<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/14/Screenshot_20240514-103358-3488341510.jpg" alt="Ilustrasi Pilkada ./Dok. Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pilkada ./Dok. Jawa Pos</figcaption>
</figure> <div dir="ltr">JawaPos.com - Tingginya biaya politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung menuai banyak sorotan. Usulan agar pilkada gelar tidak langsung atau dipilih oleh DPRD pun mulai disuarakan sejumlah pihak.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan mengatakan, tingginya biaya politik kontestasi demokrasi menjadi masalah yang harus diselesaikan. Apalagi biaya sudah mulai dikeluarkan sejak tahap awal pencalonan yang masih berpotensi membuat figur tersebut tidak lolos ditetapkan sebagai calon yang sah.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">&ldquo;Karena perjalanan pilkada langsung sejak 2005 sampai sekarang memang menunjukkan biaya politik yang tinggi. Kalau kita buka tahap-tahapnya, ada empat tahap krusial yang mau tidak mau membuat kandidat mengeluarkan biaya besar,&rdquo; kata Yusak, Minggu (15/2).</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Yusak menyampaikan, biaya sudah mulai dikeluarkan figur saat proses penjaringan di internal partai. Sebab, kandidat harus mendapat persetujuan partai sebelum mencalonkan.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/017197815/nba-all-star-2026-gunakan-format-as-vs-dunia">NBA All-Star 2026 Gunakan Format AS vs Dunia</a></div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">&ldquo;Satu partai saja, kalau standar 'aman&rsquo; misalnya Rp 300&ndash;500 juta, dan ada banyak partai, itu sudah sangat besar. Tahap berikutnya adalah kampanye. Wilayahnya luas, kandidat tidak mungkin menjangkau semuanya dengan cara-cara biasa. Makanya muncul politik uang,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Dalam survei yang pernah dilakukan lembaganya, Yusak memaparkan metode kampanye yang paling disukai masyarakat adalah kandidat datang langsung. Namun, waktu kampanye yang terbatas membuat kandiddat tidak bisa menjangkau semua konstituen. Hingga akhirnya kandidat memilih cara instan dengan politik uang agar bisa meraih suara.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">"Belum lagi tahap pembelian suara. Di beberapa daerah, satu suara bisa sangat mahal. Kalau ditotal, biaya untuk menjadi wali kota atau bupati bisa mencapai puluhan miliar," jelasnya.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Sementara itu, Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai, perubahan sistem pilkada tidak langsung kerap dikaitkan dengan anggaran. Sebab, banyak tahapan akan terpotong jika sistem diubah.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">"Kalau kita bicara efisiensi, memang keunggulan pilkada melalui DPRD akan memotong banyak proses, terutama biaya pemilihan langsung,&rdquo; kata Iwan.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Menurutnya, anggaran pilkada langsung begitu besar karena melibatkan banyak pihak termasuk masyarakat itu sendiri. Kandidat bahkan bisa menghabiskan hingga puluhan triliun untuk proses pencalonan.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">&ldquo;Kalau kita lihat berdasarkan alokasi anggaran umum tahun 2024, ada sekitar Rp 38,2 triliun yang dianggarkan untuk pilkada langsung,&rdquo; ucapnya.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Meski demikian, ia mengingatkan, jika pilkada kembali diserahkan ke DPRD, demokrasi berpotensi mundur ke pola lama yang lebih elitis dan rawan transaksi politik, sehingga pilkada langsung tetap menjadi pilihan yang lebih sejalan dengan semangat reformasi.</div>

Tingginya biaya politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung menuai banyak sorotan. Muncul usulan dipilih DPRD.

