<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/01/33_meny-1747289243.jpg" alt="ILUSTRASI: AI (AGUNG KURNIAWAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: AI (AGUNG KURNIAWAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure> Yang tertinggal dalam survei, yang nyaris tak bisa mendaftarkan diri, dan yang jadi calon pengganti di tengah jalan sama-sama menciptakan kejutan dalam Pilkada 2024. NABILA AMELIA, Kota Malang ADITYA RAMADHAN, Serang --- SEBELUM kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 dimulai pada 25 September, Wahyu Hidayat mengakui tidak banyak warga Kota Malang, Jawa Timur, yang mengenal dirinya. Tak heran kalau dalam sejumlah survei elektabilitas calon wali kota dan wakil wali kota Malang ketika itu, dia dan sang partner, Ali Muthohirin, hanya berada di urutan kedua dari tiga pasangan calon (paslon). &rdquo;Padahal, saya sempat menjabat Pj (penjabat) wali kota Malang lho,&rdquo; kata Wahyu kepada Jawa Pos Radar Malang. Tapi, itu tak membuat dia dan Ali patah semangat. Pasangan dengan akronim Wali tersebut terus menyapa warga dan menyerap aspirasi mereka. Mulai soal kemacetan, banjir, sampai perekonomian. Tim pemenangan mereka kemudian menyusun program sesuai kondisi di Kota Malang. Lahirlah program-program seperti insentif Rp 50 juta untuk setiap RT dan banyak lainnya. &rdquo;Selain itu, keduanya concern dengan tata kota,&rdquo; kata Ketua Tim Pemenangan Wali Moreno Soeprapto. Memasuki November, elektabilitas mereka mulai menyalip naik ke peringkat pertama. Itu akhirnya selaras dengan hasil hitung cepat setelah coblosan 27 November yang dilakukan Indikator Politik Indonesia. Wahyu-Ali di posisi teratas dengan 48,12 persen, disusul Moch. Anton-Dimyati Ayatullah yang meraup 32,93 persen dan Heri Cahyono-Ganis Rumpoko yang mengantongi 18,96 persen. Pilkada Serentak 2024 banyak menyajikan kemenangan &rdquo;di tikungan terakhir&rdquo; seperti halnya Wahyu-Ali di pemilihan wali kota (pilwali) Malang. Dengan berbagai variasi. Terbantu Putusan MK Versi hitung cepat tim pemenangan mereka, Pramono Anung dan Rano Karno memenangi pilgub Jakarta dalam satu putaran. Kepastiannya tentu masih harus menunggu real count KPU. Tapi, mengingat mereka baru bisa mendaftar setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah serta wakil kepala daerah pada 20 Agustus, apa yang diraih Pramono-Rano tergolong sangat mengejutkan. Hanya dengan waktu bergerak selama kurang dari tiga bulan, pasangan yang diusung PDI Perjuangan itu menyalip duet yang telah melangkah lebih dulu dan didukung Koalisi Indonesia Maju Plus, Ridwan Kamil-Suswono. Di pilwali Semarang, Jawa Tengah, Agustina Wilujeng-Iswar Aminuddin juga punya waktu kurang lebih sama dengan Pramono-Rano. Sebab, Agustina menjadi calon wali kota di tengah jalan setelah jagoan PDIP sebelumnya yang juga petahana, Hevearita Gunaryanti Rahayu, batal maju. Peta pertarungannya juga mirip Jakarta. Agustina-Iswar yang baru terbentuk harus head-to-head dengan Yoyok Sukawi-Joko Santoso yang, seperti juga Ridwan Kamil-Suswono, didukung koalisi gendut. Tapi, sedari awal, Agustina mengaku sangat terbantu kinerja dua koleganya sesama kader banteng selama memimpin