<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/panwaslu-balikpapan-telusuri-video-mencoblos-diunggah-ke-medsos_m_223427.jpeg" alt="ilustrasi. Penampakan Ponsel Xiaomi Redmi S2. Larangan membawa ponsel di bilik suara sudah diatur dalam PKPU Nomor 8/ 2018 Pasal 32 dan di Peraturan Bawaslu Nomor 13/2018." width="100%">
<figcaption>ilustrasi. Penampakan Ponsel Xiaomi Redmi S2. Larangan membawa ponsel di bilik suara sudah diatur dalam PKPU Nomor 8/ 2018 Pasal 32 dan di Peraturan Bawaslu Nomor 13/2018.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Sebuah video berdurasi tiga detik memperlihatkan tangan seorang pemilih mencoblos salah satu pasangan calon (paslon) diunggah ke media sosial (medsos) Facebook. Padahal di PKPU Nomor 8/ 2018 Pasal 32 dan di Peraturan Bawaslu Nomor 13/2018 ada larangan soal membawa ponsel ke bilik suara. "Dua aturan itu tegas menyebut melarang membawa HP ke bilik suara. Apalagi merekam dan mengunggah ke media sosial," ungkap Ketua Panwaslu Balikpapan Ahmadi Aziz, dikutip dari Kaltim Post (Jawa Pos Grup), Kamis (28/6). Ahmadi yang mengetahui perihal ini mengaku sudah melakukan penelusuran. Panwaslu Balikpapan langsung mencari tahu siapa dan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) mana video tersebut diambil. Sejumlah langkah juga tengah dilakukan, seperti mengumpulkan alat bukti dan saksi. Termasuk mengklasifikasikan jenis pelanggaran yang dibuat, apakah administrasi atau pidana. "Belum bisa dibuat laporan dulu. Kami lengkapi dulu data-datanya. Yang jelas temuan ini baru ada di satu akun media sosial," ucapnya. Dia menjelaskan, membawa ponsel ke bilik suara merupakan indikasi adanya modus politik uang. Sebab biasanya ada perjanjian tertentu. Pemilih biasanya diminta memberikan bukti kepada pemberi uang atau hadiah untuk mencoblos paslon tertentu. Dengan foto atau video tersebut, si pemberi akan yakin bahwa pemilih telah menepati janjinya. "Indikasi (politik uang) itu ada. Makanya harus dibuktikan. Apakah memenuhi unsur politik uang apa tidak," katanya. Jika memang ada unsur politik uang maka ada sanksi yang diberikan bagi pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 A Ayat (1) dan (2) UU Nomor 10/ 2016 tentang Pilkada. Pasal 187 A Ayat (2) mengatur ketentuan pidana bagi pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menerima pemberian atau janji. Pemilih yang demikian diancaman pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, plus denda paling sedikit Rp 200 juta hingga maksimal Rp 1 miliar. "Makanya setiap petugas baik penyelenggara maupun pengawas harus bisa melakukan pencegahan. Kalau seperti ini berarti ada kelalaian di KPPS di TPS bersangkutan. Nanti kami juga akan mintai keterangan mereka (KPPS)," sebut Aziz. Sementara itu, Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha mengaku belum menerima informasi soal pelanggaran ini. Namun jika memang benar dia menyesalkan insiden ini, baik kepada pemilih yang diduga melakukan perbuatan pelanggaran maupun KPPS yang bertugas di TPS tersebut. "Ini jelas kelalaian KPPS kami. Padahal sebelumnya kami sudah sosialisasikan secara menyeluruh soal larangan ini. Jadi seharusnya bisa dicegah. Apalagi sampai diunggah ke media sosial," ujar Thoha. Sesuai kesepakatan bersama, jika memang ada pemilih yang ketahuan membawa ponsel, maka akan disita sementara. Jika ketahuan mengambil gambar atau video, maka petugas berhak meminta pemilih menghapusnya. "KPU akan berkoordinasi dengan Panwaslu untuk menindaklanjuti dugaan ini," ujarnya.

