<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/IMG_20210617_184723.jpg" alt="Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang tingkat provinsi pada Pilgub Kalsel 2020, di hotel G" width="100%">
<figcaption>Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang tingkat provinsi pada Pilgub Kalsel 2020, di hotel G</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel menetapkan calon Gubernur Petahana Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mengalahkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana pada hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan 2020. Penetapan pemenang itu pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK).  KPU Kalsel menetapkan pada rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil PSU tingkat provinsi di Hotel G'sgn Banjarmasin, Kamis (17/6), Sahbirin Noor yang berpasangan dengan mantan Wali Kota Banjarmasin Muhidin total pada PSU di tujuh kecamatan di tiga kabupaten/kota sebanyak 119.307 suara. Sementara itu rivalnya, Denny Indrayana yang berpasangan dengan mantan Wakil Bupati Tanah Bumbu Difriadi Derajat meraih total sebanyak 57.100 suara.  Secara akumulasi hasil perolehan suara pada PSU pada 9 Juni 2021 dan pencoblosan pada 9 Desember 2020, total suara yang diperoleh pasangan petahana sebanyak 871.123 suara. Sementara itu paslon Denny-Difriadi memperoleh total suara sebanyak 831.178 suara. Terdapat selisih 39.945 suara dari total pemilih sah sebanyak 1.702.301 suara di 13 kabupaten/kota.  Ketua KPU Kalsel Sarmuji menyatakan, hasil rapat pleno tersebut segera dilaporkan ke KPU pusat dan MK. ”Jika tidak ada gugatan ke MK, secepatnya pula kita tetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih,” papar Sarmuji.  Sementara itu, pada saat penandatanganan dokomen penetapan hasil rapat pleno rekapitulasi hasil PSU Pilgub Kalsel tingkat provinsi, saksi pasangan Denny-Difriadi tetap menolak tanda tangan.  Tim saksi pasangan Sahbirin-Muhidin, Akhmad Maulana menyampaikan syukur yang tidak terhingga atas kemenangan paslon yang didukungnya pada pesta demokrasi yang cukup panjang. Dia pun menyampaikan terima kasih kepada semua tim pemenangan dan relawan dan masyarakat Kalsel.  ”Kemenangan ini tidak perlu kita rayakan secara berlebihan. Semuanya harus tenang, hingga ditetapkan secara sah gubernur dan wakil gubernur terpilih,” kata Akhmad Maulana.

