<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Ony-Anwar.jpg" alt="Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono. Louis Rika/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono. Louis Rika/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono memastikan masih tetap sebagai kader PDI Perjuangan, partai yang mengusungnya untuk memenangi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ngawi pada 2020.  Kepastian tersebut dia sampaikan menyikapi pencantuman nama Ony Anwar Harsono dalam kepengurusan DPD Partai Demokrat Jawa Timur 2022–2026. Nama Ony masuk dalam keterangan tertulis DPD Partai Demokrat Jatim pada pelantikan pengurus, Jumat (22/4).  ”Saya sempat kaget. Semalam waktu kegiatan safari Ramadan, tiba-tiba rekan-rekan membagikan tautan bahwa saya ada di kepengurusan DPD Demokrat Provinsi Jatim,” ujar Ony Anwar seperti dilansir dari Antara di Ngawi.  Terkait hal itu, pihaknya memandang perlu melakukan klarifikasi ke masyarakat agar tidak terjadi kegaduhan di internal partai dan merugikan pihak-pihak tertentu. Ony menyatakan, tidak pernah diajak berkomunikasi dan dikonfirmasi terkait kepengurusan DPD Partai Demokrat Jatim tersebut.  ”Saya kaget, wong tidak pernah diajak komunikasi, tidak pernah diajak ngobrol, tiba-tiba masuk (kepengurusan). Karena itu, ini penting bagi saya untuk menyampaikan karena posisi saya sampai saat ini masih sebagai Ketua Baitul Muslimin (Bamusi) PDI Perjuangan Ngawi dan Wakil Ketua Bamusi PDI Perjuangan Jawa Timur,” terang Ony.  Selain menegaskan masih aktif sebagai anggota kader PDI Perjuangan, Ony juga menyatakan akan berkoordinasi dengan pengurus DPD PDI Perjuangan Jatim terkait pencantuman nama tersebut. Namun, hal itu masih menunggu arahan langkah selanjutnya dari DPC PDI Perjuangan Ngawi.  Dia menjelaskan, dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Ngawi, bersama Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko maju diusung 10 partai politik, termasuk Partai Demokrat. Hal itu membuatnya tetap memiliki hubungan baik dengan kepengurusan dan kader dari 10 partai pengusungnya tersebut.  Namun, menurut dia, pencantuman nama tersebut adalah perihal etika politik. Meskipun memiliki hubungan baik, seharusnya tetap ada komunikasi ataupun pemberitahuan.  ”Dengan klarifikasi ini, saya harapkan bisa memberikan kepastian kepada khalayak terkait posisi saya sekarang yang masih di PDI Perjuangan,” tutur Ony.  Sesuai informasi, Ony Anwar Harsono tercatat menjadi anggota PDI Perjuangan sejak 2010. Ony menjadi anggota partai PDI Perjuangan saat masih mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Ngawi mendampingi mantan Bupati Ngawi Budi Sulistyono.

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono Pastikan Masih Kader PDI Perjuangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Wali-Kota-Surabaya-Eri-Cahyadi-1.png" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Humas Pemkot Surabaya" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Humas Pemkot Surabaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Usai dilantik pada Februari 2021, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mencanangkan berbagai program baru. Beberapa program sempat dijanjikan selama kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.  Program pertama yang dijalankan adalah pembukaan lapangan kerja. Tahun ini, Eri menargetkan tiap Kepala Keluarga (KK) memiliki pemasukan 7 juta rupiah tiap bulan. ”Harapannya seluruh warga Kota Surabaya sudah dapat pekerjaan. Lalu per keluarga pendapatan minimal UMK. Minimal kita siapkan Rp 7 juta per keluarga bukan per pribadi,” terang Eri ketika ditemui pada Hari Jadi Kota Surabaya ke-728 pada Senin (31/5).  