<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/19/IMG_20240718_212524_700_x_400_piksel-4001872265-1551669061.jpg" alt="Gubernur Sumbar Mahyeldi memantau pekerjaan Jalan Padangpanjang-Sicincin ruas Lembah Anai yang masih berlangsung. (Padang Ekspres)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumbar Mahyeldi memantau pekerjaan Jalan Padangpanjang-Sicincin ruas Lembah Anai yang masih berlangsung. (Padang Ekspres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) membutuhkan pemimpin yang memiliki ide besar agar ada lompatan tinggi untuk Ranah Minang ke depan. Selama ini pembangunan Sumbar dinilai jalan di tempat dan kalau jauh dibanding provinsi tetangga. Momentum Pilkada Serentak 2024, baik untuk Pilgub, Pilbup maupun Pilwako menjadi kesempatan bagi masyarakat setempat memilih figur-figur yang menawarkan sesuatu yang baru, agar Sumbar bisa maju lebih cepat lagi. Menurut pengamat politik Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago, sejauh ini belum ada figur atau sosok yang dinilai mampu menawarkan hal baru yang secara personal kepada masyarakatnya. Figur-figur itu belum mampu menawarkan gagasan-gagasan yang lebih diterima akal sehat. "Kalau harapan orang Sumbar tentu ingin pemimpin yang memiliki terobosan baru agar daerah tersebut lebih berkembang dan majunya," ujar Arifki Chaniago kepada JawaPos.com, Rabu (7/8). Sejauh ini untuk Pilgub Sumbar baru satu pasangan yang sudah jelas mendekalrasikan diri, yaitu Mahyeldi Ansharullah-Vasco Ruseimy. Mahyeldi merupakan calon petahana. Pasangan ini belum terlihat lawannya yang konkret. Jika pun ada, itu baru sosok Epyardi Asda yang kini menjabat Bupati Solok. Hingga kini Epyardi Asda belum mengumumkan dan mendeklarasikan siapa calon wakil yang mendampinginya. Meskipun Epy telah mengantongi tiket dari dua partai, yakni PAN dan Nasdem. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/26/282120768_128481689589088_3749008192973144181_n-3957437602.jpg" alt="Epyardi Asda. (Instagram/Epyardi Asda)" width="100%">
<figcaption>Epyardi Asda. (Instagram/Epyardi Asda)</figcaption>
</figure> Epyardi Asda baru saja rekomendasi dari Nasdem pada pekan lalu, Senin (29/7). Dengan adanya rekomendasi PAN dan Nasdem, sejatinya Epyardi Asda sudah bisa maju untuk mendaftar nantinya. Kedua parpol itu memiliki 16 kursi dari 65 total kursi di DPRD Sumbar. Akan tetapi, Arifki Chaniago menilai Epriyadi Asda memang terlihat kesulitan mencari wakil yang tepat. Pada satu sisi elektabilitas Epriyardi masih jauh dari Mahyeldi. "Tokoh yang layak mendampingi (Epy) belum juga terlihat hilalnya," sambungnya. Sosok Epyardi berasal dari Solok atau daerah pemilihan (dapil) Sumbar 1. Tentunya sosok yang bisa mengimbangi Epyardi Asda adalah berasal dari Sumbar 2. Yaitu, orang yang memiliki ketokohan di wilayah, Kota Pariaman, Kabupaten Padangpariaman, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kabupaten 50 Kota, Kota Payakumbuh, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Menurut dia, Orang Sumbar itu punya pilihan politik sendiri. Meskipun logistik politik menjadi bagian yang sering dimainkan para politisi, tetapi itu tidak berpengaruh. Dalam konteks pilkada, masyarakat Sumbar punya afiliasi sendiri. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014917925/ahok-nyatakan-siap-maju-di-pilgub-jakarta-2024-tapi-belum-ada-partai-yang-meminang">Ahok Nyatakan Siap Maju di Pilgub Jakarta 2024, tapi Belum Ada Partai yang Meminang</a> Orang Sumbar punya penilaian tersendiri dalam memilih pemimpin. Yaitu, sosok yang dekat dengan agama dan santun. Lebih dari itu ketokokah, kepantasan dan ketangkasan.

Cagub yang muncul saat ini di Pilgub Sumbar belum ada yang menawarkan hal yang baru. Padahal provinsi itu butuh pemimpin dengan lompatan.

