<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/gakkumdu-dinilai-belum-maksimal-tangani-politik-uang-pilkada-serentak_m_181172.jpeg" alt="Peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (UGM) Yuris Rezha Kurniawan (paling kiri)." width="100%">
<figcaption>Peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (UGM) Yuris Rezha Kurniawan (paling kiri).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang didalamnya melibatkan 3 unsur lembaga, yaitu Pengawas Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan dirasa kinerjanya masih belum cukup efektif. Tercatat baru 1 kasus saja dari 600 dugaan adanya politik uang pada Pilkada di 101 daerah pada 2017 silam, yang diproses secara hukum. Peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (UGM) Yuris Rezha Kurniawan mengatakan, 1 kasus yang sampai ke putusan pengadilan yaitu pada salah satu pendukung pencalonan di Pilkada Banten. "Bisa dikatakan kurang maksimal," katanya, dikonfirmasi Sabtu (13/1). Dikatakannya praktik politik uang hampir selalu lolos dari pengawasan penegak hukum. Selain itu barang bukti yang mudah dihilangkan, proses penindakan yang terbatas dalam waktu singkat. Terlebih ide dari kepolisian yang belum lama ini mewacanakan membentuk satgas politik uang. Itu menurutnya harus menjadi gagasan yang konkrit. Jangan sampai menjadi tumpang tindih dengan yang sudah ada, yaitu sentra Gakkumdu. Upaya lainnya berupa peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengenai politik uang yang sudah direvisi, pada nomor 13 tahun 2017. Aturan tersebut diharapkan bisa memproses pelanggaran yg terjadi saat masa tenang dimana potensi politik uang banyak terjadi. "Selain itu aspek non hukum seperti demi ketentraman masyarakat misalnya. Sebaiknya tidak menjadi alasan bagi sentra Gakkumdu untuk mudah menghentikan temuan atau pelanggaran politik uang," ucapnya. Pada 2018 ini, Pilkada serentak akan dilakukan di 171 daerah, terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Selanjutnya 2019 mendatang di pemilihan legislatif dan juga Pilpres akan digelar. Pada hari yang sama, Amir Nashuruddin, Komisioner Bidang Koordinator Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu DIY menambahkan, dalam menghadapi politik uang pada Pemilu Serentak 2019, Bawaslu DIY akan lebih mengedepankan aspek pencegahan. "Kami akan bersama stakeholder dan masyarakat sipil untuk memperkuat dan meneguhkan kembali gerakan anti politik uang dengan strategi dan cara yang&nbsp; fundamental dan inovatif," katanya. Cara ini akan berbasis pada kekuatan masyarakat yang telah memiliki kesadaran melalui proses edukasi dan berkomitmen untuk melakukan gerakan anti politik uang. "Saat ini kami sedang mengkaji desain dan model gerakan anti politik uang," pungkasnya.(dho/JPC) Caption foto:

Gakkumdu Dinilai Belum Maksimal Tangani Politik Uang Pilkada Serentak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/setelah-tiga-bulan-kini-pelaku-teror-rumah-bupati-diringkus_m_152210.jpeg" alt="Satuan Reskrim Polres Tebo amankan pelaku teror rumah bupati dan KPU" width="100%">
<figcaption>Satuan Reskrim Polres Tebo amankan pelaku teror rumah bupati dan KPU</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah tiga bulan, akhirnya Polres Tebo, Sumatera Selatan berhasil memecahkan teka-teki siapa pelaku teror pembakaran terhadap rumah Pj Bupati dan salah seorang komisioner KPU Tebo Riance Juskal pada Pilkada serentak 2017. "Setelah melakukan penyelidikan selama tiga bulan, akhirnya kami berhasil melakukan penangkapan terhadap tiga eksekutor pembakar rumah komisoner KPU Tebo dan Pj bupati pada Maret lalu," terang Kapolres Tebo AKBP Budi Rachmat kemarin. Menariknya, pelaku pembakaran rumah tersebut adalah orang yang sama. Tiga pelaku, antara lain, Selamat Riyadi, 38, dan Jangcik, 40, warga Desa Jati Blarik Kecamatan Tebo Tengah. Seorang lagi adalah Epi Sapdanil, 46, warga Desa Teluk Pandak, Kecamatan Tebo Tengah. Ketiga tersangka ditangkap di kediamannya masing-masing. Dari pengakuan eksekutor utama, Selamat Riyadi, dirinya disuruh seseorang berinisial SY dengan upah Rp 15 juta. "Katanya untuk menghebohkan Tebo," ujarnya. Dia mengaku memberikan upah Rp 1 juta kepada Jancik dan Epi. Ternyata, para pelaku pembakaran itu bukan orang asing bagi Riance Juskal. "Salah satunya adalah pedagang ayam yang jadi langganan istri saya," ungkapnya.

