<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/12/NmgomwYuCcUeSMTwO1GLiHvuj5UmcNwYO4iBuShK-2862827791.jpg" alt="Gubernur Khofifah apresiasi KPU dan Bawaslu Jatim atas lancarnya Pilkada Serentak 2024. (Pemprov Jatim)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Khofifah apresiasi KPU dan Bawaslu Jatim atas lancarnya Pilkada Serentak 2024. (Pemprov Jatim).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Kedua lembaga tersebut sukses menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 dengan aman, lancar, dan kondusif di 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur. Tidak hanya itu, KPU dan Bawaslu Jatim juga berhasil mengembalikan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) dari dana hibah Pilgub Jatim 2024 kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Total anggaran yang dikembalikan mencapai Rp 162,902 miliar. Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasinya atas langkah tersebut. &ldquo;Ini menunjukkan profesionalitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran Pilkada. KPU dan Bawaslu Jatim tidak hanya bekerja keras menyukseskan pemilu, tetapi juga mengelola anggaran dengan akuntabel,&rdquo; ujar Khofifah. Rincian Pengembalian Anggaran Diketahui, KPU Jatim menerima dana hibah sebesar Rp845 miliar dari APBD Jawa Timur untuk penyelenggaraan Pilgub 2024. Dari total anggaran tersebut, KPU mengembalikan Rp127.624.375.184 ke Kas Daerah Pemprov Jatim. Sementara itu, Bawaslu Jatim yang mendapatkan alokasi dana sebesar Rp111.354.383.000 mengembalikan sisa anggaran senilai Rp35.277.978.169. Laporan pengembalian dana tersebut disampaikan langsung oleh KPU dan Bawaslu Jatim saat audiensi bersama Gubernur di Gedung Negara Grahadi Surabaya beberapa waktu lalu. &ldquo;Pengembalian anggaran sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), di mana sisa dana hibah yang tidak terserap wajib dikembalikan maksimal tiga bulan setelah penetapan pasangan calon,&rdquo; terang Khofifah. Pilkada Berjalan Aman dan Kondusif Khofifah menilai, aman dan kondusifnya gelaran Pilkada serentak 2024 di Jatim tidak lepas dari kerja keras semua pihak. Mulai dari petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS), desa, kecamatan, hingga tingkat provinsi. &ldquo;Apresiasi sebesar-besarnya saya sampaikan kepada KPU, Bawaslu, dan seluruh jajaran penyelenggara di tingkat kabupaten/kota, termasuk PPK, PPS, KPPS, Panwascam, PPD, dan PTPS yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa demi kesuksesan pemilu,&rdquo; ungkap Khofifah. Ia juga berharap KPU dan Bawaslu Jatim terus memperkuat kolaborasi untuk membangun demokrasi yang lebih baik di Jawa Timur. &ldquo;Mari bersama-sama menjaga demokrasi yang berkualitas dengan kolaborasi konstruktif di masa mendatang,&rdquo; pungkasnya. Operasional KPU dan Bawaslu Jatim tetap berjalan, termasuk dalam pendidikan politik kepada masyarakat meskipun gelaran Pemilu telah usai.

Gubernur Khofifah apresiasi KPU dan Bawaslu Jatim atas suksesnya Pilkada 2024 dan pengembalian anggaran Rp162,902 miliar.

