<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/05/JKT_Sidang-Perdana-Sengketa-Pilkada_Salman-Toyibi-09JPG-4288492374-2386019304.jpg" alt="Gedung Mahkamah Konstitusi. (Dokumentasi Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Gedung Mahkamah Konstitusi. (Dokumentasi Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan KPU Kabupaten Serang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh tempat pemungutan suara (TPS). Hal ini setelah MK menyatakan adanya bukti keterlibatan pelanggaran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2, Ratu Rachmatuzakiyah-Muhammad Najib Hamas pada pemilihan bupati (Pilbup) Kabupaten Serang 2024. &rdquo;Memerintahkan KPU Kabupaten Serang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Serang dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada 27 November 2024,&rdquo; kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin (24/2). MK memerintahkan agar Pilbub Serang digelar paling lambat dalam waktu 60 hari setelah diputus. &rdquo;Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah,&rdquo; ujar Suhartoyo. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakan, adanya konflik kepentingan antara Mendes Yandri dengan kemenangan pasangan calon nomor urut 2 tersebut. Sebab, Mendes Yandri dengan Ratu Rachmatuzakiyah yang merupakan calon bupati nomor urut 2 memiliki hubungan suami-istri. MK menyebut, Mwndes Yandri terbukti melaksanakan dan menghadiri kegiatan yang mengarahkan kepala desa untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2. MK meyakini, posisi kepala desa dan pemerintahan desa merupakan posisi yang secara kelembagaan berada di bawah koordinasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT). Di mana saat ini, kursi nomor satu kementerian tersebut diduduki politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu. &rdquo;Oleh karena itu, tidak dapat dihindari adanya pertautan erat kepentingan antara para kepala desa dan aparat pemerintahan desa dengan kegiatan yang dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal,&rdquo; ujar Enny. Salah satu acara yang dihadiri Mendes Yandri dan Ratu adalah rapat kerja cabang (Rakercab) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Serang di Hotel Marbella Anyer pada 3 Oktober 2024. Dalam acara tersebut, MK mengacu kesaksian para saksi dan menemukan fakta adanya dukungan para kepala desa terhadap pasangan calon nomor urut 2. Salah satunya yakni, Kepala Desa Bojong Pandan Hulman sebagai saksi yang menyampaikan adanya keterlibatan Mendes Yandri. Hulman yang juga merupakan Sekretaris DPC APDESI Kabupaten Serang mengakui bahwa setelah acara Rakercab APDESI Kabupaten Serang tersebut, berkoordinasi dengan tim pemenangan pasangan calon nomor urut 2. Hal tersebut melanggar pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada). Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. &rdquo;Norma ini juga berlaku kepada H. Yandri Susanto selaku menteri, di mana menteri selaku pejabat negara, dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon,&rdquo; ujar Enny. &rdquo;Tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan H. Yandri Susanto selaku Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dapat secara signifikan mempengaruhi sikap kepala desa selaku subjek yang menerima manfaat dalam kegiatan dan program Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sehingga berdampak secara signifikan pada tindakan yang menguntungkan atau merugikan pihak tertentu,&rdquo; sambung dia. Kepala desa, kata Enny, memiliki peran yang signifikan dalam mengkondisikan para pemilih yang merupakan warga di desa masing-masing. Sehingga berdampak terhadap keuntungan salah satu pasangan calon, dalam hal di Pilbup Kabupaten Serang adalah Ratu Rachmatuzakiyah-Muhammad Najib Hamas. Mahkamah menemukan tindakan atau aktivitas Yandri selaku Mendes, yang baik secara sengaja maupun tidak disengaja mempengaruhi netralitas kepala desa dan aparatur desa. Sebab pada dasarnya tugas pokok dan fungsi sebagai Mendes dalam batas penalaran yang wajar, secara langsung berkaitan erat dengan kepentingan para kepala desa. &rdquo;Seharusnya dalam kondisi di mana salah satu pasangan calon peserta pemilukada memiliki hubungan pernikahan atau hubungan keluarga dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, sudah semestinya menteri tersebut menghindari kegiatan atau aktivitas apalagi mengeluarkan kebijakan yang dapat mempengaruhi netralitas para aparat desa,&rdquo; ujar Enny. Meskipun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Serang tidak mengeluarkan rekomendasi terkait pelanggaran Mendes Yandri, tetapi MK meyakini adanya hubungan antara calon bupati nomor urut 2 dengan Mendes Yandri. Hal itu telah menimbulkan hubungan kausal yang pada akhirnya berdampak pada keberpihakan para kepala desa secara masif dalam Pilbup Kabupaten Serang. &rdquo;Fakta ini membuktikan adanya kejadian atau kondisi khusus dalam Pemilukada Kabupaten Serang Tahun 2024 yang secara signifikan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara,&rdquo; ungkap Enny.

