<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/24/Screenshot_2024-07-24-06-50-18-132_comgoogleandroidgm-edit-537803982.jpg" alt="Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin saat menyampaikan pidato politik pada acara puncak Hari Lahir (Harlah) ke-26 PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin saat menyampaikan pidato politik pada acara puncak Hari Lahir (Harlah) ke-26 PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan</figcaption>
</figure> <div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1806008217122166588" data-legacy-message-id="19103ae7a300d73c"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":1po" class="ii gt"> <div id=":1pp" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mendorong seluruh Pemimpin PKB di setiap level menjadi inisiator perbaikan bagi seluruh dinamika yang terjadi di tengah rakyat. Setiap kader PKB harus berkontribusi bagi rakyat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu ia ungkap saat memberikan arahan dalam Sekolah Kepemimpinan (Sespim) Perubahan Wilayah 5 yang diikuti 296 Anggota Legislatif PKB yang terpilih pada Pileg 2024 se Jawa Barat, Banten dan Kalimantan Selatan, Selasa (30/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya dan DPP PKB menginginkan dengan Sespim Perubahan ini seluruh pemimpin PKB insyaallah menjadi inisiator perbaikan yang cepat bagi bangsa ini," kata Muhaimin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014921596/kepala-bappenas-pastikan-gaji-pns-naik-tahun-depan">Kepala Bappenas Pastikan Gaji PNS Naik Tahun Depan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, setiap Pemimpin PKB memiliki tanggungjawab bukan hanya bagi dirinya dan konstituen, tetapi juga bagi seluruh bangsa Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang perlu kita pikirkan adalah tantangan dan hambatan menuju Indonesia adil, makmur, dan sejahtera. Itulah tantangan PKB, sehingga masalah yang dihadapi seluruh bangsa adalah masalah yang dihadapi PKB," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua DPR RI ini menaruh harapan besar akan terwujudnya kesadaran tersebut di setiap benak Pemimpin PKB. Ia menyatakan, setiap gagasan dan program yang muncul dalam laku politik, baik sebagai pengurus PKB, legislator, maupun sebagai eksekutif perku diniatkan dalam satu tarikan nafas, yaitu tanggungjawab kepemimpinan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014921569/ipw-minta-polisi-telusuri-rp-700-juta-dari-asn-bogor-ke-kpk-gadungan">IPW Minta Polisi Telusuri Rp 700 Juta dari ASN Bogor ke KPK Gadungan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setiap detak langkah kita, setiap keringat kita, setiap usaha kita, dan setiap upaya kita, mari kita abdikan untuk bangsa dan negara Indonesia. Dengan semangat juang itulah saya yakin dan optimis seberat apapun perjuangan ini akan terasa ringan dan menyenangkan menghadapi masa depan," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Muhaimin menambahkan, kenaikan jumlah pemilih PKB pada Pemilu 2024 yang mencapai 16.115.655 suara merupakan harapan yang harus diperjuangkan oleh setiap Pemimpin PKB. Kenaikan tersebut merupakan bentuk kepercayaan rakyat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"16 juta pemilih PKB menaruh harapan kepada PKB, kepada kita semua. Harapan baru itulah yang ada di pundak kita sehingga pemimpin PKB harus kreatif dan cerdas. Insyaallah terpilihnya anda semua adalah titipan yang akan dibuktikan 5 tahun ke depan, bahwa PKB adalah solusi bangsa," pungkasnya.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Cak Imin mendorong seluruh Pemimpin PKB di setiap level menjadi inisiator perbaikan bagi seluruh dinamika yang terjadi di tenah rakyat.