KPU dan Bawaslu Jatim Kembalikan Rp 162 Miliar Sisa Anggaran Pilgub 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/18/WhatsApp-Image-2024-08-18-at-150308-2521765737.jpeg" alt="Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth. (Dok. Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth. (Dok. Pribadi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Masyarakat Jakarta dihebohkan dengan pencatutan KTP yang diduga dilakukan oleh tim pasangan calon gubernur-wakil gubernur (cagub-cawagub) jalur independen DKI Jakarta, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Kehebohan itu mendapat respons dari DPRD DKI Jakarta. Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth meminta Bawaslu bertindak tegas terhadap dugaan kecurangan dalam proses Pilkada 2024 itu. "Harus segera memproses penanganan pelanggaran tersebut secara serius," ujar Hardiyanto Kenneth kepada wartawan pada Minggu (18/8). Anggota Fraksi PDIP itu meminta para korban pencatutan dukungan untuk segera melapor ke Bawaslu dan pihak kepolisian. Jika terbukti melakukan pencatutan, Bawaslu harus memberikan sanksi tegas terhadap calon independen. "Jika terbukti melakukan pencatutan, Bawaslu harus memberikan sanksi tegas berupa penolakan pendaftaran. Bahkan penyelenggara dan calon independen yang terbukti bisa dikenakan sanksi pidana," ketus Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu. Pria yang akrab disapa Bang Kent menyebut, dalam Undang-undang Pilkada mengatur bahwa manipulasi dukungan bagi calon perseorangan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dalam pasal 185 UU 8 Tahun 2015 disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan identitas diri palsu untuk mendukung pasangan calon perseorangan menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, dan calon Walikota dan calon Wakil Walikota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Ketegasan lainya dituangkan juga dalam pasal 185A UU 10 Tahun 2016 (1) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Bukan hanya perorangan, jika penyelenggara pemilu yang terbukti tidak melakukan verifikasi atas dukungan calon perseorangan juga bisa diancam pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam UU Pilkada. Tak hanya itu, Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI menambahkan, tindak pidana pencurian data pribadi (identity theft), dapat juga dijerat menggunakan Pasal 67 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) yakni dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp 5 miliar. "Bawaslu harus serius dalam hal menyikapi masalah ini. Karena, penggunaan data yang tidak benar ada sanksi pidananya. Maraknya permasalahan kebocoran data, saya menilai adalah akibat dari pengelolaan dan perlindungan data pribadi yang sangat buruk, dan oleh karena itu demi terciptanya semangat Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil maka KPU harus menentukan sikap dan berani untuk menolak pendaftaran Bakal Calon Gubernur (Bacagub)-Bakal Calon Wakil Gubernur (Bacawagub) jalur independen, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana yang akan di mulai dari tanggal 27-29 agustus 2024 nanti," tegas Kent. Dengan adanya kasus pencatutan data untuk Pilkada Serentak ini, Kent mempertanyakan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mencatat dan memverifikasi data pendukung calon independen. Ia menilai bahwa sistem verifikasi KPU lemah. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014984095/pbhi-akan-laporkan-pidana-dharma-kun-hingga-kpu-bila-terbukti-ada-pencatutan-ktp-untuk-loloskan-ikut-pilgub-jakarta-jalur-independen">PBHI Akan Laporkan Pidana Dharma-Kun hingga KPU Bila Terbukti Ada Pencatutan KTP untuk Loloskan Ikut Pilgub Jakarta Jalur Independen</a> "Artinya pengawasan dalam proses verifikasi data pendukung calon independen ini lemah. KPU, sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengelola dan menyelenggarakan pemilihan umum, harus mampu menjamin bahwa data yang digunakan adalah akurat dan sah," paparnya. Kepala Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDIP Jakarta ini juga menyoroti kurangnya perlindungan data pribadi oleh Dinas Dukcapil Jakarta. Menurut Kent, Dukcapil Jakarta sebagai instansi yang mengelola data kependudukan harus memastikan bahwa data pribadi warga negara terlindungi dari penyalahgunaan. "Kasus pencatutan KTP ini menunjukkan adanya kelalaian dalam melindungi data pribadi dari pihak-pihak yang tidak berwenang. Dukcapil Jakarta harus segera melakukan evaluasi dan perbaikan dalam sistem pengelolaan data untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Dukcapil Jakarta harus memastikan sistem perlindungan data pribadi diperkuat untuk mencegah pencatutan dan penyalahgunaan data," pungkasnya.

Anggota Fraksi PDIP itu meminta para korban pencatutan dukungan untuk segera melapor ke Bawaslu dan pihak kepolisian.