Panwaslu Balikpapan Telusuri Video Mencoblos Diunggah ke Medsos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tetap-semangat-beri-suara-meski-berselang-infus_m_223424.jpeg" alt="Pasien menggunakan hak pilihnya di RSUD Beriman Gunung Malang, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (27/6)." width="100%">
<figcaption>Pasien menggunakan hak pilihnya di RSUD Beriman Gunung Malang, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (27/6).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nurmalia terpaksa menjalani rawat inap usai operasi di RSUD Beriman Gunung Malang Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim). Meski begitu warga Jalan Masrma R Iswahyudi, Sepinggan Raya, Balikpapan Selatan ini tetap bisa memberikan hak suaranya di Pilkada Serentak 2018, Rabu (27/6). Ibu rumah tangga ini terlihat antusias ketika petugas dari tempat pemungutan suara (TPS) terdekat mendatanginya. Dirinya pun dengan cekatan tanpa terganggu selang infus di lengan kanannya, memberikan suaranya, dibantu petugas. "Siapapun yang menang dan jadi Gubernur Kaltim, harapan saya cuma satu yakni menjaga amanah karena itu kepercayaan rakyat pada mereka," kata dia dikutip dari Kaltim Post (Jawa Pos Grup), Kamis (28/6). Sebagaimana diketahui, Nurmalia dan pasien yang tengah dirawat inap di rumah sakit tak kehilangan hak pilih. Suara mereka pun masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Sesuai Surat Edaran KPU RI nomor 151.KPU.II.2017, pasien tetap dilayani petugas TPS terdekat dengan bertandang ke rumah sakit. Dekat dengan TPS 2 Gunung Sari Ulu, pihak KPPS pun mengirim salah satu anggotanya, Mahput ke RSUD Beriman. Mahput datang bersama beberapa petugas maupun saksi dari paslon ke rumah sakit tersebut sekitar pukul 12.30 Wita. Sesuai dengan aturan, pemilihan oleh DPTb dilakukan satu jam sebelum TPS ditutup, yakni pukul 12.00 hingga 13.00 Wita. Rombongan kemudian bergegas menuju Lantai III RSUD menggunakan lift lalu menuju lorong Ruang Ebony 1 hingga 18. Tiap pemilih dibatasi hanya selama satu menit. Mahput menjelaskan, DPTb adalah warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun tidak terdaftar di DPT. Pemilih kategori ini boleh menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan e-KTP atau surat keterangan (suket). Dirinya juga menjelaskan, pendataan DPTb dilakukan sehari sebelum masa pemilihan. Dari hasil tersebut diketahui ada 15 pasien yang bisa mengikuti DPTb. Saat di rumah sakit ternyata ada dua orang tambahan pasien baru, sehingga total DPTb dari RSUD Beriman adalah 17 orang. Selain para pasien, keluarga yang menginap dan tidak dapat kembali ke rumah juga bisa mengikuti pemilihan. Mereka masuk dalam Daftar Pemilih Tetap pindahan (DPTh), dan menggunakan hak pilihnya di TPS berbeda. Mereka bisa melakukan pemilihan di TPS mobile yang berada di dekat rumah sakit. Direktur RSUD Beriman Balikpapan, Cokorda Ratih menuturkan, jumlah pasien yang menjalani rawat inap mencapai 55 orang. Namun, hanya 17 orang yang dapat memberikan hak suara. Hal ini dikarenakan banyak pasien yang berasal dari luar kota. Pelayanan langsung ke rumah sakit ini, kata Ratih, juga sangat membantu pasien yang ingin memberikan hak suaranya. "Setiap orang memiliki hak suara, dan pastinya sayang bila tidak digunakan. Bahkan ketika berada di rumah sakit," kata Ratih.

Tetap Semangat Beri Suara Meski Berselang Infus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mengantar-surat-suara-ke-desa-desa-terpencil-di-kutai-kartanegara_m_223105.jpeg" alt="PENUH PERJUANGAN: Petugas mengirim logistik Pilgub Kaltim ke Desa Enggelam, Kecamatan Muara Wis, Kukar, Senin (24/6)." width="100%">
<figcaption>PENUH PERJUANGAN: Petugas mengirim logistik Pilgub Kaltim ke Desa Enggelam, Kecamatan Muara Wis, Kukar, Senin (24/6).</figcaption>
</figure>Untuk sampai ke tiga desa yang paling sulit dijangkau di Kutai Kartanegara, tim pengantar surat suara harus total mengarungi sungai dan danau selama 6 jam. Yang membahagiakan, tingkat partisipasi di tiga tempat itu selalu tinggi. RIZKY - RR MIRA B.