<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Ilustrasi-Pilkada-Koko.jpg" alt="ILUSTRASI Pilkada Serentak 2020, (Kokoh Praba Wardani/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Pilkada Serentak 2020, (Kokoh Praba Wardani/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pilkada Kota Padang 2024 diperkirakan bakal berlangsung kompetitif. Pasalnya ada potensi diikuti oleh tiga pasangan calon. Ketiganya merupakan calon petahana, mantan jubir capres Anies-Muhaimin (Amin) dan ketua DPW Nasdem Sumbar. Analisis politik Arifki Chaniago menilai Pilkada Kota Padang sangat kompetitif. Selama ini Kota Padang atau Sumbar dianggap sebagai basis dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Nah, sementara calon petahana berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN). Begitu juga penantang lainnya adalah Ketua DPW Partai Nasdem Sumbar Fadly Amran. Pada Pemilu 2024 Nasdem mengalami kenaikan suara signifikan di Kota Padang. "Selama ini Padang diidentik dengan basis PKS. Namun posisinya saat ini, Hendri Septa adalah calon petahana dan wakilnya dari Gerindra," ujar Arifki Chaniago saat dihubungi JawaPos.com pada Jumat (2/8). Adapun ketiga pasangan calon wali kota-wakil wali kota Padang, yaitu Hendri Septa-Hidayat, Muhammad Iqbal-Amasrul, Fadly Amran-Maigus Nasir. Untuk Hendri Septa-Hidayat merupakan bakal pasangan calon yang diusung oleh PAN dan Gerindra. Fadly Amran-Maigus Nasir diusung oleh Nasdem dan Golkar. Muhammad Iqbal-Amasrul diusung PKS-Demokrat. Meski secara ketokohan ketiga pasangan calon itu dinilai bagus di tengah masyarakat Kota Padang, menurut Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia itu, ketiga paslon Wali Kota Padang belum "menjual" narasi yang menonjol selain kepemilikan modal politik. "Isu dan gagasan tentang Padang belum bunyi dan pertarungan ke depan di ranah itu," ungkap Arifki. Adapun DPRD Kota Padang memiliki 45 kursi. Untuk periode 2024-2029, rincian parpol yang memperoleh kursi DPRD Kota Padang sebagai berikut, Partai Nasdem memiliki 7 kursi, PKS (7), Gerindra sebanyak (7), Partai Golkar (5), PAN (5), PKB (4), Demokrat (4), PDIP (3), PPP (2), dan Partai Ummat (1). Syarat minimal kursi dukungan untuk bakal paslon 20 persen atau 9 kursi DPRD Kota Padang. Lebih jauh Arifki mengatakan, Muhammad Iqbal yang diusung PKS bukanlah tokoh sembarangan. Ketika Pilpres 2024 dia merupakan juru bicara (jubir) capres Amin. Sosoknya sering tampil di media arus utama dan media sosial. Di Pilkada ini dia menggandeng mantan Sekda Kota Padang. Secara kekuatan peta birokrasi dan kemasyarakatan Amasrul dianggap menguasai Kota Padang. Paslon petahana, Hendri Septa seorang politikus PAN menggandeng wakil dari Gerindra yaitu Hidayat. Selama ini Hidayat adalah anggota DPRD Sumbar. Banyak berbuat untuk Kota Padang karena dapil Kota Padang. Begitu juga dengan Fadly Amran - Maigus Nasir. Fadly merupakan Wali Kota Padang Panjang periode 2018-2023. Maigus Nasir seorang tokoh dari Kota Padang cukup banyak berbuat di daerah itu. Terakhir dia merupakan anggota DPRD Sumbar periode 2019-2024.

Pilkada Kota Padang 2024 diperkirakan bakal berlangsung kompetitif. Pasalnya ada potensi diikuti oleh tiga pasangan calon.

