<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pangdam-jamin-pelaksanaan-pilkada-di-aceh-aman_m_210650.jpeg" alt="Pangdam IM Mayjen TNI Abdul Hafil Fuddin memberikan sambutan dalam acara silaturahmi bersama insan pers di Banda Aceh, Senin (7/4)." width="100%">
<figcaption>Pangdam IM Mayjen TNI Abdul Hafil Fuddin memberikan sambutan dalam acara silaturahmi bersama insan pers di Banda Aceh, Senin (7/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan dilaksanakan serentak tahun ini. Sebanyak tiga kabupaten/kota di Provinsi Aceh juga melaksanakan pesta demokrasi dan ihwal keamanan menjadi sorotan utama sejumlah pihak. Pangdam Iskandar Muda (IM) Mayjen Abdul Hafil Fuddin memastikan, penyelenggaraan Pilkada 2018 di Aceh akan tetap berjalan kondusif dan aman. Ia menjamin pelaksanaanya berjalan damai dan baik. "Kita sudah melakukan MoU dengan kepolisian, melaksanakan implementasi dan sinergitas, skenario-skenario penanganan dan pengamanan Pilkada," kata Abdul di Banda Aceh, Senin (7/4). Pada tahun ini ada tiga daerah di Aceh yang melaksanakan Pilkada serantak yakni Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Aceh Selatan, dan Kota Subulussalam. Menurut Pangdam IM, daerah-daerah itu hingga kini kondisi keamanan sangat baik dan terjaga. "Tiga kabupaten tersebut sudah sangat kondusif," ungkap dia. Keamanan tidak akan terwujud dan terjaga jika masyarakat tidak ambil bagian dan berpartisipasi menciptkannya. Sehingga peran masyarakat dinilai sangat perlu dan penting demi kelancaran Pilkada yang akan berlangsung. "Walaupun semua skenario sudah dilaksanakan dengan benar, kalau masyarakatnya tidak mau membantu saya yakin keamanan juga tidak akan tercipta. saya harapkan masyarakat tetap menjaga kondisi keamanan di daerah ini," ujarnya berdasar. Menurut Abdul, perbedaan merupakan hal yang lumrah dan wajar, apalagi dalam kancah demokrasi. Kendati demikian masyarakat tetap diminta untuk menjaga kondisi keamanan demi keutuhan bangsa. Ia juga meyakini, saat ini masyarakat Aceh sangat menginginkan keamanan dan ketentraman. "Yakin lah, bahwa masyarakat Aceh saat ini sudah cinta damai. Untuk itu marilah kita berdemokrasi, melaksanakan pesta demokrasi dengan baik dan kita jaga keamanan. Kita boleh berbeda pilihan, tapi berbeda pilihan tetap satu tujuan. Setalah ada yang menang kita harus bersatu bagaimana membangun daerah kita," pintanya. Ia juga menegaskan prajurit TNI akan bersikap netral dalam pelaksanaan Pilkda nanti. Tidak mendukung suatu kelompok atau calon yang maju dalam kontestasi politik itu.&nbsp; "Perintah Panglima TNI kita tidak boleh memihak. Undang-undang menyatakan kita harus netral," tegasnya.

Pangdam Jamin Pelaksanaan Pilkada di Aceh Aman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/tak-ada-hitung-cepat-paslon-gubernur-aceh-saling-klaim-menang_m_110084.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jika di sejumlah daerah, Pilkada kerap disertai dengan penghitungan cepat, namun untuk di Aceh relatif tidak ada hal sperti itu. Kendati demikian, pasangan calon gubernur Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah optimis memenangkan pesta demokrasi tersebut. Irwandi Yusuf mengungkapkan, dirinya sangat optimis keluar sebagai pemenang Pilkada. "Sebelum saya memilih sudah optimis (menang). Optimisme saya sama saja seperti kemarin. Saya relatif tenang tadi malam," kata Irwandi seperti dilansir Rakyat Aceh (Jawa Pos Group), Kamis (16/2). Dikatakannya, untuk menjaga keyakinan dirinya menang itu, tim sukses termasuk dirinya sendiri akan terus memantau dan melihat situasi di lapangan. "Saya optimis (menang) kecuali masalah hologram itu. Yang mula-mula dikatakan hoax (bohong) ternyata benar. KIP sudah membantah kemarin. Itu saya bantah juga, karena saya dapat informasi dari dalam (tim)," cetusnya. Sementara itu, calon gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) yakin pasangan yang diusung Partai Aceh menang di Pilkada serentak 2017. Baik untuk gubernur mapun bupati dan walikota. &ldquo;Insya Allah di Aceh Utara kita menargetkan 80 persen kemenangan Partai Aceh, baik untuk gubernur maupun Bupati Aceh Utara,&rdquo; kata Mualem. Dia mengatakan, komitmen itu dilihatnya dari antusiasnya masyarakat yang mendukung Partai Aceh pascakampanye beberapa waktu lalu. Sementara komitmen dirinya menduduki kursi Gubernur Aceh periode 2017&ndash;2022, juga begitu kuat. (mag-68/mai/iil/JPG)

