<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/17/297572da-557d-4304-baed-46003a460bcf-3382474111.jpg" alt="Ahmed Zaki Iskandar menjadi calon kuat untuk kembali menduduki ketua DPD I Golkar Jakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ahmed Zaki Iskandar menjadi calon kuat untuk kembali menduduki ketua DPD I Golkar Jakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Dewan Pengurus Daerah (DPD) II Golkar Jakarta Selatan mendukung Ahmed Zaki Iskandar kembali memimpin partai tersebut. Pemilihan akan berlangsung pada musyawarah daerah (musda).</p> <p>&rdquo;Keberhasilan kepemimpinan Bang Zaki ini kita rasakan betul. Pemilu 2019 kita kosong (tak dapat kursi), tapi di Pemilu 2024, kita dapat dua kursi, bahkan hampir tiga kursi,&rdquo; kata Ketua DPD II Golkar Jakarta Selatan (Jaksel) Kreshna Putra seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Jakarta.</p> <p>Kreshna menyebutkan, Ahmed Zaki Iskandar menjadi satu-satunya calon kuat untuk kembali menduduki ketua DPD I Golkar Jakarta. Kepemimpinan Zaki Iskandar di periode pertama dinilai sukses membawa kemajuan Partai Golkar di Jakarta.</p> <p>Salah satunya, Golkar mampu meningkatkan jumlah kursi DPRD DKI Jakarta dari enam kursi menjadi 10 kursi. Sedangkan untuk kursi DPR RI, dari satu kursi menjadi dua kursi.</p> <p>&rdquo;Prestasi Zaki Iskandar ini menjadi alasan para Ketua DPD II se-Jakarta mendukungnya untuk kembali memimpin Partai Golkar DKI Jakarta,&rdquo; terang Kreshna Putra.</p> <p>Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar menyatakan Musyawarah Daerah (Musda) XI pada 23 hingga 24 Juli 2025. Zaki kembali maju dan optimistis dapat membawa Golkar meraih hasil lebih baik di Pemilu 2029.</p> <p>&rdquo;Insya Allah saya akan mendaftar dan maju lagi sebagai bakal calon Ketua DPD Golkar Jakarta 2025-2030 untuk yang kedua kalinya,&rdquo; kata Zaki di Kantor DPD Golkar DKI Jakarta.</p> <p>Dia menegaskan, pemilihan ketua tidak ditentukan pengurus Golkar Provinsi. Tetapi ditentukan pemilik suara yang terdiri atas DPD Kabupaten/Kota, organisasi sayap, organisasi pendiri, organisasi yang didirikan, demisioner dan DPP Partai Golkar.</p> <p>Zaki meyakini Partai Golkar Provinsi Jakarta memiliki peluang besar untuk meningkatkan perolehan suara dan simpati masyarakat pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2029 dan Pemilihan Presiden (Pilpres) mendatang.</p> <p>&rdquo;Apa yang sudah dilakukan pada periode pertama ini bisa kita tingkatkan lagi sesuai dengan pengalaman di awal. Masih ada tugas yang harus kita selesaikan bersama, yang tentu saja demi kebesaran Golkar,&rdquo; tambah dia.</p> <p class="class-paragraph">Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Golkar DKI Jakarta Bambang Waluyo Djojohadikusumo menyatakan dukungan kepada Ahmed Zaki Iskandar untuk kembali memimpin DPD Golkar DKI Jakarta. Dukungan tersebut diputuskan dalam rapat pleno Wantim Golkar DKI Jakarta.</p> <p>&rdquo;Wantim Golkar DKI Jakarta sudah melakukan rapat pleno dan kami semua sepakat mendukung Ahmed Zaki Iskandar,&rdquo; kata Bambang Waluyo Djojohadikusumo.</p>

DPD II Golkar Jakarta Selatan mendukung Ahmed Zaki Iskandar kembali memimpin partai tersebut. Pemilihan akan berlangsung pada Musda