-M. RIFQI - FACHRIZAL M., Tenggarong --- PERASAAN Saprudin campur aduk. Sepucuk surat mendarat di meja kerjanya dua pekan lalu. Isinya, perintah pengawalan distribusi logistik pilgub Kaltim. Ke Dusun Ketibeh, Desa Enggelam, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Desa itu belum pernah dia sambangi. Meski dia sudah setahun bertugas di Polsek Muara Wis. Ada rasa waswas. Membayangkan medan yang harus dilalui. Diperlukan waktu enam jam untuk menuju Desa Enggelam. Menggunakan perahu bermesin temple. Orang lokal menyebutnya perahu ces. Pergi-pulang 12 jam. Semuanya di atas air. Berangkat bersama sinar mentari. Kembali saat langit sudah gelap. Selain menyusuri anak Sungai Mahakam dalam balutan cuaca ekstrem, juga melintasi danau seluas 11 ribu hektare. Namanya Danau Melintang. Kaltim Post (Jawa Pos Group) turut serta dalam ekspedisi pada Minggu lalu (24/6) itu. Tim berangkat dari kantor Kecamatan Muara Wis pada pukul 08.30 Wita. Hari itu Muara Wis dan sekitarnya diprediksi dilanda badai. Muara Wis dicapai dengan waktu 4-5 jam dari Tenggarong, ibu kota Kutai Kartanegara. Melalui jalan darat. Kemudian jalur sungai. Dari kantor camat Muara Wis, rombongan menggunakan dua perahu ces. Masing-masing sepanjang 6 meter. Keduanya berkapasitas maksimal enam penumpang. Bedanya cuma terdapat di mesin. Mesin perahu yang ditumpangi Kaltim Post berkapasitas 16 pk. Sementara itu, tim panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan personel kepolisian dibawa perahu bermesin 23 pk. Mereka membawa kotak suara pilgub Kaltim. Laju dua perahu itu berbeda. Juga manu­vernya kala menghindari kayu yang mengapung di air. Dari Muara Wis, rombongan melewati Desa Sebemban, Muara Muntai Ulu, dan Muara Muntai Ilir, Kecamatan Muara Muntai. Kemudian menyusuri Sungai Lebak Diding. Lalu melintasi Danau Melintang. Berlanjut ke Desa Muara Enggelam, Dusun Ketibeh, baru kemudian Desa Enggelam. Sungai sedang surut. Itu jadi masalah. Baling-baling perahu <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/25/06/2018/lebih-dari-7000-surat-suara-dimusnahkan" target="_blank">rawan terlilit ranting</a>. Motoris memilih kecepatan tidak lebih dari 20 kilometer per jam. Bukan hanya kondisi surut yang menimbulkan masalah. Saat pasang pun bisa jadi momok. Daratan yang tergenang membuat rawan tersesat. "Kalau surut seperti ini, hanya kapal ces kecil yang bisa lewat karena khawatir kandas terkena kayu-kayu. Biaya sewa sekitar Rp 1,5 juta dengan waktu tempuh perjalanan ke Desa Enggelam 5-6 jam," terang Khasmir, ketua PPK Muara Wis. Biaya transportasi air menuju <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/26/06/2018/kpu-kabupaten-malang-bakar-8929-surat-suara-rusak" target="_blank">Desa Enggelam</a> justru jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan harga tiket pesawat ke Pulau Jawa. Biaya sewa kapal ces dari pusat Kecamatan Muara Wis menuju Desa Enggelam yang masih masuk Kecamatan Muara Wis mencapai Rp 1,5 juta. --- Setelah brifing beberapa jam sebelumnya, tim beristirahat di Muara Muntai Ulu. Mengisi perut. Juga mengisi bahan bakar. Jenis premium. Sedikitnya 50 liter. Harga premium di Muara Wis jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan di kawasan perkotaan. Per liter Rp 10 ribu. "Karena memang tidak ada SPBU di Muara Wis. Jadi, biasanya beli eceran saja," ucap Khasmir. Setelah beristirahat 30 menit, perjalanan dilanjutkan. Berpapasan dengan kapal motor tujuan Kubar. Juga ponton batu bara. Gelombang yang timbul saat berpapasan bisa membuat perahu motor kandas. Itu dianggap tantangan pertama. Tantangan kedua menanti di Danau Melintang. Air danau sedang surut. Motoris menurunkan kecepatan. "Yang begini ini bikin perjalanan jadi lima jam. Motoris enggak berani ngebut, salah-salah malah kecelakaan," ujarnya. Setelah sekitar 1,5 jam mengarungi Danau Melintang, rombongan akhirnya tiba di Desa Muara Enggelam. Di sana, tim menurunkan dua kotak suara. Ada 411 warga yang tercantum dalam <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/26/06/2018/rusak-dan-kelebihan-cetak-3635-surat-suara-dimusnahkan" target="_blank">daftar pemilih tetap</a> (DPT). Tim pengantar logistik disambut masyarakat di kantor desa. Beristirahat 30 menit. Saprudin dan Ketua PPK Muara Wis Khasmir kembali melanjutkan perjalanan. Rute terakhir. Dusun Ketibeh dan Desa Enggelam. "Tantangan berlipat. Medan lebih berat. Bisa dibilang, rute ke dalam (Dusun Ketibeh dan Desa Enggelam, Red) tak pasti," ujar Khasmir. DPT di Desa Enggelam berisi nama 566 warga. Ada tiga TPS di desa itu. Satu hal yang menjadi penyemangat PPK dan petugas lain dalam mengantar logistik pemilu adalah tingkat partisipasi yang tinggi. Pada Pilbup Kukar 2015, 80 persen warga menggunakan hak pilih. Paling tinggi di antara 18 kecamatan di Kukar. Reratanya selalu di atas 80 persen. Untuk Desa Muara Enggelam dan Desa Enggelam yang terisolasi, partisipasi bahkan lebih dari 90 persen. Kesulitan sebenarnya tak hanya sampai pada pengiriman logistik. Laporan penghitungan suara real time juga menjadi masalah. Tiga desa itu belum dijangkau sinyal telepon seluler. Alih-alih internet. Mau tidak mau, tim PPS mesti mendaki bukit agar bisa mendapatkan sinyal telepon. Bila tak bisa, mereka harus pergi ke Muara Muntai untuk melaporkan hasil penghitungan suara.