Tak Ada Hitung Cepat, Paslon Gubernur Aceh Saling Klaim Menang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/saksi-pergoki-pemilih-mencoblos-dua-kali_m_110079.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaksanan pencoblosan di Pilkada Aceh dan Pilkada Pidie diwarnai aksi pencoblosan dua kali oleh seorang pemilih. Beruntung aksi warga itu diketahui saksi. Akhirnya proses pencoblosan diulangi di tempat pemungutan suara (TPS) tersebut. Kejadian itu terdapat di TPS Gampong Nien, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie. Seorang warga yang tidak disebutkan namanya itu melakukan pencoblosan di dua kertas suara. Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Simpang Tiga, Samsuir, membenarkan kejadian tersebut. Samsuir menyebutkan, dari laporan yangditerima ada seorang warga dilihat oleh saksi mencoblos sebanyak dua kertas suara dalam sekali coblos. Ketika ditanya oleh saksi warga itu mengaku mencoblos milik istrinya yang sedang sakit di rumah. Akibatnya saksi paslon Bupati Pidie nomor urut 2 dan Gubernur Aceh nomor urut 6, meminta pemilihan ulang di TPS tersebut. "Iya, ada tiga orang laporan ke saya, sudah selesai. Pencoblosan double oleh satu orang. Alasannya punya istri, diwakili karena sakit, tapi sudah selesai masalahnya tadi di Polsek, proses perhitungan tetap lanjut," terang Samsuir seperti dilansir Rakyat Aceh (Jawa Pos Group), Kamis (16/2) Sementara itu, Wakapolres Pidie, Kompol Tirta Alam, mengatakan, kasus tersebut hanya miskomunikasi. Namun proses Pilkada tetap dilanjutkan. "Sudah dilakukan mediasi bersama di Mapolsek tadi," tandasnya. (zia/den/iil/JPG)

Saksi Pergoki Pemilih Mencoblos Dua Kali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/hasil-pilkada-aceh-tunggu-pengumuman-resmi-kip_m_110070.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah dilakukannya pemungutan suara untuk pemilihan calon gubernur/wakil gubernur Aceh di Pilkada serentak pada 15 Februari 2017, namun hasilnya belum dapat dipastikan pasangan calon mana yang menang. Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh meminta masyarakat untuk menunggu hasil resmi dari penyelenggara. &ldquo;Kita mengimbau seluruh paslon dan tim pendukung serta masyarakat untuk bersabar menunggu hasil kerja KIP kabupaten/kota," kata Wakil Ketua KIP Aceh, Basri M Sabi yang dilansir Rakyat Aceh (Jawa Pos Group), Rabu (15/2) malam. Basri menjelaskan, hingga saat ini semua penyelenggara Pilkada tengah bekerja dan menghitung jumlah peroleh suara masing-masing pasangan calon. Mulai dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) gampong, kecamatan dan kabupaten/kota masing-masing. "Saat ini teman-teman KIP kabupaten/kota sedang bekerja fokus untuk memeroses dan men-scan formulir C1 atau daftar rekapitulasi perhitungan suara yang sudah diselesaikan di tiap TPS ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI," sambungnya. Dia menambahkan, sebelum memberikan laporan ke KPU RI, akan dilakukan dulu rekapitulasi gampong di setiap kabupaten/kota dan kemudian dilakukan penghitungan atau rekap di tingkat KIP kabupaten/kota. "Merekap surat suara terpakai, surat suara yang rusak, itu semuanya dihitung," sebutnya. Setelah penghitungan di tingkat kabupaten/kota selesai nantinya akan dilanjutkan dengan rekapitulasi di tingkat KIP Aceh pada 25-27 Februari mendatang. (mag-68/mag-71/iil/JPG)