Pilkada Kota Padang, Calon Petahana Hadapi Mantan Jubir Amin dan Jagoan Nasdem

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/image-3-2.png" alt="Ilustrasi pilkada serentak Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pilkada serentak Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejauh ini baru dua pasangan bakal calon yang sudah resmi mendapat tiket rekomendasi kontestasi Pilkada Kota Padang. Kedua&nbsp;itu adalah Muhammad Iqbal-Amasrul dan Hendri Septa-Hidayat. Untuk pasangan Muhammad Iqbal-Amasrul baru saja mendapat surat keputusan (SK) dari Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu di di Ancol Jakarta, Kamis (25/7). Muhammad Iqbal merupakan juru bicara pasangan calon presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024 lalu. "Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mengusung Jubir AMIN, Muhammad Iqbal berpasangan dengan mantan Sekdako Padang Amasrul di Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Padang 2024," ungkap Sekretaris DPD PKS Padang Jafar sebagaimana dilansir Padang Ekspres (Jawa Pos Group), Kamis (25/7). Di Pilkada Kota Padang, PKS menggandeng Partai Demokrat. Partai berlambang bintang mercy itu merekomendasikan Amasrul yang merupakan saat ini politikus Partai Demokrat di Kota Padang dan juga mantan Sekda Kota Padang. "DPD PKS Padang menyambut gembira dengan telah keluarnya SK bagi keduanya. Saat ini, kita memang butuh sosok pemimpin Kota Padang yang ideal," kata Jafar yang juga anggota DPRD Kota Padang itu. PKS minta support masyarakat untuk mendukung keduanya. Dan sesuai instruksi Presiden PKS, semua kader hingga ke tingkat paling bawah akan berjuang keras memenangkan Iqbal Amasrul. Sebelumnya sudah muncul ke publik beberapa pasang bakal calon wali kota-wakil wali kota Padang. Selain Muhammad Iqbal-Amasrul, Hendri Septa-Hidayat dan Fadly Amran-Maigus Nasir. Untuk Hendri Septa-Hidayat merupakan bakal pasangan calon yang diusung oleh PAN dan Gerindra. Sementara untuk Fadly Amran-Maigus Nasir baru diusung Nasdem. Dengan Nasdem saja pasangan belum bisa dipastikan mendaftar ke KPU. Perlu tambahan kursi DPRD lagi. Adapun DPRD Kota Padang memiliki 45 kursi. Untuk periode 2024-2029, rincian parpol yang memperoleh kursi DPRD Kota Padang sebagai berikut, Partai Nasdem memiliki 7 kursi, PKS (7), Gerindra sebanyak (7), Partai Golkar (5), PAN (5), PKB (4), Demokrat (4), PDIP (3), PPP (2), dan Partai Ummat (1). Syarat minimal kursi dukungan untuk bakal paslon 20 persen atau 9 kursi DPRD Kota Padang. Sementara peta kekuatan parpol pengusung ketiga bakal paslon, untuk Muhammad Iqbal-Amasrul diusung PKS dan Demokrat dengan total 11 kursi. Hendri Septa-Hidayat diusung oleh PAN dan Gerindra dengan total suara 12 kursi. Sedangkan Fadly Amran-Maigus Nasir baru diusung Nasdem atau 7 kursi. Sementara itu, analisis politik Arifki Chaniago menilai Pilkada Kota Padang bakal menarik karena berpotensi diikuti tiga pasangan calon. Meskipun begitu baru saat ini baru Muhammad Iqbal-Amasrul dan Hendri Septa-Hidayat yang percaya diri untuk menghadapi Pilkada Kota Padang. Jumlah kursi parpol pendukungnya sudah memenuhi syarat. Fadly Amran-Maigus Nasir masih berpeluang mendapat kursi dukungan dari parpol lain. Sebab, ada beberapa parpol yang belum menyatakan sikap untuk mengusung calon mana. Seperti Partai Golkar, PKB, PDIP, PPP, dan Partai Ummat. "Negosiasi partai bakal terjadi. Pilihannya, apakah dua pasangan lain bakal merangkul partai lain agar Fadly tidak maju, atau Fadly mampu melobi partai lain jika bisa berlayar," ungkap Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia itu kepada JawaPos.com, Kamis (25/7). "Ini soal kunci mengunci saja. Fadly yang mengunci partai lain dengan biaya mahal atau partai lain pergi berlayar ke dua pasangan lain," tandasnya.

Sejauh ini baru dua pasangan bakal calon yang sudah resmi mendapat tiket rekomendasi kontestasi Pilkada Kota Padang 2024.