KPU Tetapkan Sahbirin Noor Pemenang di PSU Pilgub Kalsel 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/psu-gub.jpg" alt="Ketua KPU Ilham Saputra dan Forkopimda Kalsel saat meninjau TPS PSU Pilkada Kalsel, Rabu (9/6). Istimewa/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Ilham Saputra dan Forkopimda Kalsel saat meninjau TPS PSU Pilkada Kalsel, Rabu (9/6). Istimewa/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menyatakan, siap menghadapi gugatan hingga ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika ada pasangan calon yang keberatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan 2020.  ”Apapun (gugatan), ya KPU siap, KPU akan menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa apa yang sudah kami laksanakan sesuai ketentuan berlaku,” ujar Ilham seperti dilansir dari Antara di kantor KPU Kalsel di Banjarmasin, Kamis (10/6).  Menurut dia, pelaksanaan PSU Pilgub Kalsel 2020 pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diselenggarakan pada 9 Juni di tujuh kecamatan di tiga kabupaten/kota sudah berjalan baik. ”Mungkin ada temuan-temuan seperti informasinya ada saksi tidak boleh masuk (TPS), tapi kita cek berita itu belum terkonfirmasi. Nanti kita cek kembali, berkoordinasi juga dengan Bawaslu,” kata Ilham.  Menurut dia, segala sesuatunya atau menyeluruh pelaksanaan PSU Pilgub Kalsel 2020 yang dilaksanakan di 827 tempat pemungutan suara (TPS) berjalan lancar. ”Tidak ada hal-hal signifikan mengganggu pelaksanaan PSU,” tegas Ilham Saputra.  Untuk partisipasi pemilih pada PSU Pilgub Kalsel 2020, Ilham Saputra mengaku belum mendapat laporan terperinci. Sehingga, tidak bisa buat pernyataan karena rekapitulasi resmi belum ditetapkan.  ”Ini PSU ya, bukan pemilihan yang pada 9 Desember 2020,” tutur Ilham.  Ilham Saputra menambahkan, banyak faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih, baik karena bosan, tidak ada kampanye dan sebagainya hingga sibuk bekerja.  PSU Pilgub Kalsel 2020 telah diselenggarakan pada 9 Juni di tujuh kecamatan. Yakni lima kecamatan di Kabupaten Banjar (Kecamatan Aluh-Aluh, Sambung Makmur, Martapura, Astambul, dan Matraman). Selain itu ada 24 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin. Selanjutnya seluruh TPS di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.  Dari hitungan sementara sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) KPU Kalsel hingga data update Kamis (10/6) pukul 10.59 wita, untuk hasil PSU Pilgub Kalsel 2020 di 817 TPS dari total 827 TPS, pasangan calon urut 01 Sahbirin Noor dan Muhidin (BirinMU) unggul 68 persen. Sedangkan rivalnya pasangan calon nomor urut 02 Denny Indrayana dan Difriadi Derajat hanya meraih 32,2 persen.  Dari hasil sementara itu, pasangan calon Denny Indrayana-Difriadi Darjat menyatakan membuka opsi menggugat hasil perolehan suara PSU Pilgub Kalsel 2020 ke MK.  ”Setelah berdiskusi dan bertukar pikiran dengan partai koalisi, relawan, dan kuasa hukum, kami memilih opsi mengajukan gugatan hasil PSU ke MK,” ujar Denny didampingi Difriadi di Banjarbaru.

KPU Siap Hadapi Gugatan PSU Pilgub Kalsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/IMG_20210526_161943.jpg" alt="Pelipatan surat suara untuk PSU Pilgub Kalsel di Banjarmasin Selatan di gedung Wanita, Banjarmasin Utara. Sukarli/Antara" width="100%">
<figcaption>Pelipatan surat suara untuk PSU Pilgub Kalsel di Banjarmasin Selatan di gedung Wanita, Banjarmasin Utara. Sukarli/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 110.635 surat suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Provinsi Kalimantan untuk Kota Banjarmasin mulai dilipat. Pelipatan surat suara untuk PSU Pilgub Kalsel yang dijadwalkan pada 9 Juni tersebut dilaksanakan di Gedung Wanita, Jalan Brigjen Hasan Basri, Banjarmasin Utara.  ”Pelipatan mulai 26–28 Mei. Hari ini (26/5) acara seremonial pembukaan kotak suara suara untuk PSU Pilgub dan langsung dimulai pelipatan,” ujar anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin Heri Wijaya seperti dilansir dari Antara, Rabu (26/5).  Menurut dia, jumlah surat suara yang diterima dari KPU provinsi sebanyak 110.635 lembar. Lebih banyak 2,5 persen dari jumlah daftar pemilih tetap yang akan mengikuti PSU Pilgub di Kecamatan Banjarmasin Selatan sebagai cadangan sesuai aturan terkait surat suara.  ”Kalau jumlah pemilih di kecamatan Banjarmasin Selatan itu sebanyak 107.782 pemilih, tapi surat suara kan memang harus dilebihkan 2,5 persen sebagai cadangan,” beber Heri Wijaya.  Surat suara yang sudah didapat, dilipat sekalian disortir jika ada yang rusak. ”Jadi para petugas pelipat suara sekalian menyortir jika ada yang rusak, misalnya gambar kabur atau ada yang robek, nanti itu dimusnahkan,” papar Heri.  Pelaksana pelipatan surat suara diawasi ketat Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan aparat keamanan, sehingga dipastikan berjalan aman. ”Biasanya dalam dua hari sudah beres pelipatan surat suara ini, nanti didistribusikan H-1 sebelum pelaksanaan PSU pada 9 Juni,” tutur Heri.  Dia menegaskan, KPU Kota Banjarmasin sudah siap melaksanakan PSU Pilgub Kalsel tersebut. Pihaknya berharap partisipasi masyarakat di Banjarmasin Selatan datang ke TPS tinggi.  Sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Pilgub Kalsel 2020 harus dilakukan PSU di tujuh kecamatan di tiga kebupaten/kota. yakni, di Kabupaten Banjar, 24 TPS di Kecamatan Binuang (Kabupaten Tapin), dan Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin).  Pilgub Kalsel 2020 menampilkan dua pasangan calon, yakni, pasangan calon nomor urut 01 Sahbirin Noor dan Muhidin yang merupakan petahana dan pasangan calon nomor urut 02 Denny Indrayana dan Difriadi Derajat menjadi penantang.