Pengamat Nilai Sosok Cagub di Sumbar Belum Ada Tawarkan Yang Baru, Baik Petahana Maupun sang Penantang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/06/WhatsApp-Image-2024-06-06-at-193853-3511260026.jpeg" alt="Anggota Komisi X DPR RI Lisda Hendrajoni." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi X DPR RI Lisda Hendrajoni.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kontestasi Pilgub Sumbar 2024 diharapkan menghasilkan pasangan gubernur-wakil gubernur yang bisa memajukan Ranah Minang ke depannya. Sejauh belum ada figur yang menonjol. Dari hasil perolehan suara di Pemilu 2024 lalu terdapat empat parpol meraih suara tertinggi di tingkat DPRD Sumbar. Yaitu, PKS, Gerindra, Golkar, Nasdem. Sejauh ini baru dari PKS dan Gerindra yang sudah mengapungkan kandidatnya untuk terjun ke Pilgub Sumbar. Seperti Mahyeldi Ansharullah yang merupakan calon petahana dan ketua DPW PKS Sumbar. Dari Gerindra mengutus kader muda dari DPP, yakni Vasco Ruseimy. Dari Nasdem ada potensi mengusung Lisda Hendrajoni, anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Sumbar 1. Pada Pemilu 2024 Lisda Hendrajoni kembali terpilih untuk DPR RI di dapil 1. Pengamat Politik Erizal Sastra mengatakan, Partai Nasdem harus mengirimkan figur terbaiknya untuk "bertarung" di Pilgub Sumbar. Apalagi perolehan suara Partai Nasdem pada Pemilu 2024 lalu cukup signifikan. "Karena Ketua DPW Fadly Amran sudah mendapat rekomendasi untuk maju pada di Pilwako Padang. Jadi mau tidak mau pilihan Nasdem Sumbar saat ini adalah Lisda Hendrajoni," ujar direktur Arah Baru Center (ABC) itu kepada wartawan pada Kamis (6/6). Erizal berpendapat, sosok Lisda Hendrajoni mampu bersaing dalam kontestasi Pilgub Sumbar. Alasannya, pada Pemilu 2024 Lisda mampu bersaing dari tokoh-tokoh senior di Sumbar. "Perolehan suaranya naik hampir tiga kali lipat. Hal itu menandakan bahwa Lisda Hendrajoni mendapat simpati publik Sumbar," papar Erizal. Selain itu, Lisda Hendrajoni merupakan sosok yang ramah, gesit, dan mampu memikat pemilih sehingga masyarakat Sumbar yakin akan aspirasinya terwakilkan kepada anggota Komisi X DPR itu. "Dia rajin turun. Respek pada semua orang. Ramah dan santun. Hal itu menjadi nilai tambah terhadap Lisda Hendrajoni," tutur Erizal. Erizal menambahkan, Pesisir Selatan yang merupakan basis Lisda Hendrajoni merupakan salah satu kabupaten dengan penduduk terbesar di Sumbar. Fakta itu menjadikan alasan untuk menjadikan Lisda Hendrajoni akan mampu bersaing dengan kontestan lain dalam laga yang akan digelar pada November mendatang. "Dalam bursa Pilgub belum ada tokoh Pessel yang muncul. Sedangkan pemilihnya sangat besar. Lisda Hendrajoni cukup tepat apabila diusung dalam Pilgub ini. Karena beliau merupakan ikon Nasdem saat ini," tandas Erizal. Sementara itu, dari pihak Lisda belum berkomentar soal potensi dirinya bakal maju di Pilgub Sumbar.

Dari Nasdem ada potensi mengusung Lisda Hendrajoni, anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Sumbar 1, untuk maju di Pilgub Sumbar 2024.

Nasdem Punya 9 Kursi di DPRD, Lisda Hendrajoni Berpotensi Maju di Pilgub Sumbar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/image-3-2.png" alt="Ilustrasi pilkada serentak Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pilkada serentak Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pesta demokrasi di Sumatera Barat (Sumbar) mulai menghangat. Baik untuk pemilihan gubernur, wali kota, maupun bupati. Di tingkat pemilihan gubernur (pilgub), calon petahana Mahyeldi Ansharullah kembali diusung oleh PKS. Sejauh ini, kompetitor ketua DPW PKS Sumbar itu baru terlihat dari Epyardi Asda yang saat ini menjabat sebagai bupati Solok. Di sisi lain, pada Pilkada Sumbar 2024 ini, sudah mulai berkembang narasi perubahan. Umumnya itu dilontarkan dari kelompok-kelompok yang tidak puas dengan perkembangan Sumbar selama 15 tahun terakhir. Jika melihat kurun waktunya, Provinsi Sumbar memang dipimpin oleh gubernur dari PKS. Di luar itu ada sejumlah elite politik dan kelompok masyarakat melontarkan narasi perubahan demi percepatan pembangunan di Ranah Minang. "Sejauh ini narasi perubahan di perpolitikan di Sumbar baru sebatas elite politik yang mengemukakan. Sedangkan dari kelompok masyarakat akar rumput belum terlalu kentara," ungkap Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago kepada JawaPos.com, Senin (6/5). Dia menilai, sejauh ini dari sejumlah lembaga survei lembaga politik, di kontetasi Pilgub Sumbar nama Mahyeldi Ansharullah masih dominan. Sedangkan tokoh lain yang disebut-sebut bakal menjadi penantang ketua DPW PKS Sumbar itu belum terlihat peningkatan suaranya. Mulai dari Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar Andre Rosiade, Ketua DPD Partai Demokrat Sumbar Mulyadi, Ketua DPW Partai Nasdem Fadly Amran, dan Bupati Solok Epyardi Asda. Sementara itu, sosok yang terlihat serius untuk terjun di kontestasi Pilgub Sumbar baru Epyardi Asda. Hal itu terlihat dari upaya ketua DPP PAN itu dengan mendaftar ke sejumlah parpol yang membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah di Sumbar. Mulai dari PAN, Demokrat, dan Nasdem. "Sosok lainnya belum terlihat progres pergerakan politiknya," ujar Arifki yang merupakan alumnus Universitas Andalas (Unand) Padang itu. Sedangkan Andre Rosiade dan Mulyadi belu membuat pernyataan tegas di Pilkada Sumbar. Sikap mereka diperkirakan tergantung perintah partai, terutama di level DPP. Arifki menyadari bahwa Sumbar membutuhkan lompatan lebih tinggi agar lepas dari kondisi tertinggal dibanding provinsi tetangga. Jika berkaca dari kiprah pemimpin selama 15 tahun terakhir, maka Sumbar membutuhkan figur yang tegas dan keras. "Sosok yang tegas itu kalau tidak memiliki nilai representasi surau agak sulit diterima masyarakat Minang," imbuhnya. Alasannya, jika melihat hasil Pilpres 2024 sosok eksekutif yang disukai masyarakat Sumbar adalah orang yang memiliki representasi agama dan budaya. Sebab ketika Pilpres pasangan Anies-Muhaimin menjadi pasangan capres yang menang. "Artinya sisi akademis, humble, agamais menjadi pilihan utama di Sumbar," ungkapnya. Meski narasi perubahan digaungkan terus menerus, tetapi tidak disertai dalam aksi konkret oleh politisi, maka hal itu sulit diterima masyarakat. Sebab, sosok surau yang diwakilkan dari Mahyeldi itu begitu melekat bagi masyarakat Sumbar. "Orang Sumbar memang butuh perubahan, tetapi kalau yang menggerakkan itu tidak membawa nilai-nilai surau, sosok itu akan ditinggalkan," terangnya. Ke depan, sambungnya, pekerjaan besar bagi politisi di Sumbar jika ingin membuat perubahan. Yaitu, menjadikan narasi perubahan sebagai sebuah gerakan di tengah akar rumput. Bukan "nyanyian-nyanyian" segelintir politisi.