PKS-Demokrat Koalisi, Pilkada Kota Padang Berpotensi Diikuti 3 Paslon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/image-3-2.png" alt="Ilustrasi pilkada serentak Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pilkada serentak Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pilkada Kota Padang mulai menghangat. Dua pasangan bakal calon sudah "dideklarasikan" oleh partai politik (parpol) pengusung. Mereka terdiri atas mantan legislatif dan calon petahana. Kedua bakal pasangan calon itu adalah Hendri Septa-Hidayat dan Fadly Amran-Maigus Nasir. Pasangan Hendri Septa-Hidayat dapat dikatakan calon petahana, karena Hendri Septa adalah Wali Kota Padang 2018-2023. Sedangkan Hidayat adalah anggota DPRD Sumbar periode 2019-2024 dari Partai Gerindra. Pasangan ini diusung oleh PAN dan Partai Gerindra. Secara peroleh kursi di DPRD Kota Padang 2024-2029, pasangan ini sudah memenuhi syarat. Gerindra memiliki 7 kursi dan PAN punya 5 kursi. Pasangan petahana ini akan dihadapi oleh pasangan yang tidak asing bagi masyarakat Kota Padang, yaitu Fadly Amran-Maigus Nasir. Fadly Amran adalah wali kota Padang Panjang periode 2018-2023. Selain itu, Fadly Amran saat ini menjabat sebagai Ketua DPW Partai Nasdem Sumbar. Sementara pendampingnya Maigus Nasir, anggota DPRD Sumbar 2019-2024 dari PAN. Pada Pemilu 2024, Maigus Nasir tidak terpilih lagi. Maigus Nasir lebih dikenal sebagai tokoh agama dan syarat dengan pengalamannya di organisasi sosial dan masyarakat. Pernah juga menjadi Ketua Bazda Kota Padang dan sejumlah aktivitas lainnya. Pengamat politik Arifki Chaniago menilai, Pilkada Kota Padang kurang menarik karena ada dua pasangan yang muncul. Selama ini para politikus di Kota Padang yang disibukkan dengan simulasi kandidat. Bukan mengedepankan gagasan dan ide-ide para calon. "Kurang menarik kalau Pilkada Padang hanya dua pasang saja. Pertarungan lebih kepada sentimen, suka dan tidak suka. Tetapi kalau ada tiga pasang misalnya, mau tidak mau para paslon bakal berusaha membangun ide-ide besar," ujar Arifki Chaniago saat dihubungi JawaPos.com pada Senin (8/7). Menurut Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia itu, dalam Pilkada Kota Padang ini, para kandidat harus mempunyai agenda dan strategi yang jelas dan terukur, akan dibawa kemana Kota Padang ini ke depannya. Kota Padang adalah ibu kota provinsi Sumbar. Padang sejatinya harus jelas dibawa identitasnya. Apakah mau dijadikan sebagai kota pendidikan atau menjadi kota modern yang membawa dampak ekonomi yang besar. "Hingga kni pendekatan para calon belum ada yang mengarah ke sana. Sehingga, Pilkada Padang secara narasi dan ide-ide para calon belum tidak menarik untuk disimak," ungkapnya. Sementara itu, dikutip dari Padang Ekspres, Fadly Amran dan Maigus Nasir melakukan pertemuan di kediaman Fadly Amran pada Minggu (7/7). Keduanya terlibat diskusi tentang masa depan Kota Padang. Fadly Amran mengatakan, Maigus Nasir merupakan sosok yang tepat sebagai calon wakil wali kota untuk menuntaskan kompleksitas masalah di Kota Padang. "Buya Maigus adalah seorang tokoh agama yang disegani, bersahaja, dan sudah menjadi panutan masyarakat Kota Padang," ungkap Fadly seperti dilansir Padang Ekspres. Sementara itu, Maigus Nasir menyatakan kesiapannya untuk membantu Fadly Amran sebagai wakil wali kota jika terpilih. "Saya sangat memahami posisi wakil wali kota dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang diatur oleh undang-undang. Insya Allah, saya siap mendukung penuh apa yang menjadi kebijakan wali kota," tegasnya. Sebelumnya, sebagaimana yang dilansir Padang Ekspres, Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar Andre Rosiade mengatakan, Pilkada lebih mengutamakan sosok. Partai Gerindra mengusung pasangan Hendri Septa-Hidayat. Pasangan itu diklaim sangat dikenal oleh masyarakat Kota Padang. Hendri Septa pernah menjadi Wali Kota Padang, Wakil Wali Kota Padang, dan Anggota DPRD Padang. Dia dianggap sangat memahami masalah kota dan bisa mencarikan solusinya. Hidayat, kata Andre, adalah kader Gerindra yang sudah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumbar dari daerah pemilihan (Dapil) Sumbar 1, yaitu Kota Padang. "Hidayat memiliki banyak dukungan dari masyarakat dan telah 10 tahun mengabdikan diri sebagai wakilnya warga Padang di DPRD Sumbar. Sangat paham seluk beluk masalah kota dan apa yang harus diperbuat,&rdquo; kata Andre.

Pilkada Kota Padang mulai menghangat. Dua pasangan bakal calon sudah "dideklarasikan" oleh partai politik (parpol) pengusung.