Musda Partai Golkar DKI Jakarta Digelar 23 hingga 24 Juli, Zaki Iskandar Siap Dinilai Berhasil Pimpin Partai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/14/IMG-20240714-WA0020-1230237587.jpg" alt="Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar membuka Sespim Perubahan Wilayah II diikuti seluruh Caleg PKB terpilih di Pemilu 2024 se-Jateng dan Jogjakarta. (PKB)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar membuka Sespim Perubahan Wilayah II diikuti seluruh Caleg PKB terpilih di Pemilu 2024 se-Jateng dan Jogjakarta. (PKB)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan bahwa&nbsp;PKB adalah satu-satunya partai dengan biaya termurah saat kontestasi Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2024 di banding dengan partai-partai lain.</p> <p>Pernyataan itu disampaikan Cak Imin saat membuka Sekolah Pemimpin (Sespim) Perubahan Wilayah II yang diikuti seluruh Caleg PKB terpilih di Pemilu 2024 se-Jawa Tengah dan Jogjakarta.</p> <p>&rdquo;Saya bersyukur bertemu pemimpin PKB hari ini dan di masa yang akan datang. Pemimpin PKB penting dan strategis bukan hanya buat PKB, karena ketika bicara soal pemimpin PKB maka tentu mereka harus lengkap dan ikut serta memimpin bangsa,&rdquo; kata Cak Imin di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (14/7).</p> <p>&rdquo;Saya yakin PKB adalah partai dengan biaya termurah di banding partai-partai lain (di Pileg 2024). Kenapa? Karena kita konsisten dan bisa membaca realitas yang tumbuh di masyarakat, sehingga kita bisa mencapai titik ini,&rdquo; lanjut dia.</p> <p>Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu menyebut, konsistensi sebagaimana diamanatkan para pendiri PKB mutlak harus dipertahankan dan diamalkan seluruh pemimpin PKB.</p> <p>&rdquo;Hari ini kita eksis karena kita konsisten mengamalkan ajaran para pendiri PKB dalam mengelola kehidupan, terutama kehidupan politik. Semua ajaran beliau-beliau kita amalkan di Pemilu 2024. Setidaknya kita sudah melaksanakan <em>fardu kifayah</em> perjuangan politik,&rdquo; tegas Cak Imin.</p> <p>Dia menambahkan, dengan mempertahankan politik berbiaya murah diharapkan PKB akan selalu eksis di tengah-tengah masyarakat.</p> <p>&rdquo;Insya Allah kalau itu (konsistensi) kita pertahankan, semahal apapun peta politik, semiskin apapun kita dalam pertempuran politik, kita akan tetap eksis dalam mewujudkan kemanfaatan bagi umat dan masyarakat,&rdquo; tegas Cak Imin.</p> <p>Sespim Perubahan Wilayah II Jawa Tengah dan Jogjakarta diikuti 330 anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari PKB yang terpilih pada Pemilu 2024.</p> <p>Hadir dalam pertemuan itu Waketum DPP PKB Hanif Dhakiri, Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid, Bendahara Umum DPP PKB Bambang Susanto, Ketua DPW PKB Jateng KH Yusuf Chudlory, Ketua DPW PKB Jogjakarta Agus Sulistyono, serta Ketua DPC PKB se-Jateng dan Jogjakarta.</p>

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebut PKB satu-satunya partai dengan biaya termurah saat kontestasi Pileg 2024

Cak Imin Bilang PKB Partai Paling Murah Biaya Pileg 2024 dari Parpol Lain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Ilustrasi-Pilkada-Koko.jpg" alt="ILUSTRASI Pilkada Serentak 2020, (Kokoh Praba Wardani/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Pilkada Serentak 2020, (Kokoh Praba Wardani/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - PDI Perjuangan menargetkan dapat memenangkan Pilkada Serentak 2024, salah satunya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal itu disampaikan Ketua Tim Pemenangan Pilkada Nasional PDIP yang juga Wakil Sekjen Bidang Komunikasi Adian Napitupulu saat memotivasi peserta Rapat Kerja Daerah DPD PDIP Nusa Tenggara Timur di Kupang, Rabu (10/8).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">PDIP secara resmi mengusung anggota DPR Ansy Lema diusung jadi bakal calon gubernur NTT.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi kunci pemenangan pilkada serentak ini adalah semangat juang. Bergerak dan jangan banyak mengeluh dalam memenangkan pilkada. Kalau menderita, tertawakan penderitaan itu," kata Adian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014847835/ditakuti-makhluk-gaib-5-weton-yang-miliki-aura-mistis">Ditakuti Makhluk Gaib, 5 Weton yang Miliki Aura Mistis</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adian mengatakan intimidasi mungkin terjadi di Pilkada Serentak 2024. Namun, dari pengalaman Pemilu 2024, PDIP mampu melewati situasi yang sulit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita pernah melewati yang paling sulit dan mampu bertahan hidup," ujar Adian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai inspiras, dia menceritakan bagaimana perjuangan saat di masa Orde Baru menuju era Reformasi yang sangat berat. Kebetulan dirinya bersama Ansy Lema, bakal calon Gubernur NTT dari PDIP yang baru diumumkan hari ini, berjuang bersama meski beda dalam gaya pergerakan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat itu, Adian memilih jalan keras dan sebaliknya Amsy Lema dengan pergerakan ahimsa. Namun mereka saling mengisi dalam pergerakan menumbangkan Orde Baru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adian mengingatkan, dalam pemilihan secara langsung dengan rumus sangat sederhana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Teori pemilih yang paling sederhana berpihaklah pada rakyat, maka rakyat akan berpihak kepada kamu, sesederhana itu sebenarnya. Sekarang bertarung langsung merebut suara rakyat," ucap Adian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adian juga memaparkan sejumlah teknik berkomunikasi yang bisa dilakukan oleh calon dan kader PDIP dalam meyakinkan pemilih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan narasi yang baik dan sanggup dimengerti oleh rakyat. Kadang kala kita ini mundur. Bahasa Inggrisnya lebih banyak sehingga rakyat tidak mengerti apa maksud kita-kita," lanjutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Herman Hery yang merupakan salah satu pengampu Pilkada NTT dari PDIP, meminta agar keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri mencalonkan Ansy Lema untuk ditaati dan segera dilakukan konsolidasi di sejumlah wilayah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Keputusan DPP ini sebagaimana arahan Pak Sekjen untuk dipatuhi. Semua pengurus cabang agar segera berkonsolidasi," pungkas Herman Heri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