ibu kota Jawa Tengah itu: Hendrar &rdquo;Hendi&rdquo; Prihadi dan Hevearita Gunaryanti Rahayu. &rdquo;Masyarakat tahu kinerja para kader PDIP ketika memimpin Semarang. Jadi, saya yakin masyarakat bakal memilih pemimpin yang menyejahterakan mereka,&rdquo; katanya di acara Banteng Balik Kandang pada 9 September di Semarang. Keyakinan itu terbukti dalam hasil hitung cepat yang dikutip dari Desk Pilkada Pemkot Semarang. Per Kamis (28/11) pukul 11.00, Agustina-Iswar meraih 57,36 persen suara, jauh meninggalkan Yoyok-Joko yang mengantongi 42,64 persen suara. Cara Komunikasi Di Malang, Wahyu rutin mengomunikasikan kepada warga bahwa sudah banyak program yang dijalankan selama menjadi Pj wali kota Malang. &rdquo;Itu jadi bukti. Mereka juga berpesan kepada saya agar meneruskan program-program yang sebelumnya dilakukan seperti Ngombe, Kamis Mbois, dan STMJ,&rdquo; terangnya. Cara berkomunikasi dengan warga itu pula yang disebut duet Andra Soni-Dimyati Natakusumah sebagai salah satu pilar keberhasilan mereka mengungguli pasangan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi dalam hitung cepat pilgub Banten. Meski, dalam berbagai survei, mereka selalu tertinggal. Mengacu hasil hitung cepat Charta Politika hingga Rabu (27/11) pukul 21.36 WIB, Andra-Dimyati meraih 57,52 persen suara. Sementara pasangan calon Airin-Ade mendapatkan 42,48 persen. Hasil tersebut tak jauh berbeda dengan yang dirilis Voxpol Center hingga pukul 22.27 WIB. Andra-Dimyati memperoleh 57,8 persen suara, sedangkan Airin-Ade meraih 42,92 persen. Cara berkomunikasi yang dimaksud Andra di antaranya lewat alat peraga kampanye. &rdquo;Kami agak berbeda menampilkan program-program kami,&rdquo; katanya dalam jumpa pers pada malam setelah coblosan (27/11) seperti dilansir Radar Banten. Selain itu, dia menyebut peran para relawan. Mereka terus bergerak secara terukur dan terkoordinasi. &rdquo;Dalam sehari, kami bisa turun di 65 titik meskipun tanpa dihadiri calon,&rdquo; ujar Andra yang didampingi Dimyati. Andra mengaku tak terpengaruh dengan berbagai hasil survei yang menempatkan mereka di bawah sang rival dengan keterpautan jauh. Seperti Wahyu-Ali di pilwali Malang, mereka terus melakukan pendekatan kepada masyarakat. &rdquo;Pada setiap kesempatan, kami selalu sampaikan kepada masyarakat mengenai program kerja kita, yaitu menjadikan Banten maju dan tidak korupsi. Kita juga selalu sampaikan program kami, salah satunya Banten Cerdas dengan sekolah gratis,&rdquo; kata Andra. Mengutip Katadata Telco Survey yang dirilis katadata.co.id pada 11 Oktober atau sepekan sebelum debat perdana pilgub Banten, Airin-Ade memimpin dengan elektabilitas 49,3 persen. Sementara Andra-Dimyati hanya 11,3 persen suara responden. Tak putus asa dengan hasil survei, Andra mengaku memilih terus menyosialisasikan program-programnya. &rdquo;Alhamdulillah, banyak masyarakat yang menyambut,&rdquo; sambungnya. Penerimaan warga itulah, tambah Andra, yang membuat mereka bisa menyalip rival. Benar-benar di tikungan terakhir setelah mereka tertinggal terus dalam survei. (*/adn/c19/ttg)

Banyak kejutan yang terjadi di Pilkada Serentak 2024. Pasangan calon (paslon) yang menjadi pemenang muncul tiba-tiba.

