<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/28/JKT_Megawati-Berikan-Hak-Suara_Salman-Toyibi-3JPG-1077253380.jpg" alt="Presiden ke 5 RI Megawati Soekarnoputri menunjukan jari yang sudah tercelup tinta pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di TPS 024 Kebagusan, Jakarta, Rabu (27/11/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Presiden ke 5 RI Megawati Soekarnoputri menunjukan jari yang sudah tercelup tinta pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di TPS 024 Kebagusan, Jakarta, Rabu (27/11/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan cermin peradaban bangsa. Megawati mengingatkan, sangat berbahaya jika suara rakyat dalam pesta demokrasi hanya dijadikan alat kekuasaan. "Dalam pilkada ini, saya selalu menyerukan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, vox populi vox dei. Ungkapan bijak ini menegaskan, betapa berbahayanya sekiranya pemilu hanya dijadikan alat kekuasaan," kata Megawati dalam cuplikan video, dikutip Kamis (28/11). Presiden ke-5 RI itu menyebut, demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Menurut dia, kekuatan itu mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara. Ia mengungkapkan, hal itu nampak terjadi pada beberapa wilayah seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan berbagai provinsi lainnya. "Di Jawa Tengah misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan penjabat kepala daerah, hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral," ujar Megawati. "Ini tidak boleh dibiarkan lagi, mengingat Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan penting bahwa aparatur negara yang tidak netral, bisa dipidanakan," sambungnya. Megawati mengaku dirinya sangat mengenal wilayah Jawa Tengah. Sebab,&nbsp;dirinya terpilih sebagai anggota DPR RI tiga kali dari Jawa Tengah. Ia menekankan, Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng, namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme.&nbsp; "Saya melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan," urai Megawati. Ia menyesalkan, dalam situasi ketika segala sesuatu bisa dimobilisasi oleh kekuasaan, maka yang terjadi adalah pembungkaman. Apa yang terjadi saat ini sudah di luar batas-batas kepatutan etika, moral dan hati nurani. "Karena itulah, kepada seluruh simpatisan, anggota, dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan serta seluruh rakyat Indonesia, saya serukan terus menerus. Jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran," pungkasnya.

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyebut demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara.

Jagoannya Kalah di Pilkada Jateng 2024, Megawati Tuding Pj Kepala Daerah dan Kepolisian Dimobilisasi untuk Kepentingan Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/21/WhatsApp-Image-2024-11-21-at-120323-PM-1729635531.jpeg" alt="Cagub dan Cawagub Jateng Ahmad Luthfi-Taj Yasin. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Cagub dan Cawagub Jateng Ahmad Luthfi-Taj Yasin. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah (Jateng) nomor urut 2, Ahmad Luthfi-Taj Yasin unggul telak dari paslon nomor urut 1, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi berdasar hasil quick count. Hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei Indikator, pada Rabu (27/11) pada pukul 18.47 WIB menunjukkan paslon Luthfi-Yasin memperoleh 58,3 persen suara. Sementara, paslon Andika-Hendi hanya meraih suara 41,7 persen. Perolehan suara itu berdasarkan data yang masuk sebesar 99,67 persen. Hal yang sama juga terlihat pada lembaga survei Charta Politika. Pasangan Luthfi-Yasin meraih suara 58,44 persen. Sementara, Andika-Hendi meraup 41,56 persen. Perolehan suara itu berdasarkan data yang sudah 100 persen masuk pada pukul 19.27 WIB.&nbsp; Pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin didukung oleh Partai Nasdem, PKS, PAN, PKB, Golkar, Gerindra, PPP, Demokrat, dan PSI. Kesembilan partai tersebut secara total memperoleh suara sebanyak 13,7 juta di Jateng saat pileg 2024 lalu. Sementara, pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi hanya diusung oleh PDIP, dengan total suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah 2024 sebanyak 5,2 juta suara.

Pasangan Cagub-Cawagub Jateng nomor urut 2, Ahmad Luthfi-Taj Yasin unggul telak dari paslon nomor urut 1, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi.