Anggota DPRD DKI Jakarta Kenneth Minta Bawaslu Tegas Terkait Pencatutan KTP oleh Cagub dan Cawagub Independen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/30/Rakernas-Ke-4-PAN-Dery-Ridwansah-5JPG-14812485.jpg" alt="Ketua Umum PAN (Partai Amanat Nasional) Zulkifli Hasan berbincang dengan Ketua Majelis Penasehat PAN Hatta Rajasa sebelum Rakernas (Rapat Kerja Nasional) ke 4 di Jakarta, Sabtu (29/6/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PAN (Partai Amanat Nasional) Zulkifli Hasan berbincang dengan Ketua Majelis Penasehat PAN Hatta Rajasa sebelum Rakernas (Rapat Kerja Nasional) ke 4 di Jakarta, Sabtu (29/6/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan merespons usulan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang menginginkan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep maju sebagai calon gubernur Jakarta, pada Pilkada Serentak 2024. Bahkan, Kaesang ingin dipasangkan dengan pengusaha Jusuf Hamka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Zulhas menyatakan, belum ada keputusan di internal Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mengusung Kaesang-Jusuf Hamka sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jakarta 2024. "Belum, lagi terus. ya kita biar saja," kata Zulhas di kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu (14/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menuturkan, PAN tetap akan mengusulkan Zita Anjani untuk maju dalam Pilkada Jakarta.&nbsp;"Kalau PAN kan jelas tuh ada Zita Anjani. jadi nanti akan dibicarakan seperti apa koalisinya, nama-nama yang muncul, ada yang baru, ada yang lama," ucap Zulhas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Menteri Perdagangan (Mendag) ini menambahkan, sebelumnya KIM pernah membahas wacana untuk mengusung kader Partai Golkar Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Namun, Ridwan Kamil sudah hampir pasti kembali maju pada Pilkada Jawa Barat, bukan Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi sekarang, tampaknya RK (Ridwan Kamil) sudah fokus di Jabar. Nanti kita lihat lah perkembangannya seperti apa," pungkasnya.</div> </div>

"Tapi sekarang, tampaknya RK (Ridwan Kamil) sudah fokus di Jabar. Nanti kita lihat lah perkembangannya seperti apa," kata Zulhas.

Zulhas Sebut Belum Ada Keputusan di Internal KIM Usung Kaesang-Jusuf Hamka di Pilkada Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/05/WhatsApp-Image-2023-12-04-at-211217-993205501.jpg" alt="PAN deklarasikan dukungan untuk Khofifah Indar Parawansa maju ke perhelatan Pilgub 2024." width="100%">
<figcaption>PAN deklarasikan dukungan untuk Khofifah Indar Parawansa maju ke perhelatan Pilgub 2024.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mendeklarasikan dukungan partainya kepada Khofifah Indar Parawansa untuk maju ke perhelatan Pilihan Gubernur (Pilgub) 2024. Khofifah menerima rekomendasi dari Zulkifli Hasan secara langsung di Hotel Sheraton, Surabaya. Zulkifli Hasan mengatakan, sejak awal, partai berlambang matahari terbit itu mengawal Khofifah dalam pilgub hingga menjadi Gubernur Jawa Timur. &rdquo;Saya melihat Jawa Timur juga maju pesat di bawah kendali Ibu Khofifah Indar Parawansa,&rdquo; kata Zulhas sapaan Zulkifli Hasan. &rdquo;Saudara-saudara, saya sama Ibu Khofifah ini memang nggak berdaya, karena Bu Khofifah pesanan guru kita almarhum KH Hasyim Muzadi pada saya, titip betul. Pokoknya Bu Khofifah harus jadi gubernur dan itu berkali-kali,&rdquo; tambah Zulhas. Khofifah mengaku bahwa rekomendasi dari PAN menjadi kejutan baginya. Ketua Muslimat NU Jawa Timur itu menegaskan, tidak pernah diinformasikan sebelumnya apabila PAN akan mendukungnya. &rdquo;Saya siap maju ke Pilgub 2024,&rdquo; ucap Gubernur Khofifah. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menunjukkan sinyal partainya yakni Demokrat, akan mendukung kembali Khofifah pada Pilgub 2024. &rdquo;Saya bahagia karena Bu Gubernur Khofifah sudah mendapatkan rekom dari PAN, kurang Demokrat sebentar lagi,&rdquo; ucap Emil.