Pilkada 2024 dan Mereka yang Menyalip di Tikungan Terakhir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/masa-tenang-kampanye-panwaslu-awasi-kegiatan-petahana_m_222376.jpeg" alt="Ilustrasi Pilkada Serentak" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pilkada Serentak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masa cuti kampanye sudah berakhir sejak kemarin (23/6). Calon Wali Kota Malang petahana (incumbent) pun kembali berdinas mulai hari ini, Minggu (24/6). Terkait dengan hal itu, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) bakal mengawasi para calon petahana tersebut selama berdinas. Seperti diketahui, pada Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Malang 2018 ini, ada dua calon petahana yang mencalonkan diri sebagai Wali Kota Malang periode 2019-2023. Yakni Wali Kota Malang M Anton dan Wakil Wali Kota Sutiaji. Namun, dari dua orang tersebut, hanya Sutiaji saja yang kembali berdinas. Sedangkan Anton, harus absen karena menjalani masa hukuman terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi. Anggota Panwaslu Kota Malang, Erna Al-Maghfiroh mengatakan, sejak petahana kembali berdinas, pihaknya bakal terus melakukan pengawasan. "Tentu kami akan mengawasi, tidak hanya ketika dia berdinas nanti di Hari Senin, tetapi mulai hari ini. Apakah melakukan indikasi kampanye atau tidak. Karena mereka sudah dilarang berkampanye," tegas Erna, Minggu (24/6). Dia menerangkan, pengawasan itu dilakukan antara lain, terkait apakah petahana memakai anggaran negara untuk kegiatan kampanye, apakah memakai kendaraan dinas untuk kegiatan terindikasi kampanye, serta apakah melakukan mutasi atau tidak. "Sesuai aturan, calon petahana tidak boleh melakukan mutasi sejak enam bulan sebelum masa jabatan habis. Itu termasuk yang kami awasi. Petahana itu termasuk objek titik rawan yang perlu diawasi meskipun tidak masuk masa kampanye," papar Erna. Salah satu contoh pengawasan tersebut yakni, ketika petahana melakukan apel pagi. Nantinya akan dilihat apakah ada indikasi kampanye atau ajakan untuk memilih petahana pada saat apel tersebut. Dia merinci, unsur kampanye yang dimaksud antara lain mengajak memilih calon tertentu, menyampaikan visi dan misi, memberikan alat peraga kampanye seperti stiker. "Misal ada kegiatan yang memberikan kue. Tapi di kue tersebut ada stiker calon, itu sudah termasuk kampanye," pungkasnya.

Masa Tenang Kampanye, Panwaslu Awasi Kegiatan Petahana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/media-sosial-jadi-media-kampanye-praktis-para-paslon_m_193128.jpeg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Generasi milenial menjadi sasaran empuk bagi para pasangan calon (paslon) yang maju pada Pilkada Kota Malang 2018 saat ini. Terbukti para pasangan calon pun menggunakan media sosial untuk berkampanye. Media Sosial (medsos) dianggap menjadi salah satu cara praktis untuk menggaet minat para pemilih pemula.&nbsp; Pasalnya, anak-anak muda yang lekat dengan gawai mereka bisa lebih banyak tahu sosok yang bakal dipilih. Netizen (warganet) pun bisa langsung memberi reaksi atas unggahan yang dilakukan masing-masing paslon. Contohnya, media sosial yang saat ini sedang digandrungi oleh generasi milenial yakni instagram. Bahkan para calon Wali Kota Malang pun mempunyai akun pribadinya masing-masing untuk berkampanye. Yakni paslon nomor urut 1 Yaqud Ananda Gudban dengan akun @nandagudban, paslon nomor urut 2 Moch Anton dengan akun @abahantoncenter, dan paslon nomor urut 3 dengan akun @sutiajisae. Hal tersebut pun menjadi perhatian lembaga Rumah Keadilan Malang. Pengurus Rumah Keadilan, M Najih melihat, terdapat topik-topik khusus yang menjadi perhatian netizen pada setiap cawali. "Impresi netizen berbeda-beda, misalnya untuk cawali nomor 1 (Yaqud Ananda Gudban) paling sering dikaitkan dengan kata menawan, ayo noto malang, bunda, love dan cantik," ujar Aji, sapaan akrabnya. "Sementara untuk Abah Anton (cawali nomor 2 Moch Anton) yang sering dikaitkan itu kata dua periode, renovasi stadion gajayana, barokah dan lain-lain. Sedangkan Sutiaji (cawali nomor 3) yang paling diasosiasikan netizen adalah sae yang juga tagline kampanyenya," terangnya. Aji menyampaikan, Rumah Keadilan telah melakukan inventarisasi dan analisa medsos masing-masing cawali selama empat bulan.