<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/sandiaga-di-acara-1-abad-nu-antara.jpg" alt="Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno (kanan) saat hadir peringatan Satu Abad Nahdlatul Ulama di Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (7/2/2023). (ANTARA/HO-IM)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno (kanan) saat hadir peringatan Satu Abad Nahdlatul Ulama di Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (7/2/2023). (ANTARA/HO-IM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno enggan membahas lagi soal utang Anies Baswedan ketika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 sebesar Rp 50 miliar. Seperti diketahui saat itu pasangan Anies-Sandiaga berhasil memenangi Pilkada DKI, sebelum akhirnya Sandiaga melepas jabatan wakil gubernur DKI untuk mengikuti Pilpres 2019 berpasangan dengan Prabowo Subianto.  "Setelah saya salat istikharah, setelah saya menimbang berkoordinasi dengan keluarga, saya tidak ingin melanjutkan pembicaraan mengenai ini dan lebih baik nanti para pihak yang mengetahui untuk bisa menyampaikan," kata Sandiaga usai menghadiri Puncak Resepsi Satu Abad NU di Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (7/2).  Sandiaga mengatakan saat ini dirinya ingin fokus menatap masa depan dan tak ingin lagi mengungkit masa lalu. Apalagi, sebentar lagi akan ada Pemilu 2024. "Tapi bagi saya sekian, dan saya fokus menatap masa depan. Kontestasi demokrasi sebentar lagi, mari kita tatap masa depan dengan penuh suka cita dan gembira," kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) itu.  Dia menegaskan hubungannya dengan mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga kini masih bersahabat dengan baik. "Tentunya sebagai seorang sahabat. Sekarang saya tugasnya di kementerian dan tugas saya untuk membangkitkan ekonomi dan mengawal momentum dari kebangkitan pariwisata Indonesia," ujar Sandiaga Uno.  Puncak Resepsi Satu Abad NU digelar 24 jam nonstop di Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Acara itu dihadiri berbagai tokoh penting, di antaranya Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, serta istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah Wahid.  Hadir pula Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (*)

Anies masih Utang Rp 50 M sejak 2017, Begini Respons Sandiaga Uno

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/teka-teki-asal-muasal-wacana-menghidupkan-becak-oleh-anies-terkuak_m_182060.jpeg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Keinginan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menghidupkan kembali becak sebagai transportasi di Ibu Kota menjadi kontroversi. Terlebih lagi, usai beredar kontrak politik antara dirinya dengan para penarik becak di sejumlah wilayah di Jakarta. Saat dikonfirmasi, Anies mengakui hal tersebut. Selain itu, dia mengungkapkan rencananya untuk melunasi kontrak itu. "Iya dong (ada kontrak politik). Kalau saya berjanji saya harus melunasi apa yang sudah saya janjikan," ujar Anies di Balai Kota, Rabu (17/1). Meski begitu, lanjutnya, dengan keberadaan kontrak politik itu dirinya tidak merasa terbelenggu lantaran pengambilan keputusan saat itu sudah melalui pertimbangan. "Ketika kita tandatangan itu kita lihat mana yang bisa dikerjakan, mana yang tidak. Kalau anda lihat rancangannya, wah, banyak sekali. Tapi ketika sampai pada yang disepakati, berbeda," terangnya. Diketahui, keberadaan kontrak tersebut ada sebelum Anies terpilih menjadi gubernur, atau dapat dikatakan sebagai janji kampanye bersama Wakil Gubernur Sandiaga Uno saat Pilkada DKI 2017 lalu. Sandi pun mengungkapkan kebenaran hal tersebut, bahwa kontrak politik itu memang disodorkan pada Anies, namun bukan dirinya atau Anies yang membuat kontrak politik tersebut. Ketika dipelajari lebih lanjut, ternyata kontrak politik itu adalah milik pemerintah sebelumnya yang hingga kini belum terpenuhi. "Kontrak politk ini disodorkan untuk Pak Anies dan ternyata ini kontrak politik pemerintah sebelumnya juga. Jadi mereka memiliki beberapa kontrak politik. Jadi ini yang lagi coba kita tunaikan sebagai bentuk satu kesatuan," ujar Sandi secara terpisah.