Suara Pileg 2024 Melejit, Cak Imin Ingatkan Pemimpin PKB Jawab Harapan Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/16/Irman-dan-Kuasa-Hhukum-860403872.jpeg" alt="Kuasa Hukum Irman Gusman bersama Anggota DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kuasa Hukum Irman Gusman bersama Anggota DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat telah menetapkan hasil rekapitulasi pemungutan suara ulang (PSU) anggota DPD RI Dapil Sumbar, pada Sabtu (20/7). Hasilnya, mantan terpidana kasus korupsi Irman Gusman berhasil meraih kursi DPD RI bersama tiga calon lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota DPD RI, yang juga mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Irman Gusman sebagai anggota DPD mewakili Sumatera Barat (Sumbar). Ia meminta semua pihak harus menghormati pilihan masyarakat Sumbar.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita harus adil, masa sampai mati orang dianggap salah terus. Kalau sudah menjalani proses hukum itu maknanya sudah selesai," kata Jimly kepada wartawan, Senin (22/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jimly menjelaskan, Irman sudah memenuhi syarat sebagai calon anggota DPD sebagaimana putusan MK. "Kan masyarakat Sumatera Barat harus dihormati. Masa setelah dia dipilih masyarakat Sumbar, datang orang sok suci mempersoalkannya lagi. Itukan sama saja dengan tidak menghormati masyarakat Sumbar yang teleh memilih Irman," papar Jimly.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, lanjut Jimly, seharusnya keterpilihan Irman Gusman sebagai anggota DPD tidak persoalkan lagi. "Ini kok kayak dendam pribadi. Jangan begitu. Kan dia sudah menanggung derita, keluarganya juga," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">PSU sendiri dilakukan pada 13 Juli 2024 lalu di 17.569 TPS yang ada di 19 kabupaten kota atau di seluruh Sumatera Barat. PSU dilakukan atas perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 yang memerintahkan KPU untuk melaksanakan PSU Pemilihan DPD RI Sumatera Barat (Sumbar) dengan mengikutsertakan pemohon atas nama Irman Gusman.</div> </div> </div>

"Kita harus adil, masa sampai mati orang dianggap salah terus. Kalau sudah menjalani proses hukum itu maknanya sudah selesai," kata Jimly.

Irman Gusman Terpilih PSU DPD Sumbar, Jimly Minta Hormati Pilihan Rakyat

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/16/IMG-20230505-WA0006-1505425210.jpg" alt="Senior PPP dan mantan Wakil Ketua Umum DPP PPP Zainut Tauhid Saadi." width="100%">
<figcaption>Senior PPP dan mantan Wakil Ketua Umum DPP PPP Zainut Tauhid Saadi.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Senior sekaligus mantan Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Zainut Tauhid Saadi prihatin PPP tidak lolos parlemen (DPR RI). Zainut mendesak supaya petinggi partai meminta maaf ke masyarakat. Selain itu juga legawa mundur dari jabatannya di partai.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Zainut mengatakan, sehubungan dengan tidak lolosnya PPP pada ambang batas Pemilu tahun 2024, wajar banyak pihak yang kecewa. "Sebagai orang yang pernah dibesarkan di PPP, saya merasa sangat prihatin melihat nasib PPP yang tidak lolos PT (parliamentary treshold) dalam Pemilu 2024," katanya Minggu (16/6).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut mantan Wakil Menteri Agama (Wamenag) itu, tidak lolosnya PPP ke Senayan merupakan musibah besar bagi seluruh kader dan simpatisan PPP. Pasalnya para kader selama ini setia dan istikamah (konsisten) memberikan kepercayaan kepada PPP, sebagai wadah perjuangan dan penyalur aspirasi politiknya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keterpurukan suara partai berlambang kakbah itu, jelas Zainut, adalah sebuah harga yang harus dibayar oleh para pimpinan dan elit partainya. Karena mereka tidak memiliki kepekaan terhadap perasaan publik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal itu tecermin dari ketidak mampuannya mengelola konflik internal partai dengan baik," kata dia. Bahkan sebagian dari elitnya memiliki kegemaran mempertontonkan konflik secara terbuka di depan publik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Wajar jika publik memberikan hukuman dengan tidak memilih PPP di Pemilu 2024, karena muak melihat partai yang mengusung jargon agama tetapi hobinya sering berkonflik," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai senior PPP dia menyampaikan sejumlah himbauan kepada pimpinan, elit dan kader PPP di semua tingkatan.&nbsp;Diantaranya supaya tidak saling menyalahkan dan mencari biang kerok dari keterpurukan PPP. Apalagi melakukan tindakan destruktif yang justru dapat merusak citra PPP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian segera melakukan konsolidasi organisasi. Serta memperkuat tali silaturahmi, membangun persaudaraan untuk membangkitkan moral kader dan simpatisan PPP di tingkat akar rumput.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Himbauannya selanjutnya adalah, melakukan refleksi secara mendalam atas musibah itu. Agar dapat mencari solusi yang tepat untuk membangun kembali PPP dimasa yang akan datang. Zainut juga meminta elit politik PPP jangan memberikan pernyataan kontroversial, yang dapat mengundang polemik yang tidak produktif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kepada pimpinan dan elit PPP agar segera meminta maaf secara terbuka kepada publik sebagai bentuk pertanggung jawaban moral atas tidak lolosnya PPP pada ambang batas Pemilu tahun 2024," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut dia, akan lebih bijak jika permohonan maaf itu disertai dengan pernyataan pengunduran diri elit tertinggi partai dari jabatannya secara ikhlas dan legawa.</div>

Senior sekaligus mantan Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Zainut Tauhid Saadi prihatin PPP tidak lolos parlemen.