Sistemnya, gaji warga akan dihitung berdasar anggota keluarga. Misalnya, bapak bekerja sebagai petugas kebersihan mendapat gaji dengan nominal tertentu. Kemudian ibu akan diikutkan kegiatan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).  ”Tenaga kontrak wajib ber-KTP Surabaya. Bila ada anggota keluarga yang belum kerja, akan kami ajari untuk mengelola UMKM,” tutur Eri.  Program kedua adalah beasiswa bagi pelajar yang masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemerintah Kota Surabaya menyebut sudah menyiapkan dana Rp 47,7 miliar. Anggaran tersebut sudah diplot untuk 13.515 pelajar tingkat SMA/SMK MBR dalam dokumen kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA PPAS).  Kebijakan itu disebut sudah disepakati bersama pemkot dan DPRD dengan proyeksi APBD 2022 mencapai Rp 10,163 triliun. Alokasi untuk bidang pendidikan 21,90 persen atau sekitar Rp 2 triliun lebih. Untuk pelajar SD dan SMP di Surabaya, Eri menggandeng 37 perusahaan untuk memberikan beasiswa bagi siswa SMP.  ”Pada 2021 meningkat menjadi Rp12,513 miliar. Alhamdulillah CSR yang disampaikan sekitar Rp 4 miliar, menjadi Rp 12,5 miliar,” terang Eri pada Selasa (13/9).  Beasiswa total Rp 12,513 miliar tersebut, berasal dari bantuan CSR perusahan/lembaga serta zakat aparatur sipil negara (ASN) pemkot melalui program orang tua asuh. Dengan rincian, Rp 5,022 miliar CSR dari 27 lembaga/perusahaan dan Rp 7,491 miliar dari zakat ASN.  Program ketiga adalah jaminan kesehatan atau Universal Health Coverage (UHC). Pencanangan program itu bahkan dilakukan kurang lebih satu bulan setelah dirinya dilantik, yakni pada Maret.  ”Dengan program ini, Per 1 April semua rumah sakit yang bekerja sama dengan pemkot bisa langsung melayani warga Surabaya dengan hanya berbekal KTP,” tutur Eri pada Selasa (16/3).  Pada masa kampanye sebelumnya, Eri pernah berjanji meningkatkan insentif bagi pengurus RT/RW maupun kader kesehatan. Kini, tambahan gaji RT, RW, dan LPMK mencapai 100 persen.  Contohnya, ketua RT. Sebelumnya, biaya operasional pemimpin paling rendah di wilayah itu mencapai Rp 550 ribu per bulan. Sejak Rabu (7/4), honor ketua RT ditingkatkan menjadi Rp 1 juta per bulan. Ketua RW juga mendapatkan perhatian. Besaran biaya operasional dinaikkan. Dari Rp 600 ribu per bulan menjadi Rp 1.250.000 per bulan. Untuk ketua LPMK, biaya operasional yang diterima meningkat pesat menjadi Rp 1,5 juta. Bertambah Rp 800 ribu dari besaran sebelumnya, Rp 700 ribu.  ”Penambahan honor ini supaya warga merasa terlayani. Sekarang warga kalau mengurus adminduk (administrasi kependudukan) cukup lewat ketua RT atau RW,” ucap Eri.  Upaya kedekatan dengan warga benar-benar diwujudkan Eri, termasuk pada program kelima, yakni cangkrukan di Balai RW. Sebelumnya Eri mencanangkan program berkantor di Kelurahan pada Mei. Kemudian pada Oktober, wali kota memutuskan untuk nyangkruk di Balai RW.  ”Jenenge wali kota yo kudu ngerti masalahe wargane (namanya wali kota ya harus mengerti masalah warga). Nyangkruk ini supaya lebih dekat,” ungkap Eri pada Rabu (27/10).  Eri bahkan dijuluki kepala suku oleh Gubernu Jatim Khofifah Indar Parawansa. Julukan itu berkenaan dengan kedekatan dan kepemimpinan Eri dengan 37 kepala daerah se-Jatim lainnya.  ”Wali Kota Surabaya Mas Eri ini seperti kepala suku. Semua kepala daerah digandeng,” ujar Khofifah pada acara perayaan Hari Kesehatan Nasional, di Mojokerto, Senin (13/12).  Khofifah menyebut seluruh kepala daerah di Jawa Timur kini bergabung menjadi sebuah kelompok. Tidak hanya saling mengenal, mereka juga saling membantu dan bahu membahu.

