<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Screenshot_20200924-201840-2.jpg" alt="Tangkapan layar dari streaming youtube pelaksanaan pengundian nomor urut Pilkada Gresik di Hotel Horizon Gresik, Kamis (24/9) malam. A. Malik Ibrahim/Antara" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar dari streaming youtube pelaksanaan pengundian nomor urut Pilkada Gresik di Hotel Horizon Gresik, Kamis (24/9) malam. A. Malik Ibrahim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pasangan calon (paslon) Qosim-Alif  (QA) yang didukung dua partai politik yakni PKB dengan raihan 13 kursi dan Gerindra dengan 8 kursi, mendapat nomor urut 1 hasil rapat pleno terbuka pengundian nomor urut yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gresik, Kamis (24/9) malam. Sedangkan nomor urut 2 pasangan Fandi Akhmad Yani-Aminatun Habibah (Niat) yang didukung enam parpol, yakni Golkar dengan raihan 8 kursi, PDIP 6 kursi, Nasdem 5 kursi, Demokrat 4 kursi, PAN 3 kursi, dan PPP dengan 3 kursi. Pilkada Gresik 2020 hanya diikuti dua paslon.  Ketua KPU Gresik Akhmad Roni usai kegiatan pengundian nomor urut di Hotel Horizon Gresik mengatakan, setelah mendapatkan nomor urut, setiap paslon bisa menggunakan nomor itu untuk melaksanakan kampanye. ”Bagi kami, nomor urut ini akan digunakan untuk mencetak surat suara yang akan digunakan pada Pilkada tanggal 9 Desember,” kata Roni seperti dilansir dari Antara pada Kamis (24/9).  Dalam pelaksanaan pengundian dilakukan secara ketat dengan undangan terbatas sesuai protokol kesehatan Covid-19. Hal itu mengacu pada PKPU 13 Tahun 2020 tentang perubahan PKPU 6 Tahun 2020 yakni Pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam (Covid-19). Pada pasal 55, rapat pleno pengundian nomor urut paslon hanya dihadiri para paslon, ditambah dua orang Bawaslu, satu orang penghubung pasangan calon, dan lima orang komisioner KPU.  ”Kami sengaja membatasi siapa yang hadir. Yakni, kedua paslon, kemudian dua orang perwakilan dari partai pengusung. Selanjutnya, tim kampanye satu orang, tokoh masyarakat dari Forkopimda Gresik dan perwakilan dua orang ketua organisasi media. Kami ingin protokol kesehatan Covid-19 benar-benar dijalankan,” tutur Roni.  Namun demikian, Roni mengatakan, pendukung paslon tetap bisa menyaksikan secara langsung pelaksanaan pengundian nomor urut melalui tayangan streaming youtube milik KPU Kabupaten Gresik.  Roni berharap, dengan selesainya pengundian nomor, pelaksanaan Pilkada Gresik ke depan bisa berjalan lancar dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan dalam pesta demokrasi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=VlSURmtaozw

Paslon QA Dapat Nomor Urut 1 dan Niat Nomor 2 di Pilkada Gresik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/kpu-gresik-pastikan-pelaksanaan-pilkada-2020-bakal-ditunda_m_186471.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik Akhmad Roni dinyatakan positif Covid-19 setelah menjalani hasil swab test (tes usap) pada Kamis sore (10/9). Kabar itu pun dibenarkan oleh rekan sesama komisioner, Makmun.  "Iya, Ketua KPU Kabupaten Gresik dinyatakan positif Covid-19. Namun langsung melakukan isolasi mandiri. Saya pastikan hal itu tidak mengganggu tahapan pilkada selanjutnya," kata Makmun dalam pesan singkatnya.  Makmun juga menjelaskan, tidak terganggunya proses pilkada serentak di Gresik karena masih ada empat anggota KPU lainnya yang bisa menjalankan tahapan pilkada sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.  Diketahui, saat ini KPU setempat melakukan rapat pleno penetapan daftar pemilih sementara (DPS) Pilkada 2020. Selanjutnya, akan mengadakan sosialisasi dengan menggandeng sejumlah komponen masyarakat. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/09/09/2020/37-cakada-positif-covid-19-tahapan-pilkada-tak-akan-berjalan-serentak/">37 Cakada Positif Covid-19, Tahapan Pilkada Tak akan Berjalan Serentak</a></li> </ul> Selain itu, pihaknya juga sedang melakukan verifikasi terhadap berkas pendaftaran masing-masing bakal paslon sebelum rapat pleno penetapan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik pada tanggal 23 September, kemudian agenda pengundian nomor urut peserta pilkada pada tanggal 24 September 2020.  Sementara itu, Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Gresik Elvita Yuliati mengatakan, KPU telah melakukan setiap tahapan pilkada dengan mengacu protokol kesehatan.  Hal ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU No. 6/2020 tentang Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19.  Diketahui, laporan terkini Covid-19 di Kabupaten Gresik, ada tambahan terkonfirmasi positif sebanyak 21 orang, kesembuhan lebih banyak mencapai 26 orang, dan konfirmasi meninggal satu orang.  Secara akumulasi, kasus konfirmasi positif di Gresik mencapai 2.865 orang dengan perincian: sembuh 2.354 orang, isolasi mandiri/dirawat mencapai 332 orang, dan meninggal dunia sebnyak 179 orang.