PPP Tak Lolos Senayan, Zainut Tauhid Saadi Desak Petinggi Partai Minta Maaf dan Legawa Mundur

<p></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/gedung-mk-kemalingan-yang-diincar-berkas-perkara-pilkada_m_118247.jpeg" alt="Ilustrasi gedung MK" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gedung MK</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan terhadap 106 perkara pada perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pileg 2024. Hal ini setelah MK melakukan sidang pemeriksaan dan pembuktian dengan menghadirkan saksi dalam agenda pembuktian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;MK akan menggelar sidang Pengucapan Putusan untuk 106 perkara PHPU Pileg pada 6, 7, dan 10 Juni 2024 di Ruang Sidang Pleno, Gedung MK,&rdquo; kata juru bicara MK Fajar Laksono kepada wartawan, Kamis (6/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fajar menyatakan, sidang tersebut terbuka untuk umum, serta disiarkan langsung melalui Youtube resmi MK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/014730111/bikin-heboh-terlibat-rumor-penggunaan-narkoba-serta-prostitusi-haechan-dan-johnny-nct-di-bantah-sm">Bikin Heboh! Terlibat Rumor Penggunaan Narkoba Serta Prostitusi Haechan dan Johnny NCT di Bantah SM</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Untuk informasi persidangan termasuk jadwal secara detail dapat dilihat pada laman MK," ucap Fajar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, sidang pembuktian dengan menghadirkan saksi dimulai pada 27 Mei 2024. MK membagi 106 perkara ke dalam tiga panel dan bersidang secara maraton setiap harinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014730100/tahukah-ternyata-5-warna-lipstik-ini-bisa-cerminkan-kepribadianmu-yang-mana-favorit-ladies">Tahukah, Ternyata 5 Warna Lipstik Ini Bisa Cerminkan Kepribadianmu, yang Mana Favorit Ladies?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, setiap pihak sudah diberi kesempatan sama untuk menghadirkan saksi. Total ada enam orang saksi yang diberi kesempatan oleh hakim konstitusi. Mereka terdiri dari lima orang saksi dan seorang ahli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan diucapkannya putusan sengketa Pileg 2024, maka dapat dikatakan PHPU 2024 sudah berakhir.</div> <p>&nbsp;</p>

Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan terhadap 106 perkara pada perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pileg 2024