Pilkada Kota Padang Kurang Seksi, "Jualan" Kandidat Belum Menarik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/3-orang-berulah-1-tps-di-pilkada-kota-padang-gelar-psu_m_224320.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pencoblosan ulang dilakukan di TPS 10, Kelurahan Kampung Jua, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Minggu (1/7). TPS dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) 447 orang itu terpaksa menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada Kota Padang. Pasalnya, ditemukan tiga pemilih yang menggunakan hak suaranya, namun tidak terdaftar sebagai DPT. "Ya, makanya kami ajukan PSU. Agar tidak menimbulkan masalah baru dikemudian hari," terang Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Padang, Dorri Putra. Ketua KPU Padang, Sawati mengatakan, proses pencoblosan ulang telah berjalan dengan lancar. Pencoblosan mulai dilakukan pukul 07.00 Wib hingga pukul 13.00 Wib. Kemudian, juga dilakukan penghitungan suara di TPS. "Sama saja dengan pemilihan hari H Pilkada. Bedanya, pencoblosannya di ulang," kata Sawati. Dari hasil proses pemilihan ulang itu didapati hanya 210 warga dari 447 DPT yang menggunakan hak suaranya. Dari jumlah tersebut, pasangan nomor urut 1 (Emzalmi-Desri) hanya mendapat 14 suara. Sedangkan pasangan nomor urut 2 (Mahyeldi-Hendri) mendulang 196 suara. Sebelumnya, hasil hitung cepat KPU Padang, pasangan nomor urut 2 (Mahyeldi-Hendri Septa) unggul telak dengan capaian 212.299 suara atau 62,9 persen. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dibanding pesaingnya pasangan nomor urut 1 (Emzalmi-Desri) yang hanya meraup suara sebanyak 125.211 pemilih atau 37,1 persen. Dari hitung cepat itu, jumlah suara sah di Pilkada Padang yang tersebar di 1.600 tempat TPS mencapai 337.545 suara dan tidak sah sebanya 3.522 suara. Di sisi lain, terkait berapa persen pengaruh suara dari TPS 10 yang melakukan PSU itu, M Sawati tidak bisa memperkirakan pasti. Namun, menurutnya, karena pemilih di sana hanya ratusan, diyakini tidak akan berpengaruh banyak. "Kita lihat saja nanti hasil akhirnya," terangnya.

3 Orang Berulah, 1 TPS di Pilkada Kota Padang Gelar PSU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pasangan-indpenden-gugur-pilkada-kota-padang-dikuti-dua-paslon_m_188279.jpeg" alt="Ketua KPU kota Padang Muhammad Sawati memimpin sidang pleno terbuka penetapan calon walikota dan wakil walikota peserta Pilkada serentak 2018, Senin (12/2)." width="100%">
<figcaption>Ketua KPU kota Padang Muhammad Sawati memimpin sidang pleno terbuka penetapan calon walikota dan wakil walikota peserta Pilkada serentak 2018, Senin (12/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang menyatakan, pasangan Syamsuar Syam-Misliza tidak memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) periode 2018-2023. Keputusan terhadap pasangan independen ini dinyatakan KPU dalam sidang pleno terbuka penetapan Pasangan calon (Paslon) yang digelar di Kantor KPU Padang, Senin (12/2). Ketua KPU Kota Padang Muhammad Sawati mengungkapkan, pasangan jalur independen itu dinyatakan tidak memenuhi syarat karena jumlah dukungan dan penyebaran KTP yang mereka kumpulkan tidak memenuhi syarat minimal. Syamsuar-Misliza hanya mampu memberikan dukungan sebanyak 26.586 KTP yang tersebar di 10 Kecamatan se-Kota Padang. Sedikitnya, kekurangan dukungan Bapaslon ini mencapai 14.530 KTP. "KPU Kota Padang telah memberikan kesempatan untuk melengkapi jumlah dukungan minimal tujuh hari sebelum ditetapkan. Tapi, Bapaslon perseorangan ini tak dapat memenuhinya," terang Sawati, Senin (12/2). Sementara itu, pasangan Emzalmi-Desri dan Mahyeldi-Hendri dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU Kota Padang. "Bapaslon Emzalmi-Desri dan Mahyeldi-Hendri memenuhi syarat pencalonan melalui jalur partai politik dan memenuhi persyaratan lainnya. Sehingga, sah menjadi calon peserta Pilkada Padang 2018," ujar Sawati. Lebih lanjut Sawati mengungkapkan, usai penetapan calon, KPU Padang akan melakukan pengundian nomor urut Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang untuk lima tahun mendatang. Pengundian itu akan dilaksanakan pada hari Selasa (13/2) di Aula Hotel Pangeran Beach Padang. Dari pantauan JawaPos.com, pasangan Emzalmi-Desri terlihat menghadiri sidang pleno terbuka penetapan calon yang digelar KPU Padang. Sedangkan pasangan Mahyeldi-Hendri, hanya dihadiri oleh Calon Wakil Wali Kota Hendri Septa. Hendri datang 15 menit setelah acara dimulai. Pada kesempatan itu, aula Kantor KPU Kota Padang yang dijadikan sebagai tempat pleno terlihat dipadati oleh simpatisan paslon dan undangan lainnya.