Hasil Quick Count Pilkada Jateng 2024: Luthfi-Yasin Unggul Telak dari Andika-Hendi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/19/pol-loreng-73922826.jpg" alt="Gambar yang mengampanyekan Ahmad Lutfhi dan Taj Yasin dinilai kontroversial karena bertuliskan &quot;Jateng Pilih Polisi, Gak Butuh Loreng TNI, Ayo Coblos Ahmad Luthfi&quot;. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gambar yang mengampanyekan Ahmad Lutfhi dan Taj Yasin dinilai kontroversial karena bertuliskan &quot;Jateng Pilih Polisi, Gak Butuh Loreng TNI, Ayo Coblos Ahmad Luthfi&quot;. (istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Beredar di media sosial kampanye provokatif yang mempertentangkan antara TNI dengan polisi dalam Pilkada Jawa Tengah 2024. Hal itu seolah disebar oleh pendukung pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ilustrasi tersebut menggambarkan sosok seorang anggota TNI dalam kondisi terikat tali, kemudian di belakangnya ada sosok berseragam Polri.&nbsp;Gambar tersebut disertai dengan kata-kata provokatif yang bisa memancing kemarahan anggota atau institusi TNI.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam gambar ilustrasi tertulis "Jateng Pilih Polisi, Gak Butuh Loreng TNI, Ayo Coblos Ahmad Luthfi".</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gambar tersebut hingga kini masih disebar di platform TikTok dalam sepekan terakhir melalui dua akun berbeda, yakni relawankomjenluthfi dan RelawanLuthfi.Solo. Penyebaran gambar ini memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Dewan Pembina Tim Pemenangan paslon Luthfi-Yasin yang berasal dari TNI yakni Letjen TNI (Purn) Bakti Agus Fadjari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pernyataannya, Bakti Agus meyakini bahwa tidak ada satupun tim pemenangan terlibat dalam penyebaran gambar provokatif tersebut.&nbsp;Ia menyesalkan adanya pihak tertentu dengan sengaja menyebarkan gambar hoaks dan merupakan bentuk fitnah yang berpotensi memecah belah hubungan baik antara TNI dan Polri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami dari tim 02 tidak mungkin menyebarkan gambar yang mempertentangkan antara TNI dan Polri. Saya sendiri seorang tentara, tidak mungkin saya menistakan diri sendiri atau institusi TNI-Polri yang harus kita jaga bersama," ujarnya kepada wartawan, Selasa (19/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pihaknya mengingatkan, agar masyarakat dan media tidak terpengaruh adanya informasi yang sangat menyesatkan tersebut.&nbsp;"Tolong masyarakat paham bahwa ini adalah berita tidak benar. Kami telah melaporkan sebaran gambar ilustrasi tersebut ke Polda Jawa Tengah, dan kasus ini tengah ditangani sesuai hukum yang berlaku," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Pangdam IV/ Diponegoro ini menekankan, pentingnya menjaga persatuan antara TNI dan Polri sebagai pilar negara. Menurutnya, pihak-pihak yang mencoba memprovokasi atau memecah belah kedua institusi tersebut adalah ancaman bagi persatuan bangsa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selama ini, kami saling menjaga antara TNI dan Polri. Siapa pun yang mencoba membenturkan kedua institusi ini, jelas tidak memiliki niat baik untuk bangsa dan negara," tandas Bakti Agus.</div>

"Kami dari tim 02 tidak mungkin menyebarkan gambar yang mempertentangkan antara TNI dan Polri," kata Bakti.