Setelah Tiga Bulan, Kini Pelaku Teror Rumah Bupati Diringkus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/gara-gara-pilkada-orang-batal-nikah_m_131111.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kendati Pilkada DKI Jakarta telah selesai dan menghasilkan siapa pasangan yang terpilih, namun pesta demokrasi itu menyisakan persoalan yang harus segera dibenahi oleh elemen masyarakat dan pemerintah. Sebab efek dari konstesasi itu berimbas ke daerah dan ke wilayah privat. Sebab di pilkada ibu kota isu suku agama ras dan antargolongan (SARA) "digoreng" begitu renyah dan berulang-ulang. Hal itu berdampak pada cara pandang masyarakat. "Pilkada ini saling memaki dalam kampanye. Apalagi kasus penistaan agama yang menjerat Ahok sebagai terdakwa penistaan agama," kata Anggota Fraksi PPP DPR Ahmad Baidowi di sela-sela diskusi yang digelar Perhimpunan Mahasiswa Jakarta, di Hotel Mega Menteng, Jakarta, Kamis (18/5). Lebih lanjut Baidowi mengatakan, di Pilkada Jakarta banyak bertebaran berita bohong (hoax). Semua itu sangat mempengaruhi masyarakat. "Berita Hoax masuk ke ruang-ruang privat tanpa mengklarifikasi, dan bahkan informasi yang masuk kurang valid," ucap Baidawi. Diakuinya, Jakarta sebagai barometer Indonesia bukan hanya berimbas di Jakarta saja, tapi juga sampai ke seluruh pelosok nasional. "Gara-gara Pilkada Jakarta ada orang yang mau nikah batal hanya karena beda pilihan, dan juga suasananya juga berimbas ke Madura," ungkapnya. Legislator asal Madura ini menyayangkan, belum ada Undang-Undang yang mengatur masalah hoax, dan masih tataran peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). "Sudahlah lupakan issu Sara dan Hoax. Mar kita sonsong Indonesia kedepan yang lebih baik," pungkas mantan wartawan itu. Senada dengan itu, Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Sahat Martin Sinurat menyebut, berdasar hasil penelitian Programme for International Student Assessment (PISA) menyebut, budaya literasi masyarakat Indonesia pada 2012 terburuk kedua dari 65 negara yang diteliti di dunia. Indonesia menempati urutan ke 64 dari 65 negara tersebut. Sementara Vietnam justru menempati urutan ke-20 besar. "Jadi kalau masyarakat termakan hoax ya akibat budaya literasi yang sangat rendah. Masyarakat menerima hoax tanpa melihat refrensi dari berita tersebut," ucapnya. Ketua Umum BM PAN Ahmad Johan menyayangkan, isu SARA mencuat di Pilkada Jakarta, akibatnya sangat mengganggu kebhinekaan dalam pesta pemilihan gubernur Jakarta. "Sesungguhnya tidak ada persoalan kebhinekaan. Soal NKRI sudah final dan semua anak bangsa dari Sabang sampai Meraoke enggak pernah mempersoalkan tentang hal itu," ujarnya. (iil/JPG)