MK perintahkan KPU Kabupaten Serang ksanakan PSU di seluruh TPS. MK menyatakan ada bukti keterlibatan pelanggaran Mendes PDT Yandri Susanto

Mendes Yandri Terbukti Menangkan Istrinya Jadi Bupati Serang, MK Perintahkan KPU Gelar PSU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/08/kereta-apiii-oh-1718316438.jpg" alt="Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jatim Choirul Umam (tengah) dalam dapat persiapan pleno rekapitulasi tingkat provinsi, Sabtu (7/11). (Patrik for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jatim Choirul Umam (tengah) dalam dapat persiapan pleno rekapitulasi tingkat provinsi, Sabtu (7/11). (Patrik for JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com -&nbsp;Meski rampung digelar, tahapan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, masih menyisakan polemik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jawa Timur, Choirul Umam mengatakan, ada tiga pasangan calon kepala daerah dari tiga kabupaten, yang melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi sampai sore hari ini ada tiga kabupaten yang masuk di permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi," kata Choirul Umam seusai rapat persiapan pleno rekapitulasi tingkat provinsi di Surabaya, Sabtu (7/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015399352/jadi-wong-sugih-2025-karena-suka-menolong-orang-6-weton-berikut-memiliki-keberuntungan-luar-biasa-jangan-abaikan-kebaikan">Jadi Wong Sugih 2025 Karena Suka Menolong Orang, 6 Weton Berikut Memiliki Keberuntungan Luar Biasa! Jangan Abaikan Kebaikan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015399124/8-weton-bakal-dihujani-hoki-sepanjang-tahun-2025-pintar-bersyukur-membawa-diri-pada-kekayaan-dan-kesuksesan">8 Weton Bakal Dihujani Hoki Sepanjang Tahun 2025, Pintar Bersyukur Membawa Diri Pada Kekayaan dan Kesuksesan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015399291/konsisten-dan-sederhana-berikut-6-kebiasaan-harian-yang-menandakan-anda-bakal-kaya-di-masa-depan-kunci-orang-sukses">Konsisten dan Sederhana, Berikut 6 Kebiasaan Harian yang Menandakan Anda Bakal Kaya di Masa Depan, Kunci Orang Sukses!</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiga pasangan calon yang melakukan permohonan gugatan sengketa Pilkada ke MK, adalah pasangan calon nomor urut 1 Pemilihan Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni-Segoro Luhur Kusumo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian pasangan calon nomor urut 3 Pemilihan Bupati Magetan Sujatno-Ida Yuhana Ulfa, dan pasangan calon nomor urut 2 Pemilihan Bupati Bangkalan Mathur Husyairi-Jayus Salam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sengketa di tiga wilayah itu semuanya berkaitan dengan persoalan selisih hasil. Kalaupun ada soal tata cara prosedur, soal tata cara prosedur itu masuk di dalam rangkaian sengketa perolehan hasil," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Ponorogo, paslon Ipong-Segoro meraih 254.618 suara sah. Sementara lawan politiknya, Sugiri Sancoko-Lisdyarita unggul dengan 300.790 suara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di Pilbup Pilbup Magetan, paslon Sujatno-Ida dengan 136.083 suara sah mengalami kekalahan tipis dari pesaingnya, Nanik Endang-Suyatni Priasmoro yang mendapat 137.347 suara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya dari hasil rekapitulasi KPU Bangkalan, Mathur-Jayus mendapat 211.201 suara sah dalam Pilbup Bangkalan. Kalah dari Lukman Hakim-Moch Fauzan Jakfar yang mendapat 319.072 suara sah.&nbsp;</div>

Permohonan gugatan sengketa Pilkada ke MK diajukan pasangan calon nomor urut 1 Pilbup Ponorogo Ipong Muchlissoni-Segoro Luhur Kusumo.