Hasil Pilkada Aceh Tunggu Pengumuman Resmi KIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/kedamaian-aceh-diuji-di-pilkada-serentak-2017_m_109749.jpeg" alt="Gubernur Aceh Zaini Abdullah turun dari Helikopter saat mendarat di lapangan Ladeng, Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara." width="100%">
<figcaption>Gubernur Aceh Zaini Abdullah turun dari Helikopter saat mendarat di lapangan Ladeng, Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pilkada 2017 yang berlangsung di 101 daerah menjadi ujian bagi Aceh untuk membuktikan bagi pemangku daerah setempat bahwa serambi Mekkah itu kondusif. Agar kedamaian itu benar adanya, Kapolda Aceh, Irjen Rio S Djambak mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga suasana kondusif Aceh jelang hari pencoblosan, dan membuktikan kepada Pemerintah Pusat, bahwa Aceh adalah daerah yang kondusif. &ldquo;Tinggalkan kejadian masa lalu, mari kita buktikan kepada Pemerintah Pusat, bahwa Aceh adalah daerah yang aman damai dan kondusif,&rdquo; ujar Irjen Rio S Djambak seperti dilansir Rakyat Aceh (Jawa Pos Group), Selasa (14/2). Sebagaimana diketahui, Badan Intelijen Negara (BIN) mendeteksi, bahwa Aceh dan Papua adalah daerah rawan konflik Pilkada. Oleh karena itu, kapolda mengimbau agar masyarakat Aceh mampu menjaga kondusifitas daerah untuk membuktikan bahwa Aceh daerah yang aman. Jenderal bintang dua itu menegaskan, bahwa potensi money politik ada jelang Pilkada sangat mungkin terjadi di semua daerah di Aceh. untuk itu, Rio S Djambak mengajak masyarakat Aceh untuk cerdas dalam memilih dan tidak mudah tergoda dengan money politik. Hal senada juga diungkapkan Gubernur Aceh Zaini Abdullah. Saat melakukan pemantauan persiapan Pilkada di sejumlah kabupaten/kota di Aceh, Zaini Abdullah mengimbau seluruh masyarakat agar dapat menyalurkan aspirasinya ke TPS-TPS. Zaini Abdullah juga mengajak masyarakat agar menjaga keamanan daerahnya jelang hari pencoblosan. &ldquo;Setelah meninjau beberapa lokasi TPS tadi, saya lihat penyelenggara Pemilu sudah sangat siap untuk hari pencoblosan besok. Untuk itu saya mengajak seluruh masyarakat untuk menyalurkan aspirasi sesuai hati nurani dan jangan takut dengan segala bentuk intimidasi karena aparat keamanan tentu akan menghadirkan rasa aman kepada kita semua,&rdquo; imbaunya.&nbsp; (mag-75/arm/mai/iil/JPG)

Kedamaian Aceh Diuji di Pilkada Serentak 2017

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/panwaslih-kerahkan-ppl-awasi-serangan-fajar_m_109259.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terjadinya serangan fajar pada hari pencoblosan di Pilkada serentak 2017 masih menjadi kekhawatiran semua pihak. Baik penyelenggara maupun peserta Pilkada. Untuk mengantisipasi hal itu tidak terjadi Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh mengerahkan seluruh Panitia Pengawas&nbsp; Lapangan (PPL). "Tim khusus tidak ada. Tapi kita sudah melantik dan melakukan pembekalan PPL. Setiap gampong ada satu orang," kata Ketua Panwaslih Aceh, Samsul Bahri seperti dilansir Rakyat Aceh (Jawa Pos Group), Senin (13/1). Samsul mangatakan, para PPL ini bertugas untuk mengawasi para paslon kepala daerah mulai waktu masa tenang hingga saat pemungutan dan penghitungan suara untuk mengatisipasi adanya tindakan yang dilarang dan melanggar aturan. "Yang kita khawatirkan adalah serangan fajar yang akan dilakukan pasangan calon. Kita sudah meminta mereka (PPL) untuk benar-benar bekerja. Bila perlu, mereka jangan tidur pada hari itu agar bisa memantau," ujarnya. Menurut Samsul Bahri, tugas yang diberikan kepada pengawas pada penyelenggaraan Pilkada memang sangat berat. Oleh sebab itu membutuhkan orang-orang yang punya kenyakinan yang orang yang jujur dan amanah. "Menjadi pengawas ini memang berat. Saya mengatakan kepada mereka, kalau anda hanya mencari uang silakan tidak jadi PPL. Uangnya hanya sedikit sekali. Apa yang sudah diembankan dan diamananhkan kepada kita, kita laksanakan. Jika para PPL ini bekerja denga baik, Insya Allah serangan fajar bisa diantisipasi," tuturnya. Selain itu, dalam melakukan pekerjaan tersebut para PPL ini juga dibantu oleh petugas pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di setiap TPS yang ada di gampong-gampong. Sebelumnya, mereka juga sudah diberikan bimbingan teknis (bimtek) oleh KIP kabupaten/kota masing-masing terkait hal itu. "Para PPL ini sudah bekerja sejak empat bukan lalu, sedangkan pengawas TPS khusus satu bulan ini, menjelang hari H," tambahnya. Dia berharap pada penyelenggaraan Pilkada serantak 2017 kali ini tidak ada "serangan fajar" yang dilakukan oleh Paslon dan tim sukses untuk mendapatkan suara. Sehingga Pilkada bisa berjalan dengan aman, tertib, lancar dan damai. (mag-68/mai/iil/JPG)