Teka-teki Asal Muasal Wacana Menghidupkan Becak oleh Anies Terkuak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/pasca-ahy-tumbang-di-pilkada-dki-partai-demokrat-tiba-tiba-bersuara_m_179219.jpeg" alt="Bendera Partai Demokrat" width="100%">
<figcaption>Bendera Partai Demokrat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pilkada DKI Jakarta 2017 sudah berlalu dan pemenangnya telah memimpin Ibu Kota Jakarta. Akan tetapi, tiba-tiba Partai Demokrat bersuara tentang masa lalu yang dilewati dengan kekalahan oleh kandidatnya yang ketika itu mengusung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) - Sylviana Murni. Rabu malam (3/1) hingga Kamis (4/1) dini hari petinggi partai belambangkan bintang mercy itu menggelar 'emergency meeting' di Kantor DPP. Dari rapat yang dipimpin Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hanca Panjaitan, DPP Partai Demokrat mengeluarkan pernyataan atas perlakuan tidak adil yang kerap kali dialami kadernya. Pernyataan yang sampaikan Hinca Panjaitan itu diketahui oleh sang Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Adapun isinya, 3 bentuk perlakuan tidak adil dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penguasa di Pilkada Jakarta 2017, Persiapan Pilkada Papua 2018, dan Kalimantan Timur (Kaltim) 2018. Pada Pilkada Jakarta 2017 lalu, kata Hinca, Partai Demokrat mempertanyakan mengenai proses penyidikan yang diarahkan kepada Sylviana Murni. Kala itu tengah berpasangan dengan AHY. "Waktu itu terpaksa harus menggerus citra pasangan ini dan pada akhirnya ujungnya tidak diketahui juga kapan berakhirnya dan mulainya," kata Hanca. Akibat kasus hukum yang disebut-sebut menyeret Sylviana Murni itu membuat elektabilitas AHY di Pilkada Jakarta jadi hancur. Pada waktu yang tidak jauh berbeda Ketua Umum Partai Demokrat SBY dibombardir dengan teror dan fitnah yang tak mendasar. Di antaranya, kasus penyerangan rumah SBY di Kuningan Jakarta Selatan, nyanyian Antasari Azhar, sampai tuduhan pendanaan aksi 411 dan 212. "Padahal faktanya tidak mendasar," ungkapnya Hinca melanjutkan, alih-alih belajar dari kesalahan pada tahun lalu, rupanya kejadian itu kembali terulang di Pilkada Kaltim 2018. Di Pilkada Kaltim 2018, Partai Demokrat telah sepakat mengusung Syahrie Jaang dan Wali kota Balikpapan Rizal Effendi sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Tiba-tiba Syahrie kabarnya telah dihubungi sebanyak 8 kali oleh partai tertentu untuk dipaksa memilih Kapolda Kaltim Irjen Saffarudin sebagai cawagub pendampingnya. Jika Syahrie menolak, maka akan ada proses hukum yang akan diangkat. "Tentu secara etika politik tidak baik kalau sudah berjalan," tuturnya. Kondisi yang tidak jauh beda juga terjadi di Pilkada Papua 2018. Sang petahana sekaligus Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Lucas Enembe berniat untuk maju kedua kalinya. Namun sekitar Oktober 2017 lalu, Lukas dipaksa untuk menerima wakil yang bukan atas keinginanya dan kemudian didesak untuk menandatangani untuk memenangkan partai tertentu. "Tindakan itu dirasakan sewenang-wenang oleh partai kami, akhirnya Demokrat membentuk tim pencari fakta," pungkasnya. Oleh karena itu, untuk menanggapi tiga bentuk perlakuan tidak adil tersebut, Partai Demokrat berharap Presiden dapat turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan yang tengah dihadapi partai besutan SBY itu. Sehingga ke depannya, bangsa Indonesia dapat bersama-sama menjaga Demokrasi kearah yang lebih baik lagi. "Proses yang tidak fair ini, yang dilakukan oleh yang kami sebutkan tadi agar Pilkada yang tinggal di depan mata bisa berjalan baik dan menyenangkan kita semua," tandasnya.