110.635 Surat Suara PSU Pilgub Kalsel untuk Banjarmasin Dilipat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/kpu-psu.jpg" alt="Penjabat Gubernur Kalsel Safrizal ZA saat menirima audiensi Ketua KPU Kalsel bersama tim KPU lainnya di Banjarmasin. Istimewa/Antara" width="100%">
<figcaption>Penjabat Gubernur Kalsel Safrizal ZA saat menirima audiensi Ketua KPU Kalsel bersama tim KPU lainnya di Banjarmasin. Istimewa/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kekurangan dana penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) gubernur dan wakil gubernur Kalsel sebesar Rp 5,4 miliar. PSU bakal dilaksanakan di tiga daerah yaitu Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Tapin. Hal itu disampaikan Ketua KPU Kalsel Sarmuji saat audiensi dengan Penjabat Gubernur Safrizal Z.A. tentang persiapan penyelenggaraan PSU gubernur dan wakil gubernur pada 9 Juni 2021 di Banjarmasin, Rabu (14/4). Menurut Sarmuji, PSU gubernur dan wakil gubernur bakal dilaksanakan di tujuh kecamatan di tiga kabupaten tersebut. Kegiatan itu diperkirakan bakal menelan dana sekitar Rp 25,4 miliar. Anggaran yang sudah siap di KPU sekitar Rp 20 miliar, yang berasal dari anggaran lebih KPU pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Menurut Sarmuji, pelaksanaan PSU juga akan dilakukan dengan protokol kesehatan cukup ketat. Hanya saja, khusus pengawasan dan persiapan protokol kesehatan, sepenuhnya dilaksanakan Pemprov Kalsel. Seluruh panitia penyelenggara diwajibkan mengikuti tes antigen maupun PCR, sehingga saat pelaksanaan bisa aman dari penyebaran Covid-19. ”Pak Safrizal sangat men-support dan juga siap membantu menyiapkan kelengkapan protokol kesehatan untuk pelaksanaan PSU. KPU fokus menyiapkan honor PPS/KPPS, logistik, dan sosialisasi atau bimbingan teknis kepada petugas yang baru,” kata Sarmuji. Sebelum pelaksanaan PSU, kata dia, pihaknya juga akan menggelar deklarasi damai PSU, untuk mengantisipasi memanasnya suhu politik saat atau menjelang pencoblosan. ”Dalam PSU tidak ada tahap kampanye, kecuali pengadaan logistik dan pembinaan petugas. Kalau ada kampanye, itu tidak dibenarkan,” tegas Sarmuji. Dia berharap agar masyarakat di wilayah PSU, bersikap bijak dan tidak mudah termakan isu-isu bersifat provokatif atau mengadu domba. PSU Pilgub sesuai perintah MK yang memutuskan pelaksanaannya di Kabupaten Banjar meliputi Kecamatan Sambung Makmur, Martapura, Astambul, Matraman, dan Aluh-Aluh, satu kecamatan di Kota Banjarmasin, yakni, Banjarmasin Selatan, serta 24 TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin. Daftar Pemilih Tetap (DPT) di titik PSU itu sesuai Pilgub 2020 sebanyak 266.736 pemilih di 827 tempat pemungutan suara (TPS). Saksikan video menarik berikut ini: https://youtu.be/U-xKBI3eTT0