PDI Perjuangan menargetkan dapat memenangkan Pilkada Serentak 2024, salah satunya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Setelah Menang Pileg, PDIP Targetkan Sukses di Pilkada Serentak 2024

<p></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kalah-gugatan-kpk-bisa-diacak-acak-dpr-melalui-putusan-mk-soal-angket_m_187447.jpeg" alt="Ilustrasi Gedung MK" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung MK</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) pada TPS 15 serta penghitungan ulang surat suara pada TPS 12, TPS 13, TPS 14, dan TPS 16 di Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur. Hal itu diputuskan MK dalam sidang putusan Perkara Nomor 55-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-<wbr />XXII/2024 yang dimohonkan calon anggota legislatif (caleg) Partai Gerindra Hendry Juanda dalam Pemilu DPRD Kabupaten Cianjur Daerah Pemilihan (Dapil) 3.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dalam pokok permohonan, mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Daerah Pemilihan Cianjur 3 harus dilakukan pemungutan suara ulang dan penghitungan ulang surat suara,&rdquo; kata Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Jakarta Pusat pada Kamis (6/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014731051/permohonan-praperadilan-bupati-sidoarjo-nonaktif-ahmad-muhdlor-kandas">Permohonan Praperadilan Bupati Sidoarjo Nonaktif Ahmad Muhdlor Kandas</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, MK memerintahkan KPU selaku Termohon melaksanakan perintah terkait dalam waktu paling lama 30 hari sejak putusan ini diucapkan. Selain itu, MK juga meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melakukan supervisi dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan amar putusan tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Mahkamah juga memerintahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kepolisian Resor Cianjur melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang dan penghitungan ulang surat suara tersebut sesuai dengan kewenangannya,&rdquo; tegas Suhartoyo.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014731053/5-tradisi-unik-perayaan-idul-adha-di-indonesia-mulai-dari-khas-kota-semarang-hingga-aceh-terasa-sekali-kebersamaannya">5 Tradisi Unik Perayaan Idul Adha di Indonesia Mulai dari Khas Kota Semarang hingga Aceh, Terasa Sekali Kebersamaannya!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh menjelaskan, terjadi tindakan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan Kepala Desa (Kades) Mentengsari bernama Somantri dengan melakukan pencoblosan ulang terhadap surat suara yang telah dicoblos sebelumnya untuk pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu dikonfirmasi oleh KPU dan putusan Pengadilan Negeri Cianjur terhadap Somantri yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana berupa dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seseorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau pengurangan suara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Somantri telah di pidana penjara selama sembilan bulan dan denda Rp 5 juta oleh Pengadilan Negeri Cianjur. Somantri melanggar Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014731011/hakim-kepada-sahroni-soal-uang-dari-syl-kalau-kasus-tidak-naik-apa-dikembalikan">Hakim kepada Sahroni soal Uang dari SYL: Kalau Kasus Tidak Naik, Apa Dikembalikan?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tindakan pelanggaran pemilu yang dilakukan Kepala Desa bernama Somantri telah menyebabkan pembukaan kotak suara dan penghitungan suara tidak dilakukan sebagaimana tata cara yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan dengan melakukan pencoblosan dua kali terhadap surat suara di TPS 15 Desa Mentengsari sebagaimana putusan pengadilan tersebut,&rdquo; ujar Daniel Yusmic.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas perbuatan Somantri, telah terjadi kerusakan lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah. Dengan demikian, menurut Mahkamah, lanjut Hakim Konstitusi Daniel Yusmic, proses pemilu yang telah dicederai harus dipulihkan guna menjamin kemurnian suara pemilih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk memerintahkan pemungutan suara ulang pada TPS 15 Desa Mentengsari,&rdquo; ucap Daniel Yusmic.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014731019/cocok-untuk-lebaran-haji-harga-bekas-xpander-generasi-pertama-sudah-segini">Cocok Untuk Lebaran Haji, Harga Bekas Xpander Generasi Pertama Sudah Segini</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, terkait penghitungan ulang suara dalam pertimbangan MK telah terjadi peristiwa pada TPS 12, TPS 13, TPS 14, maupun TPS 16 Desa Mentengsari, yaitu saksi mandat Pemohon disuruh pulang oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sehingga tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara telah melanggar ketentuan a quo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan demikian, demi menjamin serta melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih dan menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luberjurdil), MK memandang perlu dilakukannya penghitungan ulang surat suara di TPS-TPS tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil Cianjur 3 adalah beralasan menurut hukum,&rdquo; pungkas Daniel Yusmic.</div>

MK memerintahkan KPU selaku Termohon melaksanakan perintah terkait dalam waktu paling lama 30 hari sejak putusan ini diucapkan.