Pasca AHY Tumbang di Pilkada DKI, Partai Demokrat Tiba-tiba Bersuara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/sengitnya-petarungan-mencari-pemimpin-ibu-kota-jakarta_m_178691.jpeg" alt="Tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, saat mengikuti debat putaran terakhir." width="100%">
<figcaption>Tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, saat mengikuti debat putaran terakhir.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017 menjadi momen yang tak terlupakan bagi warga ibu kota. Pertarungan sengit memperebutkan kursi orang nomor satu di Jakarta diikuti oleh tiga pasang kandidat. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat menjadi pasangan petahana, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai kandidat penantang baru, serta Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni lawan terakhir yang tak terduga-duga masyarakat DKI Jakarta. Pada pilkada DKI putaran pertama, Agus dan Sylviana tersingkir dalam untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Sementara calon petahana Ahok-Djarot harus menalan kekalah diputaran kedua, calon yang diusung partai Gerindra, Anies-Sandi pun berhasil terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur 2017. Berikut ini rangkuman Jawapos.com pada Pilkada 2017 dalam tahap Kampanye Pilkada DKI 2017: 1. Sindiran Sylviana Murni 'Pak Menteri' ke Anies Baswedan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta mengumumkan nomor urut tiga pasangan calon yang akan maju dalam bursa pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2017 di JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 25 Oktober 2016. Hasilnya pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni mendapat nomor 1, duet Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat mendapat nomor urut 2, sementara pasangan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno mendapatkan nomor urut 3. Jumat malam itu (13/1/2017), Agus dan Sylviana pertama kali tampil dalam debat terbuka. Memakai kaus berkerah dengan emblem-emblem kampanye. Tema debat malam itu adalah pembangunan sosial ekonomi untuk Jakarta, meliputi: sosial ekonomi, transportasi, lingkungan, pendidikan, dan keamanan. Dipandu Ira Koesno, eks penyiar berita televisi. Pasangan calon nomor urut satu Agus-Sylviana, membuat 10 program kerja unggulan. Kejadian dan ketengan Pilkada DKI 2017 menjadi hal yang paling tak bisa dilupakan masyarakat ketika Sylviana melontar pertanyaan soal cara menata keamanan di DKI Jakarta kepada pasangan calon nomor urut 3 Anies Baswedan-Sandiaga Uno, dengan menyapa Anies Baswedan menggunakan sebutan 'Pak Menteri'. "Assalamu'alaikum Pak Menteri, eh Pak Anies," sapa Sylvi disambut tawa penonton debat cagub di Menara Bidakara, Jakarta, Jumat (13/1/2017). Pernyataan Sylviana itu langsung disambut tawa oleh seluruh masyarakat yang hadir pada debat kampanye putaran pertama. Mengenang hal itu, Sylviana mengaku telah meminta maaf kepada suluruh kandidat sebelum adan sesudah acara debat berlangsung. "Saya selalu setiap habis kampanye datangin semuanya dan selalu saya yang pertama datangin mereka buat minta maaf lahir batin karena saya tidak ingin ada yang sakit hati dan ingin menjaga tali silaturahmi," kata Sylviana kepada JawaPos.com beberapa pekan lalu. Selama masa kampanye dan debat berlangsung pun, ada beberapa hal yang menjadi kenangan manis bagi mantan none Jakarta ini. Mulai dari tahap kampanye dimana dirinya harus 2. DP 0 Persen Memasuki tahap debat putaran kedua, Mantan Bupati Belitung Timur ini sempat beradu argumentasi dengan pasangan calon nomor tiga Anies Bswedan dan Sandiaga Uno tentang penggusuran hingga DP rumah nol persen. Ahok mempertanyakan soal program rumah dengan uang muka nol persen dia merasa penasaran rumah seperti apa yang ingin dibangun Anies dengan program itu. "Saya penasaran, di berita-berita, pasangan Anies-Sandi soal rumah DP 0 persen. Rumah yang Bapak sediakan rumah apa? Rumah tapak? Rumah susun? Lalu yang berpenghasilan berapa? Apakah Rp 7 juta atau Rp 3 juta, karena Pak Sandi bilang yang berpenghasilan Rp 4 juta nggak mungkin punya rumah di Jakarta. Ini agak membingungkan," tanya Ahok kepada Anies dalam sesi debat pamungkas Pilgub DKI putaran kedua di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (12/4). 3. Gaya Anies Seperti Dosen Tak hanya sampai disitu, Ahok bahkan melontarkan sindirian kepada mantan Menteri Pendidikan itu dengan menyebut gaya Anies spserti dosen saat mendengar pernyataan Anies tentang pembangunan manusia tanpa pembangunan fisik. Menurut Ahok, hal itu sama dengan teori seorang dosen. "Kalau membangun manusia tanpa benda mati itu ibarat teori, dosen ngajar di kampus tapi nggak ada action. Kami tahu tujuan dan visi ya harus membangun fisik dan memperhatikan SDM. Saya kira calon nomor 3 ini dosen," kata Ahok kepada Anies. 4. Reklamasi Teluk Jakarta Menjawab sindirian Ahok, Anies pun melakukan serangan balik soal proyek reklamasi Teluk Jakarta. Didepan seluruh warga Jakarta, Anies mengatakan kepada Ahok agar tidak berhobong seperti yang telah dilakukan Ahok pada warga Bukit Duri. "Saya rasa baik, jangan bohong saat kampanye. Warga Bukit Duri tahu rasanya dibohongi," tegas Anies. 5. Porstitusi di Alexis Merasa tak puas, Anies kembali melontarkan sindiran-sindiran balasan dengan menyayangkan sikap pasif Pemprov DKI Jakarta terkait Alexis hotel. Dia juga menyinggung bagaimana dengan mudahnya Pemprov DKI mencari bukti untuk melakukan penggusuran daripada tempat prostitusi. "Kenapa kalau gusur rakyat bisa cari bukti, kalau gusur prostitusi kok mendadak nggak punya bukti, ada apa ya?" kata Anies.