&nbsp; Pemantauan tersebut tepatnya mengambil data unggahan di Instagram (IG) dan Twitter ketiga calon pimpinan eksekutif Kota Malang itu. "Pantauan kami lakukan dalam dua termin," kata dia. Yakni sebelum resmi mendaftarkan diri pada 1 November 2017 sampai 9 Januari 2018 dan juga dibandingkan termin kedua pada 10 Januari sampai 28 Februari 2018. Dari masing-masing IG cawali, misalnya, Rumah Keadilan menemukan ada yang mengalami peningkatan drastis. Yakni milik Sutiaji di @sutiajisae yang memiliki 11,7K follower. Di termin pertama, hanya ada 31 postingan atau tidak setiap hari ada aktivitas yang dilakukan. "Di termin kedua ada 147 postingan, artinya sehari rata-rata ada tiga unggahan," paparnya.&nbsp; Hal itu berbeda dengan akun Moch Anton di @abahantoncenter dan Ya'qud Ananda Gudban di @nandagudban yang jumlah postingannya relatif sama baik di termin pertama maupun kedua. "Termasuk untuk likes atau tanda suka dari netizen. Saat ini rata-rata foto Bu Nanda mendapat 528 likes, Abah Anton 625 likes dan Pak Sutiaji ssekitar 250 likes," paparnya.&nbsp; Temuan lain yang disampaikan Rumah Keadilan yakni tidak adanya 'perang' di masing-masing medsos cawali. "Jadi nggak ada kampanye negatif, belum ditemukan konten yang mengandung SARA atau hoax. Rata-rata netizen mengungkapkan doa dan harapan," terangnya.&nbsp; Namun, lanjut Aji, popularitas cawali di medsos tidak bisa dibandingkan begitu saja dengan popularitas di kehidupan nyata. "Nggak apple to apple (tidak sama), kalau ingin medsos lebih berpengaruh yang perlu ditambah adalah kreativitas masing-masing cawali. Tidak hanya menampilkan foto, bisa juga ditambah video kreatif," tandasnya.

Media Sosial Jadi Media Kampanye Praktis Para Paslon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/nanda-wanedi-siap-hadapi-incumbent-di-pilkada-kota-malang_m_179861.jpeg" alt="SIAP MAJU: Bakal calon Wali Kota Malang Ya" width="100%">
<figcaption>SIAP MAJU: Bakal calon Wali Kota Malang Ya</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Ya&rsquo;qud Ananda Gudban&nbsp;memantapkan diri maju sebagai calon Wali Kota Malang&nbsp;dalam Pilkada serentak 2018 mendatang. Ketua DPC Hanura Kota Malang itu pun menggandeng H Achmad Wanedi sebagai pendampingnya. Majunya Ya&rsquo;qud mendapatkan dukungan cukup besar dari lima partai dengan total 22 kursi. Wanita yang kerap disapa Nanda itu mengatakan, koalisi besar ini merupakan koalisi dengan masyarakat. Dirinya pun sudah bersiap jika memang harus berhadapan dengan incumbent Moch Anton. "Prinsip man jadda wajada. Melihat dari koalisi yang dibangun, harusnya sudah punya massa yang besar," ujarnya kepada awak media, Minggu (7/1). Dengan mengusung tagline &lsquo;ayo noto malang&rsquo;, Nanda akan memfokuskan pada pembangunan yang sustainable untuk Kota Malang. "Tidak boleh yang bangun saat ini, besok berhenti. Perbaiki, sempurnakan. Ide itu mahal," tegas Nanda. Dia pun menginginkan sustainable development untuk Kota Malang jika dirinya terpilih nanti. Sementara itu, meskipun dirinya telah mempunyai koalisi besar, dia mengaku tidak menganggap lawan itu sesuatu yang ringan. "Tidak pernah anggap lawan itu ringan. Semua lawan tangguh. InshaAllah 5 tahun tidak ada cerai," ujarnya. Saat ini total ada lima partai yang mengusung Nanda untuk maju sebagai calon Wali Kota Malang. Yakni PAN, Hanura, PDIP, PPP, dan Nasdem. Rencananya, dirinya bersama Wanedi akan melakukan deklarasi sekaligus pendaftaran pada hari Rabu (10/1) mendatang. Pada deklarasi tersebut, ditargetkan akan ada sekitar 1000 massa yang terdiri dari kader, simpatisan, serta relawan yang akan hadir. Bahkan, pihaknya juga akan menampilkan beberapa kesenian seperti tanjidor, bantengan, dan reog. Tidak cukup disitu, nantinya juga akan dilibatkan PKL di Malang untuk keperluan konsumsi. Tanggal 10 Januari sendiri dipilih bukan tanpa alasan. Hari itu bertepatan dengan peringatan HUT PDIP ke-45. Sementara itu calon Wakil Wali Kota Malang H Achmad Wanedi menyampaikan, koalisi besar tersebut telah sepakat bulat untuk memenangkan pilkada. "Terkait hari ini, ke depan sudah punya rencana. Apabila terpilih, setiap pagi rencanankan ngobrol bersama temen media," kata dia. Menurutnya, hal itu dilakukan agar pemberitaan tidak bersifat subjektif, sekaligus untuk memerangi berita hoax. Dalam kesempatan yang sama, Sekertaris DPC PDIP Kota Malang Abdul Hakim menyampaikan, pihaknya mengusung Wanedi sebagai wakil bukan tanpa suatu alasan. "Wanedi adalah salah satu utusan kongres di Semarang. Bukan orang baru. Beliau juga salah satu pendiri PDIP di malang," kata dia.&nbsp; Hakim menambahkan, sudah waktunya ada perubahan di Kota Malang. "Koalisi besar bisa bekerja bersama sama. Tidak cukup koalisi besar, penting turun ke masyarakat," imbuhnya. Dia pun menghimbau agar kejadian-kejadian yang terjadi di Kota Malang sebelumnya tidak terulang.