Pasangan Indpenden Gugur, Pilkada Kota Padang Dikuti Dua Paslon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/drama-di-detik-detik-akhir-tahap-pendaftaran-pilkada-2_m_181162.jpeg" alt="KURANG LHK-Pasangan Syamsuar Syam-Misliza saat mendaftarkan diri ke KPU, Rabu malam" width="100%">
<figcaption>KURANG LHK-Pasangan Syamsuar Syam-Misliza saat mendaftarkan diri ke KPU, Rabu malam</figcaption>
</figure> Pasangan Syamsuar Syam-Misliza mendaftar jelang tengah malam pada hari terakhir agar dianggap "orang berani". Tapi, berkasnya ternyata ditolak. Senasib dengan duet Sabirin Sanyong-Tajuddin Tuwo di Tarakan yang kandas karena terlambat enam menit. ARZIL - ALMURFI SOFYAN, Padang KHAIRUDIN ELANG GEO, Tarakan --- BUKAN tanpa alasan Syamsuar Syam memilih datang ke KPU Kota Padang jelang tengah malam. Satu jam sebelum pendaftaran calon wali kota (cawali) dan calon wakil wali kota (cawawali) ditutup pada Rabu lalu (10/1). Mantan komandan Kodim 0101 Aceh Pidie (1999-2002) itu ingin disebut sebagai urang bagak (orang berani). "Sebab, yang namanya urang bagak itu datangnya malam hari. Kalau datang siang hari, apalagi membawa teman segala, sama seperti orang penakut," kelakarnya yang disambut tawa personel KPU dan kru media di ibu kota Sumatera Barat tersebut. Kehadiran Syamsuar menarik perhatian karena dia hendak mendaftar sebagai cawali Padang berpasangan dengan istrinya sendiri, Misliza. Lebih "istimewa" lagi karena istri keduanya, Yuli Farida, juga turut mengantar. Benar-benar urang bagak! Seperti ditulis Padang Ekspres, mereka mencalonkan diri lewat jalur perseorangan. Untuk maju lewat jalur itu di Kota Padang, calon harus mengumpulkan 41 ribu fotokopi KTP sebagai syarat dukungan. Dan, Syamsuar mengaku hanya menghabiskan tak sampai Rp 5 juta untuk bisa memenuhi syarat tersebut "Tujuan saya maju, salah satunya, adalah untuk memberikan pendidikan politik kepada warga Kota Padang bahwa untuk maju sebagai bakal calon tak perlu menghambur-hamburkan uang," katanya. Tapi, orang berani ternyata tak selalu berarti orang beruntung. Setelah menerima berkas pendaftaran dan memeriksanya hingga Kamis dini hari (11/1), KPU Kota Padang menyatakan berkas pasangan suami istri itu tidak lengkap. "Kami (KPU) menilai persyaratan bapaslon tidak lengkap. Pasangan ini tidak membawa surat keterangan laporan harta kekayaan (LHK) dari KPK," ungkap anggota KPU Kota Padang Mahyudin. Menurut dia, terjadi kekeliruan formulir LHK dan KPK meminta agar Syamsuar mengisi kembali yang benar. "Namun, hingga pendaftaran hari terakhir kemarin (Rabu malam pukul 23.30), yang bersangkutan tidak membawa LHK mereka. Kami tentu bekerja sesuai dengan kewenangan dan aturan yang ada," ujar Mahyudin. Syamsuar, seperti diakui Mahyudin, jelas mencak-mencak. Maklum, dia sudah merintis pengumpulan dukungan itu sejak pensiun sebagai tentara pada 2008. Dengan dana yang dia sisihkan dari hasil beternak sapi, pekerjaan yang dia tekuni selepas pensiun sebagai tentara. "Saya sudah mengurus (LHK), namun belum selesai. Hal itu yang membuat KPU menyatakan berkas saya tidak lengkap dan saya dinyatakan gugur dalam tahapan administrasi," ungkapnya. Menurut dia, masa perbaikan berkas masih dibuka hingga 18 Januari. Karena itu, KPU seharusnya memberikan toleransi kepada dia agar melengkapi kekurangan berkas tersebut. "Apalagi, kami telah mengurus ke KPK dan sudah saya perlihatkan bukti pengurusannya. Tapi, KPU tetap bersikeras berkas saya tidak lengkap dan saya tidak lolos," terangnya. Untuk berkas KTP yang dinyatakan kurang saat verifikasi faktual, kata Syamsuar, dirinya tak mempermasalahkan. Sebab, dia sudah memegang fotokopi 300 ribu KTP. Syamsuar mengaku telah