Selama 2021, Wali Kota Eri Buktikan Janji Kampanye Lewat Program Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/IMG_20210625_141150.jpg" alt="Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Fajar Saka. Bawaslu Jateng/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Fajar Saka. Bawaslu Jateng/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 110 orang aparatur sipil negara (ASN) di Provinsi Jawa Tengah mendapat sanksi. Sebab, mereka terbukti melakukan pelanggaran terkait dengan netralitas pada pelaksanaan Pilkada 2020.  ”Sanksi untuk ASN tak netral tersebut berasal dari rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang sudah ditindaklanjuti pejabat pembina kepegawaian (PPK),” kata Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah Fajar Saka seperti dilansir dari Antara saat menjadi pembicara dalam diskusi terarah Pelaksanaan Netralitas ASN dalam Pilkada 2020 di Jawa Tengah yang digelar secara daring oleh Kementerian PAN-RB, Jumat (25/6).  Sebelumnya, Bawaslu Provinsi Jateng mengeluarkan rekomendasi sanksi berdasar penanganan pelanggaran kepada KASN.  Fajar memerinci, sanksi yang dijatuhkan ke ASN terdiri atas 67 ASN dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka sesuai dengan PP Nomor 42 Tahun 2004, sebanyak 41 ASN dijatuhi hukuman disiplin sedang, seorang ASN dijatuhi hukuman disiplin ringan, dan seorang ASN dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup.  ”Kendati demikian, data di Bawaslu Provinsi Jateng tercatat masih ada 13 ASN yang direkomendasi KASN tetapi PPK belum menindaklanjutinya,” terang Fajar.  Dia menyebut, masih ada beberapa kendala dalam penanganan ASN tak netral. Seperti singkatnya waktu untuk penanganan pelanggaran. Bawaslu juga tak memiliki wewenang melakukan upaya paksa dalam hal para pihak tak hadir dalam klarifikasi, respons PPK masih lambat, dan masih adanya aturan yang bersifat kabur atau multitafsir.  Ke depan, lanjut dia, sanksi dari KASN dan PPK untuk ASN yang melanggar harus lebih tegas dan diinformasikan kepada publik agar bisa menimbulkan efek jera. ”Selain itu, harus memanfaatkan teknologi dan informasi agar bisa terkoordinasi dengan baik antarlembaga, termasuk juga diperlukan perlindungan untuk saksi dan pelapor agar aman,” ujar Fajar.  Selama penyelenggaraan Pilkada 2020, bawaslu di Jawa Tengah menangani 57 kasus dugaan pelanggaran yang terdiri atas 48 temuan pengawas pemilu dan 9 laporan. Dari jumlah itu, sebanyak 47 kasus diteruskan ke KASN dan 10 kasus dihentikan karena tak memenuhi unsur pelanggaran atau tidak terbukti.  Fajar menambahkan, pelanggaran netralitas ASN di Jateng terjadi di hampir seluruh tahap. Yang paling banyak terjadi pada masa kampanye, yaitu 33 kasus, tahap persiapan pilkada 6 kasus, tahap pencalonan 5, tahap distribusi logistik dan masa tenang satu kasus, tahap penghitungan suara satu, serta tahap rekapitulasi perolehan suara satu kasus.  Dari sisi daerah, yang banyak kasus ASN tak netral, antara lain Kabupaten Rembang sebanyak 8 kasus, Sukoharjo 7 kasus, Kota Semarang 6 kasus, Klaten 5 kasus, dan Blora 4 kasus. Adapun dari sisi jumlah ASN yang menjadi terlapor terbanyak ada di Purbalingga 52 ASN, Kota Semarang 16 ASN, Rembang 10 ASN, Sukoharjo 8 ASN, Klaten 6 ASN, Blora 6, dan lain-lain.  Bentuk ketidaknetralan ASN dalam Pilkada 2020, antara lain ASN memberikan dukungan melalui media sosial, ASN membuat keputusan/tindakan yang menguntungkan paslon, ASN foto bersama paslon dengan mengikuti simbol tertentu, ASN menghadiri/mengikuti acara paslon/parpol, ASN mendukung salah satu bakal calon, ASN menghadiri kampanye, dan ASN sosialisasi bakal calon.