Ketua KPUD Gresik Positif Covid-19, Tahapan Pilkada Tetap Normal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Ilustrasi-Pilkada-Koko.jpg" alt="ILUSTRASI Pilkada Serentak 2020, (Kokoh Praba Wardani/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Pilkada Serentak 2020, (Kokoh Praba Wardani/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaksanaan pilkada serentak 2020, termasuk di Gresik, resmi diputuskan pada 9 Desember. Kepastian itu terungkap dalam rapat koordinasi online Kemendagri yang diikuti Pemkab Gresik, KPU, dan Bawaslu Gresik, Jumat (5/6). Pihak penyelenggara di tingkat daerah pun tinggal menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis).  ”Betul, sudah diputuskan Kemendagri pada 9 Desember. Salah satu pertimbangan utama adalah menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan,” kata Wabup Gresik M. Qosim setelah mengikuti rapat koordinasi tersebut.  Kalau pilkada terlalu lama diundur, jelas Qosim, dikhawatirkan pelaksanaan program pemerintah tersendat. Mulai program pembangunan, ekonomi, hingga pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 yang mungkin pemulihannya lama. ”Nanti seluruh tahapan diwajibkan memenuhi protokol kesehatan,” ujar mantan kepala dinas pendidikan itu.  Kewajiban pemenuhan standar protokol kesehatan tersebut tentu juga akan berpengaruh pada kebutuhan anggaran. Pada APBD 2020, telah dialokasikan dana hibah kepada KPU Gresik sebesar Rp 61,1 miliar dan Bawaslu Gresik Rp 14 miliar. Karena terdampak pandemi Covid-19, tahapan pilkada dihentikan. Hingga kini, dana tersebut baru terserap sekitar 40 persen di tiap-tiap lembaga.  ”Masih dihitung kembali oleh pihak penyelenggara, apakah anggaran tersebut sudah cukup atau tidak kalau menyesuaikan protokol kesehatan,” ungkap Qosim.  Ketua Bawaslu Gresik M. Imron Rosyadi mengatakan, kebutuhan anggaran pilkada nanti bisa berubah. Ada sebagian kegiatan yang bisa diminimalkan. Antara lain, berbagai persiapan yang berhubungan dengan pengumpulan massa, keamanan, dan tahap sosialisasi. ”Konsep awal, kegiatan seperti itu dilaksanakan secara online sehingga bisa menekan biaya,” jelasnya.  Namun, lanjut Imron, potensi penambahan anggaran justru ada pada penerapan protokol kesehatan. Misalnya, seluruh petugas nanti diwajibkan untuk menjalani rapid test. Selain itu, para petugas di lapangan membutuhkan alat pelindung diri (APD). ”Semua kebutuhan masih dihitung. Setelah selesai, diajukan kepada pemkab. Senin nanti (8/6) diharapkan rampung, mengingat berbagai tahap persiapan akan kembali dilaksanakan,” tutur dia.  KPU Gresik bersiap kembali mengaktifkan badan ad hoc mulai 15 Juni. Beberapa kegiatan mendesak untuk segera dilakukan. Antara lain, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang dijadwalkan selesai pada 5 Juli. Sedangkan tahapan selanjutnya direncanakan 26 Oktober. ”Mulai pendaftaran, penetapan calon, masa kampanye, hingga pemungutan suara nanti pada 9 Desember itu,” ujar Ketua KPU Gresik Akhmad Roni.  Sementara itu, hingga saat ini belum ada satu pun kandidat di pilkada Gresik yang telah mengantongi rekomendasi dari DPP parpol masing-masing. Hanya, satu-satunya yang mendapat persetujuan dari DPP PKB sebagai bakal calon adalah M. Qosim. Artinya, persetujuan itu selangkah lagi menjadi acuan rekomendasi. Sedangkan parpol lain masih menunggu kepastian dari DPP.  Di DPRD Gresik, PKB adalah satu-satunya partai yang bisa mengajukan pasangan calon tanpa koalisi dengan parpol lain. Sebab, parpol pimpinan Muhaimin Iskandar itu meraih 13 kursi di dewan. Capaian itu naik lima kursi jika dibandingkan dengan hasil Pileg 2014. Sedangkan perolehan kursi enam parpol lain, yakni Gerindra, Golkar, PDIP, Nasdem, PAN, dan PPP, di bawah 10. Karena itu, untuk dapat mengusung pasangan calon bupati-wakil bupati, partai-partai itu harus berkoalisi.

Tancap Gas Persiapkan Pilkada

pilkada gresik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pilkada gresik

Berita Terkini

Paslon QA Dapat Nomor Urut 1 dan Niat Nomor 2 di Pilkada Gresik

Ketua KPUD Gresik Positif Covid-19, Tahapan Pilkada Tetap Normal

Tancap Gas Persiapkan Pilkada

Download Aplikasi JawaPos.com