Sengitnya Petarungan Mencari Pemimpin Ibu Kota Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/fkppi-sebut-indonesia-hadapi-lima-tantangan-besar_m_142315.jpeg" alt="Ketua FKPPI Pusat Prasetio Edi Marsudi (kanan), Wakil Ketua Umum FKPPI Adiguna Sutowo (tengah)." width="100%">
<figcaption>Ketua FKPPI Pusat Prasetio Edi Marsudi (kanan), Wakil Ketua Umum FKPPI Adiguna Sutowo (tengah).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI) DKI Jakarta Arief Bawono menyebut saat ini Indonesia dan Jakarta khususnya menghadapi lima ancaman besar yang harus diselesaikan. Menurutnya, pasca Pilkada DKI Jakarta 2017, suhu politik masih saja memanas. Panasnya suhu politik dan kuatnya polarisasi dikhawatirkan menjadi pintu masuknya pemahaman radikal yang memecah belah bangsa. Untuk itu perlu didinginkan lagi untuk menjaga keutungan Negara Kesaturan Republik Indonesia (NKRI). "Situasi sekarang ini seperti ada bara dalam sekam. Golongan radikal terus mengipas-ngipasi supaya jadi api," ungkapnya di Halal Bihalal dan Silaturahmi PD IX FKPPI DKI Jakarta, Rabu (5/7). Arief mengatakan, saat ini Indonesia khususnya Jakarta menghadapi beberapa ancaman yang serius yaitu, tentang maraknya narkoba, terorisme, radikalisme, komunisme dan separatisme di Indonesia. Agar ancaman itu dapat ditaklukan, maka FKPPI harus turun ke komplek-komplek TNI/ Polri untuk melakukan sosialisasi penguatan Pancasila sebagai ideologi negara kepada putra-putri TNI-Polri. "Indonesia ini adalah negara Pancasila. Jadi kita wajib mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila itu di dalam kehidupan masyarakat yang heterogen, yang plural," tegasnya. Menurutnya, Pancasila tidak bisa dilepaskan dari akar sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Pancasila telah menjadi pemersatu bagi beragam suku bangsa dan agama yang ada di Indonesia. "Pancasila itu tidak bisa dilepaskan dari akar sejarah bangsa Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, kemudian yang mendiami satu tanah air yang terdiri lebih dari 16 ribu pulau besar dan kecil. Ratusan suku bangsa, beragam agama, beragam kultur ada di sini, tapi itu semua disatukan oleh Pancasila sebagai ideologi negara," tuturnya. Di tempat yang sama, Ketua FKPPI Pusat Prasetio Edi Marsudi yang didampingi Wakil Ketua Umum FKPPI Adiguna Sutowo mengajak seluruh anggota FKPPI harus berada di garda paling depan dalam mengaktualisasikan Pancasila. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga keutuhan rumah besar Indonesia. "Kita wajib menjaga rumah besar ini. Menjaga NKRI. Wajib membangun Bhinneka demi sebagai satu jembatan emas untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur," tandasnya. (iil/JPG)