Hari Ini MK Mulai Bacakan Putusan Terhadap 106 Perkara Sengketa Pileg 2024

<div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/fraksi-ppp-tolak-jadi-pimpinan-pansus-kpk-ini-alasannya_m_135742.jpeg" alt="Ilustrasi logo PPP" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi logo PPP</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengungkap banyak suara hilang di wilayah Papua Tengah dan Papua Pegunungan. PPP pun berusaha agar suara hilang tersebut bisa dikembalikan melalui jalur Mahkamah Konstitusi (MK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Tim Kuasa Hukum DPP PPP, Erfandi mengatakan, PPP telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Perkara Nomor 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-<wbr />XXII/2024. Menurutnya, pemilihan di Papua Tengah dan Papua Pegunungan menggunakan sistem noken.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketika proses perhitungan di tingkat bawah suara PPP terbilang cukup besar. Namun, saat proses perhitungan naik satu tingkat di tingkah Kecamatan, justru suara turun drastis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menduga bahwa suara PPP telah dipermainkan oleh oknum-oknum tertentu untuk dipindahkan ke partai lain. Adapun jumlah suara hilang yang diklaim PPP yakni sekitar 190 ribu suara di Papua Tengah, dan 78 ribu suara di Papua Pegunungan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ternyata di tingkat bawah itu suaranya ke PPP ketika pada rekap naik ke atas, ke tingkat Kecamatan dan lain sebagainya, Itu ada oknum yang kemudian berubah suaranya PPP itu ke partai lain itu," kata Erfandi di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta, Selasa (14/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Erfandi mengatakan, pihaknya telah menyertakan bukti-bukti dugaan kecurangan tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Dia berharap agar bukti-bukti itu nanti dipertimbangkan di dalam persidangan. Termasuk, ketika rapat permusyawaratan hakim (RPH) disemisal diterima masuk kepada proses pembuktian di tahap berikutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, dia meyakini bahwa sejumlah tokoh adat Papua di wilayah Yahokimo, Jawa Wijaya, Nduga serta wilayah-wilayah adat lainnya banyak memberikan suara kepada PPP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Makanya kemudian saya berharap banyak kepada yang mulia Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi untuk benar-benar mempertimbangkan bukti-bukti yang telah kami masukkan," terangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Ketua DPC PPP Kab. Yahukimo Papua Pegunungan, Okto Kambue menjelaskan,&nbsp; sistem noken berlaku di wilayah Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Di mana, setiap sistem noken diberlakukan berdasarkan hasil mufakat bersama antara kepala adat, tokoh adat serta tokoh adat yang dipercaya oleh masyarakat setempat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di dalam noken ini kan sudah ada suara kami tetapi suara kami ini kan hilang. Pada saat rekapan di tingkat PPD dan di tingkat KPU. Nah suara-suara kami ini yang hilang, dipindahkan dan ini adalah oknum-oknum yang melakukan ini. Dan ada aktor-aktor di balik ini," ucap Okto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga kami minta kepada MK untuk kembalikan seluruh suara kami PPP, Karena di Papua Pegunungan itu banyak kursi di daerah-daerah itu kan ada ada PPP itu kan punya kursi, berarti ada dukungan dari masyarakat kan buktinya. Kecuali PPP itu sama sekali tidak punya kursi, Tidak punya suara," tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sekretaris DPC PPP Kab. Jaya Wijaya, Musalek Wetipo pun mengaku kecewa atas kehilangan suara PPP. Sebab, dia meyakini bahwa pihaknya merupakan pemilik asli suara di daerah masing-masing.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apalagi, kata Musalek, di wilayahnya tidak dilihat dari partainya, namun melihat sosol orang setempat di sana. "Karena sistem orang Wamena sendiri yang bilang itu Naihesik. Naihesik itu untuk rumah kami mereka tidak melihat partainya melihat orangnya. Kalau melihat orangnya Apakah saya ini orang luar dari Papua? Ya Tidaklah, saya orang Papua asli Dan saya punya suara di sana," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014650949/tak-kapok-jalani-pemeriksaan-dugaan-pelanggaran-etik-nurul-ghufron-berniat-maju-lagi-jadi-calon-pimpinan-kpk-periode-2024-2029">Tak Kapok Jalani Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Etik, Nurul Ghufron Berniat Maju Lagi jadi Calon Pimpinan KPK Periode 2024-2029</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Koordinator penanggung jawab penasihat hukum PPP Papua Tengah dan Papua Pegunungan, Akhmad Leksana menjelaskan, ada tiga gugatan yang dilayangkan oleh PPP. Pertama, menegaskan PPP meminta konversi suara sebesar 3,87 persen menjadi Dinyatakan sama dengan 4 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk konversi, artinya kita langsung mohon Untuk MK mengabulkan permohonan sehingga kita bisa masuk ke Senayan," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua, Leksana mengatakan, pihaknya meminta pengembalian suara, dari suara yang klaim dan faktanya kehilangan. "Yang ketiga, kita meminta apabila itu tidak dapat, maka atau adalah yang terakhir, meminta PSU, pemungutan suara ulang dan atau penghitungan suara ulang, Itu yang potensi yang kemungkinan bisa kita lakukan," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Dia menduga bahwa suara PPP telah dipermainkan oleh oknum-oknum tertentu untuk dipindahkan ke partai lain.