berkoordinasi dengan Panwaslu Padang untuk dicarikan solusi dan mediasi. Jika ternyata tetap dinyatakan tidak bisa bertarung dalam kontestasi politik pilkada Padang, jalur hukum adalah langkah selanjutnya. "Untuk membuktikan kebenaran atas penzaliman terhadap saya oleh KPU Padang," imbuhnya. Dengan tidak lolosnya pasangan Syamsuar-Misliza, pilkada Padang hanya akan diikuti dua duet kandidat incumbent. Yakni, pasangan Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah dari PKS yang berpasangan dengan Ketua DPD PAN Padang Hendri Septa. Berhadapan dengan pasangan Wakil Wali Kota Padang Emzalmi dengan mantan Dirut PT Igasar Semen Padang Desri Ayunda. Sejauh ini, Syamsuar mengaku belum memikirkan kepada calon mana dukungan yang dimiliki akan diarahkan. "Saya hanya akan minta maaf kepada para pendukung dan relawan yang telah bekerja dalam pencalonan diri saya. Sebab, langkah kita terhenti karena hal kecil," katanya. Kalau pasangan Syamsuar-Misliza ditolak gara-gara berkas laporan kekayaan, di Tarakan, Kalimantan Utara, duet Sabirin Sanyong-Tajuddin Tuwo gagal lanjut karena datang terlambat. Ketua KPU Tarakan Teguh Dwi Subagyo mengatakan, mereka tiba di kantor KPU pada pukul 00.06 Wita. "Batas terakhir pendaftaran di hari terakhir Rabu lalu (10/1) adalah di pukul 00.00," kata Teguh kepada Radar Tarakan (Jawa Pos Group). Otomatis KPU pun menolak berkas mereka. Sabirin tentu saja kecewa. Apalagi, dia mengaku jam tangannya ketika menyerahkan berkas masih tepat pukul 24.00 Wita. Dia juga menyayangkan pengambilan keputusan yang tidak melibatkan lima komisioner. "Pengambilan keputusannya (seharusnya) kolektif kolegial. Menurut saya, terima saja semua. Baru kemudian ini dinyatakan tidak lengkap, ini lengkap, dan sebagainya," katanya. Menurut Sabirin, ada beberapa kejanggalan saat KPU menolak berkas miliknya. Pada akhir proses pendaftaran bakal calon, jam tangan miliknya belum menunjukkan pukul 00.00 Wita. Sedangkan menurut pantauan dirinya dan tim, jam yang ada di KPU bervariasi. Ada yang menunjukkan pukul 00.06 Wita. Ada pula yang menunjukkan pukul 00.15. Selain itu, saat pihaknya tiba di KPU, tiga komisioner telah meninggalkan sekretariat sejak pukul 22.00. "Kenapa di hari pendaftaran terakhir jumlah komisioner tidak lengkap saat jam belum menunjukkan pukul 24.00? Tiga persoalan inilah yang menjadi materi gugatan kami terhadap KPU, Bawaslu, dan KPUD," jelasnya. Sabirin wajar kecewa. Selain gagal karena perkara jam tangannya yang "tidak akurat", juga karena sudah bersusah payah mendapatkan surat keputusan (SK) dukungan berupa formulir B1 KWK parpol dari Partai Hanura dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Perlu diketahui, SK Hanura itu dalam pilwali Tarakan tahun ini diklaim tiga pasangan calon sekaligus. Selain Sabirin-Tajuddin, juga oleh duet Khairul-Effendhi Djuprianto (Oke) dan pasangan H Badrun-Ince A. Rifai (Bais). Seperti ditulis Radar Tarakan, SK yang akhirnya dinyatakan sah oleh KPU adalah yang dimiliki pasangan Oke. Badrun pun mengucapkan selamat kepada sang rival. "Apa pun itu, akhirnya tidak masalah karena politik itu dinamis dan dalam demokrasi tidak boleh memaksa. Yang jelas, kami sudah menempuh mekanisme dan prosedur partai dan patuh pada aturan di internal partai," tulis Badrun di akun media sosialnya. Selesai? Ternyata belum sepenuhnya. Pernyataan Ince A. Rifai yang menyatakan meraih SK Hanura tidak gratis pada saat mendaftarkan diri ke KPU Tarakan akan didalami Panwaslu Tarakan. Ketua Panwaslu Kota Tarakan Sulaiman mengatakan, pada dasarnya, makna kata tidak gratis itu memang bisa memiliki arti luas. "Tapi, tetap akan kami selidiki dan dijadikan informasi awal," katanya.&nbsp;