Kalah Tipis! Paslon Pilbup Ponorogo, Magetan, Bangkalan Pilih Ajukan Gugatan ke MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/23/KPU-Gelar-Uji-Publik-Rancangan-PKPU-Terkait-Pilkada-Serentak-Dery-Ridwasah-2JPG-3385620345.jpg" alt="Anggota Komisioner KPU Mochammad Afifuddin (tengah) didampingi rekannya Betty Epsilon Idroos (kiri) dan Idham Holik (kanan) menyampaikan paparan saat penyampaian uji publik rancangan peraturan KPU tentang penyusunan daftar pemilih Pilkada serentak di Gedu" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisioner KPU Mochammad Afifuddin (tengah) didampingi rekannya Betty Epsilon Idroos (kiri) dan Idham Holik (kanan) menyampaikan paparan saat penyampaian uji publik rancangan peraturan KPU tentang penyusunan daftar pemilih Pilkada serentak di Gedu</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Betty Epsilon Idroos tengah menjadi sorotan. Sebab, suaminya, Zulkarnain Awat Amir, dipastikan melaju sebagai calon bupati Maluku Tengah dan memicu kekhawatiran terkait independensinya. Menanggapi kekhawatiran itu, Betty menegaskan komitmennya untuk tidak ikut cawe-cawe terhadap pilkada Maluku Tengah. Dia bahkan mengaku telah mundur dari posisinya sebagai koordinator wilayah Maluku. &rdquo;Melalui surat pernyataan bebas benturan kepentingan per 28 Mei 2024,&rdquo; ujarnya di Jakarta kemarin (5/9). Selain itu, Betty mengaku telah memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 76 huruf b PKPU 12 Tahun 2023 maupun Pasal 15 huruf c Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017. Dalam dua beleid tersebut, anggota KPU wajib menyampaikan secara terbuka apabila memiliki hubungan keluarga atau saudara dengan calon, peserta pemilu, dan tim kampanye. Wanita berdarah Minang itu mengaku telah mengumumkannya pada rapat pleno pimpinan KPU. &rdquo;Surat pernyataan bebas benturan kepentingan juga telah diumumkan secara terbuka melalui laman KPU,&rdquo; tuturnya. Dalam kesempatan itu, Betty juga menegaskan komitmennya untuk tunduk pada kode etik. Khususnya perihal larangan untuk tidak menggunakan pengaruh atau kewenangan jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Sementara itu, pengamat politik Ray Rangkuti menilai potensi konflik kepentingan sangat rawan dalam kasus tersebut. Karena itu, dia berharap Betty tidak sebatas mundur dari posisinya sebagai koordinator wilayah Maluku. Namun, perlu juga menonaktifkan diri selama pilkada. &rdquo;Nonaktif. Tidak hanya mundur dari wilayah,&rdquo; ujarnya. Ray mengingatkan, situasi tersebut berpotensi memicu sentimen negatif kepada penyelenggara. Padahal, kepercayaan publik kepada KPU baru berangsur pulih pascakasus Hasyim Asy&rsquo;ari. &rdquo;Cukup sudah. Jangan sampai perilaku mengorbankan bangsa demi keluarga ini merambat juga ke KPU,&rdquo; tuturnya. Dampak Perpanjangan Pendaftaran Sementara itu, perpanjangan masa pendaftaran di 43 daerah calon tunggal pada 2&ndash;4 September sedikit membuahkan hasil. Dari hasil monitoring KPU, tercatat ada dua daerah yang berhasil menambah calon: Kabupaten Pahuwato, Gorontalo, dan Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Dengan demikian, jumlah daerah calon tunggal turun dari 43 menjadi 41. &rdquo;Kini tinggal 1 provinsi dan 40 kabupaten/kota yang pasangan calonnya hanya 1 pasangan calon,&rdquo; ujar Komisioner KPU Idham Holik. KPU dipastikan untuk tidak melakukan perpanjangan lagi. Sehingga 41 daerah tersebut dipastikan akan menjalankan pilkada dengan skema kotak kosong. Jika tidak menghendaki satu paslon yang ada, pemilih dapat mencoblos kolom kosong di surat suara. (far/c19/ttg)

Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos tengah menjadi sorotan. Sebab, suaminya, Zulkarnain Awat Amir, dipastikan melaju sebagai calon bupati.