Biaya Politik Lebih Hemat, Pengamat Dukung Pilkada Dipilih DPRD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/17/4e4bc123-773e-4708-bed8-cbe6eec70bca-2267595575.jpg" alt="Ketum Partai Gema Bangsa Ahmad Rofiq menyampaikan keterangan kepada awak media di Jakarta pada Sabtu (17/1). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketum Partai Gema Bangsa Ahmad Rofiq menyampaikan keterangan kepada awak media di Jakarta pada Sabtu (17/1). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Deklarasi Partai Gema Bangsa di JCC, Senayan, Jakarta Selatan (Jaksel) hari ini (17/1) dibarengi pernyataan sikap. Partai politik (parpol) yang dipimpin oleh Ahmad Rofiq sebagai ketua umum (ketum) itu mengusung desentralisasi politik. Karena itu, mereka menolak usulan pilkada dipilih oleh DPRD. Rofiq menyampaikan bahwa deklarasi hari ini berjalan dengan lancar. Para kader dan simpatisan dari berbagai daerah datang langsung ke Jakarta. Sesuai dengan pidato politik yang dia sampaikan saat deklarasi, Rofiq menyatakan bahwa fokus partainya adalah desentralisasi politik. &rdquo;Bahwa Gema Bangsa itu lebih fokus pada desentralisasi politik kepartaian karena ini adalah sebuah mantra politik yang tidak dimiliki oleh partai-partai lain, dan ini adalah satu-satunya partai yang mengusung itu,&rdquo; kata dia kepada awak media. Tidak heran, Rofiq berani menyatakan bahwa Partai Gema Bangsa adalah antitesis dari kebanyakan parpol di Indonesia saat ini. Alih-alih mengambil peran besar dalam setiap kebijakan politik, Gema Bangsa memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pengurus dan masyarakat di daerah masing-masing. &rdquo;Artinya seluruh kebijakan politik itu kita serahkan sepenuhnya kepada masyarakat yang ada di daerah,&rdquo; tegasnya. Karena itu, saat ditanya soal usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD, Rofiq secara tegas menyatakan bahwa pihaknya menolah usulan tersebut. Bagi Gema Bangsa, pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung mutlak dilaksanakan. Sebab, lewat mekanisme itu ada keterbukaan dan transparansi. &rdquo;Klir bahwa kami menginginkan keterbukaan, transparansi. Jadi, kami ingin (kepala daerah) dipilih secara langsung. Jangan sampai demokrasi ditarik mundur, karena sesungguhnya dalam konteks pilkada langsung itu yang ada adalah cost politic, bukan transaksional,&rdquo; bebernya. Bila pilkada diserahkan kepada DPRD, dia khawatir akan terjadi praktik transaksional dalam pemilihan kepala daerah. Selain itu, dia juga tidak ingin hak-hak masyarakat untuk memilih pemimpin secara langsung diambil. Bagi Gema Bangsa, hal itu akan sangat menyakitkan. &rdquo;Kalau sudah ada ditutup di DPRD, baik provinsi maupun kabupaten, itu sudah pasti transaksional. Dan itu jauh lebih menyakitkan masyarakat,&rdquo; imbuhnya.

Partai Gema Bangsa usung desentralisasi politik dan tolak pilkada dipilih DPRD. Fokus mereka adalah keterbukaan dan pemilihan kepala daerah.