PPP Sebut Suaranya Hilang 190 Ribu di Papua Tengah dan 78 Ribu Papua Pegunungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/23/Sidang-MK-Dery-Ridwansah-4JPG-1916445533.jpg" alt="Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (22/4/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (22/4/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus berusaha mengejar agar bisa lolos di DPR RI. Kini Ketua DPW PPP Papua Tengah Freny Anouw menyebut bahwa partainya kehilangan suara hingga 190 ribu di Pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Freny mengatakan, di setiap distrik sebenarnya PPP memiliki suara. Hal ini karena berdasarkan kesepakatan dengan sejumlah kepala suku sudah berkomitmen untuk memberikan suara ke PPP melalui mekanisme noken.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Contohnya di Kabupaten Dogiyai, kami memiliki bukti C Hasil yang menyebut PPP sebenarnya memiliki setidaknya 95.600 suara untuk Bapak Albertus Keia Calon DPR RI nomor urut 1. Namun saat dibacakan di KPU pusat hilang,&rdquo; kata Freny kepada wartawan, Selasa (7/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Para kepala suku di Dogiyai sudah bersepakat melalui noken untuk menyalurkan aspirasinya ke PPP. Begitu juga di Kabupaten Paniai, setidaknya PPP memiliki 70 ribu suara. Namun suara tersebut menurut Freny dihilangkan oleh oknum-oknum di tingkat kecamatan hingga distrik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ada oknum dari Caleg dari partai lain membagi-bagikan uang ke pihak PPK atau PPD yang membuat suara PPP hilang. Kami memiliki bukti atas hal ini,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Freny menyebut, suara PPP yang hilang bukan hanya dari dua kabupaten tersebut. Berdasarkan data yang dimilinya, PPP sebenarnya memiliki suara di Kabupaten Nabire, Deiyai, Intan Jaya, Puncak hingga Puncak Jaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saat ini kami sedang berjuang di MK agar suara-suara yang hilang dari Papua Tengah bisa dikembalikan lagi ke PPP, karena itu adalah hak PPP dan merupaskan aspirasi para kepala suku di Papua,&rdquo; ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua DPC PPP Paniai Nason Uti membenarkan ada lebih dari 70 ribu suara PPP hilang di Paniai. Kehilangan ini disebabkan PPD di tingkat distrik tidak melakukan pleno atas perolehan suara di tingkat desa. Padahal tiga kepala suku besar di Paniai mempercayakan suaranya ke PPP. Terbukti saat ini PPP di DPRD Kabupaten Paniai memiliki 3 kursi, walaupun sebenarnya PPP menghitung memiliki 7 kursi jika tidak dicurangi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;PPD di tingkat distrik tidak melakukan pleno pereolehan suara di tingkat desa. Pelanggaran yang dilakukan PPD ini mendaptkan backup dari KPU kota dimana mereka juga didukung oleh oknum-oknum Bawaslu Kabupaten,&rdquo; kata Nason.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ini menurut Nason ada oknum Bawaslu Paniai yang diipecat dan yang lainnya sedang proses DKPP. &ldquo;Kami meminta kepada MK agar suara suara PPP yang hilang dikembalikan atau MK memutuskan untuk melakukan pemungutan suara ulang di Papua Tengah, khususnya di Paniai,&rdquo; tandasnya.</div>

Begitu juga di Kabupaten Paniai, setidaknya PPP memiliki 70 ribu suara. Namun suara tersebut menurut Freny dihilangkan oleh oknum-oknum.

PPP Papua Tengah Ngaku Punya Bukti Kehilangan 190 Ribu Suara di Pemilu 2024

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/29/Sidang-Perdana-Perkara-PHPU-Pileg-2024-di-MK-9-3058542305.jpg" alt="Ilustrasi: Hakim saat menyidangkan perkara.(DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Hakim saat menyidangkan perkara.(DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membantah adanya perpindahan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kepada Partai Garuda. KPU selaku pihak termohon menegaskan, telah melaksanakan penghitungan rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pemohon tidak menyebutkan secara pasti telah terjadi perpindahan suara dan pengurangan suara Pemohon di mana saja dan hanya menyebutkan secara umum pada tingkat provinsi,&rdquo; kata kuasa hukum KPU Zahru Arqom di Ruang Sidang Panel Gedung 2 MK, Jakarta Pusat, dikutip Selasa (7/5).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perkara Nomor 115-01-17-32/PHPU.DPR-DPRD-<wbr />XXII/2024 disidangkan di Panel 2 yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra didampingi Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Hakim Konstitusi Arsul Sani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPU menyebutkan, Pemohon dalam hal ini PPP tidak memberikan catatan kejadian khusus pada proses rekapitulasi dan penetapan suara di tingkat kabupaten/kota maupun pada tingkat provinsi. Selain itu, pemohon tidak menyampaikan sanggahan terhadap perolehan suara PPP pada Pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPU menyatakan, perolehan suara PPP pada pemilihan anggota DPR RI dapil Maluku Utara ialah 8.395 suara dan Partai Garuda adalah 5.594 suara. Sementara perolehan suara PPP pada pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula dapil Kepulauan Sula 4 adalah 1.060 suara dan Partai Golkar yaitu 1.067 suara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerima laporan dugaan pelanggaran terkait penggelembungan suara oleh KPPS pada TPS 01 Desa Paslal dan TPS 02 Desa Baruakol Kecamatan Mangoli Tengah. Namun, laporan tersebut tidak memenuhi syarat formal sehingga tidak diregister.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula melakukan penelusuran atas informasi awal pada laporan dimaksud tetapi pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran penggelembungan suara dan tidak terdapat keberatan saksi partai politik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Dalam petitumnya, PPP meminta Mahkamah membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Rabu 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang hasil pemilihan umum Anggota DPR RI Dapil Maluku Utara dan Anggota DPRD Kabupaten pada Dapil Kepulauan Sula IV.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemohon juga meminta MK memerintahkan KPU menetapkan hasil perolehan yang benar untuk pemilu Anggota DPR RI pada Dapil Maluku Utara. Menurut Pemohon, perolehan suara yang benar untuk PPP ialah 13.795 suara dan Partai Garuda adalah 194 suara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemohon juga meminta Mahkamah menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil Kepulauan Sula IV. Menurut Pemohon, perolehan suara untuk PPP sebanyak 1.065 suara dan Partai Golkar 1.057 suara. Mahkamah juga diminta memerintahkan KPU menetapkan kursi keempar DPRD Kabupaten Kepulauan Sula di Dapil Kepulauan Sula 3 kepada PPP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atau setidak-tidaknya Pemohon meminta Mahkamah memerintahkan KPU untuk melakukan penghitungan suara ulang (PSU) di sembilan TPS di Kabupaten Kepulauan Sula, antara lain TPS 2 Desa Buruakol, TPS 1 Desa Paslal, TPS 2 Desa Capalulu, TPS 5 Desa Mangoli, TPS 5 Desa Waitina, TPS 2 Desa Naflo, TPS 1 Desa Waisakay, TPS 2 Desa Pelita Jaya dan TPS 2 Desa Waisum; serta memerintahkan KPU untuk menetapkan kursi keempat DPRD Kabupaten Kepulauan Sula di Dapil Kepulauan Sula 3 kepada Pemohon.</div> </div>