Suami Betty Epsilon Idroos Maju Pilkada Maluku Tengah, Komisioner KPU Didesak Nonaktif

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/05/WhatsApp-Image-2024-07-05-at-114712-4044122722.jpg" alt="Bambang Haryo Soekartono (BHS). Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Bambang Haryo Soekartono (BHS). Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Bambang Haryo Soekartono (BHS) jawab isu bakal maju di kontestasi Pilihan Bupati (Pilbup) Sidoarjo. Pria kelahiran Balikpapan, Kalimantan Timur, itu menegaskan, belum memiliki jawaban terkait isu Pilbup Sidoarjo. &rdquo;Ya kalau selama ini isu Pilbup Sidoarjo karena elektabilitas saya ini nomor satu. Berikutnya ada Mas Subandi (Plt Bupati Sidoarjo Subandi). Suara saya 2,5 kali lipat dari suara Mas Bandi,&rdquo; terang Bambang Haryo Soekartono saat ditemui di khitanan massal Dharma Lautan Utama Surabaya, Jumat (5/7). Lantas, apakah BHS akan maju di Pilbup Sidoarjo? BHS mengungkapkan, pihaknya menunggu arahan dari internal Partai Gerindra. Dia mengatakan, tidak bisa seenaknya sendiri. Karena dia milik orang Surabaya dan Sidoarjo. &rdquo;Misalnya, warga Sidoarjo berkeinginan untuk saya maju. Tapi, orang Surabaya ingin saya tetap di Surabaya dan Sidoarjo, bagaimana? Jadi, harus didiskusikan bersama dulu,&rdquo; ujar Bambang Haryo Soekartono, alumnus Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, Teknik Perkapalan itu. BHS meraup suara tinggi di Jatim Satu, Surabaya dan Sidoarjo. Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra itu menjuarai raihan suara dengan perolehan 190.742 suara dari 10 kursi yang diperebutkan di DPR RI Dapil Jatim 1. &rdquo;Paling tidak nanti awal Agustus saya sudah punya jawaban. Jadi, ditunggu saja awal Agustus,&rdquo; tegas Bambang Haryo Soekartono. Menurut dia, menjadi sosok yang bermanfaat untuk masyarakat lebih berarti dibandingkan dengan jabatan. Sejauh ini, dia akan berusaha maksimal untuk memberikan manfaat kepada sekitar. &rdquo;Termasuk acara khitanan kali ini. Khitanan massal sudah saya lakukan sejak 2000 lalu,&rdquo; imbuh Bambang Haryo Soekartono.

Bambang Haryo Soekartono (BHS) jawab isu bakal maju di kontestasi Pilbup Sidoarjo. Dia, belum memiliki jawaban terkait isu itu

Bambang Haryo Soekartono Jawab Isu Maju Pilbup Sidoarjo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/image-3-2.png" alt="Ilustrasi pilkada serentak Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pilkada serentak Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Partai Gerindra optimistis bisa meraih kemenangan pada Pilkada Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Terbaru, 25 Pimpinan Anak Cabang (PAC) Gerindra se-Banyuwangi menyatakan dukungan penuh kepada Sumail Abdullah untuk maju dalam kontestasi tersebut. Sumail yang juga Ketua DPC Gerindra Bayuwangi mengatakan, partainya akan memaksimalkan gelaran Pilkada 2024. Termasuk, mendudukkan wakil partai di Kabupaten Banyuwangi.&nbsp; &rdquo;Gerindra paling siap menghadapi Pilbup Banyuwangi 2024,&rdquo; kata Sumail, Senin (1/4). Sumail menyampaikan, hasil Pileg 2024, Gerindra mendapat 122 ribu suara di Banyuwangi. Partai pimpinan Prabowo Subianto berhasil menambah kursi di DPRD Banyuwangi.&nbsp; &rdquo;Jika suara yang 122 ribu masing-masing membawa lima orang, suara itu akan jadi modal untuk Pilbup Banyuwangi 2024,&rdquo; ungkap Sumail. Dia menambahkan, terkait dukungan Pimpinan Anak Cabang (PAC) se-Banyuwangi itu bakal dibahas dan dimatangkan di tingkat DPP Partai Gerindra.&nbsp; &rdquo;Terima kasih atas dukungannya, nanti kami bahas dan matangkan di tingkat DPP Gerindra,&rdquo; ucap Sumail.