Sejauh ini, kompetitor Mahyeldi Ansharullah baru terlihat dari Epyardi Asda yang saat ini menjabat sebagai bupati Solok.

Pengamat: Narasi Perubahan di Pilkada Sumbar Baru di Level Elite

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/18/andre-rosiade-1525238412.jpg" alt="Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) Andre Rosiade merespons berita viral di media sosial terkait rekaman video razia rumah makan Padang yang diduga terjadi di Cirebon." width="100%">
<figcaption>Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) Andre Rosiade merespons berita viral di media sosial terkait rekaman video razia rumah makan Padang yang diduga terjadi di Cirebon.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rencana Bupati Solok Epyardi Asda maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumbar 2024 tidak main-main. Dia siap menggalang kekuatan dengan sejumlah parpol dan tokoh lain di luar Partai Amanat Nasional (PAN) di Sumbar. Terutama parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). "PAN ini secara nasional berada dalam Koalisi Indonesia Maju. Untuk menyongsong Pilgub Sumbar ini kami juga merepresentasikan koalisi tersebut untuk perubahan di Sumbar," ungkap Epyardi Asda kepada JawaPos.com yang dihubungi dari Jakarta, Selasa (26/3). Adapun parpol yang tergabung dalam KIM di Pemilu 2024 adalah PAN, Gerindra, Golkar, Gelora, dan PBB. Dari sejumlah parpol itu selama ini ada beberapa tokoh yang diasumsikan bakal ikut terjun di Pilgub Sumbar. Salah satunya Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar Andre Rosiade. Menurut Epy, sosok Andre Rosiade bakal dirangkul di Pilgub Sumbar. Upaya itu bakal dijembatani melalui masing-masing ketua umum parpol, Zulkifli Hasan dan Prabowo Subianto. "Saya sudah komunikasi dengan ketum PAN dan meminta restu dan minta dijembatani agar tokoh-tokoh dari Sumbar turun gunung untuk memperbaiki Sumbar yang sudah lama terpuruk ini," ungkapnya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/26/282120768_128481689589088_3749008192973144181_n-3957437602.jpg" alt="Epyardi Asda. (Instagram/Epyardi Asda)" width="100%">
<figcaption>Epyardi Asda. (Instagram/Epyardi Asda)</figcaption>
</figure> Tokoh itu, ujar ketua DPP PAN tersebut, termasuk Andre Rosiade. "Bukan tidak mungkin kami (Epy dan Andre,red) berkolaborasi untuk Sumbar ini," tandasnya. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Epyardi Asda menyatakan siap maju di Pilgub Sumbar 2024. Pernyataan itu karena Epyardi merasa Sumbar selama 15 tahun terakhir tidak menunjukkan perubahan signifikan. Sangat tertinggal dibanding provinsi-provinsi tetangga. Baik dari sisi ekonomi, pembangunan, sumber daya manusia (SDM) dan lain sebagainya. "Sumbar ini sangat tertinggal jauh dibanding provinsi tetangga," tegar bupati yang dulu kapten kapal tersebut. Tertinggalnya Sumbar dengan provinsi lain, imbuhnya, karena tidak terlepas dari peran pemimpin daerah itu lamban bergerak dan tidak lincah membuat inovasi demi kemajuan daerah.

Rencana Bupati Solok Epyardi Asda maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumbar 2024 tidak main-main. Dia siap menggalang kekuatan.