FKPPI Sebut Indonesia Hadapi Lima Tantangan Besar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/tps-megawati-diserbu-warga_m_109841.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 di Jalan Kebagusan Dalam, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (15/2) sudah terlihat ramai sejak pagi. Warga berbondong-bondong mengantre menuju TPS untuk menggunakan hak pilihnya memilih pemimpin DKI Jakarta untuk lima tahun ke depan. Ada mural Pancasila dan para tokoh bangsa di era Kemerdekaan seperti Soekarno, Hatta, dan Syahrir. Ada juga mural burung Garuda. Warga terpantau sangat antusias. TPS yang berada di depan kediaman Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri itu sudah terpasang tenda merah putih. Aktivitas masyarakat di sektarnya tetap berjalan seperti biasa. Ada yang tetap berjualan. Ada yang tetap lalu lalang di sekitarnya. Di TPS ini, Megawati dan putrinya, yang juga Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menggunakan hak konstitusionalnya. Mereka memberikan suara di pilkada DKI Jakarta. Rencananya Mega akan berkeliling di sekitar lapangan sebelum mencoblos. Mega terdaftar di TPS dengan nomor 100. Sedangkan Puan nomor 381. Rencananya Mega bersama Puan akan mencoblos sekitar pukul 10.00 WIB. "Direncanakan pukul 10.00 Ibu Megawati bersama keluarga akan memberikan suara di pilkada serentak ini," kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanton di lokasi. Setelah pencoblosan, Mega akan memantau perhitungan cepat. Setelah itu digelar jumpa pers. (boy/jpnn/JPG)

TPS Megawati Diserbu Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/praktik-politik-uang-masif-di-dki-dan-banten-ini-modusnya_m_109633.jpeg" alt="Surat suara Pilkada DKI saat dalam proses pelipatan" width="100%">
<figcaption>Surat suara Pilkada DKI saat dalam proses pelipatan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jelang H-1 pemungutan suara pilkada serentak 2017, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan adanya praktik politik uang yang masif. Komisioner Bawaslu Daniel Zuchron mengatakan, setidaknya ada tujuh daerah yang terindikasi adanya politik uang. Di antaranya, Aceh, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Sulawesi Barat, Papua dan Gorontalo. "Jadi terindikasi di daerah itu (tujuh daerah)," ujar Daniel di Kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta, Selasa (14/2). Dia menambahkan, ada modus-modus yang dipakai oknum untuk mengajak pemilih mencoblos pasangan tertentu. Salah satunya adalah memberikan voucher pulsa handphone. "Modus misalnya, handphone yang prabayar dan pasca bayar," katanya. Selain itu, modus lainnya adalah memberikan uang tunai kepada pemilih sebelum menuju ke tempat pemungutan suara (TPS). Karenanya, Daniel mengaku mengeluhkan aktifitas politik uang yang masih marak dalam setiap pagelaran pilkada. "Isu politik uang makin marak dengan berbagai bentuk," pungkasnya. (cr2/JPG)