PAN mendeklarasikan dukungan kepada Khofifah Indar Parawansa untuk maju ke perhelatan Pilihan Gubernur (Pilgub) 2024

Khofifah Didukung PAN Maju Pilgub Jawa Timur, Emil Dardak: Tinggal Menunggu Demokrat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/PHOTO-2022-11-30-20-06-17.jpg" alt="Direktur ARCI Baihaki Siraijt. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Direktur ARCI Baihaki Siraijt. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Nama Ketua Gerindra Jatim disebut bakal menjadi Gubernur 2024. Hal itu berdasar hasil survei lembaga Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI).  Nama Anwar Sadad, Ketua Gerindra Jatim disebut tak jauh dari sosok Khofifah Indar Parawansa masih tertinggi dengan angka 37,5 persen.  ”Elektabilitas Khofifah masih tertinggi. Angkanya tidak jauh-jauh juga, karena saat ini publik juga bingung, mau ke mana Khofifah setelah ini ke Pilpres atau Pilgub Jatim?” kata Direktur ARCI Baihaki Siraijt di Surabaya, Kamis (1/12).  Berdasar survei ARCI, elektabilitas Ketua DPD Gerindra Jatim Anwar Sadad berada di posisi ke-3 dengan angka 6,9 persen. Nama Sadad di atas sejumlah sosok besar seperti Mensos Tri Rismaharini, Mantan Wagub Jatim dua periode Saifullah Yusuf (Gus Ipul).  ”Progres Anwar Sadad bersama Gerindra Jawa Timur cukup baik. Tinggal bagaimana nanti terus konsisten menuju tahun politik,” terang Baihaki.  Sementara itu di posisi kedua ada nama Wagub Jatim saat ini yang juga Ketua DPD Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak dengan elektabilitas 12,2 persen.  Baihaki menyebut nama-nama pimpinan partai di Jawa Timur juga makin melejit. Selain Sadad, ada juga Ketua DPD Golkar Jatim M. Sarmuji.  ”Menarik mulai naik angka-angka elektabilitas ketua parpol di Jatim. Geliatnya mulai terasa, karena tentu para ketua parpol ini punya peluang besar di Pilgub Jatim nanti kalau Khofifah berangkat ke level nasional,” tutur Baihaki Siraijt.  Ada juga Ketua PKB Jatim Abdul Halim Iskandar, Ketua PDIP Kusnadi, hingga Ketua PPP Mundjidah Wahab. Namun, nama-nama itu elektabilitasnya masih di bawah 5 persen.  Survei ARCI dilakukan pada 10-20 November 2022. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 1.200 responden dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sebesar 2,8 persen.  Berikut hasil survei elektabilitas figur yang masuk bursa Cagub Jatim 2024: <ol> 	<li>Khofifah Indar Parawansa 37,5 persen</li> 	<li>Emil Elestianto Dardak 12,2 persen</li> 	<li>Anwar Sadad 6,9 persen</li> 	<li>Azwar Anas 5,7 persen</li> 	<li>Heru Tjahjono 5,1 persen</li> 	<li>Tri Rismaharini 5,1 persen</li> 	<li>Bambang DH 4,3 persen</li> 	<li>M. Sarmuji 4,1 persen</li> 	<li>Saifullah Yusuf 3,9 persen</li> 	<li>Abdul Halim Iskandar 3,2 persen</li> 	<li>Ahmad Fauzi 1,9 persen</li> 	<li>Fadhil Muzaki 1,9 persen</li> 	<li>Kusnadi 1,8 persen</li> 	<li>Puti Soekarno 1,2 persen</li> 	<li>Irwan Setiawan 0,9 persen</li> 	<li>Thoriqul Haq 0,5 persen</li> 	<li>Mundjidah Wahab 0,4 persen</li> </ol> Tidak tahu/tidak menjawab 3,4 persen