Partai Gema Bangsa Usung Desentralisasi Politik, Tolak Pilkada Dipilih DPRD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/09/1000876797-2998464887.jpg" alt="Ilustrasi Pilkada 2024. (Hanif Nashrullah/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pilkada 2024. (Hanif Nashrullah/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD dinilai berpotensi memicu konflik sosial serius. Usulan Pilkada melalui DPRD belakangan ini menyita perhatian publik, setelah disuarakan oleh sejumlah partai politik pendukung pemerintah, di antaranya Gerindra, Golkar, PKB, hingga PAN. Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago menilai, pengalaman sejarah justru menunjukkan bahwa konflik di level elit DPRD kerap menjadi pemantik utama kerusuhan massa di daerah. Menurutnya, anggapan bahwa Pilkada melalui DPRD lebih aman karena menjauhkan rakyat dari konflik merupakan logika yang keliru. Dalam praktiknya, sengketa antarelit, politik transaksional, hingga kebuntuan pengambilan keputusan di ruang sidang DPRD sering berujung pada ledakan kemarahan publik. &ldquo;Konflik Pilkada via DPRD tidak pernah steril. Ia hanya berpindah dari ruang terbuka ke ruang tertutup. Masalahnya, ketika konflik elit itu bocor ke publik, dampaknya jauh lebih destruktif karena rakyat merasa dikhianati,&rdquo; kata Arifki kepada JawaPos.com, Selasa (13/1). Sejumlah daerah mencatat sejarah kelam akibat konflik Pilkada melalui DPRD. Di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, pada 2000, perpecahan internal DPRD disertai tudingan politik uang memicu kerusuhan besar. Massa membakar gedung DPRD dan sejumlah fasilitas pemerintah hingga roda pemerintahan lumpuh selama berhari-hari. Sasaran amuk massa bukan pendukung kandidat lain, melainkan institusi negara. Konflik serupa terjadi di Maluku Utara pada 2001&ndash;2002 ketika DPRD gagal menghasilkan legitimasi tunggal dalam pemilihan gubernur. Dualisme kepemimpinan dan intervensi elit pusat memperuncing krisis politik, memicu mobilisasi massa luas di tengah kondisi sosial yang rapuh. Di Jawa Timur pada 2003, proses pemilihan gubernur melalui DPRD memicu penolakan berkepanjangan. Sengketa elit tidak selesai di tingkat daerah, tetapi merembet ke level nasional dan menimbulkan instabilitas politik. Situasi serupa juga terjadi di Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan pada awal 2000-an, ketika konflik antarfaksi DPRD mendorong aksi massa besar, pendudukan gedung DPRD, hingga bentrokan dengan aparat keamanan. Pengamat politik itu menilai, pola konflik dalam Pilkada via DPRD memiliki karakter serupa. Pertama, konflik berangkat dari pertarungan elit, bukan rivalitas di akar rumput. Kedua, ketika proses dianggap sarat transaksi dan menutup akses rakyat, kemarahan publik beralih ke simbol-simbol negara. Ketiga, elit yang kalah dalam lobi DPRD kerap memobilisasi massa sebagai alat tekanan politik. &ldquo;Dalam Pilkada via DPRD, rakyat tidak diberi ruang menyalurkan kekecewaan secara demokratis. Akibatnya, frustrasi itu meledak dalam bentuk kekerasan. Ini yang membuat konflik elit justru lebih berbahaya,&rdquo; tegasnya. Ia menambahkan, konflik semacam ini hampir selalu diselesaikan melalui intervensi pemerintah pusat, bukan mekanisme demokrasi lokal. Hal tersebut dinilai memperpanjang krisis legitimasi dan memperdalam ketidakpercayaan publik terhadap institusi politik. &ldquo;Pilkada via DPRD bukan menghilangkan konflik, tetapi memindahkan episentrum konflik ke jantung kekuasaan daerah. Jika sejarah diabaikan, negara berisiko mengulang siklus konflik lama dengan ongkos sosial yang jauh lebih mahal,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Pilkada via DPRD jadi bahasan hangat di Indonesia. Pakar ingatkan risiko konflik sosial dan politik serius saat mekanisme ini diberlakukan.

Pilkada Dipilih DPRD Didengungkan Kubu Partai Pemerintah, Pakar Ingatkan Potensi Munculnya Konflik Sosial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/11/megawati-11-jan-883324504.jpg" alt="Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menunjukkan perhatian serius terhadap keberlanjutan pendidikan warga terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh. (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menunjukkan perhatian serius terhadap keberlanjutan pendidikan warga terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh. (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menegaskan penolakan tegas terhadap wacana pengubahan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan melalui DPRD. Menurutnya, sikap tersebut sebagai bagian dari komitmen ideologis partai dalam menjaga demokrasi hasil Reformasi. Pernyataan itu disampaikan Megawati saat memberikan pidato pada penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP Tahun 2026 yang digelar di Ancol, Jakarta Utara, Senin (12/1). &ldquo;PDI Perjuangan menolak secara tegas setiap wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Penolakan ini bukan sekadar sikap politik praktis. Ini adalah sikap ideologis, sikap konstitusional, dan sikap historis,&rdquo; kata Megawati. Megawati menuturkan, Pilkada langsung merupakan capaian penting dari perjuangan panjang rakyat Indonesia pasca-Reformasi. Sistem tersebut, lahir sebagai koreksi atas praktik sentralisasi kekuasaan yang berlangsung selama puluhan tahun. &ldquo;Mekanisme ini lahir dari perjuangan panjang Rakyat untuk merebut kembali hak politiknya setelah puluhan tahun dikekang oleh sentralisme kekuasaan,&rdquo; ucapnya. Ia menjelaskan, mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan praktik masa lalu yang tidak menjamin penguatan demokrasi maupun akuntabilitas kekuasaan. Megawati juga membantah anggapan bahwa sistem tersebut dapat menekan biaya politik secara signifikan. &ldquo;Sebaliknya, Pilkada langsung memberikan ruang partisipasi Rakyat, memperkuat legitimasi pemimpin daerah, dan membuka ruang kontrol sosial terhadap kekuasaan lokal. Karena itu, saya menegaskan agar Pilkada langsung tetap dipertahankan sebagai mekanisme yang demokratis, partisipatif, dan konstitusional dalam memilih kepala daerah,&rdquo; ujarnya. Menurut Megawati, sikap konsisten PDIP dalam menolak Pilkada melalui DPRD merupakan wujud tanggung jawab ideologis untuk memastikan demokrasi tidak mengalami kemunduran secara perlahan. &ldquo;Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan. PDI Perjuangan akan berdiri di garis depan untuk menjaga hak Rakyat memilih pemimpinnya sendiri,&rdquo; tegasnya. Megawati juga mengingatkan agar demokrasi tidak dikorbankan hanya demi alasan efisiensi atau stabilitas semata. Ia menilai, alasan-alasan teknokratis tidak boleh mengesampingkan prinsip kedaulatan rakyat. &ldquo;Kita tidak akan membiarkan demokrasi dikerdilkan atas nama efisiensi, stabilitas, atau alasan-alasan teknokratis yang mengabaikan kedaulatan rakyat,&rdquo; pungkasnya.