MK Perintahkan KPU Gelar PSU Pileg Caleg Gerindra di Cianjur Dapil 3

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/25/Rakernas-V-PDI-Perjuangan-Dery-Ridwansah-8JPG-2117826978.jpg" alt="Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) didampingi Ketua DPP PDIP Puan Maharani (kedua kanan) Bendahara Umum Olly Dondokambey (kanan)  dan Sekjen PDIP Hasto Kristanto  menyalakan api di kaldron saat Rapat" width="100%">
<figcaption>Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) didampingi Ketua DPP PDIP Puan Maharani (kedua kanan) Bendahara Umum Olly Dondokambey (kanan)  dan Sekjen PDIP Hasto Kristanto  menyalakan api di kaldron saat Rapat</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri resmi membuka acara rapat kerja nasional (rakernas) V partai yang dipimpinnya di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, kemarin (24/5). Dalam pidatonya, Megawati menegaskan bahwa dirinya siap menjadi provokator demi terus menyuarakan kebenaran dan keadilan.</p> <p>Megawati hadir dalam rakernas didampingi Ketua DPP PDIP Puan Maharani, mantan capres 2024 Ganjar Pranowo, dan Menseskab yang juga eks Sekjen PDIP Pramono Anung. Hadir pula mantan cawapres 2024 Mahfud MD, Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo, dan Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang.</p> <p>Sejumlah menteri dari PDIP juga hadir. Terlihat Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, Menteri PPPA Bintang Puspayoga, dan Menteri Koperasi Teten Masduki. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga tampak hadir.</p> <p>Sebanyak 4.858 peserta yang terdiri atas fungsionaris DPP PDIP, ketua, sekretaris, bendahara DPD dan DPC, anggota DPR, anggota DPRD provinsi, kabupaten, kota, kepala dan wakil kepala daerah PDIP, serta calon anggota terpilih DPR Pemilu 2024 yang non-incumbent ikut meramaikan rakernas kali ini.</p> <p>Dalam rakernas yang mengusung tema Satyam Eva Jayate: Kebenaran Pasti Menang dan subtema Kekuatan Persatuan Rakyat dalam Kebenaran itu, Megawati menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang selalu mendukung PDIP hingga tetap berdiri tegak menjadi pemenang pemilu legislatif (pileg) tiga kali berturut-turut atau hat-trick.</p> <p>Namun, seraya tak kuasa menahan tangis, dia menyebut kemenangan itu terjadi di tengah anomali dan kecurangan pemilu yang sangat masif. &rdquo;Selaku ketua umum partai dan atas nama PDI Perjuangan, kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang dengan penuh semangat dan kecintaannya selalu mendukung PDIP,&rdquo; ucap Megawati.</p> <p>Megawati melanjutkan, perjuangan untuk memenangi Pileg 2024 tidaklah mudah. Sebab, menurut dia, yang terjadi adalah badai anomali dengan diwarnai kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Atas dasar itu, Megawati menegaskan bahwa PDIP sebagai partai yang pernah melalui badai sejarah akan tetap berani melawan segala bentuk ketidakadilan.</p> <p>&rdquo;Kita tahan banting kok, berani apa tidak?&rdquo; tanya Megawati kepada para peserta rakernas. &rdquo;Berani,&rdquo; jawab serempak ribuan peserta rakernas. &rdquo;Takut apa tidak?&rdquo; tanya Megawati lagi. &rdquo;Tidak,&rdquo; kembali jawab tegas para peserta rakernas.</p> <p>Sampai tiga kali Megawati menanyakan hal yang sama. Tiga kali juga dijawab peserta rakernas dengan tegas.</p> <p><strong>Kerap Ditanya Kenapa Sering Ngamuk</strong></p> <p>Megawati lanjut bercerita bahwa dirinya kerap ditanya oleh anak-anaknya karena belakangan ini dianggap sering ngamuk. Dia lantas menegaskan bahwa hal itu dilakukan bukan hanya demi bangsa dan negara, tetapi juga demi kejayaan partai. &rdquo;Sama anak-anak saya sendiri bilang, kok Ibu Ketum sekarang berubah ya, tukang ngamuk aja? Eh enak aja, kalau nggak diamukin, udah dipanahin mulu badannya banteng,&rdquo; beber Megawati.</p> <p class="class-paragraph">Megawati menyinggung anomali yang terjadi dalam pemilu. Menurut dia, anomali itu tidak bisa diprediksi dan terjadi begitu saja. Anomali itu terjadi karena kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Kecurangan pemilu telah menjadi sorotan banyak pihak.</p> <p>Disuarakan pula oleh para akademisi, tokoh masyarakat sipil, guru besar, hingga seniman dan budayawan.</p> <p>Kecurangan, lanjut Megawati, merupakan pengingkaran terhadap hak kedaulatan rakyat. Pengingkaran itu dibuktikan melalui praktik penyalahgunaan kekuasaan dengan menggunakan sumber daya negara demi kepentingan elektoral. Bahkan, intimidasi hukum terjadi atas nama kekuasaan.</p> <p>Berbagai kerusakan demokrasi itulah yang pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait PHPU Pilpres 2024 disoroti oleh hakim MK Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih melalui dissenting opinion mereka. &rdquo;Saya seneng banget masih ada yang berani menyampaikan dissenting opinion. Ini baru kali pertama terjadi dalam sejarah sengketa pilpres,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Megawati pun mengajak para kadernya berani menyuarakan kebenaran karena kebenaran pasti akan menang. Kebenaran pasti menang merupakan falsafah yang menjadi pegangan dalam perjuangan menghadapi kezaliman. Termasuk harus berani menyampaikan kebenaran meski pahit.</p> <p>Pesan politik kebenaran ini juga dapat diambil dari keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kepada sahabat nabi yang hidup paling miskin namun sangat berbahagia, yakni Abu Dzar Al Ghifari, Rasulullah berpesan qulil haqqa walau kana murran, yang artinya sampaikan kebenaran meskipun itu pahit.</p> <p>Megawati juga mengulas soal kata bijak dari Zenith bahwa apa pun kebohongan, kebenaran pasti akan mengejarnya dan kebenaran itu suci di atas segalanya. Hal yang sama disampaikan Siddhartha Gautama, kata Megawati, bahwa ada tiga hal yang tidak bisa disembunyikan, yakni matahari, bulan, dan kebenaran.</p> <p>Menurut dia, partainya adalah banteng yang tahan banting. Di dalam dirinya bersemayam jiwa perjuangan dan harapan wong cilik yang tahan menderita karena percaya adanya ratu adil. Berkaitan dengan daya tahan wong cilik itu, Megawati pun mengutip cuplikan puisi dari sosok rohaniwan dan budayawan Sindhunata.</p> <p>Megawati bahkan membacakan puisi itu sambil terisak dan suara bergetar. &rdquo;Ia hanya mau orang mengerti, harapannya adalah matahari, dan jagonya adalah penderitaannya sendiri. Ya percaya, ratu adilnya sendiri adalah manunggalnya penderitaan dan harapan, laksana manunggaling kawula gusti,&rdquo; ucapnya.</p> <p>Seusai berpidato, Megawati menerima obor Api Perjuangan nan Tak Kunjung Padam yang diambil dari api abadi di Mrapen, Grobogan, Jawa Tengah. Penyerahan api obor itu sekaligus menandai resmi dibukanya Rakernas V PDIP.</p> <p>Megawati, diapit oleh Puan dan Hasto, kemudian menerima dan memantik api untuk dinyalakan dalam arena rakernas PDIP.</p> <p>&rdquo;Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ini adalah simbol bahwa semangat kita harus terus seperti api nan tak kunjung padam. Ini nanti tetap dinyalakan untuk ditaruh di sekolah partai,&rdquo; kata Megawati sambil memantik api dengan obor. <strong>(lum/c19/ttg)</strong></p>