Perolehan suara PPP pada pemilihan anggota DPR RI dapil Maluku Utara ialah 8.395 suara dan Partai Garuda adalah 5.594 suara.

KPU Bantah Ada Perpindahan Suara PPP ke Partai Garuda yang Sebabkan Tak Lolos Parlemen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/14/IMG_20240214_044743-1865120445.jpg" alt="Ilustrasi pemilu (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemilu (Freepik)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengubah hasil perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Provinsi Papua Tengah dinihilkan atau menjadi 0. Hal itu disampaikan dalam sidang permohonan, perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pileg 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menetapkan PSI perolehan suara (formulir) D-Hasil distrik kecamatan 0, perolehan suara D-Hasil provinsi 0,&rdquo; kata kuasa Hukum PDIP Wiradarma Harefa saat membacakan petitum dalam ruang sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (29/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam petitumnya, PDIP mencatat perolehan suara partai di Dapil Papua Tengah V (Kabupaten Mimika), Kabupaten Puncak Dapil II, III, dan IV, serta DPRD Provinsi Papua Tengah Dapil Papua Tengah III Kabupaten Puncak untuk Pemilihan Anggota DPRD tidak benar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014596041/pintu-bendung-katulampa-bogor-yang-jebol-diperbaiki">Pintu Bendung Katulampa Bogor yang Jebol Diperbaiki</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">PDIP mengklaim, seharusnya pihaknya memperoleh 36.753 suara di Dapil Papua Tengah V. Hal tersebut juga berdasarkan formulir D-Hasil. Selain itu, PDIP harusnya memperoleh suara di dapil II, III dan IV kabupaten Puncak sebesar 25.282 suara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Satu, distrik Begua dapil 2 perolehan suara sebesar 7.939 suara, distrik Beoga Barat dapil 2 2.498 suara, distrik Ogamanin dapil 2 4.583 suara, distrik Beoga Timur dapil 2 800 suara, distrik Yugumoa dapil 3 1.459 suara, distrik Sinak dapil 3 2.281 suara, distrik Mageabume dapil 3 2.018 suara, distrik Doufa dan Derfos dapil 4 3.704 suara. Total suara yang didapatkan oleh pemohon adalah 25.282 suara," ucap Wiradarma.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"PDIP memperoleh suara D-hasil distrik atau kecamatan 36.753, D-hasil provinsi 36.753 suara," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, dalam petitumnya PDIP juga meminta suara Partai Demokrat di formulir D-hasil distrik kecamatan Dapil Papua Tengah menjadi 0.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014596043/simak-beberapa-cara-hapus-daftar-transfer-di-bca-agar-tak-salah-transfer">Simak! Beberapa Cara Hapus Daftar Transfer di BCA, Agar Tak Salah Transfer</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menetapkan Partai demokrat perolehan suara D-hasil distrik kecamatan 0, perolehan suara D-hasil provinsi 0," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, MK menggelar sidang PHPU sengketa hasil Pileg 2024. MK membagi tiga panel hakim, dengan masing-masing tiga hakim untuk menyidangkan 297 perkara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, MK diberikan waktu untuk menyelesaian perkara PHPU Legislatif &nbsp;paling lama 30 hari kerja sejak perkara dicatat dalam e-BRPK. Berdasarkan PMK Nomor 1 Tahun 2024, MK akan memutus perkara dimaksud paling lama pada 10 Juni 2024.</div> </div>