Gara-gara Pilkada Orang Batal Nikah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/saling-acungkan-jari-nomor-jagoan-dua-pendukung-cabub-bentrok_m_108293.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menjelang masuknya masa tenang Pilkada serentak 2017, para pasangan calon menggelar kampanye terbuka dengan mengumpulkan banyak massa. Namun kampanye terbuka Simeulue, Aceh diwarnai insiden bentrokan dua antarpendukung kandidat. Diketahui pendukung cabup Simeulue yang terlibat bentrokan tersebut yakni Paslon nomor urut 1, Riswan NS dan Hamdan Amin dan Paslon nomor urut 3, Erli Hasim dan Afridawati. Informasi yang dihimpun Rakyat Aceh (Jawa Pos Group), bentrokan yang berlangsung selama lima menit itu terjadi di di pasar ibu kota Kecamatan Simeulue Tengah. "Itu murni karena kesalahpahaman saja, sehingga terjadi insiden saling pukul antar pendukung dua paslon. Saat ini masih dalam proses penyelidikan dan sejumlah saksi sedang dimintai keterangan," ujar Kapolres AKBP Satya Yudha Prakasa, Rabu (8/2). Adu jotos antar dua kubu paslon itu, berlangsung di pasar lokal Desa Kampung Aie, Kecamatan Simeulue Tengah, sekitar pukul 18.10 WIB, Selasa (7/2). Namun dapat diatasi aparat gabungan dari Polsek dan Koramil setempat, sehingga tidak ada yang terluka. "Kejadiannya, hampir menjelang salat magrib, personil kita dibantu personil Koramil, kita langsung memisahkan dan membawa korban maupun pelaku ke Polsek dan seterusnya kita kirim ke Polres dan tidak ada yang terluka," kata Kapolsek Simeulue Tengah, Ipda Lukman. Danramil Simeulue Tengah, Kapten Arm Diantoro menambahkan, kejadian itu dapat diantisipasi dengan cepat shingga tidak meluas dan tidak bertambah rusuh. "Meredam dan memisahkan kedua belah pihak, kemudian ada yang kita giring ke Polsek dan kita giring untuk pulang," katanya. Informasi yang berhasil dihimpun, insiden adu jotos terjadi saat kedua massa pendukung Paslon hendak pulang setelah melaksanakan kampanye terbuka di Kecamatan Simeulue Cut dan Kecamatan Salang. Saat pendukung Paslon nomor urut 1 sedang istirahat di pasar Kecamatan Simeulue Tengah, melintas iring-iringan massa pendukung Paslon nomor 3, yang juga hendak pulang. Massa kedua pihak lantas saling mengacungkan jari sesuai nomer urut pasangan jagoannya. Hingga terjadi selisih paham dan kondisi memanas hingga berujung adu jotos. (ahi/mai/iil/JPG)

Saling Acungkan Jari Nomor Jagoan, Dua Pendukung Cabub Bentrok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/peringatan-mendagri-jelang-hari-h-di-pilkada-serentak_m_107649.jpeg" alt="Mendagri Tjahjo Kumolo" width="100%">
<figcaption>Mendagri Tjahjo Kumolo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada 2017 mewaspadai beredarnya KTP elektronik (e-KTP) palsu menjelang hari pemungutan suara Pilkada 2017 yang jatuh pada 15 Februari nanti. "Info di medsos beredar soal e-KTP palsu dengan 1 orang dengan foto sama identitas berbeda. Ini untuk kejar jumlah dukungan," ujar Tjahjo dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com di Jakarta, Senin (6/2). Dia menjelaskan, ini merupakan modus yang biasa terulang. Umumnya saat muncul pasangan calon kepala daerah independen. Namun dia menegaskan kalau semua KTP elektronik ini palsu dan sudah mulai dideteksi Dukcapil Kemendagri. Tjahjo menilai e-KTP yang beredar tersebut sebenarnya bukan kepemilikan oknum yang data dirinya tercantum di kolom KTP. Data tersebut merupakan milik orang lain, hanya ditempel foto orang yang sama di fisik KTP itu. "Info tim monitoring Pilkada Kemendagri dari Ditjen Dukcapil menjelaskan bahwa ketiga foto tadi palsu karena menggunakan data milik orang lain," tambah Tjahjo. Sekadar informasi, sebelumnya beredar di sosial media tentang adanya KTP ganda, yakni tiga buah KTP berbeda namun dengan foto satu orang yang sama. Orang tersebut juga memiliki tiga nama yang berbeda. (cr2/JPG)

Peringatan Mendagri Jelang Hari H di Pilkada Serentak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/polda-metro-sebut-kpu-dki-rahasiakan-lokasi-debat-cagub_m_104967.jpeg" alt="Tiga pasangan calon gubernur DKI Jakarta saat mengikuti Debat Pilkada DKI 2017, Jumat (13/1) lalu." width="100%">
<figcaption>Tiga pasangan calon gubernur DKI Jakarta saat mengikuti Debat Pilkada DKI 2017, Jumat (13/1) lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua hari menjelang pelaksanaan debat kandidat calon gubernur (cagub) DKI Jakarta, aparat Polda Metro Jaya masih belum mengetahui lokasi acara tersebut. Akibatnya pihak kepolisian belum bisa bisa menentukan jumlah personel pengamanan yang akan dikerahkan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, hingga saat ini lokasi pasti debat belum diberitahukan oleh KPU Jakarta. "Kalau tempatnya masih di Bidakara maka pola pengamanan tidak berubah dengan empat ring pengamanan," katanya, Rabu (25/1). Dia juga berkata, pengamanan akan dilakukan oleh personel Polda Metro Jaya dengan menempatkan personel di beberapa titik. Bahkan, dipastikan ada beberapa ruangan juga baik untuk panggung utama dan tempat beristirahat para pasangan calon. "Nanti ada ruangan khusus tentunya dan pengaman juga akan dibagi empat titik," ujarnya. Namun, untuk jumlah personel pihaknya belum bisa memastikan bila di lokasi baru. Tapi bila di Bidakara kemungkinan sebanyak 1.500 personel seperti debat sebelumnya. Selain jumlah personel, pihaknya juga belum dapat menentukan para pendukung pasangan capon apakah akan dibatasi seperti kemarin atau tidak. "Kita lihat kapasitasnya dulu, kalau masih sama tentunya tidak ada perubahan," ujarnya. Pada debat pertama diketahui tiap pasangan calon gubernur-wakil gubernur hanya diperkenankan membawa masing-masing 100 orang relawannya ke dalam ruang debat. Sisanya, mereka yang tidak dapat masuk pun terpaksa menunggu di luar Hotel Bidakara sampai acara usai. (elf/JPG)