Beredar Kampanye Provokatif Polisi vs TNI, Timses Ahmad Luthfi Bantah dan Kecam Pembuatnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/23/Taj-Yasin-Maimoen-1233893996.jpg" alt="Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin." width="100%">
<figcaption>Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mundur dari kursi wakil gubernur (Wagub), lalu terpilih menjadi anggota DPD, eh malah maju lagi sebagai calon Wagub. Tak mengherankan kalau kemudian jalan politik Taj Yasin Maimoen itu mendapat sorotan luas. Gus Yasin, sapaan akrabnya, menyebut kemaslahatan masyarakat Jateng sebagai salah satu alasan dirinya mau mendampingi Ahmad Luthfi. Sekaligus melanjutkan program yang telah dilaksanakan semasa dia menjadi wakil gubernur berpartner dengan Gubernur Ganjar Pranowo. Putra KH Maimoen Zubair (almarhum) itu juga menyampaikan terima kasih kepada warga yang telah memilihnya sebagai anggota DPD dengan raihan suara tertinggi untuk daerah pemilihan Jateng. &rdquo;Sehingga kawan-kawan mendorong kami untuk melanjutkan program-program yang sudah kami laksanakan (saat menjabat wakil gubernur),&rdquo; jelas Gus Yasin seusai mendaftar pilgub Jateng di kantor KPU Jateng di Kota Semarang kemarin (28/8). Mengenai statusnya sebagai anggota terpilih DPD, Gus Yasin mengaku telah mengajukan surat pengunduran diri. &rdquo;Semuanya sudah kami serahkan (ke KPU),&rdquo; katanya seperti dilansir Jawa Pos Radar Semarang. Alasan Gusti Bhre Mundur Di Solo, Jateng, KGPAA Mangkunegara X Bhre Cakrahutomo Wira Sudjiwo juga mundur. Tapi, beda dengan Gus Yasin, dia mundur dari pencalonan sebagai wali kota Solo. Ketua DPD PKS Solo Daryono menuturkan, dengan mundurnya penguasa Pura Mangkunegaran tersebut, pihaknya harus kembali berkonsultasi dengan DPP. Padahal, waktu pendaftaran tinggal hari ini. &rdquo;Meski di satu sisi kami menghormati, apalagi alasannya menurut kami vital, karena masalah keluarga,&rdquo; imbuh Daryono. Sementara itu, Ketua DPC Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno mengklarifikasi langsung alasan mundurnya Gusti Bhre &ndash;sapaan akrab KGPAA Mangkunegara X&ndash; kepada yang bersangkutan kemarin. Kepadanya disampaikan, keputusan tersebut diambil karena belum mendapatkan restu dari sang ibu. &rdquo;Ibu masih belum menyetujui dan saya tidak akan melawan ibu saya,&rdquo; kata Ardianto menirukan kalimat Gusti Bhre. Ardianto menjelaskan, Gusti Bhre menceritakan bahwa dirinya belum bisa menyelesaikan hal yang kecil (urusan keluarga), lalu bagaimana menyelesaikan urusan yang besar. &rdquo;Awal kemarin itu kan kesanggupan pribadi. Ternyata di dalam Pura Mangkunegaran itu kan putusan juga masih tarik-ulur,&rdquo; bebernya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pemilihan/015027754/resmi-daftar-pilgub-ridwan-kamil-suswono-janjikan-kesehatan-pendidikan-untuk-warga-jakarta-dan-dukung-persija">Resmi Daftar Pilgub, Ridwan Kamil-Suswono Janjikan Kesehatan-Pendidikan untuk Warga Jakarta dan Dukung Persija</a> Daftar Diantar Gus Iqdam Nama Rijanto dan Beky Herdiansah mungkin belum begitu bergema di luar Blitar. Tapi, yang mengantarkan bakal calon bupati dan wakil bupati itu mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Blitar, Jawa Timur, kemarin sudah pasti dikenal luas. Ya, Rijanto dan Beky diantar langsung penceramah kondang Gus Iqdam setelah mendeklarasikan diri di depan rumah Beky di Desa/Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar. Melihat antusiasme masyarakat yang berjibun memeriahkan deklarasi, Rijanto merasa bersyukur. Disinggung dampak kedekatan Beky dengan Gus Iqdam, mantan bupati Blitar tersebut menuturkan bahwa peran penceramah kondang itu hanya sebagai pengarah atau petunjuk agar pilihannya tidak salah. (kap/ves/nk/atn/dam/mg2/c1/din/c19/ttg)

Politikus Taj Yasin Maimoen memiliki langkah unik dalam karir politiknya. Setelah lengser dari Wagub Jateng, dia menyatakan terjun ke DPD.