Ada 110 ASN Jateng Disanksi akibat Tak Netral Pilkada 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/IMG_20210531_160322_1.jpg" alt="Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarmasin mengumumkan hasil Pilkada Banjarmasin 2020. Sukarli/Antara" width="100%">
<figcaption>Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarmasin mengumumkan hasil Pilkada Banjarmasin 2020. Sukarli/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, mengumumkan pasangan Ibnu Sina dan Arifin Noor sebagai pemenang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin 2020 pada rapat paripurna, Senin (31/5).  ”Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin atas ketetapan Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengesahkan hasil Pilakada Kota Banjarmasin 2020 dengan pemenang pasangan Ibnu Sina-Arifin Noor,” kata Ketua DPRD Kota Banjarmasin Harry Wijaya seperti dilansir dari Antara ketika memimpin rapat paripurna di Banjarmasin.  Harry Wijaya menyampaikan ucapan selamat kepada pasangan Ibnu Sina- Arifin Noor sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin periode 2021–2024.  Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Muhammad Yamin menambahkan, surat ketetapan pemenang Pilkada Kota Banjarmasin 2020 akan diproses pemerintah kota untuk diajukan ke Gubernur Kalsel hingga diusulkan lagi ke Kementerian Dalam Negeri untuk dijadwalkan pelantikan. Dia berharap agar secepatnya proses tersebut selesai  ”Sehingga Kota Banjarmasin memiliki pemimpin definitif,” ujar Yamin.  Sehari sebelumnya, KPU Kota Banjarmasin menggelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin Terpilih Tahun 2020 pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Yakni pasangan  Ibnu Sina dan Arifin Noor dinyatakan sebagai pemenang.  Kegiatan yang digelar di Hotel G'sgn Banjarmasin, Minggu (30/5) malam, dihadiri pasangan Ibnu-Arifin, Ketua KPU Provinsi Kalsel Sarmuji, Ketua DPRD Kota Banjarmasin Harry Wijaya, dan unsur pimpinan daerah lainnya.  Pasangan Ibnu-Arifin ditetapkan menjadi pemenang Pilkada Kota Banjarmasin setelah memperoleh suara terbanyak pada pemilihan 9 Desember 2020. Selanjutnya, digelar pemungutan suara ulang (PSU) pada 28 April dengan total perolehan sebanyak 89.378 suara.  Posisi kedua ditempati pasangan calon nomor urut 4  Ananda-Mushaffa Zakir 81.262 suara, kemudian paslon nomor urut 1  Haris Makkie-Ilham Noor sebanyak 34.875 suara, dan paslon nomor urut 3  Khairul Saleh-Habib Muhammad Ali Al Habsyi sebanyak 29.926 suara.

DPRD Banjarmasin Umumkan Ibnu-Arifin Pemenang Pilkada 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/IMG_20210527_132609_1.jpg" alt="Pasangan Ibnu Sina dan Arifin Noor. Antara" width="100%">
<figcaption>Pasangan Ibnu Sina dan Arifin Noor. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Mahkamah Konstitusi (MK) putuskan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin nomor urut 02, Ibnu Sina dan Arifin Noor sah menang Pilkada Kota Banjarmasin 2020.  ”Alhamdulillah, hari ini (27/5) MK memutuskan menolak gugatan Paslon Ananda dan Mushaffa Zakir (AnandaMu) dan mengesahkan hasil pilkada yang sudah kami (KPU) tetapkan memenangkan Ibnu-Arifin,” ujar anggota KPU Kota Banjarmasin Syafruddin Akbar seperti dilansir dari Antara, Kamis (27/5).  Menurut dia, dengan putusan MK mengesahkan putusan KPU tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada Kota Banjarmasin 2020 yang dilaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di tiga kelurahan atas pasangan Ibnu-Arifin, KPU Kota Banjarmasin akan menjadwalkan rapat pleno penetapan pemenang Pilwalkot Banjarmasin 2020.  ”Rencana besok (28/5), tapi nunggu ketua KPU Kota Banjarmasin datang dari Jakarta dulu bagaimana hasil konsultasi dengan KPU,” ujar Syafruddin Akbar.  MK menolak permohonan gugatan AnandaMu atas hasil penetapan pemenang Pilwalkot Banjarmasin 2020 usai digelarnya PSU di tiga kelurahan, yakni Mantuil, Murung Raya, dan Basirih Selatan.  ”Berdasar penilaian atas fakta dan hukum, Mahkamah berkesimpulan keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 47/PL/02/6-kPT/647/KPU-Kot/V/2021 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pasca putusan MK adalah sah,” kata Ketua Hakim MK Anwar Usman.  Dengan demikian, lanjut dia, keputusan KPU Kota Banjarmasin menetapkan paslon Ibnu Sina dan Arifin Noor atas perolehan suara pemungutan suara ulang (PSU) sah menurut hukum. ”Memerintahkan termohon (KPU Banjarmasin) untuk menetapkan pasangan calon terpilih dalam pemilihan wali kota dan wakil wali Kota Banjarmasin 2020,” kata Anwar Usman sambil mengetuk palu.  Usai PSU, pasangan calon (paslon) nomor urut 02 Pilkada Banjarmasin Ibnu Sina-Arifin unggul atas paslon lain. Pasangan Ibnu Sina-Arifin meraih total 89.378 suara, sedangkan pesaing terdekatnya, AnandaMu mengantongi 81.262 suara atau berselisih 8.116 suara.  Urutan ketiga ada paslon Haris Makkie dan Ilham Noor dengan 34.875 suara, sementara posisi terakhir ditempati paslon Khairul Saleh dan Habib Muhammad Ali Al Habsyi dengan meraup 29.926 suara.