Mengantar Surat Suara ke Desa-desa Terpencil di Kutai Kartanegara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasih-like-ke-paslon-cagub-di-akun-medsos-oknum-pns-disidang_m_194587.jpeg" alt="Oknum PNS di Kutim manfaatkan medsos untuk mendukung salah satu paslon akhirnya disidang Panwaslu." width="100%">
<figcaption>Oknum PNS di Kutim manfaatkan medsos untuk mendukung salah satu paslon akhirnya disidang Panwaslu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selama proses Pilkada Serentak 2018 berlangsung, PNS diminta untuk menjaga netralitasnya. Tindak tanduknya jika berujung pada dukungan ke salah satu calon bisa berujung dengan sidang di panitia pengawas pemilu (panwaslu). Sebagaimana dialami oknum PNS di Kutai Timur, dia terpaksa berurusan dengan panwaslu. Pria berinisial IL, warga Kecamatan Bengalon yang bekerja di salah satu UPTD pendidikan, itu diduga melakukan pelanggaran tentang kepemiluan. PNS itu tertangkap tangan mendukung salah satu pasangan calon (paslon) gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) dengan cara memberikan like (suka) posting-an di akun media sosial. Padahal, tindakan semacam itu dilarang dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Larangan serupa dituangkan dalam Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-2900/KASN/11/2017 pada 10 November 2017. Pria yang berdomisili di Sangatta tersebut sudah disidang untuk memberikan klarifikasi atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya. ''Saat kami klarifikasi, dia sudah mengakui perbuatannya. Dia mengaku memberikan like terhadap posting-an paslon,'' ujar Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kutim Budi Wibowo. Mengenai sanksi, Budi menjelaskan bahwa kewenangannya ada di Bawaslu provinsi. Namun, dia mengungkapkan bahwa bentuknya bisa berupa teguran tertulis hingga penurunan pangkat. Selain IL, Panwaslu Kutim sedang membidik beberapa PNS yang melakukan pelanggaran serupa. Informasi tentang pelang&shy;garan itu terungkap dari pengakuan IL. Tindakan tegas tersebut diharapkan bisa menjadi peringatan bagi PNS agar tidak bermain-main dalam urusan netralitas pilkada.&nbsp;

Kasih Like ke Paslon Cagub di Akun Medsos, Oknum PNS Disidang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/walaupun-nyalon-pilgub-3-pati-polri-masih-anggota-bhayangkara-aktif_m_181762.jpeg" alt="Irjen Murad Ismail saat sertijab dengan Kakorp Brimob" width="100%">
<figcaption>Irjen Murad Ismail saat sertijab dengan Kakorp Brimob</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Institusi Polri belum menunjukkan sikap tegasnya terhadap perwira tinggi (pati) mereka yang saat ini mengikuti konstestasi Pilkada Serentak 2018 di tiga daerah. Hingga kini status mereka masih sebagai personel Polri aktif. Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto menyebut ketiga rekannya masih berstatuskan pati aktif polri, walaupun mereka sudah mendaftar sebagai bakal calon gubernur maupun calon wakil gubernur di daerah masing-masing. Mereka juga telah mengajukan surat pengunduran diri. Namun statusnya masih anggota. "Ketika 12 Februari 2017 ditetapkan oleh KPUD dan diterima, maka dicalonkan tetap itu akan otomatis statusnya purnawiran bukan polisi lagi," kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto di Komplek Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (16/1). Adapun ketiga pati yang ikut Pilkada itu yakni Irjen Murad Ismail (mantan Dankorps Brimob), Irjen Safarudin (mantan Kapolda Kaltim), dan Irjen Anton Charliyan (Waka Lemdiklat Polri). "Selama belum ada penetapan purnawirawan, dia masih anggota polisi," ungkap Setyo. Menurut Setyo, suatu hal yang wajar jika anggota Polri yang ingin menjadi calon kepala daerah menyerahkan surat pengunduran diri. Sebab, itu merupakan syarat yang harus diajukan ketika mendaftar di KPU. "Pada saat menadaftarkan ke KPU ada persyaratan surat pengunduran diri dari institusi Polri," ujar Setyo. Lebih jauh mantan Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Wakabaintelkam) Polri itu menuturkan, jika anggota Polri itu dinyatakan gagal dalam kontestasi Pilkada, maka sudah tidak bisa lagi kembali menjadi anggota Polri. "Tapi ini masa sebelum penetapan, jangan dipahami kalah Pilkada bisa kembali lagi," pungkas Setyo.