Maju di Pilgub Sumbar, Epyardi Asda Gandeng Andre Rosiade?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/26/282120768_128481689589088_3749008192973144181_n-3957437602.jpg" alt="Epyardi Asda. (Instagram/Epyardi Asda)" width="100%">
<figcaption>Epyardi Asda. (Instagram/Epyardi Asda)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pilpres dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024 sudah selesai. Agenda demokrasi selanjutnya Pilkada Serentak 2024. Dalam Pilkada 2024 ini Bupati Solok Epyardi Asda bakal maju di Pemilihan gubernur (Pilgub) Sumbar. "Saya sudah komunikasi dengan ketua umum PAN dan jajaran PAN di Sumbar dan menyatakan mengusung saya untuk Pilgub Sumbar 2024," ungkap Epyardi Asda saat dihubungi JawaPos.com dari Jakarta pada Selasa (26/3). Epy--begitu Epyardi Asda disapa mengatakan, keinginannya untuk maju di pentas Pilgub Sumbar karena prihatin dengan kondisi provinsi tersebut yang semakin terpuruk selama 15 tahun terakhir. Sumbar semakin tertinggal dibanding provinsi-provinsi tetangga. Padahal Sumbar merupakan gudang orang-orang pintar. Sejatinya pembangunan di Sumbar bisa lebih cepat dan maju dibanding provinsi tetangga.&nbsp; Salah satu bentuk stagnasi pembangunan di Sumbar adalah proyek tol Padang-Pekanbaru. Proyek yang digarap era dua gubernur terakhir tidak kunjung rampung. Sejak mulai dibangun pada 1 Februari 2018, progres jalan tol tersebut belum mengembirakan. Alih-alih dioperasikan, pembangunan saja hanya baru beberapa persen. Bupati yang juga mantan kapten kapal itu menyinggung banyak infrastruktur lain di Sumbar yang kondisinya memprihatinkan, seperti jalan provinsi. "Jalan-jalan yang rusak tak terperbaiki. Kalau pemda tidak mampu kan bisa dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Caranya dengan lobi-lobi agar pembangunan dapat terlaksana dengan baik," ungkapnya. Contoh lain kondisi infrastruktur Sumbar dalam mitigas bencana. Sebagaimana diketahui banyak wilayah di Sumbar rawan terhadap longsor. Potensi kerawanan itu harus dimitigasi agar tidak membuat masyarakat semakin cemas, perekenomian tetap berputar. Contohnya di Sitinjau Lauik, sebuah kawasan perbatasan antara Kabupaten Solok dengan Kota Padang yang selama ini sangat rawan dengan longsor. Sitinjau Lauik merupakan akses satu-satunya bagi warga Kota Padang untuk ke Solok. Begitu sebaliknya. Jika di kawasan itu ada longsor, maka perekonomian daerah jadi terganggu. Mobilitas masyarakat tidak lancar. Menurut dia, pembangunan di Sumbar harus dilakukan dengan cara tegas dan lugas. Tidak cukup dengan 'omon-omon', pencerahan, ceramah, dan senyum-senyum saja. "Harus ada ikhtiar lebih keras dan menjemput peluang-peluang anggaran dari pusat. Kalau menunggu saja kapan Sumbar ini akan bangkit," tandasnya. Untuk diketahui, Epyardi Asda merupakan bupati Solok periode 2020-2025. Sebelumnya dia pernah menjadi anggota DPR RI beberapa periode dari PPP.&nbsp;Dia menegaskan bahwa Sumbar butuh perubahan. Butuh gebrakan lebih besar lagi untuk lebih maju. Butuh figur-figur baru yang pro terhadap kepentingan rakyat.

Agenda demokrasi selanjutnya Pilkada Serentak 2024. Dalam Pilkada 2024 ini Bupati Solok Epyardi Asda bakal maju di Pilgub Sumbar.