Ketum PDIP PDIP) Megawati Soekarnoputri resmi membuka acara rapat kerja nasional (rakernas) V partai yang dipimpinnya di Ancol, Jakarta.

Buka Rakernas PDIP, Megawati Singgung Anomali Pileg 2024, Kecurangan Yang Sistematis dan Massif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/14/IMG_20240214_044743-1865120445.jpg" alt="Ilustrasi pemilu (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemilu (Freepik)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Seorang calon anggota legislatif (caleg) Partai Gerindra untuk DPR RI Jawa Barat 1, Elza Galan Zen mengajukan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pileg 2024 tanpa didampingi kuasa hukum atau pengacara. Elza mengaku tak memiliki uang untuk membayar lawyer dan berharap mukjizat dari Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memenangkan sengketa Pileg 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mudah-mudahan ada mujizat Yang Mulia (hakim MK), dari Yang Mulia dan KPU, terima kasih," kata Elza kepada Ketua MK Suhartoyo yang memimpin sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg 2024 di gedung MK, Jakarta, Selasa (30/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Awalnya, Suhartoyo memberikan kesempatan Elza membacakan pokok permohonannya. Dalam pokok permohonannya, Elza meminta MK memberikan perolehan suara tertinggi sebagaimana hasil real count KPU saat suara yang masuk baru 4 persen, yakni sebanyak 4.928 suara. Perolehan suara final Elza yang diumumkan KPU sebesar 2.613 suara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014600388/cak-imin-bilang-spirit-perubahan-tak-boleh-terhenti-meski-timnas-amin-sudah-dibubarkan">Cak Imin Bilang Spirit Perubahan Tak Boleh Terhenti meski Timnas Amin sudah Dibubarkan </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Suhartoyo mengaku heran karena Elza hanya meminta seperti itu saja. Menurut Suhartoyo, Elza sebaiknya menggunakan jasa pengacara sehingga permohonan bisa lebih komprehensif. Namun, Elza mengaku tak mampu membayar lawyer.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya tidak sanggup bayar lagi saksi, tidak sanggup bayar pengacara dan lain-lain sehingga memberanikan diri, dengan berani seperti ini. Terima kasih Yang Mulia," ucap Elza.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Suhartoyo pun memberikan saran kepada Elza agar tetap mencari lawyer yang bisa mendampinginya secara pro bono atau gratis.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bisa ini ibu, advokat itu punya CSR dia, pro bono bisa, tidak pakai biaya ibu, itu ada sumpahnya itu. Jadi kadang masyarakat itu tidak paham bahwa kalau menggunakan jasa advokat itu harus bayar, sebenarnya kan tidak harus seperti itu. Jadi, paling tidak ibu bisa buat permohonan yang memenuhi standar yang dibantu oleh rekan advokat," jelas Suhartoyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014600328/bandara-adi-soemarmo-resmi-berganti-status-dari-kelas-internasional-jadi-domestik">Bandara Adi Soemarmo Resmi Berganti Status dari Kelas Internasional jadi Domestik</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Elza pun mengucapkan terima kasih atas saran Suhartoyo. Elza juga sempat mengaku telah maju caleg 3 kali dan semuanya gagal. Keluarganya sudah melarang Elza untuk maju lagi jadi caleg, karena sudah babak belur termasuk kondisi keuangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Suhartoyo lalu mengatakan MK akan mempertimbangkan permohonan Elza. Dia juga berpesan jika ada advokat yang menolak permintaannya untuk mendampingi secara pro bono, maka Elza bisa melaporkan lawyer bersangkutan ke organisasi advokat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau ibu datang ke teman advokat kemudian nggak mau membantu, itu bisa dilaporkan ke organisasinya. Kecuali ibu memang mampu, mengatakan tidak mampu, nah itu lain, harus ada surat tidak mampu soalnya," pungkas Suhartoyo.</div>