Lembaga Survei Sebut Ketua Parpol di Jatim Berpotensi Jadi Gubernur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/image-7.jpg" alt="Menparekraf Sandiaga Uno meresmikan Animation and Film Factory serta Content Garage di KEK Singhasari, Malang. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Menparekraf Sandiaga Uno meresmikan Animation and Film Factory serta Content Garage di KEK Singhasari, Malang. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa digadang-gadang terpilih kembali menjadi gubernur di Pemilihan Gubernur 2024. Prediksi itu disampaikan lembaga survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI).  ”Hasilnya, incumbent Khofifah Indar Parawansa masih unggul jauh dari nama lain. Nama Khofifah unggul dibandingkan beberapa sosok,” tutur Direktur ARCI Baihaki Sirajt, Rabu (30/11).  Salah satunya adalah Emil Dardak yang saat ini menjabat sebagai Wagub Jatim dan Ketua Demokrat Jatim. Khofifah juga unggul dibandingkan Ketua PDIP Jatim Kusnadi, Ketua Gerindra Jatim Anwar Sadad, Ketua Golkar Jatim M. Sarmuji, Ketua PKB Jatim Abdul Halim Iskandar, Ketua PKS Jatim Irwan Setiawan, dan Ketua PPP Jatim Mundjidah Wahab.  ”Saat ini, elektabilitas Khofifah masih dominan, belum ada calon atau nama lain yang mendekati elektabilitas Khofifah,” tutur Baihaki.  Selain Khofifah, nama yang menarik dan terus meningkat elektabilitasnya adalah mantan Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono. Sosok yang akrab disapa Pak Carik itu merupakan mantan Bupati Tulungagung dua periode.  Dari angka 2,25 persen pada survei awal Juli, meningkat menjadi 4,30 persen pada September, kini naik lagi menjadi 5,1 persen di November. Elektabilitas Heru ternyata mengungguli elektabilitas lima ketua partai tingkat Jatim dan empat kepala daerah.  Mereka adalah Ketua PKB Jatim Abdul Halim (3,2 persen), Ketua Golkar Jatim Sarmuji (4,1 persen), Ketua PDIP Jatim Kusnadi (1,8 persen), Ketua PKS Jatim Irwan Setiawan (0,9 persen), dan Ketua PPP Jatim Mundjidah Wahab (0,4 persen). Sedangkan, empat kepala daerah yang kalah elektabilitas dengan Heru Tjahjono adalah Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf (3,9 persen), Bupati Sumenep Achmad Fauzi (1,9 persen), Bupati Lumajang Thoriqul Haq (0,5 persen), dan Bupati Jombang Mundjidah Wahab (0,4 persen).  ”Heru dianggap berhasil oleh masyarakat terkait mudahnya pelayanan birokrasi pada eranya dan sosoknya yang dianggap peduli,” ungkap Baihaki Sirajt.  Menurut Baihaki, angka-angka elektabilitas ketua parpol di Jatim masih kecil, dan perlu kerja keras menaikkan elektabilitas, jika mereka ingin serius maju menjadi cagub.  Survei ARCI dilakukan pada 10-20 November. ARCI menggunakan metodologi multistage random sampling dengan 1.200 responden. Survei ini memiliki margin of error sebesar 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.  Berikut hasil survei ARCI elektabilitas calon yang berpotensi mengikuti Pilgub Jatim 2024: <ol> 	<li>Khofifah Indar Parawansa: 37,5 persen</li> 	<li>Emil Elestianto Dardak: 12,2 persen</li> 	<li>Tri Rismaharini: 5,1 persen</li> 	<li>Saifullah Yusuf: 3,9 persen</li> 	<li>Anwar Sadad: 6,9 persen</li> 	<li>Abdul Halim Iskandar: 3,2 persen</li> 	<li>Bambang DH: 4,3 persen</li> 	<li>Azwar Anas: 5,7 persen</li> 	<li>Sarmuji: 4,1 persen</li> 	<li>Puti Soekarno: 1,2 persen</li> 	<li>Kusnadi: 1,8 persen</li> 	<li>Thoriqul Haq: 0,5 persen</li> 	<li>Heru Tjahjono: 5,1 persen</li> 	<li>Irwan Setiawan: 0,9 persen</li> 	<li>Fadhil Muzaki: 1,9 persen</li> 	<li>Achmad Fauzi: 1,9 persen</li> 	<li>Mundjidah Wahab: 0,4 persen</li> </ol> Tidak menjawab/Tidak Tahu: 3,4 persen