Nanda-Wanedi Siap Hadapi Incumbent di Pilkada Kota Malang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/tanpa-koalisi-besar-anton-samsul-awali-deklarasi-pilkada-kota-malang_m_179844.jpeg" alt="DEKLARASI: Pasangan bakal calon Wali Kota Malang Moch Anton (tiga dari kanan) dan Samsul Mahmud saat mendeklarasikan diri di kawasan Alun-Alun Merdeka Kota Malang, Minggu (7/1)." width="100%">
<figcaption>DEKLARASI: Pasangan bakal calon Wali Kota Malang Moch Anton (tiga dari kanan) dan Samsul Mahmud saat mendeklarasikan diri di kawasan Alun-Alun Merdeka Kota Malang, Minggu (7/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang Moch Anton dan Samsul Mahmud melakukan deklarasi dihadapan ribuan masyarakat di Alun-alun Merdeka, Kota Malang, Minggu (7/1). Pasangan yang mendapat dukungan dari PKB dan PKS itu pun semakin optimis mampu memenangkan Pilkada 2018 pada Juli mendatang. Bakal calon Walikota Malang Moch Anton menyampaikan, dengan deklarasi yang baru saja dilakukan itu, dirinya beserta Samsul bertekad untuk kembali membangun kota pendidikan ini. Meski tanpa didampingi koalisi besar, dia tetap optimis dapat menyalurkan aspirasi masyarakat. "Meski tanpa koalisi besar, kami tetap percaya bisa maju. Kami percaya kepada masyarakat," terang pria yang saat ini masih menjabat sebagai Wali Kota Malang itu saat acara jalan sehat di kawasan Alun-alun Merdeka Malang, Minggu (7/1).&nbsp; Anton juga menyampaikan, jika dirinya telah mendapat dukungan tanpa syarat dari PKS. Hal itu dinilainya sebagai sebuah kemajuan dalam politik dan demokrasi di Kota Malang.&nbsp; Tidak hanya itu, dalam acara tersebut, Anton juga membacakan amanat sekaligus janji yang dibuat bersama DPP PKB Kota Malang. Amanat itu pun ikut dibacakan bersama para peserta lomba jalan sehat yang ikut. Pada intinya mereka berjanji akan melayani masyarakat. &ldquo;Tugas kami adalah mengurangi kemiskinan tentu di daerah Kota Malang, meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat dan memajukan daerah dalam mewujudkan. Kami berikrar menjalankan tugas ini," kata Anton sewaktu membacakan ikrar. Anton menegaskan, alasannya memilih Samsul Mahmud sebagai pendamping adalah karena adanya kesamaan visi dan misi. Sehingga, setelah melalui berbagai proses yang lumayan panjang, akhirnya mantab memilih pria yang merupakan bendahara PKB itu. Selain itu, pertimbangan lain yakni partai PKB ingin memberi pengabdian all out. "Bahwa ke depan tugas PKB adalah berkomitmen mensejahterakan masyarakat dengan melihat perolehan masyarakat dengan bukti peningkatan kesejahteraan dari data yang diperoleh di 2018," papar&nbsp;dia.&nbsp; Anton juga mengatakan jika Samsul masih tergolong milenial sebagai pendamping untuk membangun Kota Malang. "Pak Samsul ini mewakili kaum milenial, usianya masih di bawah 45 tahun," ujarnya sembari tertawa. Anton serta Samsul akan melakukan pendaftaran pada tanggal 10 Januari mendatang. Pasangan Anton dan Samsul ini merupakan pasangan pertama yang melakukan deklarasi. Sementara pasangan lain yang saat ini juga sudah mulai mencuat di permukaan publik masih belum melakukan deklarasinya dihadapan masyarakat.