MK putuskan Ibnu-Arifin Sah Menang Pilwalkot Banjarmasin 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/IMG_20210506_194402.jpg" alt="AnandaMu kembali menggugat hasil pilkada Banjarmasin. Antara" width="100%">
<figcaption>AnandaMu kembali menggugat hasil pilkada Banjarmasin. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, terpaksa menunda penetapan pasangan calon nomor urut 2 Ibnu Sina dan Arifin Noor (Ibnu-Arifin) sebagai pemenang Pilkada Kota Banjarmasin 2020. KPU Kota Banjarmasin sebenarnya sudah menjadwalkan Jumat (7/5) sore ini rapat pleno penetapan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin terpilih hasil Pilkada 2020, yakni, pasangan Ibnu-Arifin.  Namun tiba-tiba pada detik-detik akan dilangsungkannya acara tersebut di Hotel G'sgn Banjarmasin, Anggota KPU Kota Banjarmasin Syafruddin Akbar mengumumkan rapat pleno tersebut ditunda. ”Penetapan Paslon Pilkada Banjarmasin 2020 ditunda sampai ada pemberitahuan selanjutnya, terima kasih,” ujar Syafrudidin Akbar, Jumat (7/5) sore.  Syafruddin Akbar mengungkapkan, penundaan itu berkaitan gugatan pasangan calon nomor urut 4, Ananda dan Mushaffa Zakir (AnandaMu) ke Mahkamah Konsitusi (MK). ”Gugatan AnandaMu pada detik-detik terakhir hari ini (7/5) ternyata di register MK. Jadi terpaksa kami tunda,” ucap Syafrudidin Akbar.  Dia menjelaskan, sesuai tahap, tiga hari pasca penetapan rekapitulasi suara pada 2 Mei, KPU sebenarnya sudah bisa menetapkan paslon terpilih. Namun dalam perjalanannya, laporan gugatan AnandaMu ternyata diregister MK.  ”Dengan ini kita tunggu putusan MK selanjutnya. Seandainya laporan itu tidak teregister, kita sudah bisa menetapkannya hari ini (7/5),” terang Syafrudidin Akbar.  Pilkada Kota Banjarmasin 2020, dua kali digugat Paslon AnandaMu ke MK. Pertama hasil pemungutan suara pada 9 Desember 2020 yang diputuskan MK untuk pemungutan suara ulang (PSU) di tiga kelurahan di Banjarmasin Selatan, yakni, Mantuil, Murung Raya, dan Basirih Selatan. Setelah dilaksanakan PSU pada 28 April 2021, perolehan suara total tetap dimenangkan Paslon Ibnu-Arifin pada rapat pleno 2 Mei 2021, hasil itu memetik ketidakpuasan kembali Paslon AnandaMu yang kembali memasukkan gugatan ke MK pada 4 Mei 2021.  Menanggapi adanya kembali gugatan Paslon AnandaMu ke MK, calon Wali Kota Ibnu Sina mengaku menghormati segala keputusan dari KPU. Dia pun menerima alasan dari KPU Kota Banjarmasin yang menunda, karena gugatan yang dilayangkan telah teregister.  ”Sabar saja. Kita ikuti terus prosesnya. Kalau ingin ditetapkan kita siap, kalau mau ditunda kita hormati,” ucap Ibnu Sina.  Dari perhitungan total perolehan suara Pilkada Kota Banjarmasin 2020, paslon nomor urut 2, Ibnu-Arifin meraih 89.378 suara, paslon nomor urut 4, Ananda-Mushaffa Zakir (AnandaMu) meraih 81.262 suara. Sedangkan urutan ketiga ditempati paslon nomor urut 1 Haris Makkie dan Ilham Nor dengan total 34.865 suara, kemudian urutan keempat paslon nomor urut 3 Khairul Saleh dan Habib Muhammad Ali Alhabsy dengan perolehan 29.926 suara.  Kuasa hukum AnandaMu Muhammad Rizky menganggap masih ada dugaan kecurangan saat proses pelaksanaan PSU, sehingga pihaknya kembali mengajukan gugatan ke MK. ”Intinya klien kami melihat adanya dugaan kecurangan yang berlanjut dan untuk mendapatkan keadilan dengan kembali membawa perkara tersebut ke Mahkamah Konstitusi,” kata Rizky.