"Menetapkan PSI perolehan suara D.hasil distrik kecamatan 0, perolehan suara D.hasil provinsi 0,” kata kuasa Hukum PDIP Wiradarma Harefa.

PDIP Minta MK Ubah Hasil Suara PSI dan Demokrat di Papua Tengah jadi 0

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/10/IMG_20240210_202943-3151610634.jpg" alt="Jelang pemungutan suara untuk Pilpres dan Pileg pada tanggal 14 Februari mendatang, KPU NTB dan Sumbawa secara aktif memantau kondisi Tempat Pemungutan Suara (TPS) agar tidak terdampak oleh hujan." width="100%">
<figcaption>Jelang pemungutan suara untuk Pilpres dan Pileg pada tanggal 14 Februari mendatang, KPU NTB dan Sumbawa secara aktif memantau kondisi Tempat Pemungutan Suara (TPS) agar tidak terdampak oleh hujan.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi salah satu pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pileg 2024. Partai berlambang Ka'bah itu membawa kasus di provinsi Banten untuk Pileg DPR RI dan wilayah Tangerang untuk DPRD.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam permohonannya, PPP memandang raihan suaranya telah berpindah ke Partai Garuda. Sehingga PPP mengalami kerugian dengan tidak lolos ambang batas parlemen atau presidential threshold (PT) 4 persen untuk periode 2024-2029.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pemohon memohon kepada majelis MK memerintahkan KPU menetapkan hasil perolehan suara yang benar pada anggota Perwakilan Rakyat DPR RI 2024 pada daerah pemilihan Banten 1, Banten 2, dan Banten 3 di Provinsi Banten konversi PT 4 persen,&rdquo; kata tim hukum PPP Darma Rozali Azhar saat membacakan permohonan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (29/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014595059/jalan-rusak-jatibanjar-jatigedong-jombang-bakal-diperbaiki-segini-anggaran-yang-digelontorkan-pemerintah-pusat">Jalan Rusak Jatibanjar-Jatigedong Jombang Bakal Diperbaiki, Segini Anggaran yang Digelontorkan Pemerintah Pusat </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Darma menjelaskan, untuk wilayah Banten 1, PPP seharusnya memperoleh sebesar 137.212 suara, sedangkan Parti Garuda hanya memperoleh suara yang benar 131 suara. Sedagkan untuk Banten 2, perolehan suara PPP yang benar sebesar 69.812 suara dan Partai Garuda hanya 104 suara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Terakhir untuk daerah pemilihan Banten 3, perolehan suara pemohon yang benar adalah 101.606 suara, Partai Garuda 103 suara,&rdquo; ucap Darma.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, untuk pengisian anggota DPRD Kota Serang pada daerah pemilihan Kota Serang 1, PPP memohon kepada MK agar memerintahkan KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 016 dan 095, yang mencakup Kelurahan Unyur di daerah pemilihan Kota Serang dan Kelurahan Panjang daerah pemilihan Kota Serang 1 untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Serang Provinsi Banten sesuai ketentuan pasal 372 Undang-Undang Pemilu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/wisata-kuliner/014595101/seres-springs-resort-spa-singakerta-ubud-referensi-penginapan-dengan-perpaduan-keindahan-alam">SereS Springs Resort &amp; Spa Singakerta Ubud, Referensi Penginapan Dengan Perpaduan Keindahan Alam</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Kota Serang, lanjut Darma, perselisihan juga terjadi di Kota Tangerang untuk pengisian anggota DPRD Kota Tangerang pada daerah pemilihan Kota Tangerang 4. Karena itu, pihaknya meminta MK untuk memerintahkan KPU mengembalikan suaranya sebesar 11.474 suara dan berhak memperoleh kursi terakhir dari 11 kursi di dapil Kota Tangerang 4 atau setidak-tidaknya melakukan pemungutan suara ulang pada TPS di 3 kecamatan, antara lain Karang Tengah (7 kelurahan), Kecamatan Ciledug (8 kelurahan) dan Kecamatan Larangan (8 kelurahan).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini dan memerintahkan kepada Bawaslu untuk melakukan pengawasan terhadap putusan ini,&rdquo; tegas Darma.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mendengar permohonan itu, Hakim Ketua Suhartoyo bertanya apakah ada Partai Garuda yang menjadi pihak terkait dalam perkara yang dimohonkan oleh PPP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014595080/jelang-hadapi-indonesia-pemain-uzbekistan-sebut-garuda-muda-punya-materi-pemain-berkualitas-mereka-tim-muda-yang-berkembang">Jelang Hadapi Indonesia, Pemain Uzbekistan Sebut Garuda Muda Punya Materi Pemain Berkualitas: Mereka Tim Muda yang Berkembang!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pihak Partai Garuda ada tidak yang tampil ya? Kalau ada dicermati karena kan Garuda yang disasar ini,&rdquo; tanya Suhartoyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sayangnya Partai Garuda tidak hadir, sehingga majelis tidak bisa mencermati apa yang disampaikan PPP. Sehingga sidang dilanjutkan pada hari berikutnya.</div>