Polda Metro Sebut KPU DKI Rahasiakan Lokasi Debat Cagub

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/kpu-distribusikan-7-juta-surat-suara_m_104921.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI memastikan persiapan logistik menjelang pencoblosan 15 Februari sudah aman. Ketua KPU DKI Sumarno menjelaskan, surat suara, tinta, template alat bantu penderita tunanetra dan stiker kotak suara sudah selesai dan didistribusikan ke seluruh wilayah di Jakarta. "Jumlah surat suara yang dicetak adalah 7.292.619 lembar. Angka ini merupakan jumlah dari surat suara sesuai DPT yaitu 7.108.589 ditambah surat suara tambahan 2,5 persen dari DPT Per-TPS 184.030 serta surat suara untuk PSU (Pemilihan Suara Ulang) sebanyak 2.000 lembar," paparnya di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu (25/1). Jumlah tersebut, kata Sumarno, sudah didistribusikan ke KPU tingkat Kabupaten/Kota pada Senin (23/1) lalu. Saat ini sedang dalam tahap sortir dan pelipatan surat suara. Sedangkan rinciannya adalah sebagai berikut. Jakarta Utara sebanyak 1.120.216 surat suara; Jakarta Selatan (1.634.980),&nbsp; Jakarta Timur (2.058.332), Jakarta Pusat (766.439), Jakarta Barat (1.694.785) dan Kepulauan Seribu (17.867) Sementara, jumlah tinta adalah sebanyak 26.046 botol. Sedangkan template untuk alat bantu tunanetra sebanyak 13.023 buah. Ditambah stiker kotak suara sebanyak jumlah TPS yakni, 13.023 buah. Serta stiker kotak rekapitulasi di kecamatan sebanyak 578 buah. &rdquo;Segel sudah rampung dan dikirim hari ini," tambahnya. Selain itu, sambungnya, KPU DKI juga memiliki mekanisme sekiranya ada logistik yang rusak. KPU Kabupaten/Kota membuat permintaan penggantian secara tertulis dilampiri berita acara hasil pensortiran. Atau, berita acara kekurangan logistik yang ditandatangani Ketua/Anggota KPU Kabupaten/Kota Pokja Logistik dan atau Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. "Khusus kotak suara, KPU DKI Jakarta menggunakan sisa pemilu lalu, jadi tidak produksi baru," pungkasnya. Sebagai informasi, jumlah TPS yang ada di DKI Jakarta berjumlah 13.023 dan tersebar di enam wilayah kabupaten/kota. Di Jakarta Pusat sebanyak 1.237 TPS, Jakarta Utara 2.150 TPS, Jakarta Barat 2.934 TPS, Jakarta Selatan 2.937 TPS, Jakarta Timur 3.690 TPS dan Kepulauan Seribu sebanyak 39 TPS. (uya/JPG)

KPU Distribusikan 7 Juta Surat Suara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/datangi-markas-ahok-djarot-adik-megawati-dukung-calon-incumbent_m_103156.jpeg" alt="Sukmawati Soekarnoputri saat datang ke Rumah Lembang" width="100%">
<figcaption>Sukmawati Soekarnoputri saat datang ke Rumah Lembang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Putri presiden Soekarno, Sukmawati Soekarnoputri secara mengejutkan datang ke markas tim pemenangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat di Rumah Lembang. Sesampainya di sana, Sukmawati terlihat mengenakan blouse berwarna hitam yang dipadukan rok panjang bercorak batik berwarna coklat muda. Dia tampak berdiri di atas panggung dan didampingi Ahok-Djarot. Lalu memberikan beberapa saran kepada pasangan petahana itu. "Saya mau kasih masukan buat calon gubernur dan calon wakil gubernur, tolong (blusukan) ke tempat yang sangat bersejarah," ujar Sukmawati, Rabu (18/1). Adik Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu pun menyebutkan lokasi bersejarah yang harus didatangi Ahok-Djarot. "Bukan hanya ke Proklamasi, tapi juga ke tempat di mana nasionalisme itu diikrarkan, yaitu di Jalan Kramat," jelasnya. (uya/JPG)