Panwaslih Kerahkan PPL Awasi Serangan Fajar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/penyelesaian-ham-pekerjaan-rumah-bagi-gubernur-mendatang_m_106959.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Publik tanah Aceh menitipkan persoalan penyelesaian hak asasi manusia (HAM) menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Gubernur Aceh periode 2017-2022. Ketua Komisioner&nbsp; Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, Afridar Darmi mengatakan, gubernur terpilih nanti harus mempunyai rencana kerja dan ide untuk menegakkan keadilan bagi para korban HAM masa lalu di tanah rencong. "Kita harapkan ketika mereka menang itu penyelesaian kasus ada dalam program kerja. Kita tidak bisa mengatakan bahwa dengan berdirinya KKR pekerjaan sudah selesai," kata Afridal, seperti yang dikutip Rakyat Aceh (Jawa Pos Group), Jumat (3/2). Menurut dia, penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu tidak sepenuhnya menjadi tugas dari KKR. Pasalnya lembaga itu hanya bertugas mengungkapkan kebenaran, sedangkam tugas merekomendasikan solusi adalah tugas pemerintah. "Katakanlah misalnya tiga tahun dari hari ini kita berhasil menuntaskan seluruh kasus pelanggaran HAM, tetapi masih ada reparasi, jaminan ketidak berulangan. Dua dari empat pilar transisi ini harus dilaksanakan dan itu hanya bisa disokong dan didukung oleh pemerintah yang berjalan" terangnya. Sementara Koordinator Komisi Pengungkapan Kebenaran Aceh, Mustiqlal mengatakan, proses penyelesaian pelanggaran HAM di Aceh telah memakan waktu hampir 12 tahun. "KKR salah satu instrumen yang bisa menjawab seluruh pelanggaran HAM di Aceh sehingga perdamaian yang diinginkan mampu dilakukan sepenuhnya," katanya. Dia berharap calon gubernur yang sedang bertarung memiliki gagasan terbaik khususnya untuk mendorong agenda penuntasan agenda HAM masa lalu. (mag-69/mai/iil/JPG)

Penyelesaian HAM Pekerjaan Rumah bagi Gubernur Mendatang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/bantu-amankan-pilkada-aceh-polda-kepri-kirim-100-brimob_m_103316.jpeg" alt="Kapolda Kepri Irjen Sam Budigusdian memeriksa persiapan keberangkatan 100 anggota Brimob Polda Kepri dalam rangka tugas BKO ke Polda Aceh." width="100%">
<figcaption>Kapolda Kepri Irjen Sam Budigusdian memeriksa persiapan keberangkatan 100 anggota Brimob Polda Kepri dalam rangka tugas BKO ke Polda Aceh.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pilkada Aceh yang berlangsung pada 15 Februari mendatang membuat aparat kepolisian setempat meminta bantuan tambahan personel kepolisian untuk pengamanan ke Mabes Polri dan sejumlah polda. Dalam hal ini Polda Kepri ikut mengirimkan 100 orang personel Brimob ke Aceh dalam rangka membantu pengamanan Pilkada di daerah setempat. "Tumpuan harapan rakyat dalam penyelenggaraan Pikada yang aman, tertib dan damai dipercayakan kepada Polri, jagalah harapan itu. Agar pesta demokrasi berjalan sukses," kata Kapolda Kepri Irjen Sam Budigusdian yang dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group), Kamis (19/1). Sementara Irjen Sam telah melakukkan upacara pengecekan kesiapan keberangkatan Brimob pada Rabu (18/1). Irjen Sam menekankan kepada 100 personel brimob itu agar menjadi kedamaian pada Pilkada Aceh. Untuk itu kondisi damai&nbsp; tak hanya dibebankan pada anggota kepolisian saja. Para personel Brimob diminta berkoordinasi dan bekerjasama dengan elemen masyarakat yang ada di Aceh.&nbsp; Selain itu, Sam meminta anggota Brimob tak hanya menjalani fungsi keamanan saja. "Tapi juga harus sebagai pemersatu berbagai elemen masyarakat di sana (Aceh,red)," tuturnya. Satu hal yang penting dan perlu diingat juga oleh seratus anggota Brimob adalah netralitas. Pengamanan tidak memihak pihak yang bersaing di Pilkada, tapi murni menjaga suasana yang tertib pesta demokrasi rakyat tersebut.&nbsp; "Keberhasilan dalam melaksanakan tugas, bila tercipta kondisi yang kondusif selama pilkada 2017 di Aceh," ujarnya. Sam meminta para personel Brimob segera menyesuaikan diri serta beradaptasi dengan lingkungan baru. Lebih penting lagi menghargai adat istiadat masyarakat setempat. Serta hindari perbuatan yang dapat merusak citra Polri. Senantiasa menjaga fisik, stamina dan kesehatan. "Pegang teguh disiplin dan SOP yang ada," tuturnya. (ska/iil/JPG)