Walaupun Nyalon Pilgub, 3 Pati Polri Masih Anggota Bhayangkara Aktif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/daftar-ke-kpu-pasangan-cagub-cawagub-lampirkan-lhkpn-lawas_m_181255.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Empat pasangan calon gubernur yang mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Timur masih melampirkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) lama. Kini KPU setempat masih menunggu LHKPN terbaru masinng-masing kandidat hingga 20 Januari mendatang. Komisioner KPU Kaltim Ida Farida Ernada menuturkan, pada saat pendaftaran yang berlangsung 8-10 Januari lalu setiap bakal calon diminta untuk menyerahkan LHKPN. Hanya saja LHKPN yang diserahkan bukan laporan 2017. &ldquo;Bahkan, salah satu bakal calon menyerahkan laporan pada 2005 lalu,&rdquo; ujar Ida Farida seperti dikutip dari Kaltim Post (Jawa Pos Group), Minggu (14/1). Dari data yang dihimpun Kaltim Post, balon yang terakhir melaporkan kekayaannya, Syaharie Jaang yakni pada 2005. Sementara balon paling terbaru menyerahkan LHKPN yakni adalah Rusmadi Wongso dan Nusyirwan Ismail. Keduanya terakhir melaporkan kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2015 lalu. Meski LHKPN yang diberikan saat pendaftaran belum update, para pendaftar sudah melampirkan tanda terima yang menyatakan LHKPN tahun 2017 dan sedang diproses oleh KPK. &ldquo;Semoga saja pada masa perbaikan dan pelengkapan berkas nanti, KPK sudah menyelesaikan laporan para bakal calon,&rdquo; ujarnya. Pengumuman pelengkapan berkas pendaftaran dilaksanakan pada Rabu (17/1) mendatang, setelah pengumuman hasil pemeriksaan kesehatan pada Selasa (16/1). Ida menjelaskan, hasil pemeriksaan kesehatan menentukan para balon akan melanjutkan perbaikan dan pelengkapan berkas atau tidak. "Percuma kan diminta melengkapi berkas bila tes kesehatan saja tidak lolos,&rdquo; terangnya. KPU memberikan waktu kepada para calon kontestan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018 hingga 20 Januari untuk melengkapi dan memperbaiki syarat pendaftaran. &ldquo;Setelah itu, menunggu penetapan calon pada 12 Februari,&rdquo; kuncinya. Dari data yang dihimpun dari elhkpn.kpk.go.id, dari delapan balon yang mendaftar di Pilgub Kaltim 2018, Andi Sofyan Hasdam memiliki kekayaan paling melimpah dibanding bakal calon gubernur lainnya. Kekayaan mantan wali kota Bontang tersebut nilainya mencapai Rp 8,139 miliar ditambah USD 2.000.