Elza mengaku tak memiliki uang untuk membayar lawyer dan berharap mukjizat dari Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memenangkan sengketa Pileg.

Gugat Sengketa Pileg Tanpa Didampingi Pengacara, Caleg Gerindra Harap Mukjizat dari MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/image-6-1.jpg" alt="Ilustrasi rokok. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rokok. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Lembaga Survei Poltracking Indonesia dinilai paling akurat dan presisi dalam memprediksi hasil perolehan suara partai politik pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. <em>Quick count</em> Poltracking paling mendekati dari hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan selisih 0,10 persen.</p> <p>&rdquo;Rata-rata selisih <em>quick count</em> Poltracking hanya 0,10 persen dari hasil rekapitulasi resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU),&rdquo; kata Direktur Utama Intra Publik Mauli Fikr dalam keterangan tertulisnya.</p> <p>Dia menambahkan, apresiasi menjadi perlu diberikan lebih luas oleh publik terkait dengan akurasi lembaga survei. Terutama bagi lembaga survei yang telah menyelenggarakan <em>quick count</em> dalam Pileg 2024.</p> <p>&rdquo;Tentu karena tingkat kerumitan kerja (<em>quick count</em> pileg) sebagai konsekuensi dari banyaknya jumlah partai politik peserta Pemilu 2024 (ada 18 partai politik),&rdquo; terang Mauli Fikr.</p> <p>Merujuk perbandingan hasil rekapitulasi Pileg 2024 KPU dengan <em>quick count</em> lembaga survei temuan Intra Publik. <em>Quick count</em> Poltracking menjadi yang paling presisi, tercatat hitung cepat Poltracking hanya selisih 0,02 persen dengan KPU untuk perolehan suara Partai Demokrat begitu juga selisih 0,03 persen untuk PAN.</p> <p>Dia menyebut, Intra Publik mencatat <em>quick count</em> Poltracking paling akurat untuk memprediksi hasil Pileg 2024. Selain itu, ada Indikator Politik dengan rata-rata selisih 0,14 persen.</p> <p>&rdquo;Tingkat akurasi dan presisi paling baik, ada pada lembaga survei Poltracking Indonesia,&rdquo; terang Mauli Fikr.</p> <p>Sedangkan CSIS-Cyrus Network rata-rata selisih 0,19 persen, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) rata-rata selisih 0,20 persen, LSI Denny JA rata-rata selisih 0,21 persen. Populi Center rata-rata selisih 0,22 persen, Politika Research &amp; Consulting (PRC) rata-rata selisih 0,26 persen, dan Charta Politika rata-rata selisih 0,33 persen.</p> <p>Diketahui hasil akurasi <em>quick count</em> Poltracking tidak hanya paling presisi dalam mencatat angka hasil rekapitulasi Pileg namun juga Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Serupa hasil <em>quick count</em> Poltracking menjadi yang terdekat dengan hitungan akhir KPU. Rata-rata hanya berselisih 0,12 persen.</p>

Lembaga Survei Poltracking Indonesia dinilai akurat dan presisi dalam memprediksi hasil perolehan suara partai politik pada Pileg 2024