Drama di Detik - Detik Akhir Tahap Pendaftaran Pilkada (2)

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/calon-incumbent-masih-terlalu-kuat_m_121676.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kendati dari hasil survei Spektrum Politika Institute mendapatkan 12 calon bakal bertarung di Pilkada Kota Padang dan 3 di antaranya sudah intens lakukan sosialisasi, namun potensi bakal menumbangkan calon petahana masih terasa sulit. Direktur Spektrum Politika Institute, Andri Ruska menuturkan, ada tiga nama yang cukup intens melakukan sosialisasi, yakni Michel Ichlas el Qudsi, Apris Yaman serta Hendri Septa. Bentuk sosialisasinya mulai dari menyebar kalender, stiker dan famplet ke masyarakat. Kemudian mereka juga mulai mengikuti kegiatan-kegiatan di masyarakat seperti pertandingan voli, dan pengajian juga serta gotong royong. Akan tetapi, kata Andri, walau sudah memulai sosialisasi pada masyarakat peluang mereka cukup berat kalau mereka tidak serius. "Sebab posisi petahana yang cukup kuat saat ini," katanya seperti dilansir Padang Ekspres (Jawa Pos Group), Jumat (7/4). Cukup kuatnya petahana, karena sebagian masyarakat mau tak mau merasakan efek dari kinerja calon petahana tersebut. Seperti sektor pariwisata, perekonomian mulai menggeliat. Lebih jauh dia menuturkan, parpol terus mencoba mencari lawan alternatif untuk mengalahkan petahana. Sayangnya parpol pun seperti kebingungan, siapa yang akan mereka usung. Untuk diketahui, hingga kini telah muncul 12 di bursa Pilkada Kota Padang. Mereka terdiri dari dua incumbent yakni Mahyeldi Ansharullah, dan Emzalmi. 10 lainnya pendatang baru. Mereka adalah Desri Ayunda, Adib Alfikri, Andre Algamar, Hendri Septa, Alkudri, Oktafredi Rasyid, Apris Yaman, Maigus Nasir, James Hellyward dan Michel Ichlas El Qudsi. Para pendatang baru itu ada berasal dari partai politik (parpol), juga birokrat, pengusaha, dan tokoh masyarakat. (zil/iil/JPG)

Calon Incumbent Masih Terlalu Kuat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/pilkada-kota-padang-survei-10-nama-bakal-hadapi-incumbent_m_121674.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meski Pilkada Kota Padang baru bakal dihelat pada 2018 mendatang, namun eskalasinya mulai memanas. 12 nama bakal bertarung memerebutkan kursi Padang 1. &rdquo;Hasil survei sementara kami, terpantau ada beberapa nama yang muncul sebagai balon wako maupun wawako. Setidaknya ada 12 nama yang mulai mengapung,&rdquo; sebut Direktur Lembaga Survey Spektrum Politika Institute, Andri Ruska seperti dilansir Padang Ekspres (Jawa Pos Group), Jumat (7/4). Ke-12 nama tersebut terdiri dari dua incumbent, yakni Mahyeldi Ansharullah, dan Emzalmi. Sedangkan 10 lainnya pendatang baru. Mereka adalah Desri Ayunda, Adib Alfikri, Andre Algamar, Hendri Septa, Alkudri, Oktafredi Rasyid, Apris Yaman, Maigus Nasir, James Hellyward dan Michel Ichlas El Qudsi. Para pendatang baru itu ada berasal dari partai politik (parpol) ada juga birokrat. Adib Alfikri, Andre Algamar, Hendri Septa, Oktafredi Rasyid, dan Apris Yaman.&nbsp; &rdquo;Nama-nama pendatang baru yang saya sebutkan itu, beberapa orang berasal dari partai politik, sisanya birokrat di Kota Padang,&rdquo; kata Andri. Kendati telah muncul, namun nama itu belum mengerucut ke parpol. Begitu juga dengan parpol pun belum ada meraba salah satu dari beberapa nama tersebut. Tapi sebagian dari mereka sudah mulai melakukan sosialisasi. &rdquo;Bahkan beberapa orang dari mereka sudah mulai sosialisasi seperti Michel Ichlas el Qudsi, Apris Yaman serta Hendri Septa,&rdquo; tandas Andri. Bentuk sosialisasi yang dilakukan para balon itu mulai dari menyebar kalender, stiker dan famplet ke masyarakat. Kemudian mereka juga mulai mengikuti kegiatan-kegiatan di masyarakat seperti pertandingan voli, dan pengajian juga serta gotong royong. (zil/iil/JPG)