Partai Gerindra optimistis bisa meraih kemenangan pada Pilkada Kabupaten Banyuwangi. Bakal calon bupati dibahas di tingkat DPP Gerindra

Gerindra Banyuwangi Ngaku Paling Siap Ikuti Pilkada 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/pilgub-jabar-viking-dan-bobotoh-resmi-dukung-calon-ini_m_178065.jpeg" alt="Ilustrasi Pilkada" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pilkada</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Antusias para tokoh di daerah mengikuti Pilkada Serentak 2020 cukup tinggi. Para bakal calon tidak hanya berasal dari figur berpangkat. Setingkat kepala desa pun tidak mau ketinggalan.  Di Kabupaten Solok Selatan (Solsel), Sumatera Barat (Sumbar), terdapat wali nagari (sebutan lain dari kepala desa) mendaftar sebagai bakal calon bupati di Pemilihan Bupati (Pilbup) 2020. Seperti yang terjadi di DPC Partai Gerindra Solsel yang menerima 10 pendaftar bakal calon bupati. Mereka berasal dari sekretaris daerah (sekda) hingga wali nagari.  "Pendaftaran sudah kami tutup pada Jumat (15/11), ada 10 orang yang mendaftar mulai dari Sekda Yulian Efi hingga Wali Nagari yang mendaftar sebagai calon wakil bupati, berkasnya sudah kami kirim ke Dewan Pimpinan Daerah DPD Provinsi untuk diteruskan ke DPP," kata Sekretaris Gerindra Solok Selatan Isyuliardi Maas di Padang Aro, seperti yang dilansir Antara, Senin, (18/11).  Adapun 10 pendaftar tersebut melamar untuk calon bupati (cabup) 7 orang dan 3 cawabup. Mereka di antaranya adalah Attila Majidi (cabup). Pada Pemilu 2019 dia juga caleg untuk DPD RI. Selanjutnya Khardiman yang sebelumnyya menjabat direktur perusahaan daerah, seterusnya Mulfahmi yang merupakan pensiunan polisi dengan pangkat terakhir AKBP. Selanjutnya Joni Syarif yang sebelumnya bekerja sebagai ASN di Lampung.  Selain itu, ada Sekda Solok Selatan Yulian Efi serta anggota DPRD Provinsi Sumbar dari PKS Nurfirman Wansyah. Kemudian dari kader Gerindra Suhaimi Dt.Simajolelo yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Solok Selatan periode 2009-2014 dan terakhir Ronal Syahjohan.  Sedangkan untuk bakal calon wakil bupati ada tiga nama, yaitu Sekretaris Gerindra Isyuliardi Maas, Wali Nagari Lubuak Gadang Ultra Dinata dan mantan Ketua DPRD Solok Selatan periode 2014-2019 Sidiq Ilyas.  Dia menyebutkan yang mendaftar ke Gerindra merupakan putra terbaik Solok Selatan dan keputusan siapa yang akan diusung akan diputuskan oleh DPP.  "Kami hanya menjaring bakal calon, sedangkan keputusan siapa yang akan diusung tetap oleh DPP," ujarnya.