Megawati tolak wacana Pilkada lewat DPRD karena dianggap pengkhianatan Reformasi. PDIP pastikan demokrasi dan hak rakyat.

Megawati Nilai Wacana Pilkada Melalui DPRD Bentuk Pengkhianatan Reformasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/rapat-paripurna-dprd-dki.jpg" alt="ILUSTRASI: Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA memaparkan hasil survei publik terbaru yang menghasilkan bahwa mayoritas publik menyatakan menolak wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipilih oleh DPRD. Peneliti Senior LSI Denny JA, Ardian Sopa mengatakan bahwa 66,1 persen responden menyatakan kurang setuju, tidak setuju, atau tidak setuju sama sekali. Kemudian ada 28,6 persen menyatakan setuju atau sangat setuju. "Dari data ini kita bisa lihat bahwa di atas 65 persen menolak Pilkada DPRD, angka ini bukan angka yang kecil, tetapi merupakan angka yang masif juga sistemik," kata Ardian saat memaparkan hasil survei di Jakarta, Rabu (7/1). Dia menjelaskan bahwa dalam opini publik, ketika melewati batas 60 persen dari persetujuan publik, berarti efeknya sudah besar. Menurut dia, angka itu dihasilkan dari responden yang tersebar dari berbagai segmen. Menurut dia, penolakan terhadap wacana perubahan sistem Pilkada itu juga datang dari lintas gender. Baik laki-laki maupun perempuan, menolak jika sistem Pilkada tidak langsung diterapkan. "Kemudian baik yang di desa maupun yang di kota pun menolak. Isu ini tidak hanya milik masyarakat di perkotaan, tapi masyarakat desa juga," ungkapnya dikutip Antara. Di samping itu, dia mengatakan bahwa penolakan itu juga datang dari kalangan "wong cilik", yakni masyarakat berpenghasilan rendah&nbsp;maupun masyarakat berpenghasilan lebih tinggi. Yang menarik, kata dia, masyarakat berpendapatan yang lebih tinggi yang paling menolak wacana tersebut. Dari segmen generasi, menurut dia, Gen Z merupakan generasi yang paling keras menolak wacana tersebut dibandingkan generasi lainnya. Dia mengatakan segmen Gen Z sebanyak 84 persen menolak, Milenial sebanyak 71,4 persen menolak, Generasi X sebanyak 60 persen menolak, dan Baby Boomer sebanyak 63 persen menolak. "Secara sistemik tidak hanya di sebuah generasi saja penolakan ini berlangsung, tapi di semua generasi yang ada, mayoritas menolak Pilkada DPRD," kata dia. Dia mengatakan survei itu dilakukan dengan metodologi&nbsp;multi-stage random sampling, seperti survei-survei biasanya. Adapun jumlah responden dalam survei itu yakni 1.200 orang pada periode 19-20 Oktober 2025. Menurut dia, 1.200 responden itu bisa mewakili seluruh masyarakat Indonesia. Karena hasil survei-survei pemilu sebelumnya, survei yang dihasilkan dengan jumlah responden itu nyaris sama dengan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum.