Tanpa Koalisi Besar, Anton-Samsul Awali Deklarasi Pilkada Kota Malang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/ini-alasan-pdip-usung-nanda-wanedi-di-pilkada-kota-malang_m_179822.jpeg" alt="Sekretaris DPD PDIP Jatim Sri Untari." width="100%">
<figcaption>Sekretaris DPD PDIP Jatim Sri Untari.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pada Pilkada 2018 Kota Malang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bakal mengusung Ya'qud Ananda Gudban-H Achmad Wanedi sebagai bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Ada beberapa alasan kenapa partai berlambang banteng moncong putih itu mengusung Ketua DPC Hanura Kota Malang, Ya&rsquo;quad. Salah satunya karena Nanda mempunyai koalisi besar. Sekretaris DPD PDIP Jatim Sri Untari mengatakan, jika untuk pilkada Kota Malang nanti pihaknya sudah memutuskan rekomendasinya kepada Nanda dan Wanedi. "Berdua adalah orang-orang yang telah memiliki kapasitas yang cukup. Dan jika harus bertempur dengan incumbent, mereka cukup kuat untuk melakukan perlawanan pertempuran yang seru di Kota Malang," ujarnya saat menghadiri acara Gebyar HUT ke-40 Koperasi Setia Budi Wanita di Gedung Taman Krida Budaya Malang, Minggu (7/1). Untari menyampaikan, dengan mengusung mereka berdua, nantinya ada&nbsp; pilihan-pilhan pemimpin yang lain yang bisa ditawarkan untuk warga Malang. "Biarkan mereka memilih," lanjutnya. Menurutnya, baik Nanda maupun Wanedi merupakan orang-orang yang cukup baik untuk bisa mewakili rakyat dalam memimpin pemerintahan. Untari menerangkan, alasan PDIP memilih Nanda sebagai calon Wali Kota Malang yakni karena wanita yang juga anggota DPRD Kota Malang itu mempunyai koalisi besar. "Jadi PDIP punya 11 kursi. Nanda bisa bawa 13 kursi. Jadi bawa semua partai," jelasnya.&nbsp; Untari mengungkapkan, jika ingin berlaga dengan incumbent Moch Anton, pihaknya mengaku jujur tidak kuat. Oleh karena itu, pihaknya membawa semua partai melalui Nanda. "Bukan person, tapi atas nama koalisi besar," imbuhnya. Koalisi Nanda tersebut diberi nama Menawan, yang artinya Menang Nanda Wanedi. Sementara itu, untuk pemilihan Wanedi sebagai pendamping Nanda sendiri memang telah melalui beberapa pertimbangan. Salah satunya karena Wanedi merupakan tokoh lama. "Pengurus cabang pertama kali, sudah diklat kader madya. Dia (Wanedi) utusan kongres, jadi bukan orang lain di PDIP," kata dia. Selain itu, lanjut Untari, Wanedi termasuk senior dan pejuang awal partai.