KPU Banjarmasin Tunda Penetapan Pemenang Pilkada 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/IMG_20210422_000202.jpg" alt="Pelipatan surat suara untuk Pilkada 2020 Kota Banjarmasin. Antara" width="100%">
<figcaption>Pelipatan surat suara untuk Pilkada 2020 Kota Banjarmasin. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 29.056 surat suara untuk pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Banjarmasin 2020 yang akan dilaksanakan di tiga kelurahan pada 28 April dinyatakan sudah siap.  ”Jumlah surat suara yang siap sesuai jumlah daftar pemilih tetap di tiga kelurahan yang laksanakan PSU, ada cadangan 2,5 persen,” ujar anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin Taufiqurakhman seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin.  Menurut dia, surat suara untuk PSU ini mulai dilipat sejak Rabu (21/4) dengan penjagaan sangat ketat didukung pihak berwajib di Gedung Wanita Kalsel, di Banjarmasin. ”Jadi persiapan kita sudah cukup matang ini untuk gelar PSU, sebab tinggal sepekan lagi,” papar Taufiqurakhman.  Selain surat suara, menurut Taufiqurrakhman, logistik lainnya seperti kotak surat suara, bilik pencoblosan, dan tinta penanda pemilih sudah mencoblos, serta lainnya juga sudah siap. Termasuk logistik untuk pencegahan penyebaran Covid-19, sarung tangan, alat pengukur suhu tubuh, dan tempat cuci tangan.  Menurut dia, ada sebanyak 80 tempat pemungutan suara (TPS) di tiga kelurahan di Banjarmasin Selatan. yakni, Mantuil, Murung Raya, dan Basirih Selatan, yang menyelenggarakan PSU sesuai amar putusan Mahkamah Konsitusi (MK).  ”Kami juga sudah membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hingga Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan sosok yang baru sesuai perintah MK untuk penyelenggaraan PSU tersebut,” ujar Taufiqurakhman.  Sebelumnya, Kepala Kesbangpol Kota Banjarmasin Kasman mengatakan, untuk meningkatkan partisipasi pemilih datang ke TPS pada gelar PSU, Pemkot dan KPU berencana membuat undian berhadiah bagi pemilih. ”Jadi rencananya, warga yang datang ke TPS diberikan kupon undian. Nanti diundi. Doorprize sendiri disediakan Pemko dan KPU,” terang Kasman.  Rincian TPS dan pemilih pada PSU di tiga kelurahan tersebut yakni, di Kelurahan Mantuil ada sebanyak 29 TPS dengan DPT berjumlah 9.887 pemilih, Kelurahan Murung Raya ada sebanyak 23 TPS dengan DPT berjumlah 8.565 pemilih, dan Kelurahan Basirih Selatan ada sebanyak 28 TPS dengan DPT berjumlah sebanyak 10.604 pemilih.  PSU Pilkada Kota Banjarmasin 2020 ini tarung ulang empat pasangan calon. Yakni paslon nomor urut 1 Haris Makkie dan Ilham Noor, nomor urut 2 Ibnu Sina dan H Arifin Noor, nomor urut 3 Khairul Saleh dan Habib Muhammad Ali Alhabsy, dan nomor urut 4 Ananda dan Mushaffa Zakir.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=yHQvdS6h_3s

Sebanyak 29.056 Surat Suara untuk PSU Pilkada Banjarmasin Sudah Siap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/WhatsApp-Image-2021-03-20-at-17.33.14.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung resmi menetapkan pasangan Dadang Supriatna dan Sahrul Gunawan menjadi Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Bandung terpilih. Hal itu juga sekaligus menutup proses panjang Pilkada Kabupaten Bandung 2020.  Ketua KPU Kabupaten Bandung Agus Baroya mengatakan, penetapan itu tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: 18/PL.02.7-Kpt/3204/Kab/III/2021. Surat itu segera dikirimkan ke DPRD Kabupaten Bandung untuk proses menuju pelantikan.  ”Jadi demikian secara formal tugas dan tahap KPU sudah selesai,” kata Agus Baroya seperti dilansir dari Antara di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.  