Pilkada Serentak 2024, Bupati Solok Epyardi Asda Maju di Pilgub Sumbar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/alwis.jpg" alt="Plh Gubernur Sumbar, Alwis. (ANTARA/Miko Elfisha)" width="100%">
<figcaption>Plh Gubernur Sumbar, Alwis. (ANTARA/Miko Elfisha)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masa jabatan Irwan Prayitno-Nasrul Abit sebagai gubernur dan wakil gubernur Sumbar berakhir hari ini, Jumat (12/2). Sementara pasangan kepala daerah yang baru belum dilantik karena masih menunggu putusan dari sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).  Menjelang dilantik gubernur-wakil gubernur Sumbar definitif, saat ini provinsi tersebut dipimpin oleh pelaksana harian (plh) gubernur. Dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbar Alwis sebagai Plh.  Keputusan itu berdasar radiogram yang dikirim Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. "Radiogram itu nomor 121/672/SJ tertanggal 10 Februari 2021 tersebut ditembuskan kepada tujuh Sekdaprov yang daerahnya melaksankan Pilgub di Indonesia, dengan klasifikasi amat segera," Kabiro Pemerintahan Sumbar Iqbal Ramadi Payana di Padang seperti dilansir Antara, Kamis (11/2).  Adapun tujuh provinsi yang menggelar pilgub tersebut adalah Bengkulu, Jambi, Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Utara (Kaltara), Kepulauan Riau (Kepri), Sulawesi Utara (Sulut), dan Sumatera Barat (Sumbar).  Mendagri menjelaskan, kata Iqbal, sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan 2016-2021 tanggal 12 Februari, maka Sekda melaksanakan tugas sebagai pelaksana harian (plh) kepala daerah.  Hal itu berdasarkan ketentuan pasal 131 ayat 4 PP nomor 49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas PP nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. "Ini untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan di daerah," katanya.  Menurut Iqbal jabatan Plh gubernur bisa sampai dilantiknya kepala daerah definitif atau hanya sampai dilantiknya Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang ditunjuk dari Kemendagri.  Berdasar hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar, pilgub dimenangi oleh pasangan Mahyeldi Ansharullah-Audy Joinaldi. Namun, keputusan KPU Sumbar itu digugat oleh pasangan calon Nasrul Abit-Indra Catri ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pada akhirnya KPU Sumbar masih menunggu rekomendasi MK untuk menetapkan siapa gubernur-wakil gubernur periode 2021-2024.  Ketua KPU Sumbar Yanuk Sri Mulyani mengatakan, MK masih memproses sidang gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilgub Sumbar dan dijadwalkan diputus pada pekan depan.  "Apakah sidang akan dilanjutkan atau dihentikan tentu akan ada dua kemungkinan. Pengumuman putusan sidang sendiri bakal dilakukan pada antara 15-16 Februari," kata Yanuk.  Menurut dia, apabila keputusan MK menyatakan sidang dilanjutkan, maka akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.  "Kalau misalnya berdasarkan putusan pada 15-16 nanti ternyata dismissal, berarti KPU setelah itu akan melakukan tahapan selanjutnya yakni penetapan calon terpilih," katanya pula.  Menurut dia, KPU diberi waktu selambat-lambatnya lima hari untuk menetapkan pasangan calon terpilih apabila MK menolak gugatan tersebut.

Masa Jabatan Irwan Prayitno Berakhir, Sumbar Dipimpin Plh Gubernur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Kemenhan-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat menghadiri rapat pimpinan Kementerian Pertahanan 2020, Kamis (23/1/2020). Adapun dalam acara ini dihadiri juga oleh Menko Polhukam Mahfud Md, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapo" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat menghadiri rapat pimpinan Kementerian Pertahanan 2020, Kamis (23/1/2020). Adapun dalam acara ini dihadiri juga oleh Menko Polhukam Mahfud Md, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perolehan suara pasangan calon yang diusung Partai Gerindra yakni Nasrul Abit-Indra Catri di Pilgub Sumatera Barat (Sumbar) kalah dengan pasangan yang diusung PKS yakni Mahyeldi-Audy Joinaldy. Kekalahan jagoan Gerindra di Sumbar pun menuai spekulasi bahwa sosok Prabowo Subianto tidak lagi bertaji di Tanah Minang tersebut.  Padahal di Pilpres 2019, Prabowo mengantongi 85,96 persen suara. Sementara Joko Widodo (Jokowi) hanya mendapatkan 14,05 persen suara. Melihat hal tersebut, Direktur Populi Center Usep S Akhyar mengatakan, kekalahan jagoan Partai Gerindra tersebut besar kemungkinan dikarenakan bergabungnya Prabowo Subianto ke pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.  "Jadi, ada kemungkinan karena Prabowo Subianto juga yang telah menyeberang dengan bergabung dengan pemerintahan," ujar Usep kepada JawaPos.com, Jumat (11/12).  Dengan pasangan yang didukung PKS yang menang dari hasil hitung cepat lembaga survei, maka dapat disimpulkan di Sumbar saat ini menjadi basis pendukung PKS. Wilayah itu kini tidak lagi dikuasai Gerindra.  "Jadi, kalau Prabowo kemarin menang perolehan suara Pilpres di Sumbar itu berarti suara dari PKS. Saya kira begitu, jadi kekuatan PKS lebih banyak," katanya.  Terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin mengatakan, masyarakat di Sumbar tidak lagi melihat dari figur Prabowo Subianto. Melainkan lebih melihat figur dari pasangan calon yang diusung oleh Gerindra, yang hasilnya masyarakat tidak tertarik dengan figur tersebut.  "Nah, dalam konteks Pilkada, figur dari kepala daerahnya sendiri yang ditampilkan Gerindra. Figur itu yang mungkin tidak layak dijual," kata Ujang.  Kemenangan pasangan yang diusung PKS ini juga membuktikan bahwa partai berlogo bulan sabit kembar tersebut masih memegang peran penting di Sumbar. Bahkan bisa diprediksi Sumbar menjadi basis suara PKS di Pilpres 2024 nanti.  "Jadi, kelihatannya PKS basis suaranya tidak mau direbut oleh Gerindra. PKS tetap ingin bercokol di daerah yang dikuasai, seperti Sumbar," ungkapnya.  Sama seperti dugaan Usep, Ujang menengarai kekalahan pasangan yang didukung Partai Gerindra juga dikarenakan merapatnya Prabowo Subianto ke pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. "Masyarakat Sumbar masyarakat yang mendukung Prabowo. Ketika Prabowo ada di pemerintah, ya tentu masyarakat mungkin mendukung berlawanan di luar pemerintahan," ungkapnya.  Sebagaimana diketahui, berdasarkan hasil hitung cepat versi Poltracking dengan 97,80 persen suara yang masuk, pasangan Mahyeldi-Audy Jonaldy (PKS, PPP) mengantongi 32,87 persen suara. Kemudian disusul pasangan Nasrul Abit-Indra Catri (Gerindra) yang memperoleh 30,45 persen suara.  Sementara pasangan Mulyadi-Ali Mukhni (Demokrat-PAN) mendapatkan perolehan suara sebesar 26,87 persen. Terakhir pasangan Fakhrizal-Genius Umar (Golkar, Nasdem, PKB) hanya mendapatkan suara 9,81 persen suara.  https://www.youtube.com/watch?v=rNWCh2qdQNo