KPU Kalsel Kekurangan Dana Penyelenggaraan PSU Rp 5,4 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Deny-Indrayana-pilgub-kalsek.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon Gubernur di pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalimantan Selatan, Denny Indrayana mengadu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI terkait ada dugaan politik uang.  Denny mengatakan, menjelang pemungutan suara ulang (PSU) pada 9 Juni ada dugaan praktik-pratik kecurangan. Sehingga hal ini tidak bisa didiamkan.  "Kami memberikan berbagai informasi situasi di Kalimantan Selatan yang makin tindak kondusif. Terkait dengan prinsip pemilu jujur dan adil, berbagai modus politik uang terjadi," ujar Denny dalam sebuah video yang diunggah di akun Facebook miliknya, Senin (12/4).  Denny mengatakan, setidaknya ada lima jenis dugaan kecurangan jelang pemilihan di Pilgub Kalimanyan Selatan. Pertama, adanya pembagian sembako yang dikemas ke dalam bakul dan diberikan ke pemilih di wilayah-wilayah PSU.  "Dan (bakul-Red) itu diberikan ke pemilih di wilayah-wilayah PSU setiap hari," kata eks Wamenkumham itu.  Kedua, adanya pemborongan dagangan-dagangan di pasar-pasar yang diperuntukan kepada masyarakat. Nantinya masyarakat mengambil barang-barang tersebut secara gratis.  "Masyarakat hanya tinggal ambil dagangan di pasar tanpa harus membayarnya," ungkapnya.  Kemudian ketiga, kepala desa digaji Rp 5 juta per bulan, lalu RT mendapatkan gaji Rp 2.5 juta per bulan selama rentang periode PSU yang akan digelar pada tanggal 9 Juli mendatang.  "Saya sudah ketemu dengan beberapa RT di beberapa wilayah mengkonfirmasi itu. Tujuannya nanti mereka merekrut suara-suara pemilih," tuturnya. <a href="https://www.jawapos.com/internasional/05/04/2021/sudah-disetujui-30-negara-sinovac-produksi-2-miliar-vaksin-covid-19/">Baca Juga: Sudah Disetujui 30 Negara, Sinovac Produksi 2 Miliar Vaksin Covid-19</a> Selajutnya keempat kata Denny adalah penempelan stiker di rumah-rumah warga yang akan mengikuti PSU. Diduga tujuan penempelan stiker itu untuk memberikan data ke tim pemenangan tertentu.  "Maksudnya apa? ini pendataan untuk kiranya nanti ada tim lain yang turun pada gilirannya untuk memberikan pembelian suara kepada rumah-rumah yang sudah ditempelin stiker itu. Ini sebenanrnya modus lama," ungkapnya.  Kemudian kelima adalah pengumpulan kepala dinas yang dikerahkan sebagai tim pemenangan salah satu pasangan calon.  "Saya samapiakan (ke Bawaslu RI) tolong ini diambil langkah-langkah supaya prinsip jujur dan adil dalam pelaksanaan pemilu di PSU Kalsel bisa terlaksana," pungkasnya.