Menurut Agus, pelantikan Dadang dan Sahrul itu di luar tahap proses Pilkada. Pelantikan tersebut merupakan kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri.  ”Itu memang di luar tahap pilkada, jadi bukan kewenangan kami. Kami belum tahu kapan pelantikannya,” kata Agus.  Sementara itu, Bupati Bandung terpilih Dadang Supriatna mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terutama KPU dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung yang telah mengawal proses kontestasi politik tersebut.  ”Kami sudah menerima salinannya. Kami akan menunggu prosesi paripurna penetapan dan pelantikan. Mudah-mudahan pelantikan bisa secepatnya dilaksanakan,” kata Dadang.  Untuk itu, dia mengajak seluruh pihak dan masyarakat umum membantu membangun Kabupaten Bandung selama lima tahun ke depan. Saat ini, seluruh unsur masyarakat baik para partai politik dari calon lain bersama-sama bersinergi karena pertarungan politik sudah usai.  ”Kita tidak usah bicara ke belakang. Sekarang tidak ada pasangan calon satu, dua, dan tiga, tapi yang ada kini masyarakat Kabupaten Bandung,” kata Dadang yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Mn7RhZ-DzLw

Dadang Supriatna-Sahrul Gunawan Resmi Terpilih Bupati-Wabup Bandung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/PSX_20201104_212409.jpg" alt="Suasana sidang dengan no perkara 87 gugatan uji materi (judicial review) terhadap Undang-undang No. 11/2020 atau Omnibus Law Cipta Kerja di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (4/11). Agenda sidang tersebut penyampaian pokok-pokok permohonan d" width="100%">
<figcaption>Suasana sidang dengan no perkara 87 gugatan uji materi (judicial review) terhadap Undang-undang No. 11/2020 atau Omnibus Law Cipta Kerja di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (4/11). Agenda sidang tersebut penyampaian pokok-pokok permohonan d</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sepuluh gugatan yang sempat masuk dalam tahapan sidang pembuktian perselisihan hasil pilkada (PHP) dibacakan putusannya oleh Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin (18/3). Hasilnya, sembilan perkara kandas dan satu perkara dikabulkan sebagian.  Satu perkara yang dikabulkan adalah gugatan PHP Teluk Wondama, Papua Barat, yang diajukan pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Elysa Auri-Feri Michael.  Dalam putusannya, MK membatalkan Keputusan KPU Teluk Wondama Nomor 285/PL.02.6-Kpt/ 9207/KPU-Kab/XII/2020 tentang penetapan hasil rekapitulasi, khususnya di empat tempat pemungutan suara (TPS).  Yakni TPS 05 Kampung Wasior II ditambah tiga TPS di Kampung Maniwak, yaitu TPS 04, TPS 09, dan TPS 14. MK memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di empat TPS tersebut. ”Pemungutan suara ulang dimaksud harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 hari kerja sejak putusan ini diucapkan,” kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan.  Dikabulkannya PSU di empat TPS masih di bawah dalil pemohon. Mereka mengadukan sembilan TPS bermasalah. Namun, dengan selisih suara antara pemohon dan pihak terkait yang hanya 319 suara, hasil di empat TPS itu masih potensial mengubah hasil pilkada.  Dalam pertimbangannya, MK menilai dalil pemohon terkait adanya pelanggaran di empat TPS beralasan secara hukum. Hakim MK Arief Hidayat menjelaskan, berdasar fakta persidangan, MK menemukan pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari sekali di setiap TPS yang dikabulkan.  