Pilkada Kota Padang, Survei: 10 Nama Bakal Hadapi Incumbent

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/jelang-pilkada-2018-tiga-parpol-jajaki-bakal-calon-wako-padang_m_119445.jpeg" alt="Ketua DPC PPP Kota Padang Maidestal Hari Mahesa (kanan)." width="100%">
<figcaption>Ketua DPC PPP Kota Padang Maidestal Hari Mahesa (kanan).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jelang Pilkada 2018 di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), sejumlah partai politik (parpol) mulai melakukan penjajakan dan penjaringan terhadap bakal calon wali kota yang akan diusung di tahun depan. Ada tiga parpol yang sudah bergerak cepat untuk mencari siapa figur yang cocok memimpin Kota Padang di lima tahun mendatang. Parpol tersebut, PPP, Nasdem dan Golkar. Ketua DPC PPP Kota Padang Maidestal Hari Mahesa menyebut, PPP Kota Padang tentu saja ambil bagian dalam proses demokrasi tersebut. &rdquo;Hanya saja, sejauh ini belum ada petunjuk jelas dari DPP PPP bagaimana proses penjaringan yang akan dilakukan,&rdquo; ujar Mahesa seperti dilansir Padang Ekspres (Jawa Pos Group), Rabu (29/3). Hingga saat ini, kata Mahesa, DPW PPP Sumbar telah memberikan arahan penjaringan ke sejumlah DPC yang daerahnya bakal menghadapi Pilkada 2018. Khusus di Kota Padang, PPP harus berkoalisi dengan parpol lain, karena jumlah kursi yang dimiliki partai berwarna hijau itu tidak mencukupi ketentuan. "Untuk maju pilkada nanti minimal harus miliki sembilan kursi di dewan. Sementara PPP Kota Padang hanya punya empat kursi atau setidaknya punya 20 persen suara pada pemilu legislatif (pileg) tahun lalu. Saya pun harus melakukan penjajakan komunikasi dengan parpol lain," Adapun parpol yang sudah dijajaki yakni dengan Partai NasDem dan PDI Perjuangan. Penjajakan untuk berkoalisi tidak hanya dilakukan tingkat DPC saja, tapi juga dilakukan pihak DPW PPP Sumbar selaku perpanjangan tangan dari DPP.&nbsp; Di pihak lain, Wakil Ketua Bidang Komunikasi dan Politik DPD NasDem Kota Padang, Amrizal Hadi mengatakan, partainya juga melakukan penjaringan balon wako dan wawako Padang. &ldquo;Persiapan penjaringan bakal calon itu sudah kami mulai, karena kami juga ingin ikut dalam Pilkada Padang,&rdquo; sebut Amrizal.&nbsp;&nbsp; Dia menjelaskan, dalam penjaringan nanti bisa saja muncul calon dari internal partai dan tidak tertutup kemungkinan calon dari luar partai. Sementara kriteria yang dipatok NasDem untuk balon wako dan wawako, yakni tingkat elektabilitas yang tinggi. Di tempat lain, Ketua Umum DPD Partai Golkar Sumbar, Hendra Irwan Rahim mengatakan, sudah ada delapan nama yang diajukan DPD II Golkar Padang ke DPD I Golkar Sumbar sebagai balon wako dan wawako Padang. DPD Golkar Sumbar juga mengirimkan surat ke kabupaten kota untuk ditindaklanjuti. Surat dikirim ke daerah yang akan melaksanakan pilkada agar melakukan penjaringan bakal calon yang akan bertarung pada pilkada 2018 nanti. &rdquo;Apabila masing-masing kabupaten dan kota sudah mendapatkan nama-nama bakal calon, kemudian dikirim ke DPP melalui DPD Golkar Sumbar. Nanti DPP yang putuskan siapa-siapa saja yang jadi bakal calon dari Golkar,&rdquo; ujar Hendra. Disebutkan Hendra, saat ini ada empat daerah yang akan pilkada di Sumbar, yakni Kota Padang, Kota Sawahlunto, Kota Padangpanjang dan Kota Pariaman. &ldquo;Dari keempat daerah itu, Golkar jelas ikut,&rdquo; tukas Hendra. (zil/iil/JPG)

Jelang Pilkada 2018, Tiga Parpol Jajaki Bakal Calon Wako Padang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pilkada kota padang

Berita Terkini