Pilkada 2020, Kepala Desa pun Ikut Berebut Tiket Cawabup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/timses-cabup-empat-lawang-bentrok-satu-orang-tewas-tertembak_m_219957.jpeg" alt="Kondisi tempat kejadian perkara bentrok antar timses dua paslon Bupati Empat Lawang, Selasa (12/6) sore." width="100%">
<figcaption>Kondisi tempat kejadian perkara bentrok antar timses dua paslon Bupati Empat Lawang, Selasa (12/6) sore.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Proses Pemilihan Bupati (Pilbup) Empat Lawang antara pasangan calon (Paslon) bupati nomor urut 1 yakni David Hardiyanto-Eduar Kohar dengan paslon bupati nomor urut 2 yakni Joncik Muhammad-Yulius memanas. Selasa (12/6) sore, pendukung paslon nomor urut 1 diketahui terlibat bentrok dengan pendukung paslon nomor urut 2. Bahkan, oknum pendukung paslon nomor urut 1 diduga sempat melepaskan tembakan hingga membuat seorang pendukung timses nomor urut 2 terkapar. Beberapa diantara pendukung Joncik Muhammad-Yulius bahkan juga mengalami luka tembak. Salah satu rekan korban, Indra membenarkan kejadian tersebut. Bahkan, dirinya saat ini tengah mengantarkan jenazah rekannya yang tertembak menuju rumah sakit di Pagaralam. "Kejadiannya itu tadi sore, satu orang meninggal dan tiga orang lainnya tertembak hingga kritis," katanya saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (12/6) malam. Sementara itu, saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Empat Lawang, AKP M Ismail juga membenarkan kejadian tersebut. Namun, ia belum dapat menerangkan kronologi kejadian tersebut. "Saya lagi d ijalan untuk mengecek korban penembakan ini," singkatnya.

Timses Cabup Empat Lawang Bentrok, Satu Orang Tewas Tertembak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/maju-di-pilkada-lahat-popularitas-bursah-hampir-klimaks_m_219424.jpeg" alt="Mantan Ketua Umum PBR Bursah Zarnubi yang kini maju sebagai Bupati Lahat dinilai Voxpol memiliki popularitas tertinggi." width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Umum PBR Bursah Zarnubi yang kini maju sebagai Bupati Lahat dinilai Voxpol memiliki popularitas tertinggi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Peta politik Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan (Sumsel) sudah semakin terang. Berdasarkan survei Voxpol Center Research and Consulting, pasangan Bursah Zarnubi-Parhan Berza unggul dibanding pesaing lainnya. Dalam survei yang dilaksanakan pada 20-24 Mei 2018 itu, tingkat popularitas Bursah-Parhan sudah menembus angka 98,8 persen. Sementara popularitas Nopran Marjani-Herliansyah 97,3 persen, Hapit Padli-Erlansyah Rumsyah 80,8 persen, Cik Ujang-Haryanto 95,8 persen, dan Purnawarman Kias-Rozi Adiansyah 83,8 persen. Menurut Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan selain popularitas, dari sisi tingkat kesukaan terhadap kandidiat (likeability) pasangan Bursah-Parhan menempati posisi teratas. "Burzah dan Parhan dianggap sebagai tokoh yang paling disukai masyarakat Kabupaten Lahat di antara semua kandidat dengan angka 86,8 persen," papar Pangi dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Minggu (10/6). Kemudian, lanjut Pangi, posisi kedua disusul Nopran Marjani-Herliansyah dengan angka 87,8 persen, Cik Ujang- Haryanto 84,0 persen, Purnawarman Kias-Rozi Adiansyah 65,8 persen dan Hapit Padli-Erlansyah Rumsyah 63,5 persen. Sementara itu, dari sisi elaktabilitas tertutup, jika pemilihan Bupati Kabupaten Lahat dilaksanakan hari ini, Bursah Zarnubi-Parhan Berza unggul sebesar 42,2 persen, tertinggi dibandingkan semua calon lainnya. Kemudian disusul Nopran Marjani-Herliansyah 27,0 persen, Cik Ujang- Haryanto 22,8 persen, selanjutnya Purnawarman Kias-Rozi Adiansyah 2,8 persen. "Posisi terendah yaitu pasangan Hapit Padli-Erlansyah Rumsyah 2,5 persen dengan tingkat yang belum menentukan pilihan (undecided voters)&nbsp; sebesar 2,7 persen responden," paparnya. "Dari angka elektabilitas ini tergambar bahwa pasangan Bursah Zarnubi-Parhan Berza yang paling berpeluang memenangkan pemilihan Bupati Kabupaten Lahat," ungkap Pangi. Hal ini setidaknya terindikasi dari beberapa hal, yakni survei ini dilakukan dalam rentang waktu yang sangat dekat dengan waktu pemilihan (+/- satu bulan sebelum Pemilihan). Sehingga tidak akan terjadi fluktuasi pergeseran angka yang sangat signifikan dari setiap pasangan kandidat (relatif stabil). Ditambah lagi, faktor pemilih yang belum menentukan pilihan (undecided voters)&nbsp; sudah semakin kecil yakni sebesar 2,7 persen responden. "Itu artinya mayoritas masyarakat lahat sudah menentukan pilihan dan angka undecided voters ini tidak akan tidak akan mempengaruhi hasil akhir jika mereka memutuskan pilihannya pada saat terahir (injure time)," jelasnya. Terakhir,&nbsp; selisih perolehan suara yang cukup signifikan antara&nbsp; pasangan Bursah Zarnubi-Parhan Berza dan pasangan Nopran Marjani-Herliansyah sebagai saingan terdekat yakni 15 persen. "Logikanya angka ini sangat sulit untuk dikejar mengingat waktu pemilihan yang sudah semakin dekat," jelas Pangi. Diketahui, Survei ini mengambil&nbsp;responden sebanyak 400 orang dan tingkat kesalahan (margin of error) sekitar +/-&nbsp; 4,89 persen,&nbsp; tingkat kepercayaan 95 persen dan menggunakan metode multi-stage random sampling melalui wawancara tatap muka mengunakan kuesioner. Responden yang terpilih dalam survei ini diwawancarai para surveyor yang telah dilatih Voxpol Center Research and Consulting.