Daftar ke KPU, Pasangan Cagub-cawagub Lampirkan LHKPN Lawas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/survei-pilgub-bupati-cantik-ini-ternyata-banyak-diminati-warga-kaltim_m_156359.jpeg" alt="Bupati Kutai Kartanegara dua periode Rita Widyasari." width="100%">
<figcaption>Bupati Kutai Kartanegara dua periode Rita Widyasari.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) tinggal setahun lagi. Sejumlah nama kandidat sudah mulai bermunculan. Dari mulai Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Hadi Mulyadi hingga Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Untuk merangkum suara masayarakat Kaltim, Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) menggelar survei popularitas dan elektabilitas sejumlah kandidat.&nbsp; &ldquo;Kaltim banyak memiliki tokoh atau figur yang sebetulnya cukup layak, karena survei kali ini diharapkan bisa menjadi potret sejauh mana masyarakat kaltim melihat para kandidat itu,&rdquo; ujar&nbsp;Direktur Eksekutif LKPI, Arifin Nur Cahyono lewat keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Senin (11/9). Pertama yakni menyangkut tingkat popularitas bakal calon Gubernur Kaltim. Hasilnya, adalah Rita Widyasari paling dikenal dengan tingkat prosentase 86,8 persen, disusul oleh Isran Noor dengan 85,8 persen, Syaharie Jaang 84,6 persen, Rizal Effendi 81,1 persen, Sofyan Hasdan 75,9 persen, Yusran Aspar 75,8, Mahyudin 75,8 persen. Kemudian saat tim survei menanyakan responden soal kemampuan atau kapabilitas masing-masing tokoh itu. Rita Widyasari adalah sosok yang dianggap paling mampu memimpin Kaltim dengan 87,2 persen.&nbsp; "Kemudian disusul Isran Noor 85,2 persen, Syaharie Jaang 84,1 persen, Mahyudin 81,8 persen, Rizal Effendi 81,5 persen, Sofyan Hasdam 81,5 persen, Yusran Aspar 75,5 persen, Makmur 74,4 persen, Farid Wadjdy 65,1 persen, Masjaya 51,6 persen, Ismael Thomas 37,9 persen, Hadi Mulyadi 37,9 persen," urainya. Kemudian, tambah Arifin, responden juga ditanya soal siapakah yang akan mereka pilih pada Pilgub Kaltim 2018 nanti. Lagi-lagi Rita Widyasari unggul. Dia memperoleh 29,8 persen. Urutan kedua jatuh pada Syahrie Jaang 12,8 persen, dan diurutan ketiga Yusran Aspar dengan 7,3 persen. Serta yang tidak menjawab 6,8 persen. "Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa Popularitas Rita Wudyasari punya hubungan yang kuat Dengan Tingkat Elektabilitas dimilikinya dipikiran masyarakat Kalimantan Timur," kata Arifin. Terakhir para responden ditanyakan secara tertutup melalui kuisioner untuk memilih salah satu tokoh yang layak dan paling bisa memimpin Pemprov Kalimantan Timur Jika hari ini diadakan Pilgub.&nbsp; &ldquo;Hasilnya 32,79 persen responden memilih Rita Widyasari, Syahrie Jaang 13,56 persen, Yusran Aspar 7,45 persen, Isran Noor 6,97 persen, Farid Wadjdy 6,54 persen,&rdquo; katanya.&nbsp; Selanjutnya Rizal Effendi 5,46 persen, Mahyudin 3,73 persen, Makmur 3,40 persen, Sofyan Hasdam 3,08 persen, Masjaya 2,92 persen, Ismael Thomas 2,75 persen, Hadi Mulyadi 2,48 persen, Zuhdi Yahya 1,35 persen, dan yang belum memilih 7,52 persen.&nbsp; Responden survei ini diambil berdasarkan daftar pemilih tahun 2014 lalu, setidaknya ada lebih dari 2,5 juta jiwa penduduk Kaltim yang akan mengikuti Pilkada 2018 nanti. Setelah diambil sample-nya,&nbsp; didapatkan jumlah responden sebanyak 1.851 responden. Adapun metode yang digunakan adalah metode multistage random sampling dengan Margin eror lebih kurang 2,3 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.&nbsp;

Survei Pilgub, Bupati Cantik Ini Ternyata Banyak Diminati Warga Kaltim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/bupati-cantik-yang-pernah-kena-isu-video-panas-ini-menguat-di-pilgub_m_148808.jpeg" alt="Cagub Kaltim Rita Widyasari yang saat ini masih aktif menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara" width="100%">
<figcaption>Cagub Kaltim Rita Widyasari yang saat ini masih aktif menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Network Election Survey (INES) melakukan survei terhadap Calon Gubernur Kalimantan Timur (Kalimantan Timur) pada Pilkada 2018 mendatang. Adapun beberapa tokoh yang masuk dalam survey Ines adalah mantan Wakil Gubernur Kaltim 2008-2013 Farid Wadjdy, Anggota DPR RI dari PKS Hadi Mulyadi, Bupati Penajam Paser Utara periode 2013 - 2018 dan Ketua DPD Gerindra Kaltim Yusran Aspar. Ada juga mantan Bupati Kutai Barat Ismael Thomas, dan mantan Bupati Kutai Timur Isran Noor, mantan Bupati Berau H. Makmur, Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Hasilnya