Bantu Amankan Pilkada Aceh, Polda Kepri Kirim 100 Brimob

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/amankan-pilkada-aceh-mabes-polri-kirim-1900-personel-brimob_m_103233.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mengantisipasi terjadinya gejolak selama proses Pilkada di Provinsi Aceh, Mabes Polri mengirim personel bantuan sebanyak 1.900 orang dari satuan Brimob. Direktur Sabhara Baharkam, Mabes Polri Brigjen Aneka Pristafuddin, mengatakan pasukan Brimob Bawah Kendali Operasi (BKO) dari Mabes Polri bakal tiba di Aceh pada Kamis (19/1)mendatang. &ldquo;Nanti BKO akan datang anggota BKO 1900 personel,&rdquo; ujar Brigjen Aneka Pristafuddin yang dilansir Rakyat Aceh (Jawa Pos Group), Rabu (18/1). Disebutkan Aneka, bahwa kehadiran pasukan BKO itu merupakan sesuai permintaaan Polda Aceh untuk memperkuat satuan di tingkat Polres maupun Polsek.&nbsp; &ldquo;Mereka nantinya akan disebarkan ke Polres di seluruh Aceh sesuai kebutuhan sektor masing-masing,&rdquo; sambungnya. Dalam pengamanan Pilkada ini, kata Aneka, seluruh jajaran Polri tidak mengedepankan sikap arogan. &ldquo;Semua aspek pengamanan dan penindakan, tidak boleh melanggar Protap yang berlaku. Utamakan pendekatan-pendekatan yang menyejukkan,&rdquo; sebutnya. Sejauh kondisi di sejumlah Aceh masih dalam kondisi aman dan kondusif. &ldquo;Sejauh ini, tingkat kerawanan pelaksanaan Pilkada di Aceh masih terkendali, bahkan masih bisa dikatakan kondusif,&rdquo; sebutnya. Kendati demikian pihak petugas tidak boleh lengah dengan berbagai kemungkinan yang akan terjadi selama proses Pilkada hingga penetapan kandidat terpilih nantinya. &ldquo;Semua kemungkinan kerawanan harus diantisipasi sejak dini, sehingga Pilkada damai benar-benar dapat terwujud di Aceh,&rdquo; tegasnya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Goenawan mengatakan, belum bisa memastikan sampai kapan 1.900 personel BKO akan ditugaskan di Aceh. Dia memperkirakan hingga situasi Aceh benar-benar aman dan damai usai Pilkada. &ldquo;Sampai situasi di Aceh kondusif dan aman, akan tetapi belum ditentukan sampai kapan,&rdquo; ujarnya. Goenawan mengatakan, pihaknya akan terus menganalisa lebih lanjut keamanan Pilkada Aceh. Jika keadaan Aceh membutuhkan pengamanan serius, maka pasukan BKO tersebut akan tetap dipertahankan. &ldquo;Kami akan menganalisa kembali, ya paling tidak dua bulan, dan itu masih perkiraan sementara. Tapi kalau situasi masih membutuhkan akan dipertahankan,&rdquo; katanya. (ibi/mai/iil/JPG)

Amankan Pilkada Aceh, Mabes Polri Kirim 1.900 Personel Brimob

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pilkada aceh

Berita Terkini