Maju di Pilkada Lahat, Popularitas Bursah Hampir Klimaks

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pelibatan-aparat-hukum-dalam-pilkada-demokrasi-terancam-rusak_m_212471.jpeg" alt="Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali yang kerap mengingatkan agar aparat hukum bersikap netral pada kontestasi pilkada mendatang." width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali yang kerap mengingatkan agar aparat hukum bersikap netral pada kontestasi pilkada mendatang.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penangkapan sejumlah pejabat yang dilakukan oleh penegak hukum pada musim kampanye pemilihan kepala daerah serentak 2018 menuai kritik dari kalangan legislator. Pasalnya dinilai bisa menuai kegaduhan politik. Hal itu dikatakan oleh Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali yang kerap mengingatkan agar aparat hukum bersikap netral pada kontestasi pilkada mendatang. Menurut Zainudin, pelibatan aparat hukum dalam kontestasi pilkada akan berdampak buruk terhadap perkembangan proses demokrasi. Pasalnya, ada satu hal yang memantik kecurigaan publik yaitu, dugaan kecenderungan penggunaan aparat hukum dalam kontestasi. "Saya rasa itu tidaklah baik untuk perkembangan demokrasi kita karena sangat mungkin bagi seseorang yang melemahkan lawannya bisa saja menggunakan cara-cara yang tidak baik termasuk mengkriminalisasi dan sebagainya," ujar politisi Golkar itu di Gedung DPR, Senayan, (14/5). Upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi pada musim kampanye pemilihan kepala daerah serentak 2018 dinilai bias politik sehingga acap menyasar pihak-pihak tertentu. Juga dengan maksud tertentu dan karenanya berdampak cukup serius dan kontra produktif terhadap proses demokratisasi. Sementara itu, menurut peneliti Divisi Korupsi Politik ICW Almas Sjafrina, penegakan hukum pada musim kampanye pemilihan kepala daerah 2018 lebih sering menciptakan kegaduhan ketimbang ketertiban. Contohnya, yang terjadi di masa kampanye Pemilihan Gubernur Maluku 2018.&nbsp; "Pola penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan Ditreskrimsus Kepolisian Daerah (Polda) Maluku belakangan ini dinilai acap menyalahgunakan kewenangan sehingga berpotensi merusak sistem hukum," kata Almas di Jakarta, Senin (14/05). Menurutnya, tindakan Polda Maluku tidak lagi sesuai sebagaimana mestinya dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Sebaiknya, aparat penegak hukum di Polda Maluku tidak boleh menyelidiki suatu perkara tanpa adanya temuan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). &ldquo;Polisi tidak berwenang menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara. Karena itu merupakan kewenangan BPK,&rdquo; paparnya.&nbsp; &ldquo;Karena itu, tindakan penyitaan dokumen, penggeledahan jika belum ada potensi kerugian. Terlebih tindakan tersebut dilakukan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor di Ambon," tegasnya. Menanggapi tindakan Polda Maluku itu, Almas mengatakan, pada dasarnya Kepolisian RI (Polri) memang harus independen.&nbsp; "Kalau soal independen ya harus independen. Sama seperti pihak yang lainnya, militer, birokrat, dan lain-lain," kata Almas ketika dihubungi.