Survei ARCI Sebut Khofifah Bakal jadi Gubernur Dua Periode

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG-20220923-WA0023.jpg" alt="Sarmuji (tengah) dalam sarasehan politik. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Sarmuji (tengah) dalam sarasehan politik. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar memberi pesan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024.  Sinyal itu disampaikan saat sarasehan bersama Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI), Jumat (23/9). Dengan tema Jawa Timur Mencari Pemimpin mereka menakar peluang Gubernur Jatim petahana Khofifah Indar Parawansa.  Ketua Golkar Jatim, M Sarmuji menilai, elektabilitas Khofifah masih belum aman. Sebab, angka di bawah 40 persen berdasar survei ARCI, angka yang tidak besar.  ”Karena lawan-lawannya itu belum berkampanye sama sekali. Kalau misal mereka mulai kampanye, hukum angka survei kalau ada yang naik, pasti ada yang turun,” tutur Sarmuji.  Sarmuji yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR itu mengatakan, elektabilitas Khofifah kurang optimal disebabkan karena beberapa hal.  ”Pembelaan saya, Bu Gubernur ini bertransformasi dari isu cagub ke capres. Sehingga orang di dalam benaknya terbelah, sudah ada yang memikirkan Bu Khofifah sebagai cagub, ada juga sebagai capres atau cawapres,” papar Sarmuji.  Dia menilai, masyarakat bingung arah pertarungan Khofifah ke depan. Mengingat Khofifah merupakan mantan menteri sosial.  ”Sehingga datanya jadi bias (elektabilitas Khofifah). Dan elektabilitasnya Bu Khofifah di bawah 40 persen sebagai cagub karena orang berpikir itu (capres/cawapres),” jelas Sarmuji.  Hampir di seluruh survei di Jatim sebagai cagub, angka Khofifah berada di bawah 50 persen. Meski demikian, Sarmuji yakin Khofifah memiliki basis massa, namun saat ini masih diam.  ”Bu Khofifah punya karakteristik khas, di mana beliau punya jaringan muslimat. Karakter jaringannya diam, kira-kira ibarat listrik kalau belum dipencet saklarnya belum nyala lampunya,” ujar Sarmuji.  Sarmuji berpesan kepada Khofifah untuk mencermati lembaga survei yang menempatkan elektabilitasnya kurang dari 50 persen. Mengingat, sebagai petahana, angka itu kurang menguntungkan.  ”Saya harus memberi warning ke Bu Khofifah soal elektabilitas Cagub Jatim, misal beliau maju kembali di Jatim. Ya syukur-syukur kalau maju ke kontestasi nasional, karena saya mencermati ada beberapa kandidat yang ingin beliau maju cawapres,” ucap Sarmuji.  Terkait kemungkinan Khofifah di pilgub mendatang, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Hikmah Bafaqih melihat bahwa kinerja Khofifah selama memimpin Pemprov Jatim terbilang baik.  ”Saya kira kinerja beliau, kepedulian beliau ke masyarakat baik. Data juga menunjukkan, angka kemiskinan di Jatim turun di bawah kepemimpinan beliau,” ujar Hikmah.  Di sisi lain, Wakil Rektor UINSA Ahmad Zainul Hamdi melihat Pilgub Jatim 2024 akan ditentukan Khofifah. Bila maju, peluangnya untuk menjabat dua periode terbuka lebar.  ”Semua tergantung dari Bu Khofifah, semua menunggu keputusan beliau. Mau maju lagi Pilgub Jatim atau ke Pilpres 2024,” kata Zainul di Surabaya.  Zainul menyatakan, peluang Khofifah sebagai Gubernur Jatim dua periode sangat terbuka lebar. Masih banyak parpol di Jatim yang wait and see. ”Karena kalau dari elektabilitas, Bu Khofifah di Jatim ini masih tertinggi sebagai cagub,” ucap Zainul.