Bahkan, ada dua pemilih yang telah diputus melanggar pidana pilkada oleh Pengadilan Negeri Manokwari karena mencoblos lebih dari sekali. Arief mengatakan, penggunaan hak pilih lebih dari satu kali yang dilakukan lebih dari seorang pemilih melanggar ketentuan pasal 112 ayat (2) huruf d UU Nomor 1 Tahun 2015. ”Oleh karena itu, dalil pemohon mengenai penggunaan hak pilih beralasan menurut hukum untuk sebagian.”  Sementara itu, sembilan perkara yang ditolak berasal dari pilkada Bandung, Pesisir Barat, Malaka, Belu, Nias Selatan, Karimun, Sumbawa, Samosir, dan Kotabaru.  Mereka ditolak karena dalil yang tidak cukup kuat. Misalnya, dalam perkara pilkada Bandung yang diajukan paslon Kurnia Agustina-Usman Sayogi terkait politik uang. Hakim MK Daniel Yusmic menjelaskan, sesuai fakta persidangan, pihak terkait dalam kampanyenya memang menyampaikan visi dan misinya jika terpilih.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/19/03/2021/amankan-putusan-mk-di-pilgub-kalsel-polda-siagakan-ratusan-personel/">Amankan Putusan MK di Pilgub Kalsel, Polda Siagakan Ratusan Personel</a>  Salah satu visi dan misi paslon Dadang Supriatna-Sahrul Gunawan yang dipersoalkan adalah pembagian kartu tani, kartu wirausaha, dan kartu ngaji. Namun, dalam penyampaian visi dan misi tersebut, tidak ada bukti bahwa janji itu dibarengi pemberian sejumlah uang untuk memengaruhi pemilih.  Dengan diputuskannya sepuluh PHP kemarin, masih ada 22 perkara lain yang belum dibacakan nasibnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://youtu.be/m2Ky7QKJDS8

MK Kabulkan Gugatan Sengketa Pilkada Teluk Wondama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/IMG_20200924_105631-01.jpeg" alt="Pasangan Dadang Supriatna dan Sahrul Gunawan usai debat publik Pemilihan Bupati Bandung. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Pasangan Dadang Supriatna dan Sahrul Gunawan usai debat publik Pemilihan Bupati Bandung. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung menyatakan sudah menerima putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan pasangan Nia-Usman.  Ketua KPU Kabupaten Bandung Agus Baroya mengatakan, MK memutuskan tidak menerima gugatan PHPU dari pasangan nomor 1 Nia Kurnia-Usman Sayogi. Sehingga pasangan nomor 3 Dadang Supriatna-Sahrul Gunawan yang mendapat suara terbanyak dipastikan menang Pemilihan Bupati (Pilbup) Bandung.  ”Iya nomor tiga menang. Tinggal menunggu penetapan saja. pelantikan itu setelah penetapan,” kata Agus seperti dilansir dari Antara di Bandung.  Menurut dia, KPU sedang merumuskan jadwal penetapan pemenang Pilbup Bandung tersebut. Kemungkinan penetapan itu akan dilakukan pada Sabtu (20/3).  ”Sudah ada putusan dari MK. Sudah kami terima,” terang Agus.  Adapun hasil dari rekapitulasi tingkat Kabupaten Bandung itu, Dadang-Sahrul dinyatakan menang dengan mendapat sebanyak 928.602 suara, mengungguli dua pasangan lain yakni Kurnia Agustina-Usman Sayogi, dan Yena Masoem-Atep. Kurnia-Usman menduduki peringkat kedua dengan mendapat 511.413 suara, sedangkan pasangan Yena-Atep menduduki peringkat terakhir dengan mendapat 217.780 suara.  Pilkada serentak dilaksanakan di Kabupaten Bandung pada 9 Desember 2020. Sesaat setelah proses pemungutan suara usai, dua pasangan calon yakni pasangan Nia-Usman dan Dadang-Sahrul saling klaim kemenangan.  Pasangan Dadang-Sahrul diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sedangkan pasangan Nia-Usman diusung Partai Golkar dan Partai Gerindra.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/sMBzVVxgWY4

MK Tolak Gugatan Pilkada Kabupaten Bandung Pasangan Nia-Usman

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pilkada 2020

Berita Terkini