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi salah satu pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2024.

PPP Sengketakan Hasil Pileg dengan Partai Garuda di Banten, Tangerang, dan Serang

<p>&nbsp;</p> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/23/KPU-Gelar-Uji-Publik-Rancangan-PKPU-Terkait-Pilkada-Serentak-Dery-Ridwasah-4JPG-4090791152.jpg" alt="Anggota Komisioner KPU Mochammad Afifuddin (tengah) didampingi rekannya Betty Epsilon Idroos (kiri) dan Idham Holik (kanan) menyampaikan paparan saat penyampaian uji publik rancangan peraturan KPU tentang penyusunan daftar pemilih Pilkada serentak di Gedu" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisioner KPU Mochammad Afifuddin (tengah) didampingi rekannya Betty Epsilon Idroos (kiri) dan Idham Holik (kanan) menyampaikan paparan saat penyampaian uji publik rancangan peraturan KPU tentang penyusunan daftar pemilih Pilkada serentak di Gedu</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah siap menghadapi 297 perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pileg 2024. Dalam menghadapi ratusan sengketa hasil Pileg 2024, KPU memberikan kuasa kepada delapan kantor hukum untuk mematahkan dalil-dalil para pemohon.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam menghadapi PHPU Pileg 2024 ini juga KPU telah memberikan kuasa kepada 8 Kantor Hukum yang memiliki pengalaman dan kompetensi di bidang kepemiluan untuk dapat mengoptimalkan KPU dalam membantah dalil-dalil permohonan pemohon," kata Komisioner KPU RI&nbsp;Afifuddin kepada wartawan, Senin (29/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Afifuddin menjelaskan, KPU akan menghadapi 285 permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dan 12 permohonan PHPU anggota DPD. Data tersebut berdasarkan permohonan yang tercatat di Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik atau e-BRPK yang diterima KPU dari MK pada tanggal 23 April 2024 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mulai hari ini, akan disidangkan dengan agenda pemerikasaan pendahuluan," ucap Afifuddin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengutarakan, pihaknya juga akan melakukan konsolidasi dengan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang daerahnya bersengketa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Prinsipnya KPU telah melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan jajaran KPU mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam menyiapkan jawaban dan alat bukti yang akan diserahkan kepada MK mulai dari tanggal 3 Mei 2024 berdasarkan jadwal yang ditetapkan MK untuk menghadapi persidangan pemeriksaan yang akan dimulai pada tanggal 6 Mei 2024," pungkas Afifuddin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berikut delapan tim kuasa hukum KPU RI yang menangani PHPU Pileg 2024 di MK:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. HICON Law &amp; Policy Strategies</div> <div dir="auto">2. AnP Law Firm (Ali Nurdin and Partners)</div> <div dir="auto">3. Nurhadi Sigit Law Office</div> <div dir="auto">4. Dr. Muhammad Rullyandi Pengacara dan Konsultan Hukum</div> <div dir="auto">5. Law Office Saleh &amp; Partners</div> <div dir="auto">6. Law Office Josua Victor</div> <div dir="auto">7. Kantor Advokat Pieter Ell dan Associates</div> <div dir="auto">8. Bengawan Law Firm.</div> </div> <p>&nbsp;</p>

KPU akan menghadapi 285 permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dan 12 permohonan PHPU  DPD.  KPU juga telah memberikan kuasa 8 Kantor hukum

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pileg 2024

Berita Terkini