Golkar Jatim Beri Pesan pada Gubernur Khofifah Jelang Pilgub 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG-20220720-WA0023.jpg" alt="Heru Tjahjono. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Heru Tjahjono. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Nama Heru Tjahjono, mantan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur (Jatim) muncul di survei elektabilitas calon yang berpotensi menjadi Pilgub 2024.  Hasil itu disampaikan Lembaga survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) yang merilis hasil pada Rabu (20/7). Incumbent Khofifah Indar Parawansa masih unggul jauh dari nama lain.  Beberapa nama ketua parpol di Jatim mulai bergeliat dan muncul di elektabilitas cagub Jatim 2024. Di antaranya Emil Dardak yang saat ini menjabat sebagai Wagub Jatim dan Ketua Demokrat Jatim.  Kemudian, Ketua PDIP Jatim Kusnadi, Ketua Gerindra Jatim Anwar Sadad, Ketua Golkar Jatim M. Sarmuji, Ketua PKB Jatim Abdul Halim Iskandar, dan Ketua PPP Jatim Mundjidah Wahab.  Nama mantan Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono dan Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang juga Sekjen PBNU juga muncul. Keduanya merupakan sosok yang cukup dikenal di Provinsi Jatim.  ”Saat ini, elektabilitas Khofifah Indar Parawansa masih dominan, belum ada calon atau nama lain yang mendekati elektabilitas Khofifah. Untuk saat ini belum terkejar. Yang menarik adalah munculnya nama Heru Tjahjono, mantan Sekdaprov Jatim. Heru banyak disebut responden di wilayah Mataraman. Beliau pernah menjadi Bupati Tulungagung dua periode,” papar Baihaki Sirajt, direktur ARCI pada Rabu (20/7).  Menurut Baihaki, meski Khofifah memiliki elektabilitas tertinggi, tetap saja angkanya belum aman. Alhasil, muncul beberapa nama baru.  ”Ya masih ada potensi calon lain kalau serius digarap wilayah Jatim. Tapi angka Khofifah juga belum sepenuhnya aman, meski selisihnya dengan nama atau calon lain jauh,” ujar Baihaki Sirajt.  Pilihan warga pada ketua parpol di Jatim masih kecil. Dia menyarankan parpol untuk bekerja lebih keras sehingga dapat menaikkan elektabilitas mereka.  Saat dikonfirmasi, Heru Tjahjono mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada masyarakat. ”Terima kasih atas kepercayaannya,” ujar Heru, mantan Bupati Tulungangung selama 2 periode itu.  Survei ARCI ini dilakukan pada 25 Juni–10 Juli. ARCI menggunakan metodologi multistage random sampling dengan 1.200 responden. Survei ini memiliki margin of eror kurang lebih 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.  Berikut hasil survei ARCI elektabilitas calon yang berpotensi mengikuti Pilgub Jatim 2024: <ol> 	<li>Khofifah Indar Parawansa: 31,25 persen</li> 	<li>Emil Elestianto Dardak: 10,91 persen</li> 	<li>Tri Rismaharini: 7,09 persen</li> 	<li>Saifullah Yusuf: 6,50 persen</li> 	<li>Anwar Sadad: 5,25 persen</li> 	<li>Abdul Halim Iskandar: 5,08 persen</li> 	<li>Bambang DH: 4,41 persen</li> 	<li>Azwar Anas: 3,75 persen</li> 	<li>Sarmuji: 3,42 persen</li> 	<li>Puti Soekarno: 2,91 persen</li> 	<li>Kusnadi: 2,71 persen</li> 	<li>Thoriqul Haq: 2,42 persen</li> 	<li>Heru Tjahjono: 2,25 persen</li> 	<li>Irwan Setiawan: 2,08 persen</li> 	<li>Fadhil Muzaki: 1,8 persen</li> 	<li>Masfuk: 0,91 persen</li> 	<li>Mundjidah Wahab: 0,8 persen</li> </ol> Tidak menjawab: 6,42 persen