Ini Alasan PDIP Usung Nanda-Wanedi di Pilkada Kota Malang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/pdip-dikabarkan-bergabung-nanda-siap-maju-n1-di-pilkada-kota-malang_m_178840.jpeg" alt="Ya" width="100%">
<figcaption>Ya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Teka-teki mengenai siapa calon Wali Kota Malang&nbsp;yang akan diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terjawab sudah. Partai berlambang moncong putih tersebut diketahui akan mengusung Ya'qud Ananda Gudban yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPC Hanura Kota Malang. Wanita yang akrab disapa Nanda tersebut pun mengaku siap maju dalam Pilkada Kota Malang jika memang diberi kepercayaan oleh partai yang mendukungnya. "Karena saya siap untuk maju dalam pilkada ini, maka ketika ada kepercayaan dari partai-partai pada saya, saya siap menerima dan menjalankannya dengan baik," ujar Nanda ketika ditemui dirumahnya, Selasa (2/1). Meski saat ini Nanda belum menerima rekomendasi tertulis secara resmi dari DPP PDIP terkait pencalonan dirinya sebagai bakal calon wali kota, namun wanita yang kini masih menjabat sebagai anggota DPRD Kota Malang ini mengaku sudah mendapatkan tanda positif dari PDIP. "Sebelumnya kami sudah berproses di DPP PDIP, nanti akan ada hasilnya. Kita tunggu rekomnya turun," ungkapnya. Sementara itu, terkait sosok calon wakil wali kota yang akan mendampinginnya, Nanda optimis jika PDIP akan memilih kader terbaiknya. "Kalau saya dipasangkan dengan kader PDIP, maka saya percaya bahwa PDIP akan memilih kader terbaiknya," imbuh Nanda. Sebelumnya, Nanda memang tidak mendaftar dalam bursa pencalonan wali kota maupun wakil wali kota yang telah dibuka PDIP. Menanggapi hal ini, ia menilai pencalonannya sah saja, sebab setiap partai memiliki mekanisme lain dalam menentukan calon yang diusung, selain mempertimbangkan calon yang mendaftar. "Saya berada di dunia politik di Malang sudah hampir 10 tahun. Tentunya masyarakat sudah bisa menilai saya, apakah layak dipilih atau tidak. Saya kira gender tidak masalah," tandas wanita berhijab itu. Jika PDIP memberikan rekomendasi pada Nanda, artinya akan menambah deretan partai yang kini telah mendukungnya, yakni PAN, Hanura, dan PPP. "Saat ini saya juga masih terus melakukan komunikasi dengan semua partai. Semua masih berpikir dan berproses," katanya. Disinggung soal pencalonannya dengan petahana yakni Moch Anton, Nanda mengaku rencana tersebut sudah berlalu dan tidak perlu dibahas lagi. Padahal sebelumnya, santer kabar bahwa Nanda akan mendampingi M. Anton dalam Pilkada Kota Malang 2018. "Banyak pihak yang menginginkan saya maju bersama petahana termasuk para ulama. Namun petahana memberikan persyaratan-persyaratan yang saya rasa sudah tidak perlu dibahas lagi," pungkasnya

PDIP Dikabarkan Bergabung, Nanda Siap Maju N1 di Pilkada Kota Malang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/nasdem-dukung-anton-pimpin-kota-malang-lagi_m_174695.jpeg" alt="DUKUNGAN PENUH : Wali Kota Malang Moch Anton menerima surat rekomendasi dari partai Nasdem." width="100%">
<figcaption>DUKUNGAN PENUH : Wali Kota Malang Moch Anton menerima surat rekomendasi dari partai Nasdem.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Dukungan terhadap petahana Wali Kota Malang Moch Anton untuk Pilkada 2018 mendatang terus mengalir. Setelah rekomendasi dari DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) beberapa waktu lalu, kali ini Anton menuai dukungan dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Dukungan itu berupa surat rekomendasi yang diserahkan langsung pada Anton di Jakarta. Surat rekomendasi DPP Partai Nasdem bernomor 230-SI/DPP-NasDem/XII/2017 itu turun hari ini (13/12) dan ditandatangani oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Nasdem Effendy Choire dan Sekretaris Bappilu Nasdem Willy Aditya. Selain rekomendasi, juga ada surta yang ditujukan kepada DPD Partai Nasdem Kota Malang. Isi ada lima poin. Salah satunya menegaskan Nasdem menyetujui Anton dan Syamsul Mahmud sebagai Calon wali kota dan salon wakil wali kota Malang pada Pilkada 2018. Ketua DPD Nasdem Kota Malang M Fadli tidak memungkiri adanya surat tersebut. Dia mengungkapkan rekomendasi tersebut turun didasarkan pada hasil penjaringan dan penyaringan sesuai mekanisme internal partai. &rdquo;Saya bersama Abah Anton dan Samsul Mahmud mengambil surat rekomendasi itu ditemui oleh Pak Efendie Choirie,&rdquo; kata Fadli. Pria yang juga anggota DPRD Kota Malang itu mengungkapkan, selama ini Anton sebagai calon petahana sudah menjalani mekanisme partai yakni dengan mendaftarkan diri. Selain itu, lanjut Fadli, Anton juga mengandeng Samsul Machmud sebagai wakilnya. &rdquo;Setelah itu ada komunikasi dengan partai dan hasilnya turun rekom ini,&rdquo; terangnya.

Nasdem Dukung Anton Pimpin Kota Malang (Lagi)

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pilkada kota malang

Berita Terkini