.youtube.com/watch?v=uR_5CM0imGE

PSI Tetap Optimistis Usung Bacawali Surabaya Hasil Konvensi Sendiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/survei-pilgub-2018-digelar-ternyata-masyarakat-riau-lebih-milih_m_147648.jpeg" alt="ilustrasi pilkada" width="100%">
<figcaption>ilustrasi pilkada</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menyatakan, jadwal pemungutan suara Pilkada Surabaya tidak mengalami perubahan. Yakni, tetap 23 September 2020, meski ada sejumlah tahap pilkada yang ditunda sebagai dampak mewabahnya Covid-19.  Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Surabaya Soeprayitno seperti dilansir dari Antara pada Minggu (22/3) menyatakan, menilik dua surat KPU RI, pilkada kemungkinan tetap dilaksanakan pada 23 September 2020. Adapun dua surat yang dimaksud adalah Surat Keputusan KPU RI Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/lII/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, dan Surat Edaran KPU RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/lII/2020.  Menurut Soeprayitno, KPU Surabaya tetap mengacu pada Surat Keputusan KPU 179/PL.02-Kpt/01/KPU/lII/2020 khususnya pada diktum kedua nomor 1 sampai 4 meliputi penundaan pelantikan panitia pemungutan suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP), dan pemutakhiran serta penyusunan daftar pemilih.  ”Terkait pelantikan PPS (Panitia Pemungutan Suara) yang mestinya dijadwalkan pada Minggu (22/3), ditunda tanpa batas waktu. Dengan langkah memberikan SK PPS melalui PPK (panitia pemilihan kecamatan)” kata Soeprayitno.  Selain itu, lanjut Soeprayitno, KPU Surabaya juga mengacu Surat Edaran KPU 8/2020 khususnya untuk poin 1 sampai 7 meliputi menunda pelaksanaan pelantikan PPS, menunda pelaksanaan verifikasi syarat dukungan calon perseorangan yang belum dilaksanakan, menunda pembentukan petugas PPDP, serta menunda pelaksanaan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Selain itu, menindaklanjuti Keputusan KPU 179/PL.02-Kpt/01/KPU/lII/2020 dengan menerbitkan keputusan penetapan penundaan, setelah didahului koordinasi dengan Bawaslu setempat dan pihak-pihak terkait, melaporkan pelaksanaan keputusan penundaan tersebut kepada KPU RI dan KPU kabupaten/kota melaporkan melalui KPU provinsi atas pelaksanaan keputusan penundaan tersebut kepada KPU RI.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=uZBE2cZeHPo  https://www.youtube.com/watch?v=sxK_VBoQ6XI  https://www.youtube.com/watch?v=PaqEU2bPHdQ

Jadwal Pemungutan Suara Pilkada Surabaya Tetap 23 September 2020