Ngadu ke Bawaslu, eks Wamenkumham Beberkan 5 Modus Pelanggaran PSU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/IMG_20210319_213113.jpg" alt="Ilustrasi Pilgub Kalsel 2020. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pilgub Kalsel 2020. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemungutan suara ulang (PSU) di tujuh kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Kalimantan Selatan (Kalsel) 2020. Keputusan tersebut dibacakan hakim MK pada sidang putusan terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilgub Kalsel, pada Jumat (19/3).  Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Selatan siapkan langkah pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di tujuh kecamatan sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi.  ”Kami segera berkonsultasi ke Bawaslu RI minta arahan terkait langkah yang akan kami persiapkan untuk pengawasan,” terang Ketua Bawaslu Kalsel Erna Kasypiah seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin.  Salah satu yang dikonsultasikan, menurut dia, terutama terkait kesiapan penyelenggara ad hoc (sementara) seperti pengawas TPS yang sudah selesai masa kerjanya. Sedangkan untuk anggaran, masih dihitung apakah sisa dana cukup untuk pengawasan mengawal PSU nanti.  ”Jika kurang, itu juga menjadi bagian yang akan kami konsultasikan ke pimpinan Bawaslu RI,” ujar Erna Kasypiah.  Erna juga menegaskan pengawasan terkait penerapan protokol kesehatan juga menjadi fokus pihaknya. Sehingga, PSU tidak menjadi klaster penyebaran covid-19.  ”Masyarakat dalam hal ini para pemilih di PSU, jangan sampai lupa saat ini masih pandemi Covid-19. Untuk itu, protokol kesehatan wajib dipatuhi saat berada di TPS,” ucap Erna.  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel punya waktu maksimal 60 hari ke depan sejak putusan MK ditetapkan Jumat (19/3) untuk menyelenggarakan PSU di Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatan Sambung Makmur, Aluh-Aluh, Martapura, Mataraman, dan Astambul di Kabupaten Banjar. Kemudian 24 TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin.  Atas putusan tersebut, hakim MK membatalkan surat keputusan KPU Kalsel dalam penetapan rekapitulasi perolehan suara Pilgub Kalsel 2020 pada 18 Desember 2020. Sebelumnya KPU memutuskan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Sahbirin Noor dan Muhidin unggul sebanyak 8.127 suara dari pasangan nomor urut 2 Denny Indrayana dan Difriadi Derajat.  Sementara itu, KPU Kota Banjarmasin menyatakan siap melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pilkada Kalsel 2020. ”Siap dan harus siap menjalankan keputusan MK. Kami menunggu surat resmi dari KPU RI untuk teknis pelaksanaannya,” ujar anggota KPU Kota Banjarmasin Syafruddin Akbar.  KPU Kota Banjarmasin akan melaksanakan rapat tentang tindak lanjut putusan MK tersebut.  ”Tidak terkejut soal putusan ini, biasa saja,” ucap Akbar.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/Hi6LP5ICLOI

Bawaslu dan KPU Kalsel Siapkan Langkah Pemungutan Suara Ulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/IMG_20210319_140541.jpg" alt="Polda Kalsel menggelar apel pengerahan pasukan pengamanan hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilgub Kalsel. Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Polda Kalsel menggelar apel pengerahan pasukan pengamanan hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilgub Kalsel. Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polda Kalimantan Selatan siagakan sekitar 350 anggota TNI dan Polri dalam mengamankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilgub Kalsel.  ”Pasukan terbagi dua, 170 personel di bawah kendali Kapolresta Banjarmasin dan sekitar 180 personel di bawah arahan Kapolda Kalsel, termasuk gabungan TNI,” kata Karo Ops Polda Kalsel Kombespol Moch. Noor Subchan seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin, Jumat (19/3).  Dia mengatakan,  pasukan melakukan patroli dan pengamanan di kantong-kantong massa partai pendukung serta kantor KPU dan Bawaslu. Polda mengingatkan semua pihak tidak ada yang melakukan pesta kemenangan pasca putusan MK. Apalagi, sampai konvoi di jalan hingga berpotensi munculnya gangguan kamtibmas.  ”Selain menjaga kamtibmas tetap kondusif, protokol kesehatan juga wajib dipatuhi masyarakat. Kalau ada pelanggaran protokol kesehatan, kami tindak sesuai dengan aturan. Jadi, tolong semua bisa mematuhi," kata Subchan.  Apapun keputusannya, dia berharap semua bisa legawa dan menghargai karena putusan MK bersifat final dan mengikat.  ”Kubu yang bersengketa telah menyerahkan pada mekanisme hukum di MK, jadi apa pun keputusannya diterima. Siapa pun yang menang harus didukung, kemudian semua kubu kembali bersatu membangun daerah,” ucap Noor Subchan.  Paslon nomor urut 02 di Pilgub Kalsel Denny Indrayana-Difriadi membawa perkara hasil Pilkada 2020 ke Mahkamah Konstitusi lantaran tidak terima dengan hasil penetapan KPU Provinsi Kalsel atas kemenangan paslon nomor urut 01 Sahbirin Noor dan Muhidin.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/oBeZtiIiUdY

Amankan Putusan MK di Pilgub Kalsel, Polda Siagakan Ratusan Personel

Pilgub Kalsel

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pilgub Kalsel

Berita Terkini