dari survei dengan metode wawancara tatap muka langsung ini, terungkap 69,4 persen responden menjadikan dasar penilaian calon kepala daerah berdasarkan kapabilitas atau kemampuannya dalam memimpin. Sedangkan 30,6 persen responden masih menjadikan jenis kelamin sebagai prioritas masyarakat dalam memilih calon kepala daerahnya. Kemudian ada 34,3 responden yang memilih gubernur berdasarkan harapan agar calon pemimpinnya mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan perubahan ekonomi di provinsi ini. Sementara, calon yang mampu menyediakan pendidikan gratis diminati dengan persentase 18,4 persen. Terakhir, fasilitas kesehatan gratis 26 persen. &ldquo;Keinginan masyarakat masih normatif, namun mayoritas masyarakat sudah tidak mempersoalkan gender,&rdquo; ujar Direktur Eksekutif INES, Widodo Edi Trisektianto melalui keterangan tertulisnya, Jumat (4/7). Widodo mengungkapkan, berdasarkan tingkat popularitas di masyarakat, Isran Noor menempati urutan pertama dengan 78,4 persen. Disusul H. Syaharie Jaang dengan 75,2 persen, Rita Widyasari 74,3 persen, Rizal Effendi 72,1 persen, Yusran Aspar 71,3 persen. Menurut Widodo, dalam surveinya kali ini, Ines juga mencari tahu seberapa besar tingkat penerimaan masyarakat (akseptabilitas) dari semua tokoh yang disodorkan.&nbsp; Rita Widyasari kata dia adalah tokoh yang paling tinggi penerimaannya oleh masyarakat Kalimantan Timur dengan hampir 81,20 persen responden, lalu diperingkat kedua Isran Noor dengan tingkat akseptabilitas 79,2 persen. Disusul oleh Yusran Aspar dengan tingkat akseptabilitas 79,1 persen, Syaharie Jaang 77,4 persen, Rizal Effendi 75,3 persen, Awang Ferdian Hidayat 73,9 persen, kemudian H. Makmur 64,2 persen, Sofyan Hasdam 60,9 persen dan H. Farid Wadjdy 59,1 persen kemudian Ismael Thomas dan Hadi Mulyadi memiliki tingkat akseptablitas dibawah 50 persen. "Yang menarik dari temuan, Lima tokoh inilah yang hanya dianggap memiliki tingkat kapabilitasnya diatas 70 persen,&rdquo; ujar Widodo.&nbsp; Kelima tokoh tersebut adalah Rita Widyasari adalah tokoh yang paling tinggi tingkat kapabilitasnya yaitu 73,7 persen, lalu Yusran aspar 72,2 persen, Syaharie Jaang 71,8 persen, Rizal Effendi 70,4 persen, Isran Noor 70,2 persen. Sementara itu, lanjut Widodo, dalam simulasi terbuka tanpa memberikan nama tokoh kepada responden, secara spontan mereka menjawab Rita Widyasari.&nbsp; Rita menjadi top of mind masyarakat dengan elektabilitas &nbsp;26,3 persen. Disusul Yusran aspar 13,1 persen dan Rizal Effendi 12,3 persen, Isran Noor 11,3 persen, Syaharie Jaang 10,2 persen, dan responden yang tidak memberikan jawaban sebanyak 9,2 persen.&nbsp; "Dan dalam pertanyaan tertutup terhadap sebelas nama calon Gubernur Kalimantan timur, Rita Widyasari unggul dengan tingkat elektabilitas sebesar 28,2 persen," paparnya. Patut diketahui,&nbsp;di awal tahun 2010, Rita yang merupakan Ketua DPD II Partai Golkar Kutai Kartanegara (Kukar) pernah dikaitkan dengan isu video porno bersama mantan kekasihnya.&nbsp;Konon, video tersebut dibuat sekitar tahun 2000 di Bandung, Jawa Barat. Menurut informasi yang dihimpun, video tersebut berdurasi sekitar 45 menit. Lokasinya diperkirakan di salah satu tempat penginapan di kawasan Setiabudi, Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya, sekitar tahun 2006 lalu, warga Kukar juga sempat dihebohkan dengan peredaran video mesum tersebut. Namun akhirnya isu itu redup dengan sendirinya. Berdasarkan data yang beredar di internet, Rita memang pernah kuliah di Bandung. Selepas SMA, dia menempuh pendidikan D3 Manajemen Sekretaris di Samarinda. Selanjutnya putri mantan Bupati Kukar Saukani ini melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Padjajaran (Unpad). Sedangkan pendidikan S2-ditempuh di Universitas Soedirman, Purwokerto.&nbsp; Isu video mesum itu sendiri sudah dibantah oleh orang dekat Rita. Katanya isu itu sengaja dihembuskan untuk menjatuhkan citra Rita menjelang pemilihan bupati Kukar saat itu. Diketahui, survei dilakukan 14 Juli sampai 25 Juli 2017 dengan jumlah sampel sebanyak 1639 responden. Mereka tersebar di 7 kabupaten dan 3 kota di Kalimantan Timur.&nbsp; Adapun tingkat kepercayaan confidence level sebesar 95 persen, dan Margin of Error +/- 2.24 persen. Dengan Populasi Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kalimnatan Timur &nbsp;pada Pilkada serentak 2015 sebesar 2.440.160 orang pemilih. "Metode survei &nbsp;yang digunakan dalam survei ini adalah metode multi stage random sampling method atau metode sampel jenjang acak bertingkat," tandasnya.