Pilgub Jateng 2024: Gus Yasin, Mundur, Maju, Mundur, lalu Maju Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/26/20240826_140802-2593605250.jpg" alt="DPP PDI Perjuangan secara resmi mengusung enam bakal pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur (cagub-cawagub) pada Pilkada Serentak 2024. (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>DPP PDI Perjuangan secara resmi mengusung enam bakal pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur (cagub-cawagub) pada Pilkada Serentak 2024. (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; DPP PDI Perjuangan secara resmi mengusung enam bakal pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur (cagub-cawagub) pada Pilkada Serentak 2024, Senin (26/8). Namun, hingga pukul 14.35 wib tidak ada nama Anies Baswedan yang disebut. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengumumkan enam pasang bakal cagub-cawagub yang diusung PDIP di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat. Dilanjutkan penyerahan rekomendasi secara langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. "Dari 60 calon kepala daerah itu terdiri dari 6 bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur, 38 bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati, serta 16 bakal calon wali kota dan bakal calon wakil wali kota," kata Hasto. Keenam bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang resmi diusung PDIP untuk Pilkada Serentak 2024, antara lain: &nbsp; <ol> <li>Sulawesi Utara, Steven Kandouw-Letjen TNI (Purn) Alfred Denny Djoike Tuejeh</li> </ol> &nbsp; <ol start="2"> <li>Banten, Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi</li> </ol> &nbsp; <ol start="3"> <li>Jawa Tengah, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi atau Hendi.</li> </ol> &nbsp; <ol start="4"> <li>Gorontalo, Hamzah Isa-Andurrahman Abubakar Bahmid.</li> </ol> &nbsp; <ol start="5"> <li>Nusa Tenggara Timur (NTT), Yohanis Fransiskus Lema-Jane Natalia Suryanto.</li> </ol> &nbsp; <ol start="6"> <li>Kalimantan Utara, Andi Sulaiman-Andri Partono.</li> </ol> &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015018379/dikabarkan-berduet-dengan-rano-karno-di-pilkada-jakarta-2024-anies-pakai-tenun-merah-ke-dpp-pdip">Dikabarkan Berduet dengan Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024, Anies Pakai Tenun Merah ke DPP PDIP &nbsp;</a> Pengumuman bakal calon kepala daerah ini juga dihadiri oleh Bendahara Umum DPP PDIP Olly Dondokambey serta wakilnya Said Abdullah, Rudianto Tjen, dan Yuke Yurike. Lalu Wasekjen PDIP Yoseph Aryo Adhie Darmo. Hadir pula jajaran Ketua DPP PDIP di antaranya Komaruddin Watubun, Djarot Saiful Hidayat, Deddy Sitorus, Adian Napitpulu, hingga Basuki Tjahja Purnama. Terlihat hadir pula, putra Megawati yang juga Ketua DPP DPIP Bidang Ekonomi Kreatif Prananda Prabowo, Sekretaris Kabinet yang juga kader PDIP, Pramono Anung, Menteri PPPA Bintang Puspayoga, serta mantan Menkumham Yasonna H Laoly.

DPP PDI Perjuangan resmi mengusung enam bakal pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur pada Pilkada Serentak 2024, Senin (26/8).

Anies Tak Diumumkan, PDIP Resmi Usung Airin di Pilkada Banten dan Andika Perkasa di Pilkada Jateng 2024   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/26/Sahat-Sinurat-bergabung-ke-PSI-Dery-Ridwansah-2JPG-2496214017.jpg" alt="Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep (kiri) memakaikan jaket PSI kepada Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sahat Marthin Philip Sinurat (kanan) di Kantor DPP PSI, Jakarta, Kamis (25/7/2024). (Dery Ridwansah/ Jaw" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep (kiri) memakaikan jaket PSI kepada Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sahat Marthin Philip Sinurat (kanan) di Kantor DPP PSI, Jakarta, Kamis (25/7/2024). (Dery Ridwansah/ Jaw</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep rupanya sudah mengurus surat keterangan tidak pernah dipidana untuk menjadi calon Wakil Gubernur Jawa Tengah. Permintaan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 20 Agustus 2024, atau di hari yang sama dia diduga tiba di Los Angeles, Amerika Serikat bersama sang istri, Erina Gudono. "Betul, Kaesang sudah ngurus surat keterangan belum pernah dipidana ke PN Jaksel," kata Humas PN Jaksel Djuyamto kepada wartawan, Jumat (23/8). Selain surat keterangan tidak pernah dipidana, Kaesang juga mengurus dua surat lainnya. Yakni surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. PN Jakarta Selatan pun telah menerbitkan ketiga surat tersebut. Dalam keterangannya, surat-surat ini akan digunakan Kaesang mencalonkan diri di Pilkada Jawa Tengah 2024. "Persyaratan pencalonan sebagai Wagub Jateng," tegas Djuyamto.&nbsp; Tanggal pengajuan surat itu juga bersamaan dengan pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 70/PUU-XXII/2024. Dalam putusan itu, MK menegaskan bahwa syarat usia minimum calon kepala daerah harus terpenuhi saat mendaftar sebagai calon. Artinya, Kaesang tidak meemnuhi syarat untuk mendaftar sebagai calon Wakil Gubernur Jawa Tengah di Pilkada Jawa Tengah 2024. Sebab, syarat usia minimum calon gubernur dan wakil gubernur adalah 30 tahun. Sementara, Kaesang baru akan berulang tahun ke-30 pada 25 Desember mendatang. Atau hampir satu bulan setelah hari pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 pada 27 November mendatang.

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep rupanya sudah mengurus surat keterangan tidak pernah dipidana untuk menjadi cawagub Jawa Tengah.

Kaesang Sudah Urus Surat Keterangan Tak Pernah Dipidana ke PN Jaksel, Mau Nyalon jadi Wagub di Pilkada Jateng 2024   