Prediksi Pileg 2024, Lembaga Survei Poltracking Paling Akurat dan Presisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/25/hasto-gugatan-1243840676.jpg" alt="Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bersama Anggota Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) PDIP Erna Ratnaningsih dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (25/3).&nbsp;" width="100%">
<figcaption>Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bersama Anggota Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) PDIP Erna Ratnaningsih dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (25/3).&nbsp;</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">P</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> DPP PDI Perjuangan mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk pemilihan legislatif (Pileg) 2024. Total ada 13 gugatan untuk 13 provinsi yang dilayangkan ke MK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/014481472/tchouameni-isyaratkan-kylian-mbappe-akan-berlabuh-ke-real-madrid">Tchouameni Isyaratkan Kylian Mbappe akan Berlabuh ke Real Madrid</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rinciannya yakni, Provinsi Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Riau, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Papua, Papua Tengah, dan Papua Selatan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Untuk secara keseluruhan ada 13 kita mengajukan permohonan PHPU. Untuk DPR RI itu 2 ya, Jawa Barat dan Kalimantan Selatan. Yang 11 lagi itu DPRD provinsi,&rdquo; kata Anggota Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) PDIP Erna Ratnaningsih dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (25/3).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Erna menjelaskan, sebenarnya jumlah kecurangan yang dialami PDIP pada pileg jauh lebih banyak dari yang dilaporkan ke MK. Namun, PDIP kesulitan untuk mendapatkan bukti berupa formulir C1 Plano dan adanya intimidasi terhadap saksi sehingga ada yang enggan memberikan kesaksian di MK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sehingga ketika kita mengajukan pengajuan ini menurut kami adalah yang terkuat dan juga bukti-bukti dan saksi ini mau untuk bersaksi,&rdquo; ungkap Erna.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jadi sebenarnya kalau kita mau melihat kecurangan-kecurangan yang terjadi melebihi dari ini. Cuma yang tadi tersistematis, tekanan-tekanan kemudian kita enggak mendapatkan bukti secara tertulis,&rdquo; imbuhnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kendati demikian, Erna meyakini dengan bukti dan saksi yang saat ini dimiliki maka Hakim Konstitusi akan mengabulkan gugatan sehingga akan menambah jumlah perolehan suara PDIP.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jadi kami yakin kita akan menambah jumlah perolehan suara dengan mengajukan permohonan PHPU ke MK,&rdquo; ucap Erna.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan pihaknya melampirkan bukti-bukti kuat yang bisa mengungkap adanya kecurangan di Pileg 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jadi untuk gugatan pemilu legislatif yang kami lakukan adalah yang disertai dengan bukti-bukti yang kuat,&rdquo; papar Hasto.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menekankan, untuk gugatan Pilpres 2024, PDIP punya banyak saksi untuk dihadirkan di hadapan hakim MK. Namun, MK memutuskan untuk membatasi jumlah saksi lantaran penyelesaian sengketa pilpres dibatasi maksimal 14 hari.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/014481281/menyentuh-berikut-pesan-yang-disampaikan-anggi-pratama-ke-stevie-agnecya-jelang-berpulang">Menyentuh, Berikut Pesan yang Disampaikan Anggi Pratama ke Stevie Agnecya Jelang Berpulang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tetapi untuk saksi pilpres di dalam gugatan di MK ini saksinya sudah surplus hanya memang MK membatasi karena waktu penyelesaian sengketa 14 hari,&rdquo; ucap Hasto. (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Foto: Ridwan</div>

DPP PDI Perjuangan mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk pemilihan legislatif

PDIP Ajukan 13 Gugatan Hasil Pileg 2024 ke MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/09/Mantan-Ketua-Mahkamah-Konstitusi-MK-Anwar-Usman-Dery-Ridwansah-1JPG-459648806.jpg" alt="Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman." width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan, hakim konstitusi Anwar Usman masih bisa menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Anwar Usman, akan ikut dalam salah satu panel hakim konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa hasil Pileg 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara MK Fajar Laksono menyatakan, keterlibatan Anwar Usman dalam penanganan sengketa hasil Pemilu 2024 terikat dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Dalam putusan MKMK, Anwar Usman boleh menangani sengketa hasil Pileg dengan catatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014468477/kasatlantas-pastikan-jalur-mudik-banyumas-siap-digunakan-pada-lebaran-2024-beberapa-lokasi-diprediksi-macet">Kasatlantas Pastikan Jalur Mudik Banyumas Siap Digunakan pada Lebaran 2024, Beberapa Lokasi Diprediksi Macet</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau pileg dengan catatan. Putusannya (MKMK) sepanjang ada konflik kepentingan maka tidak boleh," kata Fajar di gedung MK, Jakarta, Kamis (21/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Anwar Usman tidak bisa ikut memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa hasil Pilpres 2024. Larangan tersebut tercantum dalam putusan MKMK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau pilpres memang sesuai putusan MKMK ya. Enggak boleh terlibat memang Anwar Usman di putusan MKMK dan MK taat patuh pada putusan itu," tegas Fajar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014468487/kelakar-prabowo-ingin-anak-usia-10-tahun-bisa-punya-hak-pilih-di-pemilu">Kelakar Prabowo ingin Anak Usia 10 Tahun Bisa punya Hak Pilih di Pemilu</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, putusan MKMK yang teregistrasi dengan Nomor 2/MKMK/L/11/2023, telah melarang Anwar Usman terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur bupati dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sanksi itu dijatuhkan setelah Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Selain itu, Anwar Usman juga mendapat sanksi diberhentikan dari jabatan Ketua MK.</div>

Anwar Usman, akan ikut dalam salah satu panel hakim konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa hasil Pileg 2024.