Nama Heru Tjahjono, Mantan Sekdaprov Muncul di Bursa Pilgub Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG-20220618-WA0008_1.jpg" alt="Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. PDIP/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. PDIP/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka akan dipertimbangkan untuk maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) pada 2024.  ”Tentu saja Mas Wali Kota Solo jadi salah satu kader sesuai dengan mekanisme, kami pertimbangkan maju di Pilkada 2024,” kata Puan seperti dilansir dari Antara, Senin (20/6) malam.  Namun, dia belum bisa memastikan apakah Gibran akan maju di Pilgub DKI Jakarta atau Jawa Tengah. Sebab, pilkada serentak masih terlalu jauh sehingga belum ada keputusan.  ”Masih jauh banget, kita pilpres dulu Februari 2024. Pilkada masih November. Setelah persiapan Pilpres matang, setelah kita selesai Pilpres pada Februari, baru kita persiapan pilkada. Jadi sekarang fokus pada posisi jabatan di kabupaten/kota atau provinsi saja,” ujar Puan.  Dia pun meminta kepala daerah dari PDIP, termasuk Gibran untuk fokus bekerja hingga masa jabatannya berakhir. Sehingga bermanfaat bagi masyarakat daerahnya.  ”Jadi sekarang lebih baik semua kepala daerah itu fokus kepada wilayah masing-masing sampai masa jabatan berakhir sehingga bermanfaat bagi daerahnya,” ucap Puan yang juga Ketua DPR itu.  Terkait capres, Puan mengatakan, PDIP masih menggodok sejumlah nama dan akan dibahas dalam Rakernas PDIP pada Selasa (21/6).  ”Bisa saja (bahas capres). Rakernas partai pemenang pemilu, partai yang saat ini punya kursi cukup, pastinya akan bicara juga terkait dengan masalah penting untuk bangsa dan negara. Salah satunya ya nama-nama, mungkin calon orang-orang yang dianggap punya potensi untuk maju di 2024,” terang Puan.  Sebelumnya, Gibran sempat menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang. Dia mengaku dalam salah satu bahasan dengan Prabowo terkait maju di Pilgub 2024.

Puan Sebut Gibran Kader yang Dipertimbangkan Maju di Pilgub 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG20220615141951.jpg" alt="Ketua DPD PDIP Jatim Kusnadi. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua DPD PDIP Jatim Kusnadi. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Kusnadi mengaku siap maju menjadi Gubernur Jawa Timur. Kusnadi yang juga Ketua DPRD Jawa Timur itu mengaku siap bila ditunjuk menjadi Cagub di Pilgub 2024 mendatang.  ”Persoalan maju atau tidak maju, nanti kalau Allah meridhoi dan partai memerintah, ya saya jalan. Kalau enggak, ya enggak,” kata Kusnadi di Surabaya, Rabu (15/6).  Meski demikian, Kusnadi menyebut, partainya belum melakukan pembahasan maupun persiapan untuk kontestasi Pilgub Jatim 2024.  Kusnadi menyatakan, dalam kunjungan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani ke Surabaya pada Rabu (15/6), juga tidak ada pembahasan mengenai persiapan Pilgub Jatim maupun Pilihan Presiden 2024.  Kusnadi menjelaskan, hingga saat ini, belum ada nama-nama kandidat yang dipersiapkan PDI Perjuangan untuk mengarungi kontestasi Pilgub Jatim. Kusnadi mengaku siap bila ditunjuk partai untuk menjadi Cagub Jatim.  Sebagai politikus senior PDIP, Kusnadi kerap masuk dalam jajaran yang diperhitungkan di beberapa lembaga survei. Kusnadi pun bersyukur namanya mulai masuk perhitungan bursa Cagub Jatim 2024.  ”Alhamdulillah mulai menyeruak ya. Alhamdulillah semoga nanti Allah ngijabahi,” ujar Kusnadi.  Meski belum ada pembahasan terkait persiapan kontestasi Pilgub Jatim, lanjut Kusnadi, Puan Maharani mengingatkan kadernya untuk bisa bersama-sama menjaga bangsa menjelang tahun politik. Puan juga, lanjut Kusnadi, mengajak kader partai untuk turut serta menyukseskan kontestasi politik 2024, mengingat pertaruhannya adalah bangsa Indonesia.  ”Mbak Puan cuma menekankan bahwa ini adalah tahun politik mari kita jaga bangsa dan negara ini agar kontestasi demokrasi ini bisa berjalan dengan baik. Karena pertaruhannya adalah bangsa ini,” ujar Kusnadi.

Ketua PDI Perjuangan Jatim Siap Maju Jadi Gubernur

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pilgub 2024

Berita Terkini