Hasil survei publik terbaru yang menghasilkan bahwa mayoritas publik menyatakan menolak wacana Pilkada dipilih oleh DPRD.

Hasil Survei Sebut Mayoritas Publik Tolak Pilkada dipilih DPRD

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/25/yvvEIqIiZc7FqXQKqXtnTGM3Ln91oxNA5VMeVtiB-3242105743.jpg" alt="Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menegaskan wacana mengubah&nbsp;mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung menjadi dipilih DPRD harus dikaji secara mendalam. Ia mengingatkan agar perubahan kebijakan strategis tersebut tidak dilakukan secara tergesa-gesa. "Wacana menggeser dari Pilkada langsung menjadi kepala daerah dipilih oleh DPRD perlu dikaji mendalam. Jangan sampai kita membuat kebijakan berdasarkan selera politik sesaat," kata Said kepada wartawan, Selasa (23/12). Menurut Said, kajian mendalam sangat diperlukan agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar mampu menjawab persoalan mendasar dalam demokrasi lokal. Ia menambahkan bahwa kebijakan harus bermanfaat bagi kepentingan publik yang lebih luas. "Kajian mendalam digunakan agar sebuah kebijakan menjawab akar masalah dan didasarkan pada kepentingan publik lebih luas," ucapnya. Ia mengakui pelaksanaan pilkada langsung yang berjalan saat ini memang tidak lepas dari berbagai persoalan. Salah satu persoalan itu adalah tingginya ongkos politik yang harus dikeluarkan kandidat. Namun demikian, Said menilai mahalnya biaya Pilkada tidak bisa serta-merta dijadikan alasan untuk mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Ia memperingatkan agar jangan membuat kesimpulan terlalu cepat. "Untuk mengurai masalah ongkos biaya tinggi pilkada tidak serta merta bisa diselesaikan dengan pilkada lewat DPRD, itu jumping conclusions," tegasnya. Lebih jauh, Said mengingatkan bahwa esensi Pilkada langsung adalah keterlibatan rakyat secara langsung dalam memilih pemimpin daerahnya. Jika mekanisme itu diubah, maka hak memilih rakyat akan diwakilkan kepada DPRD. "Langkah ini bisa membengkokkan aspirasi rakyat di daerah, karena bisa jadi antara kepentingan DPRD dengan rakyat atas figur kepala daerah bisa berbeda," ujar Said. Untuk menekan tingginya ongkos pilkada langsung, Said menawarkan solusi berupa revisi Undang-Undang Pilkada dengan menitikberatkan pada penguatan penegakan hukum terhadap praktik politik uang. Dia melihat bahwa revisi itu penting untuk perbaikan sistem Pilkada. "Untuk mengatasi ongkos pilkada langsung yang mahal, kita bisa merevisi UU Pilkada dengan memperkuat penegakkan hukum atas politik uang," bebernya. Ia menilai selama ini kritik terhadap mahalnya biaya Pilkada sering tidak dibarengi dengan pembenahan sistem hukum yang tegas. Oleh karena itu, Said mengusulkan penguatan sistem peradilan pidana pemilu khusus menangani pelanggaran politik uang. "Untuk itu saya menawarkan, pembenahan hukum, kita perlu criminal justice system dalam kontek pelanggaran hukum pemilu, yang didominasi oleh politik uang," ucapnya. Ia meyakini jika penegakan hukum terhadap politik uang diperkuat dan diiringi dengan edukasi pemilih secara masif, persoalan mahalnya ongkos Pilkada dapat diantisipasi. Langkah ini dianggap strategis untuk menekan biaya pilkada. "Saya yakin kalau kedua langkah ini dijalankan serius dan berkelanjutan, persoalan kepalada daerah mengeluarkan ongkos mahal bisa di antisipasi, tentu ini bukan bim salabim sekali jadi, butuh proses, dan kita optimis hal itu bisa berjalan dengan baik," pungkasnya.

Said Abdullah soroti wacana pilkada dipilih DPRD dan tekankan kajian mendalam. Dia kritik ongkos pilkada dan usulkan revisi UU Pilkada.

Tolak Wacana Pilkada Dipilih DPRD, Said Abdullah Sarankan Revisi UU Pilkada untuk Tekan Money Politics

Pilkada Dipilih DPRD

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pilkada Dipilih DPRD