Jagoan Gerindra Keok di Sumbar, Bukti Figur Prabowo Tak Lagi Dilihat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/20201209_172603-1.jpg" alt="Cawagub Sumbar Audy Joinaldy (tengah) menyampaikan keterangan kepada wartawan di Padang, Rabu (9/12). (Antara/Ikhwan Wahyudi)" width="100%">
<figcaption>Cawagub Sumbar Audy Joinaldy (tengah) menyampaikan keterangan kepada wartawan di Padang, Rabu (9/12). (Antara/Ikhwan Wahyudi)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - <a href="https://www.jawapos.com/tag/pilgub-sumbar-2020/">Pilgub Sumbar 2020</a> berlangsung seru. Dari empat pasangan calon (paslon) yang berkompetisi, Mahyeldi-Audy Joinaldy sudah percaya diri mengklaim menang.  Keyakinan menang itu berdasar pada hitung cepat dari dua lembaga survei, Poltracking dan Voxpol Center dan real count tim sukses. "Hasil <a href="https://www.jawapos.com/tag/hitung-cepat/">hitung cepat</a> dua lembaga survei nasional itu menempatkan Mahyeldi-Audy pada posisi pertama dengan perolehan suara 32 persen hingga Rabu pukul 17.30 WIB," kata Mochlasin selaku Ketua Tim Pemenangan Mahyeldi-Audy Joinaldy seperti dilansir Antara, Rabu (9/12).  Mochlasin menyebut, jumlah suara yang masuk dari lembaga tersebut sudah mencapai 81 persen dan perolehan suara Mahyeldi-Audy konsisten. "Tidak hanya itu berdasarkan hasil real count sementara yang dimiliki tim pemenangan pasangan Mahyeldi-Audy juga unggul," kata dia.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/09/12/2020/bawaslu-ada-petugas-kpps-yang-terpapar-covid-19-masih-bertugas-di-tps/">Bawaslu: Ada Petugas KPPS yang Terpapar Covid-19 Masih Bertugas di TPS</a>  Mochlasin menyebut, sebelumnya pada survei soal <a href="https://www.jawapos.com/tag/pilkada-2020/">Pilgub Sumbar</a> yang dilakukan Poltracking dan Voxpol Center, Mahyeldi berada di posisi ketiga. "Saya mengucapkan terima kasih kepada para pendukung dan relawan yang telah bekerja siang dan malam," kata dia.  Pihak timses Mahyeldi-Audy pun segera memaparkan hasil penghitungan dari saksi Mahyeldi-Audy yang tersebar di 12.548 TPS di Sumbar.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/09/12/2020/detik-detik-yang-tak-deg-degan-para-calon-tunggal/">Detik-Detik yang Tak Deg-degan Para Calon Tunggal</a>  Calon Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy berpesan kepada seluruh relawan dan saksi agar menjaga perolehan suara tersebut sampai penetapan pleno oleh KPU.  Sebagaimana diketahui, Pilgub Sumbar 2020 diikuti empat paslon. Yakni, nomor urut 1 Mulyadi-Ali Mukni, nomor urut 2 Nasrul Abit-Indra Catri, nomor urut 3 Fakhrizal-Genius Umar, dan pasangan nomor urut 4 Mahyeldi-Audy Joinaldy.  <a href="https://www.jawapos.com/tag/mahyeldi-ansharullah/">Mahyeldi</a> diketahui saat ini menjabat sebagai Wali Kota Padang 2018-2023. Sementara Audy Joinaldy merupakan pengusaha yang bergerak di bidang pertanian dan peternakan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/07/08/2020/kota-padang-ulang-tahun-wali-kota-viral-dimaki-warga/">Kota Padang Ulang Tahun, Wali Kota Viral Dimaki Warga</a>  Sementara itu, hitungan cepat Poltracking yang bekerja sama dengan JawaPos.com, hingga berita ini dirilis data masuk sudah 99,2 persen. Dari hitungan tersebut menyatakan paslon Mahyeldi Ansharullah–Audy Joinaldy memperoleh suara sebanyak 32, 81 persen. Lalu diikuti paslon  Nasrul Abit–Indra Catri 30,75 persen. Dua paslon lainnya, Mulyadi–Ali Mukhni 26,83 persen dan Fakhrizal–Genius Umar 9,61 persen.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=DQMeJHTxoSE