MK Pastikan Anwar Usman Masih Bisa Tangani Sengketa Hasil Pileg 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/image-8.jpg" alt="Ilustrasi KPU." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPU.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Perolehan suara PDI Perjuangan dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 tidak memuaskan. Anjlok dibandingkan dengan Pileg 2019.</p> <p>Imbasnya, kursi PDIP termasuk DPRD DKI Jakarta turun drastis. Dari 25 menjadi cuma 15 kursi periode 2024-2029. Alhasil, posisi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta digeser PKS, yang memperoleh suara terbanyak di Pileg DKI.</p> <p>Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat menilai, turunnya perolehan suara atau kursi PDI Perjuangan di pileg tahun ini, diakibatkan mesin partai di tingkat provinsi tidak berjalan baik.</p> <p>&rdquo;Pimpinan provinsi memiliki tugas memenangkan capres yang diusung partai mereka. Kedua untuk memenangkan atau memperoleh kursi legislatif di DPRD DKI,&rdquo; ucap Cecep.</p> <p>Karena itu, menurut dia, perlu ada evaluasi di DPD PDIP Perjuangan DKI Jakarta.</p> <p>&rdquo;Ketika perolehan suara tidak sesuai dengan target tentu perlu dievaluasi itu menjadi variabel dari keberhasilan. Kalau kita bicara itu ketua DPW, DPD, ada bapilunya,&rdquo; tutur Cecep.</p> <p>Analis politik UI itu menilai, banyak faktor yang menyebabkan suara partai banteng moncong putih kalah dengan PKS. Di antaranya pertama mesin partai di daerah tidak berjalan maksimal. Strategi yang dilakukan meleset jauh.</p> <p>&rdquo;Ya bisa enggak jalan (mesin politiknya DPD PDIP DKI) atau kurang tepat strateginya. Apalagi DKI karakteristik pemilih yang <em>rasional voters</em> atau pemilih yang rasional. Tentu saja ini harus giat lagi lebih masif lagi memperoleh dukungan politik,&rdquo; ucap Cecep.</p> <p>Menurut dia, PDI Perjuangan DKI Jakarta mesti mempunyai sosok yang mumpuni di tingkat provinsi. Hal itu agar bisa kembalikan kejayaan PDIP di Jakarta.</p> <p>&rdquo;Kita lihat hasil pileg. Pada Pileg 2024, DPRD DKI itu terjadi perubahan perolehan suara dan juga kursi. Dipimpin PKS diikuti PDIP dan Gerindra,&rdquo; ucap Cecep.</p> <p class="class-paragraph">Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta telah merampungkan rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilihan legislatif (pileg) untuk DPRD DKI Jakarta. KPU DKI menuntaskan penghitungan suara tingkat provinsi selama 3 hari, mulai 7 hingga 9 Maret.</p> <p>Hasil rekapitulasi penggunaan hak suara di Provinsi DKI sebanyak 6.558.734 pemilih. Dengan rincian laki-laki sebanyak 3.147.199 orang dan perempuan sebanyak 3.411.535 orang serta pemilih disabilitas sebanyak 24.981 orang.</p> <p>Hal tersebut berdasar Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024. Terdapat 11 partai politik yang lolos dalam Pileg DPRD DKI Jakarta 2024. Sedangkan ada 7 parpol yang tidak dapat kursi di Parlemen Kebon Sirih.</p> <p><strong>Adapun jumlah suara dan kursi partai politik di DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029, sebagai berikut:</strong></p> <ol> <li>Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): 470.682 suara (10 kursi)</li> <li>Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra): 728.297 suara (14 kursi)</li> <li>Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP): 850.174 suara (15 kursi)</li> <li>Partai Golongan Karya (Golkar): 517.819 suara (10 kursi)</li> <li>Partai Nasdem: 545.235 suara (11 kursi)</li> <li>Partai Keadilan Sejahtera (PKS): 1.012.028 suara (18 kursi)</li> <li>Partai Amanat Nasional (PAN): 455.906 suara (10 kursi)</li> <li>Partai Demokrat: 444.314 suara (8 kursi)</li> <li>Partai Solidaritas Indonesia (PSI): 465.936 suara (8 kursi)</li> <li>Partai Perindo: 160.203 suara (1 kursi)</li> <li>Partai Persatuan Pembangunan (PPP): 153.240 suara (1 kursi). </li> </ol> <p><strong>Berikut 7 parpol yang tak lolos di DPRD DKI beserta perolehan suara:</strong></p> <ol> <li>Partai Buruh: 69.969 suara</li> <li>Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora): 62.850 suara</li> <li>Partai Kebangkitan Nusantara: 19.204 suara</li> <li>Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura): 26.537 suara</li> <li>Partai Garda Republik Indonesia (Garuda): 12.826 suara</li> <li>Partai Bulan Bintang (PBB): 15.750 suara</li> <li>Partai Ummat: 56.271 suara</li> </ol>

Perolehan suara PDIP dalam Pileg 2024 tidak memuaskan. Kursi PDIP di DPRD DKI Jakarta turun dari 25 menjadi 15 kursi periode 2024-2029

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pileg

Berita Terkini