Datangi Markas Ahok-Djarot, Adik Megawati Dukung Calon Incumbent

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/ahok-tuding-kandidat-lain-contek-programnya_m_103088.jpeg" alt="Cagub DKI Jakarta nomor urut 2, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat berkampanye di Rumah Lembang, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Cagub DKI Jakarta nomor urut 2, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat berkampanye di Rumah Lembang, Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak terima ada lawan calon yang membuat fitnah tentang dirinya. Lantaran tidak kuat difitnah, mantan Bupati Belitung Timur itu pun menyinggung kandidat lain yang berusaha menyebarkan berita tak benar tentang dirinya. "Saya gubernur sekarang sampai Oktober 2017 kerja empat tahun lebih, bukti jelas terukur kok bisa lihat kiri kanan (kandidat lain) mau jadi gubernur, belum jadi kepala daerah, nyontek program kok saya bisa terima," kata Ahok di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/1). Namun, karena tidak ingin merasa lebih diunggulkan, cagub nomor urut 2 itu membuat dirinya setara dengan calon lain. Sama-sama menyandang status calon gubernur meskipun dirinya masih harus menjabat pemimpin Jakarta hingga delapan bulan ke depan. Selain itu, dia mengklaim bahwa dirinya saat ini sudah berubah dibanding sosoknya yang dulu. "Ahok sekarang sudah jadi Basuki tapi yang santun banget," ucapnya. Sebelumnya, dalam sesi debat kandidat putaran pertama pekan lalu, pasangan Ahok-Djarot selalu menerima kritikan dari para penantangnya. Entah soal penggusuran maupun tentang pembangunan yang hanya berpusat pada benda mati atau infrastruktur. (uya/JPG)

Ahok Tuding Kandidat Lain Contek Programnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/waketum-partai-demokrat-kami-belum-memikirkan-pilpres_m_102567.jpeg" alt="Pasangan cagub nomor urut 1, Agus Yudhoyono-Sylviana Murni saat mengikuti Debat Calon Gubernur DKI Jumat pekan lalu" width="100%">
<figcaption>Pasangan cagub nomor urut 1, Agus Yudhoyono-Sylviana Murni saat mengikuti Debat Calon Gubernur DKI Jumat pekan lalu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan mempertanyakan soal pertanyaan komitmen dari calon gubernur DKI Jakarta untuk tidak terjun ke pemilihan presiden (Pilpres) pada 2019 nanti. Hal ini diungkapkan Syarif untuk menjawab atas jawaban dari Cagub DKI Jakarta dari Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono yang dianggap tidak tegas saat menjawab pertanyaan terkait komitmen tersebut. "Saya pikir jawaban sudah bagus karena debat untuk pilkada bukan pilpres," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/1). Namun, Syarief merasa aneh muncul pertanyaan seperti itu pada debat pilkada DKI. "Justru kita pertanyakan kok ada pertanyaan yang tidak ada kaitannya dengan pilkada," tegas dia. Sementara mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR itu mengatakan, untuk saat ini pihaknya masih fokus terhadap pilkada. "Kami belum memikirkan untuk pemilu presiden karena masih lama," ucapnya. Akan tetapi, setiap partai katanya pasti memiliki tokoh yang akan diajukan nantinya. "Apakah eksternal atau internal, tapi kami belum memikirkan pilpres," pungkas Syarief. Sebelumnya, di penghujung debat pertama pilkada DKI Jakarta pada Jumat (13/1), para calon ditanyakan soal komitmenya untuk tidak mencalonkan diri dalam pilpres 2019. Calon gubernur nomor urut 1, Agus Yudhoyono mengatakan bahwa tujuannya dan Sylviana Murni berkompetisi adalah untuk memperjuangkan warga Jakarta. "Saya pikir sudah jelas kami fokus strategi memenangkan pilgub Jakarta dan kami mau didengar oleh rakyat bahwa program kami benar-benar jadi slousi bagi masyarakat," jawab Agus. (dna/JPG)

Waketum Partai Demokrat: Kami Belum Memikirkan Pilpres

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pilkada 2017

Berita Terkini