Paslon Mahyeldi-Audy Joinaldy Klaim Menang di Pilgub Sumbar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Ketua-Partai-Demokrat-AHY-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat pembukaan Kongres Pertama Insan Muda Demokrat Indonesia (IMDI) di Hotel Grand Kemang Jakarta, Sabtu (7/11/2020). Kongres IMDI tersebut mengusung tema Merajut Kebhinekaan Indonesia. Foto: Dery Ridwa" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat pembukaan Kongres Pertama Insan Muda Demokrat Indonesia (IMDI) di Hotel Grand Kemang Jakarta, Sabtu (7/11/2020). Kongres IMDI tersebut mengusung tema Merajut Kebhinekaan Indonesia. Foto: Dery Ridwa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menginstruksikan seluruh pimpinan, pengurus dan kader Partai Demokrat di Sumatera Barat (Sumbar) untuk memenangkan paslon nomor satu Mulyadi-Ali Mukhni. Pasalnya, partai berlambang bintang mercy ini pernah menjadi parpol terkuat di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).  “Kita ingin pak Mulyadi sukses dan menang, apalagi beliau juga Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Barat. Kita pernah paling kuat di sini,” kata AHY dalam acara temu media, (22/11)  Acara temu media ini dilangsungkan dengan protokol kesehatan yang ketat. Peserta dibatasi hanya 50 orang dan dengan tetap menjaga jarak, sesuai ketentuan KPUD. Semua peserta menjalani rapid test sebelum diperbolehkan masuk ruangan, dengan masker selalu terpasang.  Hadir dalam acara ini antara lain Cagub Mulyadi, Cawagub Ali Mukhni, anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Darizal Basir, calon Bupati Tanah Datar Eka Putra, yang juga Wasekjen DPP PD, Wakil Bupati Irwan Fikri, serta Bupati Pasaman Barat Yulianto. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://padek.jawapos.com/politik/23/11/2020/jika-ke-sumbar-lagi-ahy-saya-ingin-dijemput-gubernur-dari-demokrat/?_ga=2.4617459.1518832827.1606035491-1079996633.1579150168">Jika ke Sumbar Lagi, AHY: Saya Ingin Dijemput Gubernur dari Demokrat</a></li> </ul> Kepada masyarakat Sumatera Barat, dirinya mengajak seluruh warga masyarakat Sumatera Barat yang punya hak pilih untuk datang ke TPS-TPS terdekat pada tanggal 9 Desember nanti. “Pilih pasangan calon yang insya Allah bisa membawa Sumatera Barat semakin maju, makmur, adil, dan sejahtera. Pasangan itu adalah Mulyadi dan Ali Mukhni, singkatannya Mualim, nomor urut 1,” ajak AHY.  AHY yang datang berseragam biru Demokrat itu juga mengatakan, paslon Mulyadi-Ali Mukhni memiliki kapasitas dan integritas yang dibutuhkan untuk memajukan Sumatera Barat.  “Saya yakin pasangan ini memiliki pemahaman utuh tentang bagaimana mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki Sumatera Barat, mengubah tantangan menjadi peluang, dan mengajak serta segenap elemen masyarakat untuk membangun provinsi ini bersama-sama,” ujar AHY.  Sementara itu, menjawab pertanyaan media tentang arti penting Sumatera Barat, walaupun jumlah pemilihnya hanya 2,6 juta jiwa, AHY menandaskan Sumatera Barat bernilai strategis, terutama potensi sumber daya manusianya yang besar.  Karena, lanjut AHY, dalam setiap kontes politik sumbar itu menjadi barometer politik dan memiliki daya tarik tersendiri, dan bahkan menjadi pusat gravitasi politik di Sumatera.  “Sumatera Barat itu provinsi nya di sini. Tetapi orang Minangnya ada dimana-mana. Persentase terbesar negeri ini 120 juta orang tinggal di Pulau Jawa, tapi hampir di setiap sudut ada orang Minang, dan ada restoran Padang. Betul ya?” ujar AHY disambut tawa peserta yang hadir.  Sementara itu, bagi Cagub Mulyadi, kedatangan Ketum AHY ini ibarat pendorong semangat kerja keras selama ini bersama Cawagub Salman. "Kehadiran Ketua Umum merupakan vitamin bagi kami, baik calon dan kader," kata Mulyadi didampingi Cawagub Ali Mukhni.  Menurut Mulyadi, pertarungan politik di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat ini luar biasa, karena semua pasangan calon bekerja habis-habisan. "Kita telah melakukan berbagai upaya, strategi yang bisa dipertanggungjawabkan secara scientific," ujarnya.  Meski survei elektabilitas menunjukkan Mulyadi-Ali Mukhni berada pada posisi pertama, namun dirinya mengingatkan agar tetap memiliki keyakinan menang, namun jangan merasa menang.  "Saya untuk mencalonkan diri ini diminta masyarakat, untuk mewakafkan diri untuk Sumatera Barat," katanya.  Awal November lalu, lembaga survei Poltracking merilis survei yang menunjukkan elektabilitas paslon Mulyadi-Ali Mukhni mencapai 49,5 persen, sementara Nasrul Abit-Indra Catri sebesar 21,3 persen, disusul Mahyeldi-Audy 17,1 persen dan paslon Fakhrizal-Genius Umar 6,2 persen.  Diketahui, sebelum tiba di Padang, AHY terlebih dahulu ke Tangerang Selatan, lalu Jambi. Setelah menginap semalam di Padang, AHY melanjutkan perjalanannya ke Medan, Sumatera Utara. Dalam rombongan kecil AHY tampak antara lain Sekjen PD Tengku Riefky Harsya dan sejumlah pengurus PD lainnya.