Bupati Cantik yang Pernah Kena Isu Video Panas ini Menguat di Pilgub

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/duh-pilgub-kaltim-terancam-urung-terlaksana_m_135946.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tahun depan, Kaltim bakal menghelat Pemilihan Gubernur (Pilgub). Namun, pesta demokrasi itu terancam tidak terlaksana. Penyebabnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim sebagai penyelenggara enggan memulai tahapan pilgub jika dana yang dialokasikan kurang dari yang mereka ajukan. Diketahui, pemprov mengalokasikan Rp 250 miliar. Sementara KPU Kaltim mengajukan Rp 357 miliar, setelah dirasionalisasi dari Rp 428 miliar. Komisioner KPU Kaltim Ida Farida Ernada mengatakan, pada intinya jika dananya hanya Rp 250 miliar tahapan pilgub tidak bisa jalan. &ldquo;Itu saja,&rdquo; tegasnya. Dari informasi yang dihimpun media ini, dalam rapat dengar pendapat antara KPU Kaltim dan pemprov kemarin (7/6), pihak KPU mengancam tak akan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Menanggapi hal itu Sekprov Kaltim Rusmadi menerangkan, dana yang dialokasikan untuk Pilgub 2018 adalah kemampuan daerah saat ini. &ldquo;Kami sudah laporkan kondisi keuangan daerah, dan Rp 250 miliar adalah kemampuan kami,&rdquo; tuturnya. Artinya, Rusmadi mengatakan, sudah ada dana yang disiapkan. Sekarang bagaimana caranya dengan dana yang ada tahapan bisa dimulai. &ldquo;Kalau bicara soal kurang, pasti selalu kurang. Tahapan tak akan mulai-mulai,&rdquo; tegasnya. Rusmadi berharap KPU bisa memulai tahapan sambil dicari jalan keluar untuk menutupi kekurangannya. Ini, tambah Rusmadi, belum membicarakan bantuan dari bupati dan wali kota. &ldquo;Juga pihak lain seperti partai politik (parpol),&rdquo; ujarnya. Ia mengajak, mengubah pola pikir agar menyukseskan pilkada mendatang. Menurutnya, jika penyelenggara negara bertanggung jawab pasti orientasi pola pikir seperti itu yang dijalankan. &ldquo;Kalau tak ada dana lalu enggak bekerja &lsquo;kan repot juga,&rdquo; ucapnya. Sementara itu, ancaman lain dari KPU Kaltim adalah melaporkan kondisi keuangan daerah ke KPU Pusat. &ldquo;Bukankah itu memang tanggung jawab KPU daerah?&rdquo; ujarnya. Ia meneruskan, semoga dengan dilaporkan ke KPU Pusat ada solusi dari Ibu Kota.&nbsp; Mengenai pendanaan pilkada serentak pada tahun depan, Pemprov Kaltim bersama daerah lain sudah dipanggil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). &ldquo;Rata-rata masalahnya adalah keuangan daerah. Kaltim masih beruntung sudah ada dananya meski kurang. Ada beberapa daerah lain yang bahkan belum menganggarkan,&rdquo; jelasnya. Solusi dari Kemendagri, tahapan pilkada mesti berjalan sambil dicari solusinya.&nbsp; Dana Rp 250 miliar tersebut rencananya akan dikucurkan secara bertahap. Dialokasikan Rp 70 miliar di APBD Perubahan (APBD-P) 2017. Sebelumnya, dalam APBD 2017 sudah dianggarkan Rp 20 miliar. Nah, sisa Rp 180 miliar akan dialokasikan di APBD 2018. (*/fch/riz/k15/fab/JPG)

Duh, Pilgub Kaltim Terancam Urung Terlaksana

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pilgub kaltim 2018

Berita Terkini