Pelibatan Aparat Hukum dalam Pilkada, Demokrasi Terancam Rusak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/mahar-poltik-makin-menggila-pangi-tak-ada-yang-gratis-di-pilkada_m_181391.jpeg" alt="Ilustrasi Mahar Politik" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Mahar Politik</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polemik mahar politik yang marak di pilkada serentak, kini lebih terbuka dibanding pilkada sebelumnya. Bahkan, Partai politik (Parpol) mulai terbuka soal permintaan uang ke calon kepala daearah.&nbsp; Alasanya uang itu diperlukan untuk membayar transport dan akomodasi relawan atau petugas saksi Tempat Pengambilan Suara (TPS). Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, praktik semacam itu tidak boleh dianggap wajar dalam pilkada atau pemilu. &ldquo;Tentu saja meminta sejumlah biaya untuk saksi, dan kampanye tidak boleh dianggap wajar," ujar Titi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1) Titi juga khawatir dari sana akan muncul praktik korupsi politik. Sebab, kata dia, ketika seorang calon itu nanti menjabat maka akan berupaya mengembalikan dana yang telah dikeluarkan. "Jadi rasional ketika biaya besar (dikeluarkan) dikejar kembali untuk impas saat berkuasa. Ini tentu saja tidak boleh menjadi tradisi,&ldquo; katanya. Menurut Titi, gaji kepala daerah tidak akan mampu mengembalikan biaya yang dikeluarkan. Akhirnya, kata dia, perselingkuhan pun dimulai mengingat kepala daerah punya akses anggaran, kebijakan, maupun birokrasi. Sementara itu, Direktur Eksekutif Voxpol Pangi Chaniago menilai, masyarakat harus bisa lebih mempertimbangkan parpol yang sangat ngotot diurusan mahar. Karena mahar menjadi biang kerok korupsi yang selama ini terjadi. &ldquo;Kalau kita sisir dari hulu hingga hilir maka bisa dipastikan salahsatu faktor masalahnya adalah persoalan mahar. Dan imbasnya adalah tingginya cost politik,&rdquo; papar Pangi pada JawaPos.com. Selain itu, tingginya biaya mahar juga membuat minat menjadi kepala daerah makin menurun. Belu lagi ditambah, biaya atribut, akomodasi relawan hingga ongkos loby-loby. Terbukti, ada 19 daerah yang pilkadanya hanya diikuti oleh calon tunggal. &nbsp; &ldquo;Angka 19 terbukti paling besar sepanjang pilkada diselenggarakan. Bisa dikatakan salah satu faktornya adalah mahalnya cost politik di pilkada,&rsquo; paparnya. Pangi juga menjelaskan, mahar biasanya diberlakukan partai apalabila calon kepala daerah yang maju bukan berasal dari kader partainya. Justru yang akan menjadi sasaran adalah para pensiunan polisi, TNI, maupun pengusaha. &ldquo;Istilahnya pilkada ini bisa jadi pekan panen bagi pengurus DPW hingga DPP terutama yang berwenang di urusan pilkada,&rdquo; paparnya. Lebih lanjut, pangi menyarankan agar publik bisa lebih mengawasi dan melihat persoalan ini dengan bijak. Terutama saat akan memilih atau memberikan suaranya. &ldquo;Ingat dalam politik tidak ada makan siang yang geratis, karena itu biasanya calon yang sudah nyetor banyak, pasti diduga bakal mikir balikin juga. ya baiknya jangan dipilih,&rdquo; pungkasnya.

Mahar Poltik Makin Menggila, Pangi: Tak Ada yang Gratis di Pilkada

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pilbup

Berita Terkini