AHY: Kita Pernah Paling Kuat di Sumbar, Mari Menangkan Mulyadi-Ali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Rakernas-PDIP-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Sejumlah kader PDI Perjuangan mengibarkan bendera partai PDIP saat pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I di Jakarta, Jumat (10/1/2020). Rakernas I partai berlambang kepala banteng dengan moncong putih pada tahun 2020 tersebut bertemakan" width="100%">
<figcaption>Sejumlah kader PDI Perjuangan mengibarkan bendera partai PDIP saat pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I di Jakarta, Jumat (10/1/2020). Rakernas I partai berlambang kepala banteng dengan moncong putih pada tahun 2020 tersebut bertemakan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri mengungkap kekecewaannya dengan perolehan suara PDIP di Sumatera Barat (Sumbar) pada saat pemilu. Padahal pada Pilgub 2005, PDIP adalah pemenang di Sumbar. Ketika itu mengusung pasangan calon Gamawan Fauzi-Marlis Rahman. Pada Pilgub itu PDIP berkoalisi dengan PBB.  "Siapa bilang PDIP tidak pernah menang di Sumbar?" Andriadi Achmad, direktur Polititical Communication Studies and Research Centre kepada JawaPos.com, Selasa (8/9).  Bahkan ketika itu, Andriadi mengingat, Gamawan Fauzi-Marlis Rahman menang cukup telak di Pilgub Sumbar 2005. Buktinya pada 2009, Gamawan pun didaulat sebagai menteri dalam negeri (mendagri) di kabinet Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).  Menurut Andriadi Achmad, menang atau tidaknya, diterima atau tidaknya satu parpol di daerah tergantung tokoh parpol itu sendiri di daerah. Sebab, parpol harus menempatkan kader yang bisa memahami kondisi sosiologis masyarakat setempat. Jika pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 suara Jokowi sangat minim di Sumbar, berarti ada persoalan lain yang dihadapi PDIP.  Sejatinya pada Pemilu 2014, PDIP mendapat dua kursi DPR RI dari Sumbar. Jumlah itu cukup tinggi. Menurut Andriadi, hasil itu merupakan faktor Jokowi. "Banyak pemilih mencoblos PDIP di Pemilu 2014," katanya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/02/09/2020/megawati-bingung-kenapa-warga-sumbar-tak-suka-pdip/">Megawati Bingung Kenapa Warga Sumbar Tak Suka PDIP</a>  Jika dilihat dari tingkat kabupaten/kota, PDIP berhasil mengantarkan kadernya sebagai bupati Dharmasraya pada Pilkada 2015. Ketika itu PDIP mengusung Sutan Riska Tuanku Kerajaan-Amrizal Datuak Rajo Medan. Sutan Riska Tuanku Kerajaan adalah kader PDIP.  Sebelumnya, Ketuam PDIP Megawati Soekarnoputri merasa heran dengan masyarakat Sumbar yang tidak suka terhadap PDIP. Putri Presiden Soekarno itu mengaku kesulitan untuk memenangkan provinsi dan merebut hati masyarakat Sumbar.  “Kalau saya melihat Sumbar itu, saya pikir kenapa rakyat di Sumbar itu sepertinya belum menyukai PDIP,” ujar Megawati dalam pidato arahan di sela-sela pengumuman calon kepala daerah gelombang V menuju Pilkada Serentak 2020, melalui telekonferensi, Rabu (2/9).  Padahal, kata Mega, sang Ayah sangat dekat dengan dekat dengan tokoh-tokoh nasionalis dari Ranah Minang. “Kalau kita ingat sejarah bangsa, banyak orang dari kalangan Sumbar yang menjadi nasionalis. Yang pada waktu itu kerja sama dengan Bung Karno, seperti Bung Hatta yang sebenarnya datang dari Sumbar,” tambahnya.  Megawati pun meminta kader-kadernya untuk mempelajari dan mencari tahu kenapa PDIP belum bisa menang di Sumatera Barat dan daerah lainnya itu.  “Tugas kita untuk mempelajari mengapa ad‎a daerah-daerah yang belum bisa atau belum mau (PDIP untuk bisa menang-Red). Jadi itulah salah satu bagian dari kerja keras kita (untuk mencari tahu-Red),” katanya.  Di tempat lain, Gamawan Fauzi membenarkan dirinya jadi gubernur Sumbar yang diusung PDIP-PBB  pada Pilgub 2005. Namun Gamawan enggan berkomentar lebih jauh.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=AvoxxNiG31Q

PDIP Pernah Menang di Pilgub Sumbar, 2005 Usung Gamawan Fauzi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pilgub sumbar

Berita Terkini