Praktik Politik Uang Masif di DKI dan Banten, Ini Modusnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/10-kicauan-panas-anas-untuk-sby-jelang-hari-pencoblosan-pilkada_m_109521.jpeg" alt="Tulisan Anas Urbaningrum yang diunggah ke twitter" width="100%">
<figcaption>Tulisan Anas Urbaningrum yang diunggah ke twitter</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jelang hari pencoblosan Pilkada serentak 2017, eskalasi politik makin memanas. Isu agama yang kerap digunakan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendapat kritikan dari mantan anak buahnya Anas Urbaningrum. Kritikan itu diungkapkan Anas melalui akun twitternya @anasurbaningrum. Dalam media sosial (Medsos) itu, membuat 10 kicauan itu ditujukan ke mantan Ketua Pembina Partai Demoktra itu. "Janganlah hanya demi mengejar ambisi kekuasaan lantas "memperalat" isu Islam. *abah," demikian sepenggal cuitan Anas yang diunggah, Selasa (14/2) hari ini. Menurutnya, apabila benar memanfaatkan isu tersebut, maka strategi politik mantan presiden Indonesia itu tak beda jauh dengan jalan menghalalkan segala cara. Diakhir-akhir tulisannya, Anas berharap agar SBY memilih jalan negarawan serta membiarkan rakyat memilih di pilkada sesuai akal budi dan nuraninya. Berikut petikan lengkap 10 poin yang diunggah akun twitter Anas Urbaningrum: 1. Saya setuju Pak SBY menyatakan, "jangan ada Islamophobia di negeri ini." *abah 2. Hemat saya, Islamophobia tidak akan berhasil. Realitasnya, Islam dan Indonesia tdk bisa dipisahkan. *abah 3. Teman2 bertanya, apakah saya percaya pak SBY adalah pembela atau "pejuang" Islam? *abah 4. Itu rahasia Allah dan Pak SBY sendiri. Apakah pembela atau menggunakan Islam untuk menyukseskan anaknya. *abah 5. Yg bukan rahasia adalah sulit menemukan rekam jejaknya dalam sejarah pergerakan (aktivisme) (umat) Islam di Indonesia. *abah 6. Karena itu, kurang elok jika untuk kepentingan pilkada lalu "memanfaatkan" isu Islam. *abah 7. Janganlah hanya demi mengejar ambisi kekuasaan lantas "memperalat" isu Islam. *abah 8. Itu hampir sulit dibedakan dng strategi politik "menghalalkan segala cara". *abah 9. Yg terbaik bagi Pak SBY dan negeri ini adalah memilih jalan negarawan, madeg pandhito. *abah 10. Terkait pilkada, beri kesempatan para pemilih untuk bebas menggunakan haknya, sesuai akal budi dan nuraninya. *abah Setelahnya, admin mengupload foto hasil tulisan Anas yang ditintakan melalui selembar kertas. "Disalin dari tulisan tangan Mas Anas yg dititipkan lewat sahabat yg berkunjung kemarin. *admin," begitu caption fotonya. (uya/JPG)

10 Kicauan Panas Anas untuk SBY Jelang Hari Pencoblosan Pilkada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/begini-langkah-politik-gerindra-jika-anies-sandi-kalah-di-putaran-pertama_m_1486962889_109297.jpeg" alt="Ketua Umum Partai Geriindra Prabowo Subianto bersama cagub nomor urut 3, Anies Baswedan-Sandiaga Uno." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Geriindra Prabowo Subianto bersama cagub nomor urut 3, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kendati hari pemilihan baru berlangsung Rabu (15/2) mendatang, namun sejumlah pihak mencoba untuk menerka-nerka langkah politik dari partai pengusung jika jagoannya kalah di putaran pertama Pilkada DKI Jakarta. Seperti halnya Partai Gerindra. Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia, Maksimus Ramses Lalongkoe, dalam analisanya jika pilkada DKI berlangsung dua putaran, maka Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan memilih satu dari dua opsi langkah politik. Pertama, jika pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno kalah pada putaran pertama, maka kemungkinan besar Prabowo Subianto akan bersekutu dengan pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat. Alasan Prabowo lebih mendukung Ahok-Djarot, kata Maksimus Ramses Lalongkoe, karena sosok Ahok selama ini banyak mendapat dukungan dan simpati masyarakat Indonesia. Ahok tidak saja menjadi pusat perhatian warga Jakarta, tapi juga masyarakat Indonesia dan ini dapat dilihat dari arus dukungan untuk mantan Bupati Belitung Timur itu. "Dukungan publik ini tentu menjadi salah satu indikator penting yang dipertimbangkan Prabowo Subianto dalam mengalihkan dukungan politiknya," sebut Ramses kepada JawaPos.com, Senin (13/2). Pengamat politik dari Universitas Mercu Buana (UMB) ini menambahkan, alasan Prabowo mengalihkan ke Ahok ini demi persiapan pada Pilpres 2019. Prabowo tidak mau kehilangan simpati publik Indonesia, tentu pilihan terbaiknya bersekutu dengan pasangan Ahok-Djarot pada putaran kedua. Alasan lain besarnya kemungkinan Prabowo mengarahkan dukungannya ke paslon nomor urut 2 itu, dapat dilihat dari semakin berjaraknya hubungan antara Partai Gerindra dengan Partai Demokrat. Opsi kedua yang bakal ditempuh Partai Gerindra pada putaran, jika jagoannya tumbang, yakni Prabowo memilih diam atau mengambil posisi netral pada putaran kedua. Sikap netral ini, yakni tidak mengarahkan pendukungnya untuk memilih salah satu calon mana pun. Melainkan membiarkan pendukung memilih sesuai selera mereka masing-masing. "Sikap netral ini memang tidak menyakiti hati pihak lain namun tidak mendapat simpati cukup signifikan," katanya. (cr2/JPG)

Begini Langkah Politik Gerindra, Jika Anies-Sandi Kalah di Putaran Pertama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/tim-ahok-djarot-akhiri-masa-kampanye-dengan-mancing-bersama_m_109024.jpeg" alt="Marsiaman Saragih (dua dari kiri) inisiator Mancing bersama Tim Ahok-Djarot di Ciracas, Jakarta Timur." width="100%">
<figcaption>Marsiaman Saragih (dua dari kiri) inisiator Mancing bersama Tim Ahok-Djarot di Ciracas, Jakarta Timur.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di hari terakhir kampanye Pilkada DKI Jakarta, Tim Komandan Tempur (DanPur) PDI Perjuangan menggelar kampanye sambil memancing ikan mas di Waduk Rawababon, Kelapa Dua Wetan Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu (11/2). Pantauan di lokasi, ribuan warga Ciracas tampak menghadiri kegiatan mancing tersebut. Warga begitu bersemangat memancing di waduk setelah sekitar 2 ton ikan mas ditabur panitia acara sejak Jumat (10/2) tadi malam. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Marsiaman Saragih selaku inisiator acara tersebut menuturkna, walaupun dirinya tidak berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Jakarta, namun bertekad memenangkan Ahok-Djarot sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI untuk periode kedua. "Kami di DanPur harus kerja keras menangkan Ahok-Djarot. Ini sesuai instruksi Panglima DanPur Ibu Ketua Umum Megawati Sokarnoputri. Kami tegak lurus terhadap pimpinan partai untuk menangkan Ahok-Djarot," katanya. Lebih jauh dia mengatakan, acara ini sengaja dibuat untuk bersuka ria bersama warga dalam menyambut pilkada DKI Jakarta. "Acara ini untuk bersenang-senang saja. Lihat saja sejak Pukul 05.00 WIB warga sudah antusias mengikuti acara. Ini luar biasa untuk dukungan Ahok -Djarot," kata Marsiaman di lokasi mancing bareng. Dalam acara pemancingan ini, warga tidak hanya dibolehkan membawa ikan hasil pancingannya saja, namun yang beruntung juga akan dapat doorprice yang disiapkan panitia. Menurut Marsiaman, acara ini sekaligus menunjukkan kepada masyarakat kalau pilkada nanti bukan sesuatu yang mencekam apalagi menakutkan rakyat. Dia berharap masyarakat harus diberitahu, jika pilkada di Indonesia termasuk di Jakarta adalah agenda rutin untuk memilih pemimpinnya. "Melalui mancing bareng ini, kami mau mensosialisasikan mengajak bahwa pilkada ini untuk memilih kepala daerah secara damai, supaya rakyat berpartisipasi mensukseskan," tandasnya. (iil/JPG)

Tim Ahok-Djarot Akhiri Masa Kampanye Dengan Mancing Bersama